Lompat ke isi utama
ilustrasi pemilu bagi difabel

Masih Panjang Perjuangan Wujudkan Pemilu Inklusif dan Aksesibel

solider.id.Yogyakarta - Secara teknis, aturan terhadap pemilih difabel dalam pemilu diatur dalam Pasal 356 ayat (1), yakni: “Pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan Pemilih.”

Namun pada implementasinya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum maksimal memberikan akses dan kesetaraan terhadap pemilih difabel. Minimnya materi kampanye dan tidak adanya kewajiban partai peserta pemilu menyediakan materi kampanye braille menjadi indikasi.

Demikian pula terkait pendamping bagi difabel saat pemungutan suara ditafsirkan berbeda antara KPU provinsi dengan kabupaten/kota. Meski diakui bahwa KPU di berbagai tingkatan telah melakukan sosialisasi kepada pemilih difabel terkait teknis pencoblosan. Namun, KPU tidak memiliki solusi terkait kesetaraan akses bagi pemilih difabel. Bagaimana difabel dengan hambatan mobilitas dapat menjangkau bilik suara, bagaimana kondisi Tempat Pemungutan Suara (TPS). Ketiadaan solusi atas keterbatasan mobilitas berakibat banyak pemilih difabel yang tidak datang ke TPS.

Satu bentuk keberpihakan terhadap difabel yang patut diapresiasi dari KPU adalah penerjemah bahasa isyarat di siaran-siaran debat di televisi.

Kondisi tersebut mendasari organisasi masyarakat sipil yang fokus pada pendampingan dan advokasi kesetaraan difabel, Minggu (21/4/2019) menyelenggarakan konferensi pers terkait tidak teriplementasikannya pemilihan umum (Pemilu) inklusif dan aksesibel sebgaimana diatur dalam undang-undang.

Tergabung dalam Gerakan Aksesibilitas untuk Demokrasi (GANDEM), Organisasi Samasetara, Center for Improving Qualified Activity in Life of People with Disabilities (CIQAL), Difabike, Organisasi Harapan Nusantara (OHANA) Indonesia, memaparkan hasil temuan yang menjadi akibat tidak terwujudnya pemilu inklusif dan aksesibel. Kegiatan dilangsungkan di Rumah Makan Ingkung Grobog, Baciro, Kotabaru, Yogyakarta.

Gandem juga memaparkan bentuk dukungan yang diinisiasi bersama dalam rangka membantu proses pelaksaan pemilu 2019.  Nuning Suryatiningsih, mewakili Gandem mengutarakan bahwa pihaknya berusaha menciptakan solusi atas permasalahan aksesibilitas dan mobilitas difabel, namun tidak mendapatkan respon positif dari penyelenggara KPU.

Solusi yang diinisiasi ialah, mengerahkan 20 pengemui (driver) Difabike untuk melakukan penjemputan dari rumah ke TPS bagi difabel maupun lansia di wilayah Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Bantul. Namun ikhtiar tersebut ditanggapi dingin, bahkan sinis, curiga, oleh petugas pemungutan suara (PPS).

“Ikhtiar ini sebagai upaya terlibat aktif dalam pemenuhan hak pemilih difabel terutama hak berpolitik, sebagaimana dijamin dalam UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, khususnya Pasal 13. Namun pada pelaksanaannya dukungan tersebut ditanggapi dingin, sikap sinis, bahkan dicurigai, petugas PPS,” tutur Nuning.

Lebih lanjut menurut Nuning, kesetaraan hak warga negara dalam hukum dan pemerintahan merupakan amanat konstitusi. Di mana telah diatur dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (1), lebih spesifik diatur melalui UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu. Pasal 5 UU Pemilu tertulis:

Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu.”

Artinya, difabel memiliki kesempatan yang sama sebagai pemilih dan kandidat yang dipilih. Kesempatan yang sama dapat diwujudkan dengan cara menyediakan akses sesuai dengan kedifabilitasan, sehingga pemilih difabel terpenuhi segala aspek hak dalam penyelenggaraan pemilu.

