Lompat ke isi utama
ilustrasi tulisan

Kota Yogyakarta Eliminir Syarat Diskriminatif PPDB 2019

Solider.id, Yogyakarta -  Dalam upaya mewujudkan hak atas pendidikan bagi peserta didik difabel, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta mengeliminir syarat diskriminatif penerimaan peserta didik baru pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Syarat diskriminatif yang dihilangkan, yakni pada poin 6 sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zona Wilayah. Leaflet yang telah disosialisasikan tertulis “Bagi Casis (Calon Siswa) Disabilitas harap melampirkan surat keterangan dari Psikolog bahwa Casis dapat mengikuti proses pembelajaran secara reguler”, telah diubah menjadi “Bagi Casis  (calon siswa) Disabilitas harap melampirkan surat keterangan dari Psikolog”. Sugeng Mulyo Subono Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan SMP yang saat ini menjabat sebagai Kabid Pendidikan Non Formal kepada Solider, Jumat (26/4/2019).

Sugeng juga mengutarakan bahwa pendidikan adalah hak dasar bagi setiap warga negara, tanpa kecuali. Dengan demikian setiap anak berhak atas pendidikan sebagai mana pilihan dan minat anak. Kota Yogyakarta  memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta didik untuk memilih sekolah. Sehingga peserta didik difabel juga diberikan kesempatan untuk mengakses pendidikan bersama siswa lain, siswa non difabel.

Kawal PPDB Inklusif

Sugeng menghimbau agar semua pihak dapat berkontribusi mengawal pelaksanaan PPDB di Kota Yogyakarta. Kontribusi dimaksud adalah, bilamana mendapati adanya pelanggaran sebagai contoh penolakan calon peserta didik difabel tanpa alasan yang jelas, maka dapat segera melaporkan temuan melalui: Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Jalan Hayam Wuruk No. 11, Tegal Panggung, Danurejan, Telpon (0274) 512956. Dapat juga ke Posko bersama pengaduan PPDB On-line 2019, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (ORI DIY), Jl. W. Monginsidi No.20, Karangwaru, Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Telp. (0274) 565314.

Ditambahkan Sugeng, peserta didik difabel diberikan kuota 2 persen, atau satu kelas maksimum 2 (dua) siswa. Hal itu agar proses belajar mengajar yang melibatkan guru dan siswa dapat berjalan dengan baik. Sehingga hasilnya juga membahagiakan semua pihak.

Sugeng mengakui hingga saat ini pendidikan inklusi di Kota Yogyakarta belum berjalan sebagaimana harapan. Menurut dia, semua butuh proses, butuh waktu. “Jangankan sekolah yang belum berlabel inklusi, yang sudah berlabel inklusi pun pelayanannya belum bagus,” ujar Sugeng.

Pendidikan untuk semua

Namun demikian ditegaskannya bahwa pendidikan untuk semua. “Tidak ada yang boleh menghambat. Jika ada yang terhambat pendengarannya, penglihatannya, mobilitasnya, di situlah negara  harus berperan memfasilitasinya,” tandasnya.

Sedapat mungkin siapapun akan dilayani, tandas Sugeng. Namun demikian, ungkap dia, anak-anak dengan kedifabilitasan tertentu, akan lebih efektif jika mengakses pendidikan di Sekolah Luar Biasa (SLB). Karena anak juga memiliki hak untuk memilih pendidikan sebagaimana kemampuan yang dimilikinya.

Terakhir Sugeng menyampaikan, “Ada beasiswa bagi peserta didik difabel. Beasiswa bukan berupa uang yang dikelola orangtua, melainkan  diperuntukkan bagi sekolah untuk pengadaan alat bantu menunjang proses pembelajaran siswa di sekolah,” pungkas Sugeng.

Lebih lanjut terkait syarat dan pelaksanaan PPDB SD dan SMP Kota Yogyakarta, dapat dilihat melalui web: https://yogya.siap-ppdb.com/.

wartawan : Harta Nining Wijaya

Editor      : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.