Lompat ke isi utama
ilustrasi ibu kartini, sumber http://banjarmasin.tribunnews.com/2018/04/21/hari-kartini-2018-simbol-keberanian-dan-kemandirian-perempuan-bangsa-itu-bernama-ra-kartini

Refleksi Hari Kartini: Perempuan Difabel Masih Rentan di Hadapan Hukum dan Politik

Solider.id, Yogyakarta - Sebagaimana dipahami oleh banyak orang, setiap 21 April  selalu diperingati sebagai hari kartini. Peringatan ini tentunya bertujuan agar kita semua selalu mengingat semangat R.A. Kartini yang memperjuangkan kesetaraan bagi kelompok perempuan. Di era itu, peran perempuan hanya sebatas pada ruang-ruang domestik rumah tangga, sehingga amat jelas disparitas antara laki-laki dan perempuan. Peran perempuan yang hanya terbatas pada ruang-ruang domestik pada masa itu menimbulkan kerentanan bagi kelompok perempuan. Hal itu karena suka tidak suka, kelompok perempuan harus bergantung kepada laki-lakki untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Selain itu, minimnya kesempatan pendidikan bagi perempuan juga menyebabkan absennya perempuan dari posisi-posisi sentral dalam pemerintahan.

Saat masa penjajahan R.A. Kartini memiliki cita-cita besar mengenai emansipasi wanita. Harapannya wanita tidak hanya berada di ruang-ruang domestik. Namun setelah sekian lama gagasan emansipasi wanita itu muncul, pertanyaan yang kemudian lahir adalah sejauhmana gagasan tersebut saat ini terlaksana? Jika kita menjawab sepenuhnya sudah terlaksana, rasanya berlebihan.

Faktanya hari ini perempuan, khususnya di Indonesia memang telah memiliki lebih banyak akses daripada era penjajahan dulu. Tapi bukan berarti sudah tidak ada lagi diskriminasi terhadap perempuan. Apalagi perempuan difabel, yang tentu saja memiliki kerentanan berganda. Lebih memilukan lagi, peremmpuan difabel menjadi sangat rentan karena disebabkan oleh instrument yang seharusnya menjadi pelindung hak-haknya. Apalagi kalau bukan hukum.

Di hadapan sistem hukum di Indonesia, perempuan difabel masih menempati posisi subordinat. Substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum hingga saat ini masih berlaku tidak adil terhadap perempuan difabel. padahal, menurut Lawrence M. Friedman seorang professor hukum asal Amerika Serikat, baik substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum menjadi elemen penting demi terwujudnya sistem hukum yang baik. Jika ketiganya telah terlaksana dengan baik, maka terciptanya sistem hukum yang berkeadilan bukanlah mimpi.

Substansi hukum adalah segala bentuk peraturan hukum yang berlaku. Sementara struktur hukum meliputi aparat penegak hukum yang bertugas menindak pelanggar hukum. Sedangkan kultur hukum adalah budaya hukum yang terbentuk di masyarakat. Keseluruhan dari ketiganya di Indonesia masih mendiskriminasi perempuan difabel.

Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat substansi hukum yang ada di Indonesia. Contoh paling sahih mengenai hal ini adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam dua regulasi yang mengatur mengenai perkawinan tersebut ada satu ketentuan yang sangat diskriminatiff bagi perempuan difabel. ketentuan tersebut adalah ketentuan mengenai persyaratan mengajukan permohonan poligami ke pengadilan. Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa salah satu syarat yang dapat digunakan oleh suami dalam mengajukan permohonan poligami yaitu karena istri mendapatkan cacat badan.

Membaca ketentuan itu,  artinya setiap perempuan difabel fisik dapat di poligami oleh suaminya dengan alasan “istri mendapatkan cacat badan”. Persyaratan ini bukan hanya bertentangan dengan CRPD, tetapi juga Cedaw yaitu merupakan instrument hukum internasional yang telah di ratifikasi oleh Indonesia. Cedaw  berisi tentang aturan yang melindungi hak-hak perempuan. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam ini jelas bertentangan dengan Pasal 15 Cedaw yang memerintahkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Ini juga menunjukan bahwa Indonesia belum melaksanakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh negara pihak yang menandatangani Cedaw. Kewajiban itu adalah menjamin hak-hak perempuan melalui peraturan hukum maupun kebijakan. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa ketentuan mengenai syarat poligami dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam masih belum memberikan jaminan hak atas kesetaraan bagi perempuan difabel.

Selain substansi hukum yang bermasalah, sayangnya struktur yang terdiri atas aparat penegak hukum di Indonesia juga masih problematik jika menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan difabel. Dalam praktiknya kerap terjadi kasus dimana aparat penegak hukum tidak memiliki perspektif gender dan perspektif difabel ketika menangani kasus yang berhubungan dengan perempuan difabel. Pada praktiknya, perempuan difabel yang kerap menjadi korban kekerasan seksual sering mendapatkan perlakuan yang diskriminatif seperti pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas laki-laki dan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menjerat.

Ke depan, hal ini perlu dipikirkan lebih lanjut agar aparat penegak hukum di Indonesia memiliki perspektif gender dan perspektif difabel. Ini menjadi penting, karena aturan yang baik saja tidak cukup, jika kita tidak punya aparat penegak hukum yang mumpuni.

Terakhir, faktor yang mempengaruhi sebuah sistem hukum adalah budaya hukum. Sebagaimana dipahami budaya patriarki di Indonesia masih cukup kuat. Ini dibuktikan dengan budaya yang menempatkan istri sebagai pengurus urusan domestik rumah tangga, Sedangkan suami sebagai kepala keluarga. Hal ini juga tertera dalam Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan. Di sisi lain itu juga ditambah dengan minimnya kesadaran hukum yang dimiliki kelompok perempuan difabel. terutama difabel mental dan intelektual.

Fenomena ini memang menjadi tantangan bagi negara untuk memastikan peningkatan kesadaran hukum bagi kelompok perempuan difabel, terutama perempuan difabel mental dan intelektual. Tapi, hal ini harus dipenuhi, karena sebagaimana disampaikan oleh Lawrence M. Friedman, budaya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi sistem hukum. Aparat penegak hukum dan aturan hukum yang baik saja tidak cukup, jika tidak diimbangi dengan budaya hukum yang baik yang hidup di kalangan masyarakat.

Sistem Politik yang belum Inklusif

Setali tiga uang dengan hukum, politik di Indonesia masih belum ramah terhadap perempuan. Penelitian yang dilakukan oleh Ela S. Prihatini, seorang Ph.D Candidate dari University of Western Australia yang dituangkan dalam tulisannya yang berjudul “Riset tunjukkan pria mendominasi sistem politik di Indonesia” di laman Theconversation, menunjukan bahwa pada pemilu 2014, 80% anggota legislatif yang terpilih adalah laki-laki. Artinya hanya kurang dari 20% kursi parlemen yang dikuasai perempuan.

Melihat fakta ini, kita dapat mengatakan bahwa kepentingan perempuan di parlemen kurang terwakili. Apalagi perempuan difabel yang memiliki kerentanan berganda. Alhasil kebijakan-kebijakan yang berbentuk undang-undang yang dihasilkan oleh DPR kurang mencerminkan perspektif perempuan dan difabel. Ini jelas berhubungan dengan masih diskriminatifnya substansi hukum di Indonesia, karena pembuatan aturan hukum di parlemen harus melalui proses politik, yang mana proses politik tersebut kurang melibatkan kelompok perempuan dan difabel akibat minimnya representasi.

 

Penulis : Tio Tegar

Editor   : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.