Lompat ke isi utama
tempat wudhu bagi difabel

RIPD Mengandung Nilai Pandang Difabel dalam Islam

Solider.id, Yogyakarta – Visi Indonesia Inklusif 2030 harus diupayakan oleh lintas sektor. Salah satu lembaga pemerintahan utama yang bertanggungjawab dalam mendukung visi 2030 adalah Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional). Beberapa waktu yang lalu, saat ditemui di acara Semiloka Pembentukan Jaringan untuk Pengawalan Indonesia Inklusif 2030 (3/5/2019) di Prime Plaza Hotel Yogyakarta, Eli Damayanti dari Bappenas mengatakan bahwa Bappenas saat ini sedang berupaya untuk mendukung visi Indonesia Inklusif dengan merancang RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) 2020-2025 Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur.

“Keempat asas tersebut adalah turunan dari asas 1945 sudah harus adil. Jadi memang visi inklusif itu memang sudah termaktub dalam kata adil,” terang Eli.

Selain itu, saat ini Bappenas juga sedang menyelesaikan RPP Perencanaan Penyelenggaraan serta Evaluasi untuk Penghormatan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas serta merancang Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD) sebagai lampiran dari RPP ini.

Meski belum resmi ditandatangani, RIPD ini menjadi angin segar bagi masyarakat difabel dalam perjuangan pemenuhan hak mereka.  RIPD merupakan pengejawantahan mandat dari beberapa instrumen internasional terkait difabel. RIPD disusun sebagai panduan operasional untuk perencanaan dan evaluasi bagi seluruh pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah. Dokumen ini melengkapi sistem perencanaan nasional yang ada dan berorientasi pada hasil di setiap Kementerian/Lembaga (K/L) agar efektif bagi pelaksanaan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak difabel.

Setidaknya ada enam sasaran dari RIPD ini: Perencanaan Penyelenggaraan dan Pengawasan Kebijakan yang Inklusif, Lingkungan tanpa Hambatan bagi Difabel, Perlindungan dan Hak Akses pada Keadilan, Pemberdayaan dan Dukungan untuk Kehidupan Mandiri yang Memadai, Pendidikan dan Keterampilan, serta Kesehatan, Kesejahteraan Sosial dan Rehabilitas – Habilitasi.

Dasar nilai inklusifitas RIPD ini diambil dari beberapa dokumen Internasional dan Nasional: Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas (United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities/ UNCRPD), Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, dan Incheon Strategy.

Selain itu, setelah diteliti dengan baik, dasar nilai inklusifitas RIPD yang terdapat dalam sasaran tujuannya juga merupakan bahasan utama isu difabilitas dalam konteks agama Islam. Di konteks ini, sumber literatur tentang nilai inklusifitas difabel dalam agama Islam merujuk pada buku Fiqih Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU, Perhimpunan Pengambangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) serta Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya.

Sasaran pertama RIPD tentang Perencanaan Penyelenggaraan dan Pengawasan Kebijakan yang Inklusif memiliki tujuan penghimpunan dan pengharmonisasian data terpilah difabel. Permasalahan utama difabel dalam pendataan adalah disembunyikannya difabel oleh keluarga pada saat sedang didata sehingga menimbulkan ketidakakuratan pada data difabel. Dalam kacamata Islam, haram hukumnya menyembunyikan difabel dengan semisal tidak dimasukkan ke dalam KK atau pada pendataan yang lain. Dijelaskan dalam Tafsir al-Qurthuby:

 

“Dalil pendapat ini adalah firman Allah SWT, “Di hari ketika lidah-lidah mereka bersaksi atas mereka, dan tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka atas apa yang telah mereka kerjakan.” Dalam ayat tersebut Al-Bashirah disebutkan dalam bentuk mu’annats, karena yang dimaksud dengan manusia di dalam ayat ini adalah anggota badan, sehingga seakan dinyatakan bahwa seluruh anggota badan itu menjadi saksi atas diri sang manusia.”

 

Selain itu, dalam perkara pelibatan pembentukan kebijakan, pemerintah juga tidak diperbolehkan mengabaikan difabel atau perwakilannya dalam proses perumusan kebijakan publik. Dalam Ittifaqiyah Huquuqi al Askhashi Dzawi al-I’aqah, hal. 10 dijelaskan:

 

“Disabilitas (al-i’aqah) adalah salah satu bentuk keanekaragaman hidup. Oleh karena itu, disabilitas harus diterima dan tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk memarginalkan penyandangnya, atau menjauhkannyadari masyarakat dengan cara apapun. Oleh karena itu, kebijakan negara yang dengan disabiltas ini harus memperkirakan kebutuhan jasmani, akal maupun rohani yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas berdasarkan prinsip kesetaraan dengan yang lain.”

 

Sasaran tujuan pada RIPD selanjutnya yang juga mempunyai penjelasan dalam kacamata Islam adalah Lingkungan tanpa Hambatan bagi Difabel. Dalam buku Fiqih Penyandang Disabilitas, keterangan tentang penyediaan lingkungan tanpa hambatan ditafsirkan dari al-Mawahib al-Saniyah: 185:

 

“Maka seorang imam harus menjalankan kepemimpinannya sesuai dengan syariat, apa yang halal ia lakukan. Demikian juga sebaliknya, apa yang haram ia tinggalkan. Dia menjaga harta orang orang yang ghaib (tengah meninggalkan negerinya) dan mengelola harta tersebut sesuai dengan kemaslahatan (yang diperlukan).”

