Lompat ke isi utama
Mudzakir (duduk paling kiri) saat memberikan sambutan pada pengukuhan Pengurus FKDB 2019-2024 (sumber foto dokumen FKDB)

Mengulik (Lagi) Data Difabel

Solider.id, Boyolali – Data Difabel di Indonesia saat ini masih belum terpetakan dengan baik. Padahal dalam Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) data menjadi elemen yang penting, baik dalam proses pembangunan maupun dalam pencapaiannya.

Di Boyolali ada program pendataan Difabel yang melibatkan Forum Komunikasi Difabel Boyolali (FKDB) di 2018. Program ini dilaksanakan dengan melibatkan Koordinator Kecamatan (Korcam) yang mendata Difabel di wilayah kecamatan masing-masing. Pendataan ini menunjukkan ada 4.652 Difabel di Kabupaten Boyolali.

Bagi sebagian kalangan, jumlah Difabel yang ribuan ini cukup mengejutkan. Bahkan bagi sebagian pemangku kebijakan di Boyolali. Padahal ketika berkaca pada estimasi WHO dan Bank Dunia bahwa sebanyak 15% dari total populasi adalah Difabel, dengan jumlah penduduk Boyolali yang hampir 1 juta orang (950.531 penduduk menurut data BPS 2010), maka setidaknya ada 143.000 Difabel di Boyolali.

Keterkejutan pemangku kebijakan ini dipangaruhi oleh setidaknya tiga faktor yaitu: 1). Pemangku kebijakan masih belum paham mengenai Difabel di wilayah kerjanya; 2). Jumlah Difabel yang selama ini aktif berkegiatan di Boyolali masih sedikit; dan 3). Difabel tinggal di wilayah yang terpencar yang sebagian besar berada di lingkungan pedesaan.

Pelibatan Lintas Sektor Dalam Pendataan

Penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas (KPD) merupakan salah satu amanat Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Kartu yang digadang-gadang mampu menjadi upaya menuju pemenuhan hak Difabel ini telah diluncurkan bertepatan dengan peringatan Hari Difabel Internasional, 3 Desember 2018 lalu. Rencananya kartu ini akan diintegrasikan dengan penyedia layanan publik untuk memudahkan Difabel mengakses pelayanan.

Mudzakir, Kepala Bidang (Kabid) Rehabiltasi Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Boyolali dalam sambutannya pada pengurus baru FKDB  Senin (25/3) menerangkan mengenai pendataan Difabel dan pentingnya KPD

Pada acara yang diselenggarakan di Aula Dinas Sosial di Kompleks Kabupaten Boyolali ini, dia menyebutkan bahwa data Difabel yang dihasilkan oleh pendataan FKDB masih belum valid. Hal ini karena perbedaan dari data Difabel di Boyolali yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik (BPS) cukup besar. Data BPS menunjukkan ada lebih 6.000 Difabel, sementara data FKDB adalah 4.562. perbedaan sekitar 1.500 orang inilah yang menurutnya menjadi salah satu indikator belum validnya data FKDB.

“Bedanya seribu limaratus lebih, hampir dua ribu. Ini karena di beberapa Kecamatan yaitu Wonosegoro, Cepogo, Ampel dan Musuk pendataannya masih belum selesai karena belum semua datanya masuk. Selain itu pemilahan data juga masih belum selesai, banyak data yang masih belum menyertakan ragam Difabelnya,” ungkapnya.

Oleh karena itu, pihaknya meminta agar pendataan ini bisa segera diselesaikan. Untuk menyelesaikannya Korcam bisa bekerjasama dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Selain itu untuk mendata Difabel yang masih disembunyikan oleh keluarganya, dia menyarankan agar Korcam bekerjasama dengan Pemerintah Desa.

Koordinasi baik dengan petugas TKSK maupun pihak pemerintah Desa, khususnya Kepala Desa diharapkan mampu mengatasi persoalan yang muncul dalam pendataan. Kendala yang masih dialami diantaranya adalah Difabel yang disembunyikan.

Dari pendataan itu diketahui juga bahwa masih banyak keluarga yang menyembunyikan anggota keluarganya yang Difabel. Para keluarga ini biasanya tidak mau memberikan informasi jika memiliki anggota keluarga Difabel, sehingga keberadaan mereka sering tidak terlaporkan.

Menyanggah saran Mudzakir, salah seorang Korcam yang tidak mau disebutkan namanya mengaku bahwa kerapkali menemui hambatan dalam melakukan koordinasi dengan petugas yang ada. Diakuinya TKSK yang ada tidak semuanya aktif dalam bekerja, serta mau menjalin koordinasi dengan pihaknya.

TKSPD dan Sensus Penduduk

Dalam kegiatan ini hadir pula Tenaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (TKSPD). Di Boyolali ada tiga orang anggota satuan yang dibentuk oleh Kementerian Sosial ini yang mengampu masing-masing di wilayah Boyolali bagian utara, bagian timur-selatan dan bagian barat-selatan.

