Lompat ke isi utama
ILustrasi Anak Berkebutuhan Khusus

Hak Peserta Didik Difabel pada Juknis PPDB SMA 2019/2020

Solider.id, Yogyakarta- Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan label kota inklusi, terus berbenah mewujudkan nilai-nilai inklusif, salah satunya di dunia pendidikan. Hal itu ada pada pengaturan luasan zonasi dengan tetap mengakomodir hak-hak peserta didik difabel yang diformulasikan dan dituangkan melalui surat keputusan gubernur.

Pemenuhan hak atas pendidikan peserta didik difabel telah diatur melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur No. 422.1/8904-Set-Disdik tentang petunjuk teknis (Juknis) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA, SMK, dan SLB TA 2019/2020. Di mana SK tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Ketetapan luasan zonasi PPDB tahun ajaran 2019/2020, tanpa mengesampingkan hak peserta didik difabel. Pengaturan jalur zonasi inklusif terdapat pada salah satu rekomendasi SK Gubernur. Yakni, jalur zonasi-minimal 90 persen dari daya tampung-menetapkan:

Sekolah negeri wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai zonasi. Di dalamnya termasuk kuota bagi peserta didik tidak mampu dan/atau anak peserta didik difabel pada sekolah yang menyelenggarakan layanan pendidikan inklusif.

Tindakan responsif ini memberikan angin segar bagi peserta didik difabel yang ingin melanjutkan pendidikan ke sekolah-sekolah berlabel inklusif di DIY. Utamanya di Kota Yogyakarta, PPDB akan mengacu pada Keputusan Gubernur DIY. Artinya setiap sekolah akan memberikan kuota bagi peserta didik difabel.

“Sebagaimana Surat Keputusan Gubernur, maka kuota bagi peserta didik difabel termasuk dalam kuota 90 persen zonasi,” ungkap Sugeng Mulyo Subono, Kepala Bidang PNF Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta,  Kamis (4/4/2019), di Graha Pandawa, Balaikota Kota Yogyakarta saat mensosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) No.4 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Sugeng menjelaskan, semua sekolah di Kota Yogyakarta wajib menerima peserta didik difabel. Setiap rombongan belajar (rombel) yang berjumlah 36 siswa dua di antaranya adalah siswa difabel. “Artinya Permendikbud 157 Tahun 2014 yang sebelumnya menjadi acuan dalam PPDB, dengan demikian dinyatakan tidak berlaku lagi,” lanjut Sugeng menanggapi pertanyaan Solider, terkait sistem Zonasi.

SK Gubernur tentang PPDB

Berikut adalah rekomendasi yang dituangkan pada  Surat Keputusan (SK) Gubernur No. 422.1/8904-Set-Disdik tentang petunjuk teknis (Juknis) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA, SMK, dan SLB TA 2019/2020.

Pertama, ketentuan Jalur PPDB diperbaiki dengan mengacu pada Permendikbud yang terbagi menjadi 3 jalur, yaitu jalur zonasi (minimal 90%), jalur prestasi (maksimal 5%), dan jalur perpindahan orangtua (maksimal 5%). Kedua, PPDB bagi siswa tidak mampu bukan menjadi jalur tersendiri, namun dapat menjadi bagian dari jalur zonasi. Ketiga, anak Guru, anak inklusi tidak menjadi persentase tersendiri, melainkan masuk kedalam ketentuan Zonasi. Keempat, jalur prestasi diperuntukkan bagi calon siswa yang berdomisili di luar zonasi. Kelima, tidak menggunakan nilai UN untuk jalur Zonasi.

Adapun jalur PPDB 2018/2019, jalur zonasi-minimal 90 persen dari daya tampung:

Pertama, sekolah negeri wajib menerima calon Peserta Didik yang berdomisili sesuai zonasi. Kedua, dapat termasuk kuota bagi peserta didik tidak mampu dan/atau anak penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan layanan pendidikan inklusif. Ketiga, domisili berdasarkan alamat Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling lambat 6 bulan sebelum PPDB. Keempat, sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki KK sesuai zonasi pada saat menamatkan jenjang pendidikan terakhir. Jika kuota tidak terpenuhi maka dapat dialihkan ke jalur zonasi.

Jalur prestasi-maksimal 5 persen dari daya tampung-yaitu domisili calon peserta didik di luar zonasi dan berdasarkan pada perlombaan akademik/non akademik tingkat internasional, nasional, provinsi, kabupaten/kota dan/atau Ujian Nasional (UN).

Adapun jalur perpindahan tugas atau pekerjaan orangtua-maksimal 5 persen dari daya tampung yakni domisili calon peserta didik di luar zonasi dan dibuktikan dengan Surat Penugasan.

Sedangkan ketentuan seleksi dalam jalur zonasi SMA kelas 10, urutan prioritas jarak rumah ke sekolah sesuai ketentuan zonasi. Jika jarak tempat tinggal calon siswa sama, penentuan berdasarkan siswa yang mendaftar lebih awal.

Adapun SMK Kelas 10 ditetapkan urutan prioritas sebagai berikut, nilai SHUN SMP, Prestasi di bidang akademik dan nonakademik yang diakui Sekolah dan dapat melakukan seleksi bakat dan minat sesuai bidang/program/kompetensi keahlian dengan kriteria yang ditetapkan Sekolah dan institusi pasangan/asosiasi profesi dalam rangkaian seleksi tidak berlaku zonasi.

Skor jarak domisili ke sekolah

 

  • 0 - 500 m = skor 400
  • 501 - 1000 m = skor 395
  • 1001 - 1500 m = skor 390
  • 1501 - 2000 m = skor 385
  • 2001 - 2500 m = skor 380
  • 2501 - 3000 m = skor 375
  • 3001 - 3500 m = skor 370
  • 3501 - 4000 m = skor 365
  • 4001 - 4500 m = skor 360
  • 4501 - 5000 m = skor 355
  • 5001 - 5500 m = skor 350
  • 5501 - 6000 m = skor 345
  • 6001 - 6500 m = skor 340
  • 6501 - 7000 m = skor 335
  • 7001 - 7500 m = skor 330
  • 7501 - 8000 m = skor 325
  • 8001 - 8500 m = skor 320
  • 8501 - 9000 m = skor 315
  • 9001 - 9500 m = skor 310
  • 9501 - 10000 m = skor 305
  • 10001 - 10500 m = skor 300
  • 10501 - 11000 m = skor 295
  • 11001 - 11500 m = skor 290
  • 11501 - 12000 m = skor 285
  • 12001 - 12500 m = skor 280
  • 12501 - 13000 m = skor 275
  • 13001 - 13500 m = skor 270
  • 13501 - 14000 m = skor 265
  • 14001 - 14500 m = skor 260
  • 14501 - 15000 m = skor 255
  • 15001 - 15500 m = skor 250
  • 15501 - 16000 m = skor 245
  • 16001 - 16500 m = skor 240
  • 16501 - 17000 m = skor 235
  • 17001 - 17500 m = skor 230
  • 17501 - 18000 m = skor 225
  • 18001 - 18500 m = skor 220
  • 18501 - 19000 m = skor 215
  • 19001 - 19500 m = skor 210
  • 19501 - 20000 m = skor 205
  • > 20000 m = skor 200

Sedangkan tabel penyekoran berdasar Kartu Keluarga (KK) adalah sebagai berikut:
1) 6 (enam ) bulan skor = 30
2) Lebih dari 6 (enam ) bulan skor = 60

 

Reporter: Harta Nining Wijaya

Editor: Robandi

The subscriber's email address.