Lompat ke isi utama
ilustrasi pemilih difabel

Catatan Pemilu 2019 bagi difabel

Solider.id, Yogyakarta – Iklim politik tanah air memang sedang memanas pasca pelaksanaan pemilihan umum serentak yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019. Saling adu lantang terutama antara kubu pasangan pemilihan presiden dan wakil presiden memenuhi layar televisi dan linimasi media sosial masyarakat. Tanggal 22 Mei 2019 akan menjadi hari besar bagi bangsa Indonesia karena pada tanggal tersebut, hasil dari pemilihan umum yang disebut sebagai pemilu paling rumit di dunia ini akan segera diputuskan.

Di balik semua itu, pemilihan umum serentak 2019 ini juga meninggalkan catatan bagi keterlibatan difabel dalam ajang demokrasi terbesar di Indonesia ini. Bisa dibilang bahwa untuk pemilihan umum serentak tahun 2019 ini, keterlibatan difabel baik sebagai pemilih, sebagai peserta pemilu maupun sebagai petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) sudah semakin membaik. Seperti diberitakan oleh Kompas TV, Titi Anggraini, direktur Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) mengatakan bahwa  Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu secara eksplisit menyebut soal difabel pada pasal 5 tentang pemilihan umum.

“Bunyinya, difabel yang memenuhi syarat bisa menjadi pemilih, peserta pemilu baik caleg DPR RI, DPD RI, DPRD Propinsi, Kabupaten atau Kota, bahkan bisa menjadi calon presiden dan wakil, serta menjadi penyelenggara pemilu.

Bagi Titi, pengakomodiran hak difabel dalam pemilu serentak 2019 memang sudah membaik. Menurutnya, paradigma penyelenggaraan pemilu tehadap difabel mulai membaik karena adanya advokasi dari masyarakat sipil.

“Lalu ada pula internalisasii pemilu inklusif yang aksesibel, yang mulai ramah terhadap difabel,” ungkapnya.

Hal ini juga dikonfirmasi oleh Ariani Soekanwo, Ketua Umum PPUA (Pusat Pemilihan Umum Akses) Difabel. Menurutnya, pelibatan difabel dalam tingkat partisipasi difabel pada pemilihan umum kali ini memang sudah ada.

“Kalau hak memilih memang sudah makin bagus, itu artinya sudah ada kemajuan. Hak menjadi penyelenggara juga sudah ada. Sekarang tidak ada lagi yang ditolak menjadi penyelenggara pemilu,” ujarnya seperti diberitakan Kompas TV.

Lebih lanjut, penyelenggaraan pemilu tahun ini sudah terlaksana dengan baik meskipun masih harus ada perbaikan untuk aksesibilitas difabel.

“Contoh, sudah ada panduan bagi KPPS untuk menghadirkan TPS yang akses bagi difabel, itu artinya perhatian KPU terhadap hak difabel sudah semakin membaik,” terangnya.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Vicente Mariano, seorang difabel yang merasakan pengalaman Pemilu serentak 2019. Menurutnya, seperti diberitakan Kompas TV, banyak KPPS yang sudah memberikan kesempatan bagi difabel untuk bisa menjadi penyelenggara pemilu.

“Di daerah lain saya dengar juga ada teman difabel yang menjadi anggota KPPS. Bahkan, KPU membuka ruang untuk menjadi relawan demokrasi. Ada banyak keterlibatan difabel di situ. Saya denger di daerah lain juga ada sosialisasi yang melibatkan pemilih difabel. Dulu masalahnya jauh lebih komplek. Sekarang sudah semakin baik. Mungin karena belajar dari yang lalu,” ujarnya. 

Jumlah pemilih difabel Pemilu 2019

Pada Pemilihan Umum serentak 2019 ini, KPU menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) difabel sebanyak 363.200. DPT tersebut sudah disusun sejak bulan Januari 2018. Artinya, DPT difabel sudah disusun lebih dari satu tahun dari penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019.

Pramono Ubaid Thantowi, Komisioner KPU RI, menyebutkan bahwa jumlah DPT difabel tersebut adalah 0.191% dari keseluruhan DPT yang ada di seluruh Indonesia.

“Dari pendataan kita itu, salah satu kategori yang kita data adalah pemilih difabel. Dari total 363.200 pemilih difabel atau 0.191 % dari total DPT dibagi menjadi beberapa jenis difabel, yaitu daksa ada 100.765 DPT, netra ada 61.899 DPT, Tuli ada 68.246 DPT, intelektual 54.295 DPT, dan jenis difabel lain ada 77.995 DPT,” ujarnya di Kompas TV.

Ariani Soekanwo dari PPUA merasa jumlah ini belum bisa menggambarkan seluruh jumlah difabel yang berhak memberikan suaranya pada Pemilu Serentak 2019 yang lalu.

“Pasti jumlah pemilih difabel yang bersumber dari DPT KPU itu belum valid karena memang pendataan difabel masih menjadi PR bersama untuk perjuangan difabel,” ujarnya di Kompas TV.

Menurutnya, permasalahan terbesar soal minimnya DPT difabel di Pemilu yang lalu berasal dari pendataan DPT yang mendapatkan banyak masalah di lapangan seperti difabel yang disembunyikan oleh keluarga atau difabel yang tidak mengakui bahwa ia difabel pada saat pendataan DPT.

