Lompat ke isi utama
ULD BPBD Kabupaten Karanganyar memberikan pelatihan penanggulangan bencana bagi para siswa SLB YPALB Karanganyar pada even Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKBN) tahun 2019 dengan fasilitator Khambali, difabel netra.

Urgensi Terbentuknya Unit Layanan Difabel seperti Amanat Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016

Solider.id, Surakarta- Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam Bab 1 Pasal 1, Ayat 14 menyebutkan bahwa Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas. Unit layanan disabilitas juga harus disediakan untuk memenuhi hak perlindungan dari bencana, seperti tertera di bagian keenam belas tentang Hak Perlindungan dari Bencana yakni pada Pasal 20 Hak Perlindungan dari bencana untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak : a. mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana: b. mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana: c. mendapatkan prioritas dalam proses penyelematan dan evakuasi dalam keadaan bencana: d. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan e. mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.

Tahun 2017 menjadi moment untuk memasukkan program kebencanaan dengan membentuk organisasi Unit Layanan Difabel (ULD/LIDi)). ULD menjadi bagian dari pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang ada di setiap provinsi dan kota/kabupaten. Program  BPBD seperti Desa Tangguh Bencana ada pengarusutamaan kebencanaan yang berbasis desa dan inklusif karena melibatkan difabel untuk berperan aktif. Beberapa contoh kegiatan yang dilakukan oleh unit LIDI bersama BPBD adalah pengelolaan data pilah yang berkenaan dengan bencana dan penginformasian bencana. Fungsi unit LIDi sendiri untuk pelayanan difabel dan penganggarannya diidentifikasi menurut kebutuhan.

Unit LIDi BPBD Jawa Tengah akan mengajukan ke gubernur untuk anggaran tambahan. Pendekatan kepada pemangku kebijakan perlu, dan juga pendekatan personal. Kegiatan workshop yang baru-baru ini diselenggarakan oleh PPRBM Solo terkait percepatan implementasi Unit LIDi/ULD penanggulangan bencana inklusif difabel, Edy SUpriyanto sebagai fasilitator dari unit LIDi BPBD Jawa Tengah menyatakan bahwa partisipasi difabel menjadi kunci dalam pembentukannya dan jangan bergerak sendiri namun merangkul kelompok lainnya dan menjadi pusat sumber yang bisa menjadi fasilitator. Di Provinsi Jawa Tengah, dasar hukum pembentukan unit LIDi sudah jelas yakni Perka Nomor 14 Tahun 2014, Perda difabel provinsi Jawa tengah nomor 6 tahun 2014, Undang-undang nomor 8 tahun 2016 dan Pergub nomor 11 tahun 2017. 

ULD BPBD Kabupaten Wonogiri berawal dari terbentuknya relawan difabel (redifa), tahun 2016 yang diinisiasi sewaktu ada acara jambore difabel 2015 bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Jika dirunut sebelumnya yakni tahun 2015 di BPBD terbentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) di kabupaten yang anggotanya komunitas organisasi yang peduli kebencanaan. “Tahun 2016 redifa gabung terus semua ikut kegiatan PRB yang ada beberapa even. Kami memfasilitasi kegiatan dari dana yang namanya fasilitasi pelatihan, dan berjalan terus termasuk kegiatan menanam pohon dan di hari peduli sampah nasional selalu bikin even di tingkat kabupaten dan kecamatan-kecamatan. Kemudian hari even di kesiapsiagaan bencana. Setiap kali ada gladi kita juga mengikutkan difabel semuanya harus ada keterwakilan dari redifa,”ungkap Aisyah dari BPBD Wonogiri.