Mumpuni, salah satu anggota satuan tugas ini menyebutkan salah satu tugas utamanya adalah melakukan pendataan Difabel. Karena sudah sering berkegiatan bersama FKDB, dalam melaksanakan tugasnya dia mengaku sudah melibatkan Korcam. Para Korcam ini bertugas untuk mengumpulkan Difabel yang ada di wilayah tugasnya, kemudian TKSPD yang akan melakukan pendataan.

Pendataan yang cukup rumit diakuinya menjadi salah satu alasan kenapa prosesnya cukup lama. Selain menyerahkan bukti identitas berupa KTP dan Kartu Keluarga, untuk mendata Difabel juga diperlukan bukti berupa foto yang valid. Foto valid ini maksudnya adalah foto yang menunjukkan Difabilitasnya, juga foto bersama dengan anggota TKSPD yang melakukan pendataan. Selain itu juga diperlukan wawancara, wawancara seputar identifikasi personal, kebutuhan Difabel, juga besaran penghasilan yang menentukan apakah mereka termasuk kelompok masyarakat miskin dan sebagainya.

Rumitnya proses pendataan inilah yang menyebabkan Korcam tidak bisa banyak membantu dalam melakukan proses pendataan sendiri. Mereka hanya bertugas untuk memfasilitasi kelompok untuk berkumpul ataupun membantu proses pendataan. Sedangkan untuk Difabel yang tidak bisa hadir dalam pertemuan yang diselenggarakan Korcam, perempuan yang juga anggota TKSK Karanggede ini mengatakan bahwa pihaknya yang mendatangi ke rumahnya satu persatu.

Rumitnya proses ini tidak saja menghambat pendataan. Tertapi juga berpotensi memunculkan diskriminasi baru. Tidak semua jenis Difabilitas mampu terekam dalam sebuah foto, tidak semua Difabel Nampak secara kasat mata. Proses pembuktian yang seperti ini justru menimbulkan kesenjangan baru bagi ragam Difabilitas tertentu. Ditambah lagi foto-foto yang dalam kondisi yang tidak “memanusiakan” Difabel juga menjadi persoalan, seperti misalnya Orang Dengan Schizophrenia (ODS) yang berada dalam kondisi pemasungan.

Pada 2020 mendatang Indonesia akan memiliki gawe sepuluh tahunan, yaitu Sensus Penduduk.  Sensus ini akan melahirkan data kependudukan yang lengkap, akurat, terkini dan menyeluruh, dan hasilnya akan menjadi database yang digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam masalah kependudukan[1]

Ishak Salim, peneliti SIGAB yang baru saja menyelesaikan studi Doktoralnya di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta menyebutkan pentingnya mengawal sensus ini agar data yang dihasilkan inklusi.

“Ini kan sudah 2019, tahun depan sudah pelaksanaan sensus. Perlu pengawalan supaya data Difabel nanti sudah terintegrasikan di sensus itu, jadi tidak perlu lagi ada pendataan Difabel lagi,” jelasnya saat kami melakukan diskusi kecil di Kantor SIGAB, akhir Januari lalu.

Menurutnya sampai saat ini masih belum ada pegiat Difabel yang turun langsung dan melakukan advokasi terhadap kerja besar satu ini. Padahal ini cukup penting untuk dilakukan, mengingat Difabel sudah tertinggalkan di Sensus 2010 lalu. Dan ketika tidak terakomodasi di 2020 nanti, maka prosesnya harus menunggu sepuluh tahun lagi di 2030. Padahal data sangat krusial.

Pendataan Difabel cukup penting, dan Sensus 2020 bisa menjadi peluang dihasilkannnya data penduduk yang inklusi, yang bisa dijadikan pijakan dalam mengambil berbagai kebijakan maupun melaksanakan program. Program pendataan yang dilaksanakan Kementrian Sosial melalui TKSPD, meskipun masih terkendala juga menjadi peluang untuk tersedianya data Difabel yang valid.

Oleh karena itu, ketika dua program ini bisa dilaksanakan secara sinkron dan komprehensif maka hasilnya tentu saja akan lebih baik. Sinkronisasi data Kementrian Sosial ke dalam pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 menjadikan data Sensus inklusi Difabel.

Tapi sayangnya ketika ditanyakan lebih lanjut mengenai keterkaitan hal ini Mumpuni mengaku belum mengetahui sama sekali. Karena dalam petunjuk teknis maupun Bintek, belum ada pembahasannya sama sekali.

 

Wartawan : Ida Putri

Editor        : Ajiwan Arief

 

[1] https://news.detik.com/kolom/d-4407171/10yearschallenge-sensus-penduduk-2020

 

The subscriber's email address.