Tidak semua surat suara dicetak dalam Braille

Dalam Pemilu Serentak 2019 ini, aksesibilitas surat suara bagi pemilih difabel netra juga menjadi catatan. KPU tidak mengakomodasi pembuatan surat suara dalam bentuk Braille karena faktor berbedanya nama calon per daerah.

Nah Ini memang yang agak sulit bagi KPU untuk menyediakan alat bantu kertas suara Braille bagi pemilih difabel netra. Terutama untuk Pemilu Legislatif dan DPD karena format surat suaranya berbeda antar daerahnya. Antar dapil juga berbeda. Jadi sulit untuk membuat kertas suara Braille. Jadi dari diskusi kita dengan komunitas difabel, yang sangat mungkin difasilitasi adalah untuk surat suara Pilpres,” terang Thantowi.

Keterangan yang lain dikatakan oleh Ardi Nugroho, seorang difabel netra yang menjadi pemilih di TPS 25 RW 14 Baciro Kota Yogyakarta. Ia mengaku membawa pendamping sendiri untuk masuk ke bilik suara.

“Saya bawa pendamping sendiri karena kabarnya surat suara tidak dalam format Braille. Pendamping itu ya anak saya sendiri,” ujar Ardi.

Menurut Ardi, bahkan untuk surat suara Pilpres pun tidak menggunakan surat suara berformat Braille. “Ada desas-desus bahwa kemarin itu ada format Braille, tapi ternyata sama seperti surat suara buat non-difabel,” ungkapnya.

Aksesibilitas TPS 

Salah satu yang menjadi perhatian utama difabel dari penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak 2019 adalah terpenuhinya desain TPS yang aksesibel bagi segala jenis difabel. Ide yang digulirkan oleh PPUA adalah penggunaan desain universal sehingga tidak hanya difabel saja yang bisa merasakan aksesnya. Namun, nampaknya, penerapan desain universal ini tidak diberlakukan di semua TPS yang ada di Indonesia.

“Dari awal desain dari TPS harus berdasarkan kaidah desain universal, dimana lebar pintu TPS paling sedikit 90 cm, kemudian meja coblos setinggi 75 cm seperti meja tulis dan harus berongga di bawahnya, sehingga pengguna kursi roda bisa memasukkan kakinya ke bawah meja. Peletakan kotak suara juga setinggi 35 cm sehingga pengguna kursi dan orang kecil bisa memasukkan surat suara secara mandiri. Itu dari segi TPS yang akses,” ujar Ariani Soekanwo seperti dilansir dari Kompas TV.

Selain aksesibilitas fisik pada TPS, aksesibilitas lain yang sejak awal diadvokasikan ke KPU adalah pemahaman dan pengetahuan petugas KPPS tentang isu difabel. Aksesibilitas secara fisik bahkan kadang terkalahkan oleh pentingnya aksesibilitas secara komunikasi yang didapat dari pengetahuan dan pemahaman petugas penyelenggara pemilu akan isu difabel sehingga bisa menempatkan pemilih difabel dengan tepat.

Pramono Ubaid Thantowi menyatakan bahwa sebelum pelaksanaan Pemilu Serentak 17 April 2019, KPU sudah menyelenggarakan sosialisasi terhadap pemilih dan menyasar beberapa kelompok yang menjadi target khusus sosialisasi untuk mengoptimalkan pelayanan KPPS terhadap pemilih difabel.

“Untuk pemilih difabel, setidaknya kita melakukan beberapa hal untuk pelayanan terhadap mereka, pertama adanya sosialisai untuk difabel. Mereka menjadi salah satu dari target grup atau kelompok sasaran, ada 11 kelompok sasaran yang kita tergetkan,” ujar mantan anggota KPU Propinsi Banten ini.

Difabel maju Pileg

Titi anggraini, Direktur Perludem, menyatakan bahwa Pemilu tahun ini semakin menarik karena semakin banyaknya caleg yang berasal dari kalangan difabel.  

Yang menarik dari pemilu 2019 ini adalah perjuangan difabel mulai menguat ke ranah sebagai peserta pemilu. PPUA merilis 40 difabel yang menjadi caleg, meski data riil lapangan pasti bisa lebih besar dari itu. Sebagai caleg dari 40 nama yang dirilis ini, menurut saya beberapa nama punya kredibilitas dan punya kompetensi untuk duduk di parlemen,” ujar Titi di Kompas TV.  

Titi menambahkan bahwa ia optimis para caleg difabel ini mampu dan layak berada di perlemen. Namun, untuk bisa terpili, Titi merasa mereka butuh dukungan dan support system yang baik baik dari pemilih, masyarakat sipil, maupun dari media untuk membangun kesadaran akan kehadiran mereka.

“Gerakan masyarakat sipil sudah sepatutnya mempromosikan mereka untuk hadir di parlemen,” ujarnya.

Pramono Ubaid Thantowi menyatakan bahwa sedari awal, KPU membuka peluang besar bagi siapa pun yang memenuhi syarat untuk maju sebagai peserta pemilu.

“Bagi KPU, sepanjang mereka memenuhi syarat maka akan bisa maju. Persoalan jasmani rohani maksudnya bukan caleg yang sedang kena penyakit jantung atau sedang kena narkoba dll,” ujarnya

Menurutnya, jika terpilih, mereka bisa memahami, menyelami, kemudian punya komitmen untuk mengadvokasi kepentingan difabel dalam pelayanan publik di berbagai aspek.  

 

Penulis : Yuhda

Editor   : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.