Lompat ke isi utama
Anak-anak difabel yang mengakses layanan terapi gratis di Sanggar Permata Hati Kecamatan Polokarto, Sukoharjo

Eksistensi Sanggar Inklusi di Kabupaten Sukoharjo dalam Mendampingi Anak Berkebutuhan Khusus

Solider.id, Sukoharjo - Sanggar inklusi yakni sanggar sebagai tempat/sarana edukasi dan terapi serta  mengembangkan kemandirian bagi anak difabel yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Di wilalayah tersebut, saat ini terdapat 14 sanggar. Tepat setahun lalu, yakni di bulan April 2018, saat itu baru terbentuk 10 sanggar. Mereka sepakat membuat forum terkait kebutuhan persamaan konsep dan pentingnya pengorganisasian. Adanya forum juga memudahkan ketika hendak mengakses dukungan dari pemangku kebijakan.

Beberapa kendala yang dihadapi oleh sebagian besar pengelola sanggar adalah maasih rendahnya penerimaan dan pengetahuan orangtua ABK terkait hak anak difabel serta kurangnya sosialisasi tentang difabilitas kepada masyarakat sekitarnya. Hal yang menjadi masalah awam selama ini adalah di sektor pendanaan terutama untuk tenaga terapis. Data ABK juga menjadi salah satu masalah yang mengemuka. Tidak semua sanggar memiliki data yang bisa diupdate.

“Di Sanggar Inklusi Permata Hati Kecamatan Polokarto, kami masih bergantung penuh pada donatur perseorangan, namun alhamdulillah kemarin ada sebuah pabrik/perusahaan yang sudah mulai respon dengan memberi sumbangan bulanan untuk keberlangsungan sanggar, ”ujar Listri, ibu dari Haikal, ABK pada acara pelatihan hak anak yang diselenggarakan oleh Sehati baru-baru ini. Saat ini di Sanggar Inklusi Permata Hati telah ada relawan terapis rungu wicara bagi anak-anak Tuli yang sehari-hari bekerja sebagai ASN di RS Dr. Moewardi.

Ibu Henny, nama terapis tersebut datang setiap dua minggu sekali sejak sanggar inklusi berdiri tahun 2017. Selain Ibu Henny, juga ada beberapa relawan tenaga kesehatan lainnya. Sanggar Inklusi Permata Hati Polokarto juga pernah mengadakan pendataan terkait anak difabel dan dibiayai oleh Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Alaska, salah satu kelompok ekonomi difabel yang berada di Kecamatan Polokarto. 

Sementera itu, Sanggar Inklusi Mutiara Hati Kecamatan Tawangsari, yang kelahirannya lebih muda dari Sanggar Permata Hati, telah melakukan berbagai terobosan untuk menunjukkan inklusivitas sanggar. Menurut Rondiyah, salah seorang relawan pengelola sanggar, pihaknya menjembatani kegiatan anak-anak difabel yang tergabung dalam sanggar dengan mengikutkan bersama dengan PAUD dan TK Asiyiyah yang ada di Desa Kateguhan Kecamatan Tawangsari. “Kegiatannya rekreasi atau piknik bersama dan biayanya ditanggung oleh PAUD dan TK AIsyiyah, jadi ya anak-anak yang tergabung di sanggar agak ringan bebannya. kegiatan tersebut disatukan dalam program Gerakan Aisyiyah Cinta Anak (GACA).” terang Rondiyah.  

Dua sanggar inklusi tersebut, yakni Permata Hati dan Mutiara Hati mendapat pendampingan dari Sehati sejak tahun 2018. Mereka mendapatkan dukungan berupa  pelatihan-pelatihan bagi pengelolanya, sedang dua sanggar inklusi yang lain yakni Tunas Bangsa Kecamatan Nguter dalam pengelolaan karena lebih dulu (Tahun 2014) hadir di masyarakat desa. Sama seperti sanggar inklusi Smile di Kecamatan Weru serta Mutiara Bunda di Kecamatan Gatak yang ada sejak tahun 2015.

Kendala-Kendala yang dihadapi oleh Sanggar Inklusi

Seperti yang sudah tertulis di atas, bahwa kendala yang paling sering dihadapi oleh sanggar adalah minimnya pengetahuan orangtua anak difabel tentang pengarusutamaan difabel dan pengetahuan hak anak. Padahal, pengetahuan tentang hak anak itu penting terkait pemahaman tentang hak perlindungan kesehatan, tumbuh kembang, serta pendidikan. Orangtua harus paham tentang hak-hak kesehatan bagi anaknya, seperti hak anak untuk mendapatkan asupan makanan yang bergizi, dan makanan apa saja yang boleh diasup atau tidak misalnya diet bebas gluten bagi anak autis. Jika pemahaman akan pentingnya memberikan asupan gizi pada anak difabel dipenuhi, maka para orangtua bisa diharapkan memiliki standar, aturan atau role makanan apa saja yang boleh diberikan dan tidak boleh disajikan. Pengetahuan ini bisa jadi akan menjadi aturan bijak di setiap sanggar.

Hak kesehatan juga termasuk hak untuk pendapatkan layanan terapi yang mudah untuk diakses. Dan hak pendidikan bagi anak difabel yang sampai saat ini masih memprihatinkan, dengan masih tingginya anak-anak difabel yang tidak bersekolah, karena sekolah tidak mau menerima dan masih berpegang teguh dengan adanya sekolah yang ber-SK inklusi dan tidak inklusi. Padahal amanat Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 jelas bahwa anak-anak difabel berhak untuk mengakses pendidikan.

Belum lagi ketika berbicara tentang hak untuk memperoleh identitas. Beberapa temuan yang dihadapi oleh sanggar inklusi adalah masih adanya anak-anak difabel yang belum memiliki akte kelahiran dan belum masuk adminduk (administrasi kependudukan). Upaya yang dilakukan oleh para pendamping sanggar adalah membantu menguruskan ke pihak terkait, ini akan lebih mudah karena kantor disdukcapil (dinas kependudukan dan catatan sipil) Kabupaten Sukoharjo juga melakukan upaya afirmatif dengan melakukan ‘jemput bola’ di kantor kecamatan.  

Solider mendapat keterangan dari dua sanggar yakni Permata Hati dan Mutiara Hati bahwa dari pemangku kebijakan, peran yang dilakukan oleh Puskesmas setempat adalah dengan melakukan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) sebulan dua kali dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Sedangkan kecamatan sebagai pihak yang mengeluarkan SK terbentuknya sanggar tidak memiliki peran signifikan terkait penyediaan dana dengan alasan kecamatan tidak memiliki anggaran untuk sanggar.

Ada sebuah contoh praktik baik yang disampaikan oleh seorang peserta penduduk Kecamatan Weru bahwa sanggar inklusi yang ada di kecamatannya tersebut pengelolaannya telah diserahkan dari kecamatan ke desa, kemudian turunlah SK dari Kepala Desa, sehingga biaya operasional sanggar diakomodir dengan dana desa. .

 

Wartawan: Puji Astuti

Editor    : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.