Lompat ke isi utama
3 orang Narasumber diskusi (ki-ka) Abdul Rahman, Erlia Rahmawati, Wiryanto

Kominfo Berperan Strategis Dalam Mensosialisasikan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016

Solider.id, Boyolali – Undang-undang No. 8 Tahun 2016 memiliki banyak  amanah dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak-hak Difabel. Dalam melaksanakan amanah tersebut peran pemangku kebijakan lintas sektoral mutlak dibutuhkan. Hal ini diutarakan oleh Erlia Rahmawati dalam Dialog Publik Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan di Studio Radio Merapi FM Boyolali pada Sabtu (4/5).

“Forum sosialisasi ini merupakan salah satu upaya pemenuhan hak Difabel. seperti kita tahu bahwa Undang-undang ini memiliki perubahan paradigma dalam memandang Difabel dari yang berbasis charity ke kemenuhan hak asasi manusia.” Jelas Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia, Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) ini.

Menurutnya saat ini pihaknya bersama-sama dengan Kementrian terkait tengah dalam upaya memenuhi amanah-amanah tersebut dalam rangka mewujudkan Indonesia Inklusi. Dalam upaya inilah, Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memiliki peran strategis dalam mensosialisasikan program pemerintah dalam pemenuhan hak-hak Difabel.

 

Masyarakat Masih Awam Tentang Hak Difabel

Sementara itu, Wiryanto dari Kominfo yang juga hadir sebagai narasumber dalam diskusi publik ini menjelaskan bahwa Difabel sebagai warga negara memiliki hak yang sama dalam mengakses komunikasi dan informasi. Seiring dengan perkembangan teknologi akses Difabel terhadap komunikasi dan teknologi juga semakin terbuka. Kominfo dalam hal ini berupaya menjembatani, diantaranya adalah membentuk forum diskusi semacam ini, selain itu juga meningkatkan kapasitas Difabel melalui beragam program yang ditawarkan seperti Jambore Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Dalam forum ini secara khusus dia menitipkan pesan kepada Abdul Rahman, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Boyolali yang juga hadir dalam dialog publik ini untuk mengkoordinasikan agar Difabel di Boyolali bisa mengakses program peningkatan kapasitas ini.

Diskusi yang dihadiri sekitar 20 orang dari beragam unsur seperti Difabel, pendidik, organisasi masyarakat, kelompok blogger, media dan tokoh masyarakat ini juga disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Merapi FM 93,6 MHz. Selain peserta diskusi yang hadir di lokasi, masyarakat juga bisa berinteraksi secara langsung melalui nomor WhatsApp interaktif radio.

Dari beberapa pertanyaan yang diajukan baik oleh peserta maupun masyarakat, sebagaian besar penanya masih belum sepenuhnya paham mengenai hak-hak Difabel dan sejauh mana perkembangan pemenuhan hak Difabel telah dilakukan. Aliyah dari PKK Kelirahan Siswodipuran, Kecamatan Boyolali kota yang hadir di studio menanyakan mengenai komunitas Difabel di Boyolali serta kebijakan daerah yang mengatur hak Difabel. Sementara itu Suprapti, salah seorang pendidik di Kelurahan Siswodipuran mengajukan pertanyaan mengenai bentuk pemenuhan hak Difabel itu seperti apa.

“Lha kalau tidak ada forum sosialisasi seperti ini kan saya tidak paham sama sekali mengenai keberadaan Difabel di Boyolali. Ternyata sudah ada komunitasnya, sudah ada kebijakan untuk hak-haknya,” jelas Aliyah yang juga merupakan pensiunan Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali saat ditemui seusai acara.

Dia menyebut bahwa setelah mengikuti dialog publik ini merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Difabel dan pemenuhan hak-haknya. Secara pribadi dia meminta ada forum lebih lanjut untuk mensosialisasikan mengenai hal ini ke masyarakat lebih luas.

Dalam dialog publik ini hadir perwakilan Forum Komunikasi Difabel Boyolali (FKDB). Dalam sesi tanya jawab Sri Setyaningsih, Ketua FKDB memperkenalkan komunitas Difabel di Boyolali serta beberapa program yang sudah dilaksanakan terkait pemenuhan hak Difabel seperti pendataan serta pemenuhan hak-hak dasar Difabel terutama pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan.

 

Wartawan: Ida Putri

Editor       : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.