Lompat ke isi utama
iklan pks di youtube

Hentikan Stigma dan Pelanggaran HAM terhadap Difabel Mental dalam Pemilu 2019

Solider.id, Malang - Stigma atau pandangan negatif yang dilekatkan kepada difabel mental masih terjadi hingga saat ini. Ironinya stigmatisasi ini justru dilakukan pula oleh orang-orang dari kalangan terpelajar. Diantaranya terkait dengan masa kampanye Pilpres dan pileg ini stigmatisasi kepada orang dengan masalah kejiwaan tersebut dilakukan oleh partai politik. Seperti kasus yang paling anyar diduga dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui videonya, iklan PKS versi istri diculik, yang dipublikasikan pada 31 Maret 2019 oleh akun Ilham RASSNUCTWARS.

Video YouTube yang sebelumnya bisa dilihat melalui link https://youtu.be/49-UFrScBts ini mengkisahkan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) sebagai objek yang dijadikan lelucon oleh parpol PKS untuk mengiklankan program mereka yang berupa "Pajak Kendaraan Bermotor Dihapuskan & SIM Berlaku Seumur Hidup". Detil ceritanya dimana dalam adegannya yang berperan sebagai ODGJ melakukan tindakan pencurian truk sekaligus menculik seorang wanita yang berada di dalamnya, yang notabene istri dari supir truk.

Adegan berlanjut, si supir truk mengejar ODGJ yang mencuri kendaraannya tersebut menggunakan motor roda dua hingga akhirnya bertemu dengan razia polisi. Namun ketika mengetahui bahwa ada razia polisi, si supir truk yang mengejar ODGJ tersebut berhenti karena mengingat kendaraan bermotor roda dua yang digunakannya telah habis masa berlaku SIM dan STNKnya.

Pesan dari iklan tersebut bahwa dengan masyarakat mendukung/ memilih parpol PKS maka tidak perlu lagi kesulitan kedepannya jika SIM dan STNK mati, karena parpol PKS akan memberlakukan kebijakan SIM dan STNK seumur hidup. Namun akibat desakan publik melalui komentar dan pelaporan ke youtube, iklan tak pantas tersebut akhirnya dihapus.

Menanggapi video tersebut, Ketua Komunitas Peduli Skizrofenia Indonesia, Bagus Utomo dalam rilis terbukanya meminta kepada para aktivis kesehatan jiwa se-Indonesia untuk melakukan report dan komentar berupa psikoedukasi bersama-sama terhadap iklan parpol PKS yang telah memberikan stigma terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

"Khususnya stigma yang berkaitan dengan penggunaan istilah "Orang Gila", ODGJ dijadikan objek lelucon atau bullying dan caption: "Istri harus dijaga agar enggak diambil orang gila. Suara juga harus dijaga biar kagak diambil orang gila, " adalah sebagai bentuk pelecehan atau bullying verbal terhadap ODGJ yang belum tentu tindakannya tersebut dapat digeneralisasi," ungkap Bagus Utomo (1/4) di Jakarta.

Kalau sudah online akan mudah dishare dan sulit dihentikan. Karena akan diunduh dan diupload ulang, ujar Bagus menyayangkan. Saya apresiasi atas respon cepat untuk menghapus. Lain kali semoga tidak terjadi lagi. Masalah gangguan jiwa bukan lelucon. Tapi human suffering, penderitaan manusia yang sangat riil.

Memahami difabel mental dalam UU Disabilitas

Difabel mental atau dalam undang-undang RI Nomor 8 tahun 2016 disebut sebagai penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; serta disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan hiperaktif.

Dalam kehidupan sehari-hari orang dengan hambatan psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian kerap kali disebut sebagai orang gila atau orang tidak waras yang memberikan konotasi perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan aturan "kenormalan" yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari.

Istilah lainnya yang mengacu pada ada orang dengan hambatan khususnya tersebut diantaranya sarap, gendeng, kentir, gilo, edan dan sebagainya yang kesemuanya memberikan stigma negatif kepada ODGJ. Bahkan kelompok rentan ini kerap kali dituding sebagai orang yang kurang iman, kurang bertakwa, kerasukan jin dan sebagainya. Namun dalam perkembangan bahasa, penggunaan istilah gila biasa pula digunakan untuk menyebut hal-hal yang diluar kebiasaan seperti karya gila dan ide gila.

"Agar memahami bahwa gangguan jiwa itu sama dengan penyakit fisik lainnya, bahwa gangguan jiwa bukan kurang iman, bukan kurang ikhlas, bukan azab, bukan karma, bukan karena santet, bukan karena ngelmu nggak ada gurunya, bukan karena gangguan jin, bukan karena dosa turunan, bukan karena tumbal pesugihan, bukan karena kesambet, bukan karena memelihara keris, bukan karena tinggal di rumah angker dan sebagainya," papar Bagus Utomo.

