Lompat ke isi utama
 Pembukaan program pelatihan inklusi

Menakar Seberapa Efektifkah Relawan Demokrasi

Solider.id, Boyolali – Di hampir seluruh wilayah kerjanya KPU sudah membentuk Relawan Demokrasi (Relasi) pada awal Februari 2019 lalu. Relasi sendiri dibentuk di 11 segmen atau basis di antaranya keluarga, perempuan, pemilih muda, Difabel, keagamaan, marginal, dan lainnya. Terhitung sudah hampir tiga bulan Relawan Demokrasi bekerja untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Sejauh ini, Pesta demokrasi Pemilihan Umum telah usai dilaksanakan dua hari lalu. Namun sampai hari ini, sebeserapa efektifkan peran Relasi dalam mendongkrak pemilih di basis masing-masing, terutama dalam hal ini adalah basis pemilih Difabel.

Minim Partisipasi Politik

Difabel merupakan salah satu kelompok yang memiliki tingkat partisipasi rendah dalam pelaksanaan Pemilu. Hambatan sosial, stigma, dan diskriminasi yang masih dialami masih menjauhkan Difabel untuk bisa berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Selain hambatan dalam mengakses hak terkait dengan kehidupan sehari-hari seperti pendidikan, layanan kesehatan, penghidupan yang layak dan lainnya, Difabel juga masih mengalami hambatan dan partisipasi politik. Ini dimulai dari tingkat dasar dalam keluarga, umumnya suara Difabel masih belum menjadi perhatian. Begitupun di tataran masyarakat, dalam pengambilan keputusan di masyarakat suara Difabel masih sepi nyaris tidak terdengar.

Dalam tatanan kehidupan bernegara, suara Difabelpun nyaris terabaikan. Pemilu, sebagai salah satu instrument dalam mengukur kualitas demokrasi masih belum mengakomodasi Difabel, ini terlihat dari rendahnya tingkat partisipasi Difabel. Survey yang dilaksanakan oleh The Asia Foundation menjelang Pemilu 2014[1] menunjukkan lebih dari tiga perempat responden Difabel tidak akan menggunakan haknya.

 

Mendorong Partisipasi Difabel

Rendahnya tingkat partisipasi beberapa kelompok, termasuk kelompok Difabel yang mendorong langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah dalam membentuk Relasi. Selain meningkatkan partisipasi, Relasi juga berperan dalam memastikan pemilih untuk dapat menyalurkan hak suaranya dengan benar. Ini menjadi penting mengingat Pemilu pada tahun ini cukup rumit dengan banyaknya surat suara yang harus dicoblos.

Salah satu anggota Relasi basis Difabel Kota Surakarta, Puji Astuti menyatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh anggota relasi dikategorikan dalam dua jenis yaitu individual dan kelompok (perbasis atau segmen). Selain itu, dia juga menambahkan bahwa dimungkinkan adanya sosialisasi kolaborasi, dimana beberapa basis bekerjasama dalam menyelenggarakan sosialisasi. Puji merupakan salah satu anggota yang aktif, dalam sebulan setidaknya dia melaksanakan sosialisai individual sebanyak 15 kali.

“Banyaknya sosialisasi tidak ada kuota, kita waktu Bintek (bimbingan teknis-red) ada pengajuan berapa kali. Setelah disetujui KPU, pelaksanaannya ya tindak lanjut dari apa yang diajukan di Bintek itu,” jelasnya saat dimintai keterangan seusai menghadiri pemakaman salah satu tokoh Difabel Sapto Nugroho di Perum Jajar Indah Kota Surakarta, Kamis (4/4).

Dalam melakukan sosialisasi perempuan yang juga aktif sebagai Kontributor Solider ini mengakui banyak berkoordinasi dengan komunitas Difabel. Biasanya dia akan meminta informasi kapan pertemuan masing-masing komunitas dilaksanakan, baru kemudian dia yang ikut melakukan sosialisasi. Ini karena dalam pagu anggaran yang dibuat KPU, tidak ada pengganti transport karena prinsipnya Relasi yang mendekat ke komunitas.

Selain melakukan sosialisasi ke komunitas-komunitas Difabel di Solo, Puji dan rekan-rekan juga berinisiatif untuk melakukan beberapa inovasi dalam mendukung sosialisasi. Inovasi itu diantaranya adalah dengan membuat template braille surat suara, juga membuat video sebagai media sosialisasi kepada komunitas Tuli.

