Lompat ke isi utama
beberapa fenomena TPS yang tidak aksesibel

Pemilu 2019, Minim Ideologi Kesetaraan dan Kesamaan Hak Difabel

Solider.id.Yogyakarta - Pemilihan Umum (Pemilu)  serentak usai sudah digelar pada Rabu 17 April 2019. Hingar bingar dan deru knalpot kampanye partai peserta pemilu tak lagi memekakkan telinga, memanaskan kota. Berita terkait hasil perolehan suara marak pada berbagai media, baik cetak maupun daring. Klaim kemenangan antar calon pun mewarnai pemberitaan. Tidak terlepas perhatian media juga tertuju pada minimnya aksesibilitas, baik pada ketersediaan template braille bagi difabel netra maupun tempat pemungutan suara (TPS).

Benar adanya,  bahwa terdapat beberapa masalah yang melingkupi pemilih difabel dalam menyalurkan hak memilih pada pemilu 2019. Beberapa difabel tidak bisa menyumbangkan suara karena tidak dapat menjangkau TPS, asas pemilu bebas rahasia tidak terpenuhi,  bahkan pada berbagai TPS masih sulit diakses difabel.

Dengan kata lain, penyelenggara pemilu masih belum memberikan perhatian kepada para pemilih difabel. Berbagai kebijakan (UUD 1945, UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, UU Pemilu No. 17 Tahun 2018) yang mengatur hak memilih bagi warga negara difabel tidak cukup kuat menjamin hak para pemilih difabel.

Catatan Solider berbagai permasalahan yang terjadi antara lain: Pertama, dari lima surat suara hanya tersedia dua template braille sebagai alat bantu mencoblos bagi difabel netra. Template braille hanya tersedia pada surat suara pemilihan Presiden - Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dengan demikian difabel netra tidak bisa secara mandiri mencoblos semua surat suara, butuh pendamping agar dapat menyalurkan aspirasi dalam menyoblos surat suara DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Kedua, Terdapat TPS yang belum aksesibel bagi difabel. Salah satunya terjadi di TPS 7 Klitren Yogyakarta. Meja kotak suara terlalu tinggi, sehingga pemilih difabel dengan tubuh mini tidak dapat secara mandiri memasukkan surat suara yang dipilihnya. DI TPS tersebut juga terdapat tiga lansia yang menggunakan tongkat penyangga tubuh, serta pengguna kursi roda yang juga mengalami kesulitan memasukkan surat suara.

Menurut keterangan Evi salah seorang Pengawas TPS 7, dari pemilu ke pemilu meja kotak suara didesain demikian, dan tidak ada yang memberikan masukan. Hasil pantauan Solider juga pada bilik suara tempat menyoblos. Bilik suara terlalu sempit, meja terlalu tinggi. Hal ini menyulitkan pengguna kursi roda.

Adapun catatan ketiga, di TPS 20, Desa Sidoluhur, Kecamatan Godean, terdapat Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang sudah datang ke TPS sejak pukul 09.00 WIB, namun hingga pukul 13.00 WIB tidak diberikan kesempatan memilih, akhirnya disuruh pulang. Alasan petugas, waktu pemilihan sudah habis, alasan lain surat suara juga habis.

Catatan keempat, sistem jemput bola bagi pemilih difabel yang kesulitan mobilitas yang pernah diterapkan pada Pemilu 2014, tidak lagi muncul pada Pemilu 2019.

Berbagai catatan di atas, hanya segelintir permasalahan yang terjadi dalam pemilihan umum tahun 2019. Meskipun dengan sedikit fakta yang terekam, berbagai kasus yang terjadi menggambarkan adanya kemunduran sistem dan teknik pelaksanaan pemilu 2019.

Mengapa bisa terjadi?

Tidak adanya pemberlakukan punishmen atau sanksi terhadap ketidak patuhan penyelenggara pemilu terhadap UU Pemilu, disinyalir menjadi salah satu sebab. Sehingga pengabaian demi pengabaian terhadap hak dan keberadaan pemilih difabel diangap sebuah kelaziman.

Keseragaman pemahaman masyarakat tentang difabel yang beragam, budaya masyarakat yang cenderung menstigma, tidak diperhitungkannya suaranya, serta data pemilih difabel yang kurang akurat, merupakan penyebab lain. Yang menyumbang terjadinya pengabaian, bahkan diskriminasi terhadap pemilih difabel. Demikian pula dengan pemahaman terkait kesetaraan dan kesamaan hak difabel dalam pemilu, sense of hummanity atau rasa kemanusiaan masih rendah.

Kondisi demikian menyokong minimnya keterpenuhan kesempatan dan kesetaraan hak difabel dalam pemilu. Meski pemilu merupakan agenda rutin dan periodik, meski hak memilih dan dipilih difabel telah dijamin dalam UU, namun keterpenuhan hak pemilih difabel belum juga menjadi agenda.

Tanggung jawab siapa?

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari tingkat pusat hingga daerah bertanggung jawab terhadap berbagai hambatan yang terjadi pada pemilih difabel. KPU juga bertanggung jawab meningkatkan partisipasi pemilih difabel, sebagai wujud pemenuhan hak konstitusional setiap warga negara dalam pemilu. Hal ini telah diatur dalam berbagai perundang-undangan yang diberlakukan.

Selanjutnya KPU bertanggung jawab mendalami sejumlah hambatan yang dihadapi difabel dalam pemilu 2019. Selanjutnya perlu melakukan pengkajian kebijakan dan hambatan yang dialami oleh KPU dalam upaya peningkatan partisipasi pemilih difabel.  

 

Penulis: Harta Nining Wijaya

Editor  : Ajiwan Arief  

The subscriber's email address.