Lompat ke isi utama
ilustrasi sPPDB Sistem zonasi bagi difabel

Carut Marut Sistem PPDB 2019/2020, Hilangankan Hak Difabel

 Solider.id, Yogyakarta - Sosialisasi secara terstruktur, masif dan sistematis, terhadap berbagai kebijakan sangat dibutuhkan. Terlebih ketika kebijakan itu terbilang baru. Mengingat salah satu tujuan dibuatnya kebijakan ialah terciptanya ketertiban dalam pemenuhan dan perlindungan hak warga negara. Tanpa sosialisasi maka apapun kebijakan dengan berbagai misi mulia, misi kemanusian, tidak akan tercapai. Hal ini terjadi pada kebijakan yang mengatur kuota bagi siswa difabel pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019/2020.

Bernasib sama dengan kebijakan yang diberlakukan pada PPDB tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), kuota bagi siswa difabel pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pun menjadi basi, tidak terpenuhi. Sebagaimana telah dirilis Solider pada link: https://www.solider.id/baca/5282-kuota-difabel-ppdb-sma-tidak-terpenuhi.

Sistem penyelenggaraan PPDB 2019/2020 yang mengatur kuota bagi siswa difabel secara jelas sudah diatur melalui berbagai kebijakan. Mulai dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud), Peraturan Gubernur (Pergub), peraturan walikota, hingga petunjuk teknis (Juknis) yang dikeluarkan oleh masing-masing kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Namun, berbagai kebijakan tersebut, ternyata tidak cukup memberikan angin segar kepada siswa difabel.

Sebagaimana Juknis pada PPDB jenjang SMA yang mengatur kuota bagi difabel, pada jenjang SMP pun kuota bagi siswa difabel sudah diatur. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Nomor 188/425 tentang Juknis PPDB SMP Negeri 2019/2020, sebagai contoh. Pada juknis tersebut secara jelas mengatur kuota bagi calon peserta didik difabel. “Kuota PPDB SMP jalur zonasi dalam daerah paling sedikit 90%, di mana 2% di antaranya adalah kuota bagi calon siswa difabel.” Namun demikian, siswa difabel masih saja kesulitan mendaftar sekolah.

Penolakan halus

Pada penyelenggaraan PPDB jenjang SMP, penolakan tetap saja terjadi oleh beberapa sekolah negeri. Dengan berbagai alasan klasik, antara lain sekolah tidak punya pengalaman mengajar siswa difabel, tidak punya sumber daya yang memadahi menjadi alasan.

Dalam konferensi pers yang diinisiasi oleh Komite Disabilitas DIY, Selasa (2/7/2019), tiga orang tua siswa difabel tuli memaparkan pengalaman dan permasalahan yang dihadapi saat PPDB. Warga Kecamatan Berbah bernama Endang, orang tua siswa tuli bernama Dian, lulus dari  SLB Karnamanohara. Penolakan secara halus oleh beberapa sekolah negeri dalam zonasinya dialami Dian. Dalam penuturannya di depan awak media, Endang mengemukakan bahwa penolakan tersebut dikarenakan sekolah tidak siap menerima siswa tuli.

Menjelang PPDB, Endang mengaku mendapat informasi bahwa sekolah di Kabupaten Sleman juga menerima ABK (Anak Berkebutuhan Khusus). Selanjutnya Endang mengunjungi beberapa sekolah, namun penerimaan kurang menyenangkan diperolehnya. Pihak sekolah secara halus menolak putrinya mendaftar. “Bagaimana, kalau tetap ambil di sini anak ibu tidak bisa mengikuti. Kami belum siap mengajar ABK. Dinas Pendidikan saat memberikan kuota belum sosialisasi bagaimana mengajar ABK. Kalau yang tidak punya lengan atau kaki kami bisa, tapi untuk tuna rungu belum pernah,” Endang menirukan pernyataan guru di sebuah SMP di Sleman.

Setelah mengalami penolakan dari beberarap sekolah di wilayahnya (zonasi), Endang memutuskan menyekolahkan putrinya di SMP Negeri 2 Sewon Bantul. Sekolah yang berada di Pandes, Panggungharjo, Sewon, Bantul. Secara kebetulan sekolah tersebut sudah inklusif sedari puluhan tahun silam. Dan kebetulan lagi di sekolah tersebut banyak kakak kelas yang juga bersekolah di sana.

