Lompat ke isi utama
Kadisdikpora DIY saat di ORI Yogyakarta

Sistem Zonasi Akomodir PPDB Bagi Difabel, Aksesibilitas Jadi Pekerjaan Rumah

Solider.id, Yogyakarta - Calon siswa difabel dijamin memiliki kesempatan bersekolah di sekolah reguler. Pada tiap-tiap rombongan belajar (rombel) atau kelas yang terdiri dari maksimal 36 siswa, dua di antaranya adalah kuota yang diperuntukkan bagi siswa difabel. Hal tersebut dikemukan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Kadarmanta Bagaskara Aji yang biasa disapa Aji.  

Usai menghadiri pertemuan antara orang tua siswa dengan dirinya sebagai Kepala Disdikpora, Selasa (28/5/2019) di Kantor ORI DIY, secara khusus Aji menyampaikan pada Solider. Calon siswa difabel kata dia, dapat mengikuti prosedur Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi. Jika memang ada calon siswa difabel yang memikiki prestasi baik akademik maupun nonakademik, dapat juga menggunakan jalur prestasi. Artinya hak calon siswa  difabel  sama persis dengan calon siswa lainnya.

“Ya, difabel tetap berkesempatan mengikuti PPDB jalur zonasi maupun prestasi. Tiap-tiap rombel dengan jumlah maksimal 36 siswa, dua di antaranya kuota bagi calon siswa difabel,” Bagaskara Aji menjawab pertanyaan Solider. 

Hal tersebut kata dia telah diatur dalam Permendikbud No. 51 Tahun 2018, dikuatkan dengan Peraturan Gubernur DIY No. 30 Tahun 2019. Secara teknis dituangkan dalam Petunjuk Teknis (Juknis) Kepala Dinas Pendidikan DIY melalui Sistem Zonasi PPDB Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2019/2020.

Penjelasan Kepala Disdikpora terkait kuota bagi difabel membawa angin segar bagi calon siswa difabel yang hendak bersekolah di sekolah reguler. Demikian pula bagi para orang tua mereka. Di tengah polemik (pro-kontra) sistem zonasi PPDB SMAN dan SMKN 2019/2020, kuota difabel tidak tergoyahkan. Peluang mengakses pendidikan di sekolah reguler dijamin melalui Juknis PPDB 2019/2020.

Butuh aksesibilitas

Namun angin segar itu tidak serta merta membuat calon siswa difabel merasa nyaman. Mengakses sekolah reguler. Demikian pula orang tua tidak merasa nyaman melepaskan anaknya mengakses pendidikan di SMA reguler. Mengapa demikian? Minimnya aksesibilitas di sekolah reguler menjadi bayang-bayang kekhawatiran mereka, siswa difabel dan orang tua.

Runi, ibu dari Dian, seorang difabel tuli yang tahun ini lulus dari SMP LB Kalibayem Yogyakarta mengaku senang dengan terbukanya kesempatan baginya di sekolah reguler. Namun, aksesibilitas bagi siswa tuli (teknologi adaptif, visualisasi, note taker/juru bahasa isyarat) yang belum ada, dikhawatirkannya dapat menghambat proses pebelajaran.

Adapun menurut Edi pengguna kursi roda, kebutuhan dasar difabel dengan kursi roda akan jalan miring (ramp) pada berbagai sudut ruang sekolah (kelas, kantin, perpustakaan, lab) dan toilet akses belum tersedia. Butuh usaha lebih untuk bersekolah di sekolah reguler. Itu pula yang dilakukan Edi selama dia bersekolah di sebuah sekolah seni di Yogyakarta.

Rekomendasi Ombudsman

Polemik sistem zonasi PPDB 2019 yang memberatkan sebagian besar calon siswa, ditindaklanjuti positif oleh Ombudsman. Sebagai lembaga yang bertugas melakukan pengawasan pelayanan publik. Terkait penetapan sistem zonasi, Ombudsman merekomedasikan adanya perubahan pada juknis. Yakni melakukan afirmasi dengan menambah jumlah sekolah dalam zona 1 untuk setiap wilayah domisili calon siswa, dengan tetap memperhatikan calon siswa tidak mampu serta difabel.

Rekomendasi berikutnya, sosialisasi hasil revisi atau perubahan kepada seluruh sekolah dan orang tua calon siswa secara intensif, serta mengoptimalkan fungsi help desk yang sudah ada untuk mendukung sosialisasi tersebut.

 

Wartawan: Harta Nining Wijaya

Editor       : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.