Lompat ke isi utama
 BMT Bringharjo. Ilustrasi

Potensi Lembaga Keuangan Mikro Islam untuk Permodalan Difabel

Solider.id, Yogyakarta – Sempitnya peluang untuk masuk ke persaingan bidang pekerjaan formal bagi difabel di Indonesia cenderung membuat mereka memilih mata pencaharian yang informal. Bidang pekerjaan informal yang banyak digeluti biasanya berupa pekerjaan yang dilakukan sendiri baik menjadi wirausaha atau menjajakan jasa. Karena sifat pendapatannya yang tidak rutin setiap bulannya, ranah pekerjaan informal cenderung mengantarkan difabel pada jerat kemiskinan. Kecenderungan tersebut ditambah dengan tidak leluasanya difabel, terutama yang berada pada ekonomi bawah, dalam mengakses layanan finansial, seperti akses ke pinjaman modal salah satunya.

Tahun 1983, seorang cendekiawan filantropis asal Bangladesh, Profesor Muhammad Yunus, mencetuskan apa yang kemudian dikenal secara mendunia sebagai Grameen Bank atau sebuah lembaga kredit mikro yang memberikan pinjaman kecil kepada kaum miskin tanpa jaminan apapun. Ikhtiar Yunus didasari