Lompat ke isi utama

Pentingnya Aksesibilitas Keagamaan bagi Tuli

Solider.id, Cimahi - Setiap warga negara memiliki kesamaan hak dalam mengakses bidang keagamaan, sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Akses yang dimaksudkan, selain kebebasan memilih dalam beribadah, kemudahan untuk melaksanakan ibadah, menjangkau tempat ibadah, menggunakan sarana serta fasilitas di tempat ibadahnya, juga dapat mengakses prosesi peribadatan yang dilaksanakan. Misalnya: mengikuti kajian dakwah, ceramah, dan atau khotbah. Demikian pula kepada masyarakat difabel.

Namun, sejauh mana para difabel mendapatkan kemudahan dalam mengakses sebuah kajian dakwah, ceramah atau khotbah, hingga mereka pun mampu turut memahami isi yang disampaikan. Bagi difabel Daksa, Netra, Cerebral Palsy, Down Syndrom bahkan Autis, yang masih memiliki kemampuan dalam pendengarannya tentu dapat mengakses secara maksimal.

Lalu, bagaimana dengan masyarakat difabel Tuli?

Menilik data Kementrian Sosial Republik Indonesia, di tahun 2011 saja angka jumlah masyarakat difabel yang ada di Indonesia tercatat 3,11 persen atau setara 6,7 juta jiwa dari total keseluruhan penduduk. Dan, 602,784 persennya merupakan difabel yang mengalami hambatan pendengaran atau Tuli.

Bagi masyarakat difabel Tuli, mereka memiliki cara tersendiri dalam mengakses komunikasi yaitu dengan menggunakan bahasa isyarat. Mereka juga mempunyai akses lain sebagai penerjemah bahasa verbal atau bahasa lisan yang umum dipergunakan oleh masyarakat luas dalam kesehariannya. Penerjemah tersebut lebih dikenal dengan Juru Bahasa Isyarat (JBI). Peran juru bahasa isyarat ini sangat dibutuhkan untuk mentransfer arus informasi atau komunikasi dua arah antara masyarakat difabel Tuli dan orang dengar. Termasuk saat mendengarkan kajian dakwah, ceramah atau khotbah.

Sayangnya, kegiatan yang berbasis bidang keagamaan seperti ini belum mampu memberikan akses yang maksimal kepada masyarakat difabel Tuli. Memfasilitasi setiap tempat peribadahan dengan menempatkan juru bahasa isyarat secara permanen belum mampu sepenuhnya terlayani. Kondisi ini disebabkan oleh masih minimnya profesi juri bahasa isyarat dan kurangnya pengetahuan terkait kebutuhan difabel dalam tempat peribadahan. Khususnya kepada para difabel Tuli. Secara kasat mata, kondisi difabel Tuli pun sulit untuk di-identifikasikan. Hambatan mereka dalam mendengar dapat terlihat saat berinteraksi secara langsung melalui komunikasi lisan. Jarang pula, pihak difabel Tuli secara pribadi memperkenalkan hambatan yang dimilikinya.

Keterangan dari difabel Tuli yang berhasil dimintai pendapatnya terkait hal ini memiliki pendapat yang beragam.

Naeza (23) asal Jakarta Selatan memaparkan, di wilayahnya sudah ada juru bahasa isyarat yang disediakan di tempat ibadahnya. Sehingga, dengan mudah dia dan rekan Tuli lainnya bisa mengakses informasi ataupun dakwah yang disampaikan. Walau masih diakuinya, terkadang JBI terlalu cepat melakukan gerakan bahasa isyarat karena mengikuti penuturan lisan orang yang sedang berdakwahnya.

Lain halnya dengan Evi Riandhini asal Bandung, disampaikan Evi, untuk tempat ibadah masih sangat jarang menyediakan juru bahasa isyarat. Evi menyindir, mungkin karena belum banyak yang perduli terhadap kebutuhan difabel Tuli dan SDM untuk JBI di Bandung masih sedikit. Ia memaparkan, teman-teman Tuli butuh penerjemah isyarat agar nyaman dan bisa melihat isyarat untuk memahami isi ceramah yang berlangsung. Diakui Evi, tanpa JBI, dirinya dan teman Tuli tidak mengerti apa yang disampaikan dalam acara tersebut.

Selain akses juru bahasa isyarat yang sangat dibutuhkan difabel Tuli di lokasi peribadatan, tulisan berupa selebaran atau sejenis buklet, famplet, brosur yang dapat dibagikan kepada jema’ah juga dapat membantu mereka untuk mengakses informasi maupun isi ceramah yang akan disampaikan. Pengelola tempat ibadah dapat menyediakan materi dakwah, ceramah atau khotbah yang akan berlangsung dengan cara menuliskankannya atau mencetaknya yang nanti dapat dibagikan. Meski tidak akan segamblang atau detil yang dijelaskan oleh lisan penceramahnya. Keberadaan selebaran tadi minimalnya dapat menyampaikan intisari atau poin penting yang hendak dipaparkan.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, hak keagamaan diatur pada Pasal 14, dengan meliputi hak: ‘(a) Memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. (b) Memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan. (c) Mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya. (d) Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya. (e) Berperan aktif dalam organisasi keagamaan.’

Sementara pada Pasal 80, lebih ditegaskan lagi peran pemerintah dan pemerintah daerah yang wajib mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh para difabel.

Himbauan menyediakan Juru Bahasa Isyarat (JBI) bagi difabel Tuli juga tertuang secara tegas dalam Pasal 82. ‘Pemerintah dan Perintah Daerah mengupayakan ketersedian penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan.’  

Sudah semestinya, pengupayaan aksesibilitas bagi difabel di tempat peribadatan terus dibenahi secara maksimal. Terlebih bagi masyarakat yang memiliki hambatan dalam pendengarannya atau Tuli, mengakses isi kajian dakwah, ceramah atau khotbah dengan memfasilitasi juru bahasa isyarat menjadi sangat penting. Kehadiran mereka di tempat ibadah bukan semata ada dalam deretan jemaah atau jemaat yang datang. Melainkan menjadi satu kesatuan dari keheterogenan lapisan masyarakat yang memiliki kesamaan hak dalam mengakses bidang keagamaan, sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.

 

Penulis: Srikandi Syamsi

Editor    : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.