 

Pengelolaan harta sesuai dengan kemaslahatan bisa diartikan dengan penggunaan uang pemerintah untuk perwujudan lingkungan dengan fasilitas yang aksesibel bagi difabel. 

 

RIPD juga menjadikan Perlindungan dan Hak Akses pada Keadilan sebagai sasaran ketiganya. Sasaran ini mencakup perlindungan partisipasi difabel dalam politik serta peradilan. Dalam menjalani proses hukum, difabel sering dianggap tidak layak hukum dan berakibat hak-hak hukumnya terbengkalai. Padahal, Islam membolehkan pembuktian terbalik terhadap gugatan difabel. Dalam buku Fiqih Penyandang Disabilitas, penolakan laporan pelecehan seksual kepada polisi oleh difabel netra, Tuli, skizofrenia dan sebagainya, karena dianggap tidak dapat membuktikan dan adanya komunikasi yang sulit, bisa direspon dengan  diberlakukannya pembuktian terbalik. Dalam Kifayat al-Akhyar dijelaskan:

 

“Pembahasan tentang bukti, jika penuduh memiliki bukti yang diketahui oleh hakim, dan hakim memutuskan hukum yang menguntungkannya, namun kemudian diketahui bahwa itu bukanlah bukti yang benar, maka yang diambil adalah pernyataan tertuduh.”

 

Terkait hak politik difabel, beberapa peraturan tentang pemilihan umum kepala daerah juga masih menghadirkan diskriminasi bagi difabel. Salah satu contohnya adalah peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI No. 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 terkait Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Melalui peraturan ini, difabilitas masih dianggap sebagai penyakit. Sehingga jika ada kandidat yang difabel, maka pencalonannya bisa dibatalkan. Dalam Islam, hak politik difabel erat kaitannya dengan asas adil sebagai manusia. Alquran sendiri sangat menegaskan konsep adil.

 

Wahai orang-orang beriman, jadilah kalian orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil; dan janganlah sekali-kali kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian berlaku tidak adil. Bertindak adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa; dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Mengetahui apa yang kalian perbuat. (QS al-Maidah [5]: 8)

 

Sasaran dari RIPD selanjutnya mengenai Pendidikan dan Keterampilan. Selama ini, isu yang paling besar dari sektor pendidikan difabel adalah minimnya pengarusutamaan isu pendidikan inklusif sehingga murid difabel bisa memiliki kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan lewat insitusi pendidikan yang beragam. Pendidikan Inklusif juga dibahas dalam Islam dan diatur dalam konsep “maslahah dan mafsadah yang diketahui oleh sebagian orang”. Siapa yang mengetahuinya maka wajib memperjuangkan maslahah itu dan menghindarkan orang dari mafsadah tertentu. Dalam Qawa’idu al-Ahkam fi Mashalihi al-Anam dijelaskan:

Maslahah dan mafsadah terbagi pada beberapa bagian: Pertama, maslahah dan mafsadah yang diketahui baik oleh pembelajar atau oleh orang yang tidak belajar. Kedua, maslahah dan mafsadah yang hanya diketahui oleh orang yang belajar. Ketiga, maslahah atau mafsadah yang hanya diketahui oleh para wali Allah, karena Allah SWT menjamin petunjuknya bagi orang yang berjihad di jalanNya. Allah SWT berfirman, “Dan bagi orang orang yang berjihad di jalan kami, pasti akan kami tunjukkan jalan jalan kami.” Karena para wali Allah itu selalu berusaha untuk mempelajari syariat Allah berserta hikmahnya, oleh sebab itu pengetahuan dan ijtihad mereka mengenai maslahah dan mafsadah jauh lebih sempurna. Di samping itu, orang yang mengamalkan apa yang ia tahu akan diberi oleh Allah ilmu yang tidak ia ketahui sebelumnya. Maka, apakah sama antara orang bertakwa dengan orang fasik? Tidak, demi Allah tidaklah sama, baik dari segi derajat, kehidupan maupun kematian. Sedangkan para ulama adalah pewaris para Nabi.

 

Selain itu, para ulama juga menafsirkan perkara tentang hukum memberikan bahan ujian yang tidak aksesibel, misalnya ketiadaan bahan ujian braille untuk difabel netra. Para ulama menafsirkan firman Allah SWT dalam Q.S. At-Thalaq: 7:

 

“Allah tidak akan membebani seorang hamba kecuali sesuai dengan apa yang diberikan.”

 

Lalu, tentang sasaran Kesehatan dan Kesejahteraan pada RIPD juga merupakan isu dalam pemikiran Islam. Dalam soal kesejahteraan pekerja difabel pada tempat kerja, Islam benar-benar menegaskan konsep adil terutama dalam isu diskriminasi difabel karena menempatkannya sebagai pegawai rendahan. Konsep adil ini ditegaskan pada Alquran QS Almaidah: 42:

 

Bila Engkau memutuskan hukum tertentu maka putuskanlah yang adil.

Meski tidak secara langsung dijelaskan, Islam sudah banyak membahas tentang isu difabel dalam segala dimensi kehidupannya, mulai dari ibadah, hukum sosial, kemasyarakatan bahkan pada isu pernikahan. Sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, visi Indonesia Inklusif 2030 tentunya bisa semakin terdorong dengan adanya sudut pandang difabel sesuai dengan Alquran dan Sunnah.

 

Penulis: Yuhda

Editor   : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.