Temuan dan Rekomendasi

Lebih detil Anggiasari Puji Arryatie anggota Gandem lain menyampaikan catatan bagaimana gerak kerja Gandem. Dalam memberikan dukungan langkah profesional telah ditempuh Gandem. Yakni dengan cara mengirim surat permohonan data pemilih difabel, lansia, perempuan hamil, kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Namun, hingga H-1 (16/3), pihak-pihak tersebut tidak merespons permintaan Gandem, sehingga relawan Gandem mencari data sendiri, berkoordinasi dengan organisasi lokal desa. Berdasarkan penelusuran Difabike, ditemukan 23 pemilih dari Desa Sidoluhur dan Sidomoyo Godean, Sendanga Kecamatan Mlati dan Donoharjo, Kecamatan Ngaglik membutuhkan bantuan mobilitas.

Sejumlah TPS tidak ramah difabel karena berundak-undak atau memiliki anak tangga yang menyulitkan pengguna kursi roda. Misalnya di TPS 25 di Desa Sidoarum, Kecamatan Godean dan TPS 19, Desa karangwuni, Bangunkerto, Kecamatan Turi.

Alat bantu coblos (template) bagi difabel netra tidak tersedia untuk semua surat suara, sehingga KPPS hanya memberikan dua surat suara pada pemilih difabel netra, yaitu surat suara Presiden-Wakil presiden dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Ada difabel ODGJ yang sudah datang ke TPS sejak pagi, namun pada jam 13.00 belum menggunakan hak pilih disuruh pulang dikatakan sudah tutup. Padahal sebenarnya hanya surat suara Presiden dan wakil presiden sudah habis, ini di Desa Sidoluhur TPS 20, Kecamatan Godean.

Pada kesempatan tersebut rekomendasi kepada penyelenggara pemilu diberikan oleh Gandem. Dengan sebuah kesimpulan, bahwa masih panjang perjuangan mewujudkan pemilu inklusif dan aksesibel. Dengan rekomendasi terhadap KPU, Bawaslu, partai politik, dan pihak-pihak yang berkepentingan, di antaranya:

Pertama, memasukkan pengaturan terkait pemilih difabel secara lebih terinci di dalam UU Pemilu, termasuk penegasan kewajiban  partai politik peserta pemilu menyediakan materi kampanye yang ramah difabel.

Kedua, memasukkan prosedur operasi standar (SOP) ramah difabel dalam pelaksanaan pemungutan suara. Antara lain: standar pembangunan TPS, teknik penyoblosan yang ramah difabel, ketersediaan template bagi difabel netra, dan aturan pendampingan yang lebih jelas sehingga tidak multitafsir.

Ketiga, memasukkan wawasan inklusi dan kesetaraan tentang pemilih difabel sebagai materi standar dalam pelatihan penyelenggara pemilu di berbagai tingkatan.

Kemunduran dan bayangan buruk

Pada kesempatan Ibnu Sukoco, menggarisbawahi bahwa berbagai temuan Gandem merupakan kemunduran KPU dalam menyelenggarakan pemilu yang aksesibel, yang non diskriminatif.

“Sejak pemilu 2004, aksesibilitas pemilu sudah mulai diperjuangkan dan KPU Pusat bergandeng tangan dengan daerah telah memberikan pemenuhan. Nah sekarang kog begini, ini kan kemunduran,” ungkap Ibnu.

“Masih panjang perjalanan perjuangan mewujudkan Pemilu Indonesia aksesibel dan inklusif,” tandas Ibnu.

Sementara Risnawati Utami, menyatakan bahwa berbagai temuan Gandem, akan menjadi catatan bagi Indonesia. Catatan minir  atas implemnetasi pasa-pasal konvensi hak penyandang disabilitas tingkat internasional atau CRPD (Convention the Right of Person with Disability).

“Negara Indonesia pada 2020 akan disidang oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) terkait implementasi pasal-pasal CRPD. Temuan Gandem akan menjadi catatan tersendiri bagi Indonesia di mata dunia. Ini akan menjadi bayangan buruk bagi Indonesia,” ujar Risna.

 

Wartawan: Harta Nining Wijaha

Editor       : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.