Know science fight stigma! Pahami aspek ilmiah penyakit, hapus stigma, tandas pendiri KPSI tersebut. Otak pasien skizofrenia kelebihan neurotransmitter dopamin. Otak pasien depresi kekurangan neurotransmitter serotonin. Otak pasien bipolar tidak seimbang neurotransmitter dopamin dan serotoninnya. Otak pasien parkinson kekurangan neurotransmitter dopamin.

Otak pasien ADD/ADHD kekurangan neurotransmitter Norepineprin. Otak pasien anxietas tidak seimbang neurotransmitter gamma-aminobutyric acid, serotonin and norepinephrinenya. Otak pasien alzheimer terkait kematian sel yang menghasilkan acetylcholine di basal forebrain. Otak para pecandu NABZA juga terkait ketidakseimbangan banyak neurotransmitter. Otak pasien epilepsi terganggu di system GABA. Otak pasien stroke, migraine dan autisme terkait dengan glutamat.

"Masih banyak lagi penyakit yang juga terkait dengan berbagai neurotransmitter," ungkap Bagus Utomo. Penjelasannya bisa ditanyakan kepada para dokter syaraf atau dokter spesialis kesehatan jiwa atau psikiater karena cara kerjanya yang sangat rumit.

Jangan sungkan berobat ke dokter spesialis kesehatan jiwa di Rumah Sakit atau Rumah Sakit Jiwa terdekat, pesan Bagus. Atau berkonsultasi ke dokter umum di puskesmas dulu sehingga bisa dirujuk ke rumah sakit. Berkonsultasi kesehatan jiwa bukan aib tapi sikap positif demi kesehatan jiwa raga kita. Tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa, pungkasnya.

Menengok kasus-kasus stigmatisasi terhadap difabel mental

Kasus stigmatisasi terhadap difabel mental telah terjadi sejak dahulu kala, setidaknya melalui istilah-istilah yang berkembang dalam masyarakat seperti: sinting, gila, dan tidak waras sebagaimana disebutkan di atas. Ironinya penggunaan istilah tersebut terus digunakan dan dikembangkan hingga saat ini bahkan dalam pergaulan lingkungan pendidikan, institusi pemerintah dan bahkan  media massa, hingga lingkungan partai politik yang notabenenya adalah orang-orang berpendidikan.

Mereka tanpa segan menyebutkan istilah gila, tidak waras dan sebagainya sementara orang yang terdampak yaitu yang mengalami masalah kejiwaan dan keluarganya hanya mampu mendengarkan tanpa perlawanan. Hal ini disebabkan oleh masifnya dan telah mengakarnya penggunaan istilah gila. Sehingga kesalahan tersebut dianggap sebagai sebuah kebenaran. Kesalahkaprahan ini bahkan tak hanya terbatas pada penggunaan istilah saja melainkan telah menjalar kepada kebijakan publik dan kepentingan politik. Seperti terkait dengan hak pilih dan memilih dalam pemilu yang belakangan santer menjadi pemberitaan utama di media massa.

"Orang gila, orang gila itu pahala tidak dikasih dosa tidak dikasih. Ini agak aneh sih buat saya sih," ujar Taufik dalam diskusi bertajuk "Pilpres Jujur dan Adil, Ilusi atau Harapan?" di kantor Seknas Prabowo-Sandi, Jalan Hos Cokroaminoto Nomor 93, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/12).

Statmen senada juga disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad bahwa merujuk pada pasal 1330 KUH Perdata, orang dengan gangguan jiwa tidak seharusnya mendapat hak pilih. Dia menilai orang dengan gangguan jiwa tidak bisa dijamin kesadarannya saat memberikan hak pilih, sebagaimana pemberitaan Tirto.id dengan judul Alasan Gerindra Tolak Orang dengan Gangguan Jiwa Dapat Hak Pilih.

Situasi diperburuk ketika Komisi Pemilihan Umum juga sempat memberlakukan aturan yang dinilai diskriminatif terhadap difabel mental. Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, difabel mental wajib membawa surat rekomendasi atau keterangan dari dokter untuk bisa menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Surat tersebut, harus menyatakan bahwa difabel mental sedang dalam kondisi sehat. Hal itu sebagai salah satu syarat mereka dapat menyumbangkan suaranya di Pemilu 2019.

"Difabel mental bersifat kronik dan episodik atau kambuhan, jika periode kambuhan terjadi pada hari pemungutan suara, ia tidak memungkinkan menggunakan hak pilihnya. Namun, di luar periode episodik, pemikiran, sikap, ingatan, dan perilaku, ia tetap memiliki kapasitas untuk memilih dalam Pemilu " terang Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia, Yeni Rosa Damayanti menanggapi hal ini.