Selain berkunjung ke sekolah negeri di wilayahnya, Endang juga sudah mencoba mencari informasi pada sekolah yang berada di bawah Yayasan Katolik/Kristen sebagaimana keyakinan yang dianutnya. Namun belum ada satupun SMP kristen/katholik di wilayahnya yang memberikan kesempatan. Sehingga meski jauh (15 kilo meteran) jarak dari rumah ke sekolah, SMP Sewon Bantul tetap dipilihannya.

Menuntut hak

Cerita lain datang dari Dwi Handayani, orang tua dari siswa bernama Mutiara. Dwi adalah warga Kabupaten Kulon Progo, selama 10 tahun tinggal di Pandean, Sleman. Dwi juga mengaku sedari menjelang ujian sudah mencari info sekolah inklusi yang menerima difabel tuli.

“Kulon progo, tidak satupun sekolah yang memberikan kesempatan. Sementara meski mendapatkan informasi bahwa Sleman juga ada sekolah inklusi, Mutiara lebih memilih sekolah di Kota Yogyakarta. Mau saya, apakah itu swasta atau negeri tidak peduli, yang penting inklusif,” urai Dwi.

Pilihan jatuh pada SMP 13. Selain cerdas, Mutiara punya bakat di berbagai bidang olahraga (futsal, atletik, renang). Namun, lagi-lagi Mutiara menemukan hambatan. Pendaftaran tinggal satu hari pada Selasa (2/7), jalur zonasi mutu yang mengandalkan angka nilai Ujian Nasional. Sementara belum semua nilai keluar, nilai Bahasa Indonesia masih 0.

“Anak saya sudah gelisah ini, takut tidak dapat sekolah,” suara Dwi begetar menahan getir.

Sementara Rosma, orangtua siswa Ozza yang juga difabel tuli, kisahnya hampir sama dengan Endang dan Dwi. Mencai informasi sekolah SMP inklusif untuk memastikan anaknya Ozza bisa sekolah dengan nyaman.

Rosma memutuskan meyekolahkan Ozza di SMP Muhammadiyah 2 Depok. Karena dari hasil survei yang telah ia lakukan, sekolah tersebut sangat welcome menerima siswa difabel

“Bukan tidak ingin mencoba di negeri, tetapi dari awal kelas 6 sudah mencari informasi terkait PPDB sekolah negeri. Tapi sekolah tidak juga mmeberikan informasi secara jelas. Dengan alasan tidak ada informasi dari Dinas. Hingga mendekati masa ujian info belum jelas. Buat saya sekolah itu media untuk belajar, maka saya tidak ngotot di negeri,” ungkap Rosma.

Permasalahan sama dengan Muiara, yakni nilai belum keluar. Terdapat empat siswa SLB Karnamanohara yang nilai bahasa indonesianya 0. Padahal nilai lain tinggi, alasan dari Dinas belum bisa menyelesaikan itu. “Saya tidak terima dong, karena semua Ujian Nasional sudah dilalui, dan bisa mengerjakan,” tegas Rosma.

 “Yogya gitu loh kota pelajar, tapi untuk ABK ijazah mundur, nilai mundur. Bayangan saya mundur tidak terlalu lama, tapi ini kok eperti ini. ABK kan punya kesempatan yang sama? Pendaftaran sekolah negeri kan juga terbatas waktunya, nilai tidak keluar administrasi tidak terpenuhi, lantas bagaimana dengan hak anak-anak kami?” pertanyaan menggugat Rosma.

Advokasi lanjut

Menanggapi paparan permasalahan tiga orang tua difabel, Komte Disabilitas DIY akan melakukan diskusi dan koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dan DIY. Diskusi tidak hanya menyangkut polemik PPDB tahun ini (2019/2020), demikian juga untuk tahun-tahun yang akan datang. Harapannya carut marut sistem penyelenggaraan PPDB tidak lagi terulang pada masa mendatang. Demikian pernyataan Winarta, atas nama Komite Disabilitas DIY.

Lebih lanjut Winarta juga menggarisbawahi faktor terjadinya permasalah pada PPDB 2019/2020. Menurutnya, selain sosialisasi terkait kuota bagi difabel yang tidak berjalan baik, koordinasi antara dinas provinsi dengan kabupaten/kota juga dikritisinya. Adapun permasalahan pengumuman dan nilai yang terlambat, ini menjadi tanggung jawab negara. “Tidak bisa siswa menjadi korban atas kelalaian dinas,” tandasnya.  

 

Wartawan: harta nining wijaya

Editor       : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.