Lompat ke isi utama
ilustrasi Universal Design of Learning

PPDB Zonasi, Pendidikan Inklusi, dan Universal Design of Learning (UDL): Apakah sejalan?

Solider.id, Yogyakarta – Terlepas dari segala kontroversi dan protes yang dikeluarkan oleh orang tua murid yang merasa tidak sependapat dengan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi, sistem ini menjadi angin segar sekaligus pintu masuk terbukanya kesempatan bagi difabel untuk bisa mendaftar dan bersekolah di institusi pendidikan favorit yang dekat dengan tempat tinggalnya. Artinya, jika bisa berjalan dengan lancar, PPDB zonasi bisa menjadi pintu masuk untuk sistem pendidikan inklusi yang lebih holistik di Indonesia.

Rentang awal berkembangnya isu pendidikan inklusi dimulai dari tahun 1994 ketika Salamanca Statement dikeluarkan sampai tahun 2015 ketika dirumuskannya Sustainable Development Goals (SDGs). Salamanca Statement berperan sebagai pijakan dasar tentang pendidikan inklusi sebagai hak asasi manusia, sedangkan SDGs mengambil peran untuk menarik isu pendidikan inklusi sebagai salah satu isu yang disuarakan secara global.

Di Indonesia, data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat bahwa hingga tahun 2019, sudah ada 41.000 sekolah di seluruh Indonesia yang menyatakan siap menjalankan sistem pendidikan inklusi. Namun, hanya sekitar 150 sekolah yang memiliki kesiapan prima dan sebagian besar diantaranya berada di wilayah pusat.

Meminjam pemaknaan tentang pendidikan inklusi dari pakar pendidikan sekaligus pendiri sekolah Cikal dan Kampus Guru Cikal, Najelaa Shihab, sekolah inklusi benar-benar baik untuk perkembangan anak. Menurutnya, manfaat sekolah inklusi tidak hanya dirasakan oleh difabel pelajar sendiri, namun juga dirasakan bagi anak nondifabel lainnya.

Meski begitu, menurut Najeela, ekosistem pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya mengakomodasi pendidikan inklusi. Menurutnya, sistem pendidikan Indonesia masih memandang difabel dalam kerangka kekurangan, kegagalan dan keterbatasan fisik, alih-alih memandang mereka dari kerangka pandang potensi individual.

Najeela menyoroti kurangnya tenaga pendidik baik sebagai guru pendamping khusus atau sebagai guru yang memahami filosofi pendidikan inklusi. Selain faktor guru, sistem pendidikan Indonesia memang masih menyisakan banyak permasalahan seperti penempatan guru yang tidak merata, sistem sekolah yang belum mendukung, hingga kurangnya akses pendukung. Diantara semua itu, guru masih menjadi mesin utama dalam sistem pendidikan inklusi.

Guru adalah kunci

Hanna Alasuutari, Hannu Sacolainen, dan Petra Engelbrecht menulis tentang peran guru sabagai elemen penting sistem pendidikan inklusi dengan judul Learning for all: the essential role of teachers in inclusive education. Mereka bertiga menyebutkan bahwa tantangan terbesar dari pendidikan inklusi secara global, terutama di negara-negara berkembang adalah solusi untuk pendidikan inklusi yang masih berada dalam area yang mereka sebut dengan ‘kantung-kantung inklusi (pockets of inclusion). Kantung ini dimaknai sebagai solusi yang masih tersembunyi di dalam sistem pendidikan dan berbentuk aplikasi pedagogis individu dari guru yang mendukung pendidikan inklusi tanpa mempengaruhi sistem secara besar. Solusi tentang pendidikan inklusi akan bisa optimal jika sudah bisa mengubah sistem dalam perencanaan pendidikan yang inklusi.

Masih menurut mereka bertiga, pendidikan inklusi berarti memanfaatkan pendekatan kreatif untuk menghadirkan kualitas pendidikan bagi setiap anak di sekolah umum. Tulang punggung dari strategi kreatif ini berdasarkan pada praktik pengajaran yang baik serta pada perilaku guru yang positif, efektif dan profesional.

Untuk mendapatkan personalia seperti itu, para guru harus mempelajari pedagogi inklusi selama masa pendidikan dan pelatihan mereka. Mereka juga harus mendapatkan paparan yang utuh dalam mengajar murid yang berasal dari berbagai macam latar belakang sehingga pemahaman mereka tentang pendidikan inklusi menjadi semakin praktikal.

