Lompat ke isi utama
ilustrasi permendikbud 157/2014

Permendikbud 157/2014 Bertentangan dengan CRPD dan UU Penyandang Disabilitas

Solider.id.Yogyakarta - Kesetaraan, kesempatan, dan hak-hak difabel dijamin dan dihormati dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2016 (UU 8/2016) tentang Penyandang Disabilitas. Lebih jauh sebelum UU 8/2016 disyahkan dan diberlakukan, Indonesia telah meratifikasi (mengikatkan diri) konvensi internasional yang menjamin perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas (difabel), yakni Convention the Right of Person With Disability (CRPD) melalui UU No. 19 Tahun 2011.

Namun upaya Pemerintah Indonesia dalam melindungi hak asasi manusia dan keadilan bagi para difabel, pada kenyataannya masih saja ada pelanggaran khususnya di bidang pendidikan. Pelanggaran itu terjadi pada Kurikulum Sekolah Luar Biasa (SLB), yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 157 Tahun 2014, pasal 9. Berikut poin-poin pasal dimaksud:

  1. Muatan kurikulum pendidikan khusus bagi peserta didik tunanetra dan tunadaksa ringan kelas I SDLB/MILB sampai dengan kelas XII SMALB/MALB atau SMKLB/MAKLB disetarakan dengan muatan kurikulum pendidikan reguler  Pendidikan Anak Usia Dini sampai dengan kelas VIII SMP/MTs ditambah program kebutuhan khusus dan program pilihan kemandirian.
  2. Muatan kurikulum pendidikan khusus bagi peserta didik tunarungu kelas I SDLB/MILB sampai dengan kelas XII SMALB/MALB atau SMKLB/MAKLB disetarakan dengan muatan kurikulum pendidikan reguler  Pendidikan Anak Usia Dini sampai dengan kelas VI SD/MI ditambah program kebutuhan khusus dan program pilihan kemandirian.
  3. Muatan kurikulum pendidikan khusus bagi peserta didik tunagrahita ringan, tunadaksa sedang, dan autis kelas I SDLB/MILB sampai dengan kelas XII SMALB/MALB atau SMKLB/MAKLB disetarakan dengan muatan kurikulum pendidikan anak usia dini sampai dengan kelas IV SD/MI ditambah program kebutuhan khusus dan program pilihan kemandirian.
  4. Muatan kurikulum pendidikan khusus bagi peserta didik tunagrahita sedang kelas I SDLB/MILB sampai dengan kelas XII SMALB/MALB atau SMKLB/MAKLB disetarakan dengan muatan kurikulum pendidikan anak usia dini sampai dengan kelas II SD/MI ditambah program kebutuhan khusus dan program pilihan kemandirian.

Diskriminatif, tak relevan

Seluruh poin pada pasal tersebut tidak relevan, nyata-nyata mendiskriminasi siswa difabel. Seluruh siswa difabel dianggap bermasalah dengan kecerdasannya. Sehingga standar kurikulum di sekolah khusus atau SLB diturunkan dan disetarakan dengan tingkat jauh di bawah usia dan kecerdasan sesungguhnya.

Sementara tidak sedikit orang tua yang berpikiran bahwa menyekolahkan anak di SLB merupakan sebuah pilihan bijak. Sebab SLB dianggap sebagai sekolah transisi. Sekolah yang dapat mempersiapkan mental dan intelektual. Lebih dari itu, SLB diharapkan menjadi salah satu tempat bagi anak belajar bersosialisasi, berinteraksi dan berkomunikasi, anak sebelum memutuskan bersekolah di sekolah reguler (sekolah inklusi).

Mendapati poin-poin yang dituangkan pada pasal 9 Permendikbud 157/2014 tersebut, keprihatinan muncul. Baik di kalangan orang tua anak difabel, maupun para pegiat isu difabel yang notabene juga orang dengan difabilitas.

Lantas sebuah pertanyaan pun muncul mengalir. Di mana letak kesetaraan kesempatan dan keadilan pendidikan yang dijamin melalui undang-undang itu jika kurikulumnya diskriminatif?   

Nana Nawangsari, ibu dengan anak tuli yang bersekolah di sekolah inklusi mengomentari bahwa permendikbud tersebut diskrtiminatif. Menurut dia, Permendikbud itu jelas tidak relevan. Dia juga mempertanyakan apakah masih digunakan peraturan tersebut.

“Itu diskriminatif. Mereka telah menganggap semua anak berkebutuhan khusus (ABK) bermasalah dengan kesecerdasannya, sehingga standar kurikulum diturunkan. Apa masih dipakai peraturan diskriminatif itu, kan tidak relevan?” komentarnya.

“Kasian kalau anak memutuskan pindah ke sekolah reguler akan kesulitan mengikuti pelajaran. Karena difabel yang sekolah di sekolah reguler, materi dan muatan kurikulum disamakan tanpa pengecualian,” lanjut Nana.

Menurutnya, Permendikbud tersebut juga akan berdampak buruk bagi siswa difabel yang akan memasuki sekolah reguler (inklusi). “Anak yang sebetulnya mampu, namun karena terbiasa di SLB dengan pembelajaran yang relatif santai, saat di sekolah reguler jadi tidak kelabakan, sulit menyesuaikan diri. Akhirnya mengganggap sekolah di sekolah reguler sulit,” tandasnya.

Diskusi dan revisi

Tanggapan senada juga dilontarkan oleh Nuning Suryatningsih, aktivis perempuan juga Direktur CIQAL. Nuning yang juga seorang difabel pengguna kursi roda itu menyatakan bahwa pasal tersebut tidak masuk akal. Nuning bahkan bisa menyelesaikan sekolah hingga jenjang pendidikan tinggi, meski dengan krug (penyangga tubuh) atau sesekali menggunakan kursi roda.

Menurut dia, kurikulum itu membunuh kecerdasan, potensi juga minat difabel. “Lha kapan kami bisa maju kalau kurikulum kayak gitu. Harus ada revisi dan diamandemen. Itu yang buat siapa pasal kayak gitu?” spontan komentarnya.

Demikian pula Setia Adi Purwanta, Ketua Komite Disabilitas DIY pun menganggap pasal tersebut perlu didiskusikan. Setia yang menjadi buta karena kecelakaan, mengungkap fakta bahwa anak tuli, buta dan daksa bukan anak-anak yang kecerdasannya rendah.

“Kita perlu tahu ideologi penyusunnya. Ada apa di balik kepala penyusun kebijakan itu? Permendikbud tersebut tidak selaras dengan pasal 24 CRPD dan UU 8/2016 pasal 40-44 tentang pendidikan di SLB dan pendidikan inklusif,” Setia menggaris bawahi.

Jika pasal 24 CRPD betul-betul dipahami dan diimplementasikan maka hasil pendidikan di Indonesia pasti jauh lebih baik. Pasal tersebut memenuhi karakteristik pendidikan inklusif dan memenuhi karakteristik sekolah inklusif. Pasal tersebut mengatur keberadaan fasilitas dan infrastruktur yang mendukung terwujudnya hak-hak difabel dalam hal pendidikan.

Pendidikan adalah hak asasi manusia, serta hak-hak konstitusional warga negara, negara harus memberikan pemenuhannya. Pemerintah  memiliki tanggung jawab menghapus diskriminasi terhadap difabel. Karena dengan telah meratifikasi CRPD, negara harus dapat memastikan perlindungan HAM dan kebebasan mendasar warga masyarakat difabel tanpa diskriminasi. Minggu (23/3/2019).

 

Wartawan: Harta Nining Wijaya

Editor       : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.