Lompat ke isi utama
suasana ssemiloka inkdonesia inklusi 2030

Tantangan Indonesia Inklusi 2030

Solider.id, Yogyakarta – Tahun 2030, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mengamanahi negara yang telah menandatangani komitmennya untuk memenuhi semua target pembangunannya. Setidaknya ada lima tujuan utama yang berkaitan langsung dengan agenda difabel di Indonesia, meski jika dilihat mendalam seluruh tujuan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini memiliki hubungan baik yang langsung maupun tidak langsung terhadap isu difabel. Berbekal hal ini, visi Indonesia Inklusi 2030 kemudian digulirkan. Melihat realitas difabel di Indonesia sekarang, apalagi dengan sudah disahkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 2016, masih ada banyak pekerjaan rumah untuk bisa mencapai visi Indonesia Inklusi 2030.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah pembentukan kebijakan terhadap difabel tanpa adanya data terpilah sebagai basis pembuatan kebijakan. Persoalan data bagi difabel memang menjadi permasalah klasik karena ketiadaan data terpilah berskala nasional yang memuat informasi sampai pada tatanan difabilitas. Permasalahan lain yang muncul adalah pola komunikasi antar lembaga baik di pusat maupun daerah yang sering terhambat sehingga semakin menghambat adanya data terpilah.

Martha, perwakilan organisasi Bahtera dari Sumba Nusa Tenggara Barat mengatakan bahwa kunci persoalan data terpilah itu ada pada komunikasi antar lembaga yang tidak lancar.

“Dari dulu persoalan difabel selalu berakar salah satunya pada ketiadaan data terutama data yang terpilah. Padahal apa susahnya, komunikasi dari desa ke kecamatan, dari kecamatan ke kabupatan, sampai ke provinsi hingga tingkat nasional. Padahal perencanaan kebijakan difabel yang baik adalah perencanaan yang berbasis data difabel terpilah,” ujar Martha.

Menanggapi hal ini, Eli Damayanti dari Bappenas Republik Indonesia menyatakan bahwa RIPD (Rencana Induk Pembangunan Disabilitas) sudah menuju pada visi untuk menghadirkan data terpilah difabel.

“Dalam Rencana Induk Pembangunan Disabilitas ini memang sasaran pertama adalah harmonisasi data difabel. Bappenas sedang dalam proses untuk mendorong adanya peraturan menteri terkait data terpilah difabel ini. Peraturan menteri itu akan berada di bawah Kementerian Sosial,” ujar Eli.

Selain di tingkat nasional, menurut Eli, harmonisasi data terpilah difabel ini akan didorong untuk dihadirkan oleh pemerintah daerah baik tingkat propinsi maupun kota/kabupaten.

“Nah, selain data terpilah nasional yang akan dilaksanakan berdasarkan peraturan menteri yang sedang Bappenas dorong, nanti akan ada pendataan di daerah serta pendataan khusus tentang difabel,” tambah Eli.

Ia menambahkan  bahwa khusus untuk pendataan difabel di daerah akan dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah dengan menggandeng DPO (Disability People Organization) dan CSO (Civil Society Organization). Harapannya, menurut Eli, pendataan difabel di tingkat daerah ini harus menyesuaikan kepada arah pembangunan masing-masing daerah sesuai dengan kebijakan otonomi daerah. Selain itu, isu pendataan ini juga menjadi sasaran pertama dalam RIPD karena fungsinya yang krusial.

“Dalam mewujudkan sasaran RIPD, cara pertama adalah melakukan analisis berbasis data dalam hal ini data terpilah. Hal itu penting karena data terpilah itu dasar untuk membuat kebijakan penyetaraan anggaran difabel,” kata Eli.

Adu kepentingan

Tantangan lain dalam menatap Indonesia Inklusi 2030 juga disampaikan Joni Yulianto. Menurutnya, prinsip no one left behind sebetulnya ada di semua tujuan yang ada di Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030. Joni pun mengapresiasi prinsip tersebut yang sudah semakin baik diimplementasikan terutama dalam pembuatan kebijakan untuk difabel.

“Harus diapresiasi banyak untuk kebijakan yang dalam prosesnya melibatkan difabel. Bahwa masih banyak proses yang harus diakselerasi, itu adalah catatan yang perlu digarisbawahi. Ini sudah tiga tahun lebih setelah adanya Undang-Undang No. 8 Tahun 2016. Sudah lewat dari deadline untuk RPP turunannya,” ujar Joni.