 

Minim Koordinasi dan Inovasi

Berbeda dengan ungkapan Puji Astuti, kinerja Relasi segmen Difabel di Boyolali masih jauh berada di bawahnya. Muh Isa mengungkapkan bahwa sosialisasi individual dilakukan setidaknya lima kali sebulan, sedangkan Agung Prasetyo mengaku hanya melakukan sosialisasi individu setidaknya delapan kali sebulan.

Selain melakukan sosialisasi individual, Relasi segmen Difabel Boyolali juga melakukan sosialisasi kelompok sebanyak lima kali. Dari informasi yang berhasil dikumpulkan Solider, kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan nyaris minim inovasi dan koordinasi.

Sosialisasi yang dilakukan berupa melakukan pertemuan berpusat di satu lokasi dan mengundang Difabel untuk hadir. Di pertemuan ini pihak KPU yang menjelaskan informasi mengenai tata cara pemilu. Selama lima kali sosialisai kegiatannya sama hanya lokasinya saja yang berubah. Muh Isa menuturkan bahwa pihaknya pernah ditegur oleh KPU karena peserta sosialisasi pertama dan kedua sama, oleh karena itu kelompoknya berinisiatif untuk berpindah-pindah lokasi.

Dengan mengundang Difabel untuk menghadiri pertemuan semacam ini tentu menimbulkan konsekuensi adanya pengganti transport. Karena untuk hadir dalam kegiatan semacam ini tentu saja ada biaya yang harus dikeluarkan, padahal secara aturan tidak ada pengganti transport. Hal ini yang menyebabkan Difabel di Boyolali banyak yang enggan ikut sosialisasi, bahkan di sosialisasi terakhir pada Rabu (10/4) dan dipusatkan di Kecamatan Kemusu, hanya ada empat orang Difabel yang hadir dalam sosialisasi.

Kondisi seperti ini dipicu oleh minimnya koordinasi antara Relasi segmen Difabel dan komunitas Difabel di Boyolali. Padahal di Boyolali, selain FKDB juga ada setidaknya tiga Sanggar, KUBE, komunitas Tuli Komtuboy, komunitas motor roda tiga IM3Boy, juga komunitas Difabel Netra Pertuni dan ITMI. Dengan mengacu metode yang dipaparkan oleh Puji Astuti, anggota Relasi segmen Difabel Boyolali bisa bisa melakukan sosialisasi dalam pertemuan-pertemuan rutin yang diselenggarakan komunitas, alih-alih membuat acara sendiri dengan mengundang Difabel untuk hadir.

 

Terhambat Ketentuan

Selain minim koordinasi dan inovasi, kendala yang dihadapi oleh Relasi segmen Difabel Boyolali adalah belum memadainya kapasitas anggota Relasi. Ketika beberapa anggota FKDB mendesakkan anggota Relasi segmen Difabel menyuarakan aksesibilitas TPS, mereka justru menjawab bahwa aksesibilitas TPS bukan menjadi fokus kerja Relasi.

Selain itu, Agung Prasetyo mengaku tidak memahami mengenai kebutuhan Difabel dalam menyalurkan suara. Ketika ditanya mengenai metode penyampaian sosialisasi terhadap pemilih Difabel khususnya Tuli dan Netra yang selama ini banyak terkendala, dia justru melimpahkan tanggung jawab ke KPPS.

“Saya ini belum ada pengetahuan (tentang) Difabel, mungkin saya belum Difabel. Tapi (kalau) menurut saya Difabel terlalu manja,” jawabnya saat dimintai keterangan melalui pesan whatsApp Kamis (11/4).

Belum memadainya kapasitas Difabel yang masuk dalam Relasi sebagian dikarenakan banyak Difabel yang sudah memiliki kapasitas memadai namun terkendala aturan KPU. Dua syarat yang banyak menghambat Difabel di Boyolali mendaftar Relasi adalah pendidikan minimal SMA dan membuat essay. Dua syarat inilah yang menyebabkan banyak Difabel mengundurkan keinginannya untuk menjadi anggota relasi, oleh karena itu dalam proses pendaftaran hanya ada lima orang Difabel yang mendaftar sehingga otomatis mereka terpilih tanpa proses seleksi lebih lanjut.

Hal lain yang perlu menjadi kajian adalah minimnya pendampingan dari KPU selama anggota Relasi bekerja. Hal ini menyebabkan kinerja mereka masih jauh dari harapan, padahal sumberdaya banyak telah dikeluarkan.

 

Penulis: Ida Putri

Editor   : Ajiwan Arief

 

[1] Tim Mann (2014), Prejudice at The Polling Booth: Disabled Indonesian Facing Face Barriers in Voting, dikutip dari https://asiafoundation.org/2014/04/09/prejudice-at-the-polling-booth-disabled-indonesians-face-barriers-in-voting/

 

The subscriber's email address.