Yeni juga menyebut bahwa masuknya difabel mental dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu bukan merupakan hal yang tiba-tiba. Hak pilih difabel mental lahir dari perjuangan panjang para pegiat dan organisasi masyarakat yang fokus pada isu difabilitas.

Pada Pemilu 2014, KPU mengeluarkan surat edaran kepada seluruh KPU di daerah untuk mendaftar difabel mental ke DPT, mengizinkan pendamping pemilih, menyediakan TPS khusus. Sejumlah rumah sakit jiwa di Indonesia memfasilitasi pasien-pasiennya menggunakan hak pilih, seperti RSJ di Bogor, Yogyakarta, Malang, Bali, Lombok, Singkawang, dan beberapa daerah di Sumatra.

Stigmatisasi dan Diskriminasi terhadap OGGJ adalah pelanggaran HAM

"Stigmatisasi dan diskriminasi masih dialami oleh difabel khususnya dalam hal ini yang dialami oleh difabel mental sangat parah dan melanggar hak asasi manusia," ungkap Yeni Rosa Damayanti dalam Lokakarya Penyusunan Indikator HAM Penyandang Disabilitas dan Rencana Aksi Nasional HAM, 26-28 Maret 2019 di Grand Mercure & Ibis Yogyakarta Adi Sucipto Hotel, Jl. Laksda Adi Sucipto No. 80, Yogyakarta.

Dalam lokakarya yang diadakan oleh Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) bersama jaringan nasional organisasi penyandang disabilitas tersebut, Yeni Rosa menekankan pentingnya persoalan difabel mental masuk dalam Rencana Aksi Nasional HAM 2020-2024.

Stigmatisasi dan diskriminasi terhadap difabel mental sebagai pelanggaran HAM juga ditekankan oleh Komnas HAM. Lembaga yang konsen pada isu hak asasi manusia ini juga mengungkap hasil penelitian mereka pada 2017 yang menemukan fakta mengejutkan bahwa banyak sekali panti-panti melakukan pemasungan terhadap disabilitas mental dengan metode yang bermacam-macam.

"Komnas HAM mendorong agar penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam berbagai macam kesempatan, baik dalam mempergunakan hak politik, termasuk di dalamnya hak ketika berhadapan dengan hukum,” ungkap Wakil Ketua Internal Hairansyah Komnas HAM dalam seminar bertema “Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum," di Jakarta, pada 3 Mei 2018 lalu.

Hentikan stigma terhadap difabel mental

Perhimpunan Jiwa Sehat, PPUA Disabilitas dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dalam pers rilis pada Januari 2019 kemarin menyerukan untuk menghentikan stigma terhadap difabel mental. Hal ini dilakukan dalam mensikapi media dan media sosial yang diributkan dengan isu “orang gila boleh mencoblos dalam Pemilu", diikuti dengan berbagai meme (karikatur) dan komentar-komentar yang negatif dan bernada penghinaan. Lebih parah lagi isu difabel mental dalam pencoblosan Pemilu 2019 dikaitkan dengan strategi mencurangi pemilu.

"Kami menyesalkan penggunaan istilah orang gila untuk menyebut penyandang disabilitas mental karena istilah tersebut bersifat menghina dan merendahkan penyandang disabilitas," ungkap Yeni Rosa Damayanti. Yang disebut dengan orang gila, orang yang terganggu jiwanya itu adalah difabel mental dan merupakan bagian dari masyarakat disabilitas Indonesia. Disabilitas mental adalah ragam disbilitas yang disebabkan oleh masalah kesehatan jiwa. Termaktub dalam UU no 19 th 2011 tentang ratifikasi Konvensi PBB tentang hak-hak penyandang disabilitas dan UU no 8 tahun 2016.

Lintas organisasi tersebut dalam pers rilisnya menekankan tiga hal, yaitu yang pertama memberikan penghargaan penuh kepada KPU yang telah mendengarkan dan memenuhi permintaan organisasi-organisasi difabel agar memberikan hak pilih kepada difabel utamanya difabel mental, serta mendorong agar KPU terus meningkatkan pelayanannya.

Kedua, meminta kepada semua pihak agar menghormati hak-hak difabel, termasuk difabel mental, menghentikan segala bentuk stigma dan diskriminasi terhadap difabel mental dan tidak menggunakan difabel mental sebagai isu dan permainan politik. Serta yang ketiga mendorong kepada segenap masyarakat, terutama para pemimpin dan tokoh masyarakat, agar bersama-sama bekerja untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif, tanpa diskriminasi dan berkeadilan bagi difabel, termasuk difabel mental.  

 

Wartawan: Ken Kerta

Editor       : Ajiwan Arief

 

The subscriber's email address.