Lompat ke isi utama
kegiatan audiensi di Gunungkidul

Forum Komunikasi Difabel Gunungkidul Sampaikan Beberapa Masukan Kepada Pemerintah Gunungkidul

FKDG AudiensiSolider.id, Yogyakarta - Melanjutkan rangkaian kegiatan Audiensi dan Survey Jogja Akses 2024, Perhimpunan OHANA bekerjasama dengan Forum Komunikasi Difabel Gunungkidul (FKDG) berkunjung ke kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Gunungkidul, Kantor Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP), dan Kantor Dinas Sosial guna melakukan audiensi dan survey aksesibilitas. Diikuti oleh 11 peserta difabel dari Kabupaten Gunungkidul, kegiatan serupa telah dilakukan di 4 kabupaten kota lainnya, yakni Bantul, Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kulonprogo. (9/4)

Didik Yudianto selaku ketua rombongan menyampaikan apresiasinya kepada Bappeda Gunungkidul karena kegiatan audiensi ini disambut langsung oleh Kepada Bappeda Gunungkidul, Sri Suhartanta, S.IP dan jajarannya. Selanjutnya, Mimo salah satu warga difabel Gunungkidul menyampaikan beberapa masukan kepada Bappeda, diantaranya dengan memperhatikan aksesibilitas ruang publik seperti trotoar di sekitaran alun-alun, keterlibatan difabel di musyarawah rencana pembangunan, dan memperbanyak sekolah inklusif yang memberikan aksesibilitas yang tepat kepada siswa yang difabel. ”Namun perlu diingat bahwa aksesibilitas tidak hanya aksesibilitas fisik saja, tapi ada juga aksesibilitas nonfisik”, ujar Mimo. Menanggapi hal tersebut, Bappeda Gunungkidul menyampaikan bahwa di pemerintahan daerah Gunungkidul telah menerima tiga orang difabel yang diangkat sebagai pegawai negeri sipil.

Rombongan kemudian melanjutkan audiensi ke kantor Dinas PUPKP Gunungkidul yang disambut oleh sekretaris dinas dan kepala bidang cipta karya. Rombongan kemudian menyampaikan beberapa masukan. Mujiono perwakilan dari FKDG menyampaikan bahwa pada proses renovasi atau pembangunan gedung, seyogyanya melibatkan difabel sebelum bangunan tersebut digunakan oleh warga. “Sebaiknya mulai dari proses perencanaan, difabel juga dilibatkan. Kalau perlu, tukang atau kontraktor yang membangun bangunan itu supaya merasakan menjadi difabel dulu, misalnya dengan cara ditutup matanya atau mencoba menggunakan kursi roda. Karena proses merenovasi bangunan itu membutuhkan biaya lebih mahal daripada membangun dari nol”, ungkap Mujiono.

Sedangkan pihak Dinas Sosial menyampaikan terima kasih atas kerjasamanya dengan Perhimpunan Ohana karena telah menjalin kerjasama dengan memberikan bantuan kursi roda dan pelatihan servis kursi roda kepada beberapa difabel di Gunungkidul. “Mohon disampaikan juga kepada kawan-kawan difabel yang lain untuk memastikan namanya terdaftar di FKDG agar mendapatan kartu jaminan khusus (Jamkesus). Untuk difabel berat misalnya yang tidak bisa mobilitas, juga menjadi tanggungjawab kami, misalnya dengan memberikan bantuan makanan”, terang Dra. Siwi Iriyanti, M.Si selaku kepala Dinas Sosial Gunungkidul.

“Tanggapan atau sambutan mereka kepada kami bagus karena langsung disambut oleh kepala dan sekretaris. Walaupun setelah kami survey kantor-kantornya ternyata tidak sesuai harapan. Beberapa dinas memang sudah akses tapi masih perlu ditingkatkan. Harapannya agar Bappeda Gunungkidul bisa mencontoh Bappeda Sleman karena mereka melibatkan kelompok difabel sejak proses perencanaan,” pungkas Didik kepada Solider.id.  

 

Wartawan : Ramadhany Rahmi

Editor        : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.