Joni pun merasa bahwa dalam pelibatan masyarakat difabel ke dalam proses pembuatan kebijakan masih menyisakan masalah besar berupa adu sikut kepentingan antara organisasi difabel itu sendiri. Hal itu juga yang membuat proses akselerasi untuk kebijakan difabel menjadi terhambat.

“Di luar proses seperti Pokja untuk kebijakan difabel, ketika teman-teman difabel masuk dan terlibat di dalamnya, ternyata pertempuran utamanya malah melawan masyarakat sipil lain alias melawan teman sendiri karena ada tarik menarik kepentingan. Saya kemudian bertanya apakah ada cara lain di luar itu yang bisa kami lakukan sebagai masyarakat sipil,” terang Joni.

Baginya, dinamika dalam proses pembuatan kebijakan difabel seperti itu membuat proses yang ada akan menjadi cukup sulit dan menilai ini menjadi satu hambatan ketika menatap visi Indonesia Inklusi 2030. Selain itu, Joni juga menyayangkan penghilangan kata inklusi yang sebelumnya ada pada penamaan Rencana Induk Pembangunan Inklusi Disabilitas. Juga bagaimana isu-isu lain yang belum ada pada tujuan umum Rencana Induk Pembangunan Disabilitas bisa juga dimasukkan ke dalam perhatian kebijakan dari Bappenas ini. Ia menilai itu sebagai sebuah dinamika kepentingan dalam proses pembuatan kebijakan tersebut.

“Di RIPD ada 7 sasaran utama. Setidaknya kalau kita lihat hasil Temu Inklusi, ada banyak sektor yang punya kontribusi untuk mewujudkan Indonesia Inklusi 2030. Misalnya isu soal desa. Lalu isu soal anak. Di RIPD tidak disingung keberpihakan kepada anak dan perempuan difabel yang diskriminasinya bisa tiga sampai empat lapis. Sudah lingkungan tidak berpihak, hak memutuskan dikekang, orang tua tidak memprioritaskan pula,” ujar Joni.

Binny Bintarti Buchory dari Kantor Staf Presiden menilai bahwa ketika lingkungan strategis dalam artian hubungan antara unsur pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan meningkat, maka keterlibatan antara masyarakat sipil dengan pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan juga akan meningkat.

“Resikonya memang seperti itu, akan ada adu kepentingan antara CSO yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Apakah ada jalan lain? Sampai saat ini, jalan teknokratis seperti Pokja masih yang utama. Ke depan semoga ada kombinasi dengan jalan lainnya,” ujarnya.

Pola Pikir Pemerintah

Binny menambahkan tantangan lain diluar dari dinamika proses pembuatan kebijakan difabel berupa pola pikir pemerintah tentang difabel itu sendiri. Ia melihat bahwa inklusi harusnya bisa menjadi perspektif dalam kebijakan, seperti halnya gender. 

“Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah memanfaatkan SDGs ini. Karena setelah dilahirkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, peraturan ini menjadi dasar hukum yang harus semua pihak taati dalam proses penyusunan program pembangunan,” terangnya.

Dalam membuat peraturan presiden ini, ia mengaku bahwa KSP turut mengawal supaya peraturan ini menjadi inklusif. Baginya, dinamika yang terjadi dalam pembuatan kebijakan untuk difabel melibatkan semua stakeholder yang ada di pemerintahan yang tidak hanya terdiri dari presiden namun juga terdapat parlemen atau DPR.

“Jadi salah satu tantangan utama selama ini adalah upaya untuk mempersamakan persepsi di antara stakeholder di pemerintahan. Belum semua Kementerian dan Lembaga punya pola pikir yang sama tentang difabel. Saya lihat bagaimana Bappenas berjuang agar peraturan tentang difabel itu merangkul semua keterlibatan masyarakat sipil di dalamnya. Ada perwakilan masyarakat sipil baik sebagai penguji maupun yang masuk ke dalam tim Pokja. Tektok komunikasinya saja butuh waktu 2 tahun sebagai lembaga pemrakarsa kebijakan dengan lembaga terkait lainnya. Jadi memang lama sekali prosesnya,” ujarnya.

Jadi menurutnya, selain adu strategi yang tepat, perjuangan untuk Indonesia Inklusi 2030 ini juga membutuhkan napas panjang dan kesabaran karena semua stakeholder sama-sama mempunyai tujuan  dan kepentingannya masing-masing.

 

Wartawan: Yuhda

Editor       : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.