Apakah Sistem Pendidikan Inklusi Indonesia sama dan sejalan dengan UDL?

Keefektifan sistem pelaksanaan PPDB zonasi yang kemudian bisa mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan difabel dalam mengakses pendidikan yang setara seharusnya akan dilanjutkan dengan penerapan prinsip dan paradigma Universal Design of Learning (UDL) di sekolah-sekolah tersebut.

Apakah UDL adalah tulang punggung dari sistem pendidikan inklusi? Konsep UDL pertama kali digagas oleh David H. Rose, Ed.D. dari Harvard Graduate School of Education and the Center for Applied Special Technology (CAST) pada decade 1990an. Konsep dan pengertian dari UDL sendiri berasal dari gerakan desain universal (universal design) pada bidang arsitektur yang diformulasikan oleh Ronald L. Mace dari North Carolina State of University. Desain universal berpijak pada paradigma bahwa semua desain dari sebuah produk dan lingkungan harus bisa digunakan oleh semua orang, pada tingkatan yang luas, tanpa perlu membutuhkan desain yang dimodifikasi.

UDL mengambil prinsip itu dan menerapkannya pada isu pembelajaran. Artinya, kurikulum dari pembelajaran yang ada di sekolah harus memberikan akomodasi yang layak bagi segala jenis pembelajar, termasuk pembelajar difabel. Pengajar harus mengetahui setiap kebutuhan dari muridnya dan memastikan bahwa muridnya bisa menerima pelajaran dengan cara dan metode yang saling berbeda.

Tujuan dari UDL adalah penggunaan berbagai macam metode pembelajaran untuk mematahkan halangan yang menyebabkan murid dari berbagai macam latar belakang tidak bisa mendapatkan proses pembelajaran yang setara dengan yang lainnya. UDL membangun fleksibilitas sehingga bisa digunakan untuk siapa saja sesuai dengan keadaan fisik, kekuatan dan kelemahan. Selain itu, UDL juga berperan dalam menghapus stigma bahwa hanya kalangan murid tertentu saja yang bisa mendapatkan proses pembelajaran terbaik.

Paradigma UDL ini berpijak pada pemahaman bahwa cara individu dalam belajar dan menerima pengetahuan itu unik dan tidak bisa disamakan satu sama lain. UDL, secara prinsipil, menganut tiga hal yang membuat murid mampu untuk (1) mendapatkan berbagai macam cara untuk menerima informasi dan ilmu pengetahuan, (2) mendapatkan alternatif untuk mendemonstrasikan apa yang mereka tahu, dan (3) menghubungkan ketertarikan mereka dan mampu mengakomodasi serta mempelajarinya.

Kurikulum yang berlandaskan pada paradigma UDL memiliki empat macam bagian: tujuan instruksional, metode, materi dan penilaian. UDL diciptakan untuk bisa memecahkan masalah pembelajaran yang terhalangi oleh hambatan fisik, kognitif, intelektual dan organisasi serta hambatan-hambatan lainnya. Paradigma UDL ini sesungguhnya satu nafas dengan praktik pembelajaran yang inklusif bagi difabel di kelas.

Dalam legislasi Amerika, paradigma UDL disebut dalam beberapa produk legislasi seperti Higher Education Opportunity Act (HEOA) of 2008 (Public Law 110-315), the 2004 reauthorization of the Individuals with Disabilities Education Act (IDEA), dan the Assistive Technology Act of 1998. Dua legislasi Amerika seperti IDEA 2004 dan No Child Left Behind telah mengadopsi paradigma UDL ini untuk mengakomodasi segala jenis pembelajar difabel.

Penerapan UDL dalam sistem pendidikan Indonesia memang bukan hal yang mudah. Kesiapan dari sistem kurikulum Indonesia, sumber daya guru serta institusi pendidikan menjadi hal awal yang perlu dilakukan. Di luar itu semua, paradigma yang berasal dari pesan Sustainable Development Goals (SDGs) untuk tidak membuat setiap orang tertinggal dalam pembangunan membuat pendidikan Indonesia mau tidak mau harus berusaha untuk menginternalisasi UDL dalam metode pengajarannya.

Sistem zonasi—jika pelaksanannya sudah bisa efektif dan mengakomodasi kepentingan semua pihak—bisa diartikan sebagai pintu awal dari pendidikan inklusi yang komprehensif. Nafas penggerak dari itu semua bisa digapai dengan memahami paradigma UDL.

 

Penulis: Yuhda

Editor   : Ajiwan Arief

 

The subscriber's email address.