Lompat ke isi utama
kegiatan ukm peduli difabdl, diambil dari instagram

Peran Organisasi Mahasiswa dalam Mewujudkan Inklusivitas di Universitas

Solider.id, Yogyakarta - Selasa 30 April nyaris 2 minggu yang lalu, saya diminta untuk berbicara di sebuah diskusi terbuka yang diselenggarakan oleh Forum Sahabat Inklusi (FOrsi) UIN Sunan Kalijaga. Forsi merupakan  organisasi di lingkungan UIN Sunan Kalijaga yang memiliki fokus untuk mengawal isu pendidikan tinggi inklusif. Pada diskusi tersebut saya diminta untuk berbicara mengenai peran organisasi mahasiswa di lingkungan universitas dan mahasiswa difabel dalam mewujudkan lingkungan universitas yang inklusif.

Diskusi mengenai hal ini menjadi sesuatu  yang menarik, mengingat diskusi tentang isu pendidikan tinggi inklusif selama ini lebih banyak berfokus pada peran institusi pemerintah dan universitas dalam merealisasikan pendidikan tinggi inklusif. Pembahasan mengenai peran pemerintah dan universitas untuk melaksanakan kewajibannya dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif tetap merupakan hal yang penting, tetapi di sisi lain kita juga harus mengingat bahwa dalam membentuk lingkungan pendidikan tinggi yang inklusif, mahasiswa juga harus berperan menjadi aktor di dalamnya.

Bersama Fauzi, ketua Senat Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga dan M. Akbar Satriawan alumni mahasiswa difabel UIN Sunan Kalijaga, saya berupaya menyampaikan hal-hal penting terkait tema bahasan ini. Mulai dari pengalaman pribadi saya saat mengawal isu difabel di lingkungan universitas bersama UKM Peduli Difabel UGM dan BEM KM UGM (Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada), kritik terhadap organisasi mahasiswa, hingga langkah-langkah yang harus diambil oleh organisasi mahasiswa intra kampus dan mahasiswa difabel untuk bahu-membahu turut serta mewujudkan lingkungan yang inklusif di sebuah universitas.

Kritik Terhadap Organisasi Mahasiswa

Saya memulainya dengan kritik terhadap organisasi mahasiswa. Sebagaimana sudah banyak kita ketahui, bahwa isu difabel nyaris tidak pernah terdengar dalam organisasi kemahasiswaan di lingkungan kampus. Alih-alih bersuara mengenai isu-isu minoritas seperti isu difabel, pembahasan mengenai kritik terhadap kebijakan pemerintah pusat justru kerap kali lebih nyaring terdengar. Ini bukan berarti mengkritisi kebijaakan pemerintah pusat merupakan hal yang tidak penting, tetapi ini menunjukan bahwa permasalahan yang dialami kelompok difabel di lingkungan universitas luput dari pengamatan para aktivis organisasi mahasiswa.

Dalam konteks ini, organisasi mahasiswa, selain menjalankan fungsi kontrolnya terhadap institusi pemerintahan, idealnya juga tidak melupakan isu-isu internal yang ada di lingkungan kampus seperti isu difabel. Sehingga isu minoritas seperti isu difabel ini, dengan peran organisasi kemahasiswaan, dapat terangkat ke permukaan, bukan malah sebaliknya.

Berbagi Cerita Tentang Praktik Baik

Meskipun isu difabel masih cukup jarang diperbincangkan di lingkup organisasi kemahasiswaan di level universitas, tetapi itu bukan berarti isu difabel benar-benar tidak pernah disinggung sama sekali oleh organisasi kemahasiswaan seperti BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) dan semacamnya. Pada tahun 2018, saat saya masih bertugas sebagai wakil ketua UKM Peduli Difabel UGM, sinergis antara organisasi kemahasiswaan, khususnya   BEM KM UGM dan UKM Peduli Difabel UGM sempat terjalin. Kedua organisasi sepakat untuk memperjuangkan isu inklusivitas bagi mahasiswa difabel di lingkungan kampus.

Langkah-langkah yang sudah sempat dikerjakan secara bersama pada waktu itu adalah menggelar diskusi publik terkait isu aksesibilitas bagi mahasiswa difabel di lingkungan universitas, hingga rencana survey mengenai aksesibilitas bagi mahasiswa difabel di internal UGM. Meskipun rencana terakhir urung terlaksana karena keterbatasan kedua organisasi. Tapi, apapun itu, ini tentu praktik baik yang perlu di duplikasi oleh organisasi-organisasi lain di lingkungan universitas.

Hal ini karena dengan kontribusi organisasi kemahasiswaan seperti BEM dan semacamnya, isu difabel di lingkungan universitas menjadi lebih tersuarakan. Di sisi lain ini merupakan optimalisasi peran organisaasi kemahasiswaan di lingkungan universitas yang perlu menunjukan keberpihakannya kepada kelompok minoritas seperti mahasiswa difabel.

Apa yang Harus Dilakukan untuk Memulai?

Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah adanya kemauan (political will). Hal ini harus datang dari keduanya, yaitu organisasi kemahasiswaan  dan mahasiswa difabel. kemauan dari salah satu pihak saja tidak akan cukup. Keduanya sebagai aktor harus mempunyai kemauan untuk mengambil perannya masing-masing.

Kemudian, setelah adanya political will dari kedua belah pihak, hal berikutnya yang harus dipikirkan adalah kajian terkait dengan hambatan-hambatan yang masih dialami oleh mahasiswa difabel dalam mengakses haknya di lingkup universitas. Kajian ini menjadi penting, agar upaya advokasi yang dilakukan kedepannya mempunyai dasar pijakan yang kuat.

Kemudian berdasarkan kajian yang sudah dimiliki, dapat dilaksanakan advokasi terkait hambatan-hambatan yang masih dialami oleh mahasiswa difabel. advokasi ini tak selalu berbentuk kritik terhadap pemangku kebijakan di universitas. Namun, bergantung pada apa penyebab munculnya hambatan bagi mahasiswa difabel. Misalnya saja hambatan yang ditemukan adalah terkait kesadaran mahasiswa nondifabel terhadap keberadaan difabel, tentu yang harus dilakukan bukan hanya desakan kepada pemangku kebijakan, tetapi juga kampanye untuk membangun kesadaran bagi mahasiswa nondifabel terkait dengan keberadaan mahasiswa difabel di sekitarnya.

 

Penulis :  Tio Tegar

Editor    : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.