Lompat ke isi utama
ilustrasi BMT

Hukum Memberikan Kredit atau Pinjaman bagi Difabel dalam Islam

Solider.id, Banjarnegara – Difabel di Indonesia rentan tereksklusi dari layanan finansial, baik dari lembaga finansial formal maupun lembaga informal yang menyediakan skema finansial skala mikro (microfinance). Selain rentan dari akses layanan finansial, difabel, terutama yang tinggal di desa, juga cenderung memiliki literasi finansial yang rendah. Hal ini membuat pengetahuan finansial secara praktik tidak mereka miliki, seperti contoh catatan pemasukan dan pengeluaran secara harian. Lemahnya literasi finansial ini juga membuat difabel semakin jauh dari akses layanan finansial.

Catatan dari Persatuan Bangsa Bangsa menyebutkan bahwa 80-90 persen difabel di negara berkembang tidak memiliki pekerjaan yang formal. Selain itu skema jaringan sosial dari pemerintah juga terbatas. Kondisi ini cenderung memaksa mereka untuk bisa memiliki mata pencaharian informal seperti membuka  usaha sendiri.

Dalam konsep berwirausaha, modal adalah salah satu hal wajib yang dalam beberapa penelitian tidak banyak dimiliki oleh difabel. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Debashis Sarker (2013), layanan finansial, terutama keuangan mikro, sering melupakan akses bagi kelompok-kelompok rentan, salah satunya difabel. Dalam penelitian ini, lembaga layanan finansial menganggap kelompok difabel sebagai kelompok beresiko tinggi dalam penyaluran layanan finansial terutama pinjaman modal. Karakteristik pekerjaan difabel yang informal dianggap tidak menjanjikan bagi lembaga pemberi layanan finansial sehingga membuat mereka  tidak dijadikan sebagai salah satu target nasabah mereka. Padahal dengan jumlah yang tidak sedikit, difabel sebetulnya bisa menjadi segmen layanan finansial yang punya kesempatan besar bagi pasar perbankan untuk melebarkan sayap kebermanfaatan finansial mereka. Selain itu, sebagai salah satu instrumen penting untuk pemberantasan kemiskinan, menjadi hal yang menarik ketika kelompok yang dekat dengan potensi kemiskinan justru aksesnya banyak terhalangi oleh skema bantuan pinjaman yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan.

Difabel perempuan juga mengalami tingkat eksklusi yang lebih tinggi dalam soal akses terhadap layanan finansial. Cindy Lewis (2004) menyebutkan dalam penelitiannya bahwa perempuan difabel menghadapi resiko diskriminasi berbasis gender dan kedifabilitasan yang membuat mereka tidak memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan dan merasakan inisiatif pengembangan perekonomian, bahkan untuk program yang menjadikan perempuan sebagai target utama. Lebih jauh dalam penelitian Cindy Lewis, perempuan difabel dianggap memiliki resiko yang buruk sebagai penerima pinjaman modal sehingga mereka mendapat penolakan ketika mengakses bantuan pinjaman dari lembaga pemberi pinjaman baik formal maupun informal. Permasalahan lain adalah meningkatkan kompetisi pasar wirausaha difabel perempuan dengan perempuan nondifabel. Peningkatan kompetisi ini terjadi karena stigma dan akses terhadap permodalan yang membuat perempuan difabel yang berusaha sering gagal dalam kompetisi pasar wirausaha.

Hukum Menolak Pinjaman atau Kredit bagi Difabel dalam Islam

Dalam buku Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas, hal terkait pinjaman atau kredit bagi difabel juga dibahas. Buku ini melihat bahwa difabel seringkali diasosiasikan dengan kondisi lemah, baik secara fisik maupun finansial. Persepsi ini membuat sebagian dari difabel mendapat diskriminasi ketika akan mengajukan pinjaman atau kredit ke lembaga keuangan sebab dianggap tidak akan mampu untuk melunasi angsuran.

Menurut buku ini, Islam mengenal prinsip keadilan dalam setiap tindakan keagamaannya. Menolak difabel dalam mengakses layanan keuangan dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan. Bahkan hal tersebut dianggap sebagai  sikap menganggap remeh orang lain sehingga dilarang dalam agama. Sebagaimana Allah berfirman:

“Wahai orang-orang beriman, janganlah suatu golongan lelaki meremehkan golongan lelaki lain. Mungkin saja mereka yang diremehkan lebih baik dari mereka yang meremehkan. Dan, janganlah golongan perempuan meremehkan golongan perempuan lain. Mungkin saja mereka yang diremehkan

lebih baik dari mereka yang meremehkan.”

Jadi jelas, secara basis llmu keagamaan, Islam melarang segala bentuk ketidakadilan dan mengutamakan pemberian kesempatan yang sama kepada difabel dalam segala aspek kehidupan.

Ketua Forum Komunikasi Difabel Banjarnegara (FKDB), Untung, merasa bahwa salah satu saluran advokasi yang paling efektif adalah melalui saluran nilai-nilai keagamaan.

“Indonesia itu menurut saya orang-orangnya cukup taat dalam menginternalisasikan nilai-nilai keagamaan. Ketika advokasi terhadap kesempatan dan hak bagi difabel ternyata mentok menggunakan sudut pandang HAM global, kenapa tidak menggunakan nilai-nilai dalam agama,” ujarnya.

Untung menekankan pada kajian difabel dalam nilai-nilai Islam sehingga bisa dipakai sebagai basis advokasi. Menurutnya, masyarakat Indonesia yang agamis akan cenderung menerima advokasi ketika diberikan dalam balutan nilai agama.

“Orang kan takut kalau sudah menyangkut mana yang baik dan buruk dalam agama, mana yang menuju surga mana yang menuju neraka. Di situlah basis perjuangannya. Contoh, advokasi biar memberikan pinjaman modal kepada difabel, pakailah pandangan dari buku Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas ini. Apalagi, Islam Indonesia punya lembaga microfinance syariah sendiri. Muhammadiyah punya BTM, NU punya BMT, modalnya sudah besar agar urusan permodalan bisa menjangkau difabel,” terangnya. 

Untung pun menyambut baik adanya buku Fiqih Penyandang Disabilitas ini dan berharap upaya kajian isu difabel dalam Islam bisa ditambah sebagai basis advokasi difabel bagi masyarakat agamis di Indonesia.

 

Wartawan: Yuhda

Editor       : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.