Kemudian tahun 2017, setelah Klaten membentuk ULD lebih dahulu dan dari provinsi mengirimkan pedoman maka BPBD Wonogiri membentuk ULD di tahun 2018, dengan SK Sekda Maret 2018. “Kalau kegiatan kita jalan terus dan di PRB, kan ada kegiatan pra bencana, di piket kebencanaan dan belum menyentuh. ULD amanatnya pendataan, data pilah, berarti tugasnya bertambah itu. Ini akan baru mulai renstra. Untuk pendataan kan jalan, karena ULD jalan dan BPBD tidak ikut, jadi mungkin saya belum sejauh mana progressnya pendataan,”terang Aisyiah.

Tahun ini ULD BPBD akan menyasar Wonogiri selatan seperti Kecamatan Wuryantoro. Kalau Wonogiri untuk relawan difabel (redifa) adanya di kabupaten. Sedangkan untuk difabel relawan lainnya, ada pada relawan desa tangguh. “Kami selalu berusaha mengajak difabel yang mau dan bisa bergabung biasanya daksa yang tidak memilki hambatan tetapi untuk Tuli masih punya hambatan komunikasi. Desa Tangguh Bencana kan ada juga gladi untuk difabel. Untuk ke depan saya rencananya tidak hanya pelatihan bagi difabel tetapi bagaimana mereka mengevakuasi difabel, mengajak difabel netra seperti apa, atau sensitivitas difabel,”pungkas Aisyah.

Tak beda dengan Kabupaten Wonogiri, ULD BPBD Kabupaten Karanganyar terbentuk pada awal Januari tahun 2017. Keterlibatan ULD BPBD Karanganyar di antaranya adalah dengan melakukan pelatihan-pelatihan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di Waduk Delingan pada Februari 2017 dan workshop bersama stakeholder lainnya di bulan Mei 2017. “Bahkan kami bisa mengajukan kegiatan penanggulangan bencana ini di tingkat desa dengan mengakomodir dana desa. Berhasil kami praktikkan di beberapa desa di Kecamatan Mojogedang. Isu inklusivitas pada penanggulangan bencana benar-benar bisa terlaksana di tingkat desa,”ujar Sartono pegiat dari Forum Difabel Mojogedang Bersatu (FDMB) Kabupaten Karanganyar.

Hambatan Pembentukan ULD BPBD Surakarta : Difabel Belum Mementingkan

Relawan difabel (redifa) Kota Surakarta keberadaannya sama dengan redifa di beberapa kabupaten di sekitarnya yakni mulai eksis sejak tahun 2016. Namun untuk mewadahi difabel yang tergabung dalam redifa dan ‘diikat’ dalam sebuah unit yakni ULD di BPBD sampai sekarang dirasa sulit. Kesulitan membentuk ULD di BPBD tersebut dikatakan oleh Totok Sumakno, dari BPBD Surakarta. “Gagasan terus dilakukan mudah-mudahan bisa segera diwujudkan, karena ada pengarusutamaan. SK jelas belum ada karena anggota unit juga belum terbentuk. Paling tidak ngumpul dululah dan ngobrol,” jelas Totok.

Hambatan yang dirasakan saat hendak membentuk ULD di BPBD Surakarta juga dirasakan oleh Sri Sudarti, petugas lapangan PPRBM Solo untuk wilayah Surakarta. Menurut pemikirannya banyak kawan difabel Solo yang merasa sudah mandiri secara ekonomi dan finansial. “Difabel Solo banyak yang mandiri, sudah merasa difasilitasi oleh stakeholder, dan susah diajak berorganisasi, aktivitas teman-teman untuk per even saja, namun atensi untuk berorganisasi agak sulit. Apakah ini terkait kultur kota dan desa?” Sri Sudarti balik melontarkan pertanyaan kepada Solider. Sudarti lalu menekankan bahwa pekerjaan rumah baginya adalah perlu memberikan pemahaman untuk mengawal pembentukan ULD karena saat ini dari 7 kabupaten/kota dampingan PPRBM Solo lewat program BMZ/Kementerian Jerman (Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Klaten, Boyolali, Surakarta, Grobogan) yang belum  memilki ULD pada BPBD adalah Solo dan Grobogan.

 

Wartawan: Puji Astuti

Editor    : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.