Lompat ke isi utama
advokasi pemilu bagi difabel

Peran Aktif Difabel dalam Advokasi Pemilu 2019

Solider.id, Malang- Pesta demokrasi yang telah dimulai sejak Pilkada 2018 hingga Pileg dan Pilpres 2019 ini mencatat sejumlah prestasi advokasi yang dilakukan oleh kelompok difabel. Advoksi yang dilakukan menyangkut keberlangsungan yang lebih baik terhadap prosesi demokrasi lima tahunan di Indonesia ini. Para difabel tak hanya menuntut hak politik dan pemilu akses melainkan melakukan sejumlah  langkah positif sebagai kontribusi warga negara yang setara.

Advokasi memberikan makna melakukan perubahan secara sistematis untuk menjadi lebih baik. Dalam hal ini terkait hak politik dan pemilu akses, kelompok-kelompok difabel di Indonesia melakukan sejumlah aksi nyata sebagai bentuk advokasi dimulai dari memastikan hak dipilih dan memilih, dan masuknya difabel dalam kontestasi politik. Juga keterlibatan difabel dalam proses sosialisasi pemilu, peran aktif difabel dalam edukasi politik dan hak pemilu akses hingga peran komunitas difabel sebagai fungsi kontrol.

Memastikan hak dipilih dan memilih

Advokasi kelompok difabel dalam hak dipilih dan memilih sejak lama dilakukan. Khususnya dalam tulisan ini penulis mencatat advokasi yang dilakukan sejak Januari 2018. Dimulai dari pernyataan kontroversi anggota Komisioner Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan, Misna Attas tentang disabilitas medik. Misna menyatakan bahwa berdasarkan regulasi yang ada difabel yang mengalami masalah disabilitas medik tidak dapat menjadi calon kepala daerah.

“Kalau ada kandidat yang mengalami disabilitas medik dan menurut kesimpulan tim pemeriksaan kesehatan tidak memenuhi persyaratan maka itu bisa dilakukan pergantian," kata Misna. Menurutnya, hal itu ada dalam peraturan pemilihan.

Peraturan yang dimaksud Misna yaitu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia  Nomor: 231 / Pl.03.1-Kpt / 06 / Kpu / Xii / 2017 Tentang Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmani Dan Rohani Serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDik), sebagai salah satu organisasi masyarakat difabel setempat menginisiasi advokasi ini dan berbuah kemenangan. KPU Republik Indonesia menyatakan agar segera merevisi peraturan tersebut sebelum penetapan calon dalam pilkada serentak 2018. Kemenangan ini juga dampak dari tekanan berbagai pihak termasuk Koalisi Masyarakat Penyandang Disabilitas dan lintas organisasi di berbagai tempat di Indonesia.

Masuknya difabel dalam kontestasi politik

Data Pusat Pemilihan Umum Akses (PPUA) Disabilitas, menyebutkan terdapat 55 caleg difabel di Pemilu 2019, namun yang terdata lengkap baru 35 calon. Mereka tersebar di sejumlah daerah pemilihan (dapil), dari Aceh sampai Papua. Terlepas dari itikad dibalik parpol merangkul difabel ataupun difabel dengan kesadarannya masuk ke dalam kontestasi pesta demokrasi ini, hal tersebut merupakan capaian positif terkait peran aktif masyarakat difabel dalam menggunakan hak politik dan pemilu akses.

"Menang atau kalah bagi saya bukan soal, sebab yang penting adalah bagaimana sebagai difabel memanfaatkan hak politik serta bagaimana mengedukasi masyarakat luas bahwa difabel memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara" ungkap caleg difabel dari Partai Perindo Ahmad Sanai.

Partisipasi difabel dalam pileg 2019 ini tentu saja merupakan catatan penting mengingat minimnya keterlibatan kelompok difabel dalam pemilu-pemilu sebelumnya. Beberapa pemberitaan mengabarkan partisipasi difabel dalam kontestasi pemilu untuk pertama kalinya dimulai oleh Jumono anggota PPDI di Jawa Barat yang maju dalam pileg 2014 sebagai calon anggota DPD.

"Banyaknya difabel yang masuk dalam kontestasi pemilu sebagai calon Legislatif merupakan peningkatan kesadaran, akan tetapi masih perlu ditanyakan dari pihak parpol pengusung apakah mereka juga sadar mengusung isu difabilitas atau hanya untuk vote getter saja, "tutur perwakilan Bidang Penelitian lembaga Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia, Muhammad Syafi’ie dalam Temu Inklusi, Oktober 2018 lalu di Gunung Kidul, Yogjakarta.

Keterlibatan difabel dalam proses sosialisasi pemilu

Komisi Pemilihan Umum melibatkan difabel dalam sosialisasi pelaksanaan pemilu 2018-2019. Riilnya KPU menjalankan program Relawan Demokrasi atau Relasi yang bertugas mensosialisasikan pelaksanaan Pemilu kepada segmen-segmen masyarakat diantaranya segmen difabilitas. Hampir semua KPU di tingkat kabupaten kota merekrut difabel sebagai anggota relasi.

Lingkar Sosial Indonesia mencatat jumlah difabel yang terlibat dalam setiap KPU Kabupaten atau kota relatif tergantung pada kesiapan masyarakat difabel, demikian pula keterlibatan relasi berdasarkan ragam difabilitasnya. Untuk pemilu ini yang banyak bergabung dalam program relasi tersebut adalah dari difabel fisik, tuli, dan difabel netra. Sedangkan dari difabel mental dan intelektual belum kedapatan ada yang mendaftar.

Keterlibatan difabel dalam proses sosialisasi Pemilu bukan hanya dilakukan melalui program relawan demokrasi melainkan secara independen dilakukan oleh komunitas difabel. Seperti di Malang dilakukan oleh Forum Malang Inklusi (FOMI) yang bekerjasama dengan KPU Kota Malang dalam bentuk sosialisasi berkala. Kerjasama tersebut dimulai dari audensi kelompok inklusi terbesar di Malang Raya ini dengan KPU Kota Malang.

"Di kabupaten Malang tercatat 5 anggota Relasi dari segmen difabel sedangkan di kabupaten Malang sosialisasi terhadap difabel dilakukan melalui komunikasi secara langsung dengan KPU Kota Malang melalui temu sosialisasi," terang koordinator FOMI, Siswinarsih. Perempuan difabel yang kesehariannya tidak pernah memakai alat bantu ini menyatakan bahwa pihaknya akan terus mendorong keterlibatan difabel sebagai relasi maupun sebagai kandidat pemilu.

Peran aktif difabel dalam edukasi politik dan pemilu akses

Penulis dalam pemilu 2018-2019 ini memantau peran aktif pemerintah dalam hal ini KPU, masyarakat, juga partai politik. KPU dinilai cukup baik dengan melibatkan masyarakat pada program relawan demokrasi termasuk dalam hal ini melibatkan difabel. Meski dalam hal lainnya masih terdapat banyak catatan yang harus diperbaiki seperti belum adanya template braille pada pileg 2019, TPS yang kurang akses, pemahaman petugas pemilu yang kurang terhadap urusan difabilitas, dan sebagainya.

Peran masyarakat pun khususnya difabel dinilai cukup baik. Selain difabel yang tergabung dalam program relasi, para komunitas pun melakukan edukasi politik dan pemilu akses dalam bentuk memberikan dukungan yang diperlukan terhadap relawan demokrasi maupun KPU. Praktik baik seperti dilakukan oleh Forum Jatim Inklusi yang turut memberikan sosialisasi tentang kesadaran dan kesetaraan hak pemilu bagi difabel.

"Sengaja kami melibatkan Forum Jatim Inklusi untuk sosialisasi Pemilu yang setara bagi difabel agar masyarakat tahu bahwa masyarakat difabilitas pada hari ini telah berjejaring secara luas" ungkap koordinator Relasi segmen difabel KPU Kabupaten Tuban, Fira Fitria. Kami sebagai difabel yang tergabung aktif dalam relawan demokrasi pun semakin tertantang bagaimana menyikapi tugas dari KPU Ini sementara kami pun dihadapkan pada kenyataan bahwa sarana dan prasarana publik yang tidak akses.

"Sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Jendral Forum Jatim Inklusi, Kertaning Tyas dalam diskusi interaktif bersama KPU Kabupaten Tuban dan masyarakat beberapa hari lalu, bahwa ia mengapresiasi pemerintah dan masyarakat terkait upaya sosialisasi dan edukasi politik. Namun pihaknya memberikan catatan bahwa justru partai politik yang masih minim memberikan pendidikan politik kepada masyarakat," tutur Fira.

Forum Jatim Inklusi juga mengungkap bahwa yang terjadi justru parpol cenderung memanfaatkan difabel sebagai alat untuk mendongkrak popularitas maupun meraup suara namun belum ada tindak lanjut yang nampak dan berkelanjutan untuk mengedukasi kelompok difabel.

Peran masyarakat difabel dalam edukasi politik juga  dilakukan oleh Pokja Koalisi Nasional Organisasi Penyandang Disabilitas dan KPU yang menggelar debat timses capres-cawapres. Debat digelar untuk mengetahui komitmen pasangan calon (paslon) terkait hak difabilitas. Februari lalu. "Diharapkan debat timses ini dapat mengeluarkan suatu bentuk komitmen politik kedua timses paslon presiden dan wakil presiden untuk menjadikan bagi yang produktif, berkualitas, dan mandiri atas dasar kesetaraan hak dalam masyarakat," ujar Ketua Umum Panitia Pemilu Akses Disabilitas, Ariani Soekanwo.

Kelompok difabel sebagai fungsi kontrol pelaksanaan Pemilu

Forum Jatim Inklusi dalam diskusi interaktif yang diselenggarakan oleh segmen difabel Relawan Demokrasi dan KPU Kabupaten Tuban mengungkap 3 indikator peran aktif difabel dalam sosialisasi pemilu. Yang pertama adalah keterlibatan difabel dalam program relasi, kemudian yang kedua adalah fungsi komunitas difabel sebagai agen sosialisasi dan informasi, dan yang ketiga adalah peran difabel sebagai fungsi kontrol pelaksanaan pemilu.

Berkaitan dengan peran ketiga yaitu kelompok difabel sebagai fungsi kontrol pelaksanaan kampanye, telah dilakukan dengan baik melalui berbagai aksi yang dialamatkan langsung kepada KPU sebagai penyelenggara Pemilu maupun kepada parpol dan para kandidat pemilu. Misalnya  telah disebutkan di atas bagaimana Perdik Sulsel dan Koalisi Masyarakat Penyandang Disabilitas melakukan advokasi terhadap hak pilih difabel dalam pemilu legislatif.

Kasus lainnya terkait fungsi kontrol adalah bagaimana komunitas kesehatan jiwa seperti Perhimpunan Jiwa Sehat dan Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia serta jaringannya mengadvokasi hak-hak difabel mental dalam hal ini orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang dikritisi oleh beberapa parpol dan politisi sebagai kecurangan dalam pemilu.

Faktanya, hak dalam Pemilu termasuk bagi ODGJ adalah bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) termasuk untuk difabel. Seperti yang telah dijamin dalam Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan berbagai peraturan perundangan lainnya. Bahkan ODGJ memberikan suara telah dijamin sejak pemilu pertama kali dilakukan pada tahun 1955.

Terakhir kasus hak pilih bagi difabel mental ini kembali diadvokasi oleh jaringan Lingkar Sosial Indonesia dan KPSI dengan membentuk Aliansi Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa. Mereka memprotes Partai Keadilan Sejahtera atas iklan kampanye yang dinilai stigmatis dan berdampak sangat buruk terhadap ODGJ. Aliansi meminta kepada partai PKS untuk menghapus iklan yang menggunakan objek OGDJ dan menuntut partai tersebut agar meminta maaf kepada masyarakat difabe mental.

"PKS hanya meminta maaf kepada kami masyarakat difabel mental tetapi tidak ada itikad sepenuhnya untuk menghapus seluruh iklan yang telah tersebar di berbagai media. Hal ini merupakan catatan negatif bagi kami," ungkap Ketua KPSI  Bagus Utomo. Namun sebaliknya kami telah memberikan yang terbaik bagi mereka, bahwa di beberapa TPS pada Panti rehabilitasi jiwa, Prabowo dan Sandi menang, padahal partai yang mengusung mereka telah membully kami. Tak ada pengarahan siapa mendukung siapa dalam hal ini komunitas difabel mental sama dengan masyarakat lainnya yang memiliki hak pilih dalam pemilu. Masih terkait protes terhadap partai politik, hal serupa sebelumnya juga pernah dilakukan oleh panitia hari disabilitas Indonesia 2018 di Malang terhadap partai perindo. Protes dipicu atas pemberitaan di beberapa televisi swasta nasional yaitu iNews, RCTI, MNCTV, dan Global TV bahwa Partai Perindo merayakan Hari Disabilitas Internasional di Malang. Faktanya acara tersebut terselenggara atas kerjasama lintas organisasi difable Malang Raya dengan pendanaan swadaya masyarakat dan hasilnya ngamen di car free day Malang selama tiga bulan.

Kasus lainnya terkait peran kelompok difabel terhadap pelaksanaan pemilu seperti dilakukan masyarakat tuli dalam jaringan Forum Malang Inklusi. Disampaikan secara langsung kepada KPU maupun melalui statement pemberitaan media massa bahwa tuli memprotes KPU Kota Malang yang menyediakan juru bahasa isyarat tidak sesuai dengan standar Internasional dalam debat calon walikota Malang, Mei 2018 lalu.

"Idealnya juru bahasa isyarat itu menggunakan bisindo, memakai pakaian serba hitam atau gelap serta berlatar belakang biru agar tulis fokus dalam melihat dan memaknai gerakan interpreter," terang Ketua Gerkatin Malang, Sumiati. Apalagi tren masyarakat tuli di Malang adalah menggunakan bisindo bukan SIBI. Maka lain waktu KPU harus berkoordinasi dengan Gerkatin atau Forum Malang Inklusi terkait ketersediaan juru bahasa isyarat.

Tak ketinggalan hal penting dari pelaksanaan pesta demokrasi 2019 ini adalah ketidak sedianya template Braille bagi difabel netra untuk pilihan legislatif. Ketidaksiapan KPU ini bukan saja menyulitkan orang dengan hambatan penglihatan namun juga melanggar hak kesetaraan dan pemilih akses bagi difabel netra. Protes dari berbagai elemen dan komunitas difabel netra nampaknya tak mampu mengubah keadaan saat ini karena terkait dengan alasan KPU terkait keterbatasan anggaran.

Meningkatkan peran aktif difabel dalam Pemilu

Menutup tulisan ini, penulis berpendapat bahwa peran aktif kelompok difabel dalam advokasi Pemilu 2018 menunjukkan betapa kelompok yang kerap kali disebut rentan ini telah mengalami transformasi politik dari ideologi yang mengedepankan kecacatan sebagai urusan medik menjadi difabilitas sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Progress ini tentunya harus terus ditingkatkan dari pemilu ke pemilu. Dimulai dari sekarang untuk Pemilu 5 tahun mendatang, kelompok difabel harus makin mampu berperan   masuk ke dalam pemangku kebijakan. Selain tetap aktif nantinya dalam program-program sosialisasi seperti relasi dan juga terus menjalankan fungsi kontrol sebagai organisasi difabel disarankan juga masuk kembali dalam kontestasi pemilu agar memiliki keterwakilan baik di legislatif maupun eksekutif.

Termasuk menjadi anggota KPU tentunya, dalam hal ini selevel Komisaris tentunya bukan hanya sebatas menjadi anggota relasi. Terkait hal ini bagi teman-teman difabel yang berminat menjadi anggota KPU Republik Indonesia bisa mengakses informasi rekrutmen melalui situs kpu.go.id.

 

Wartawan: Ken Kerta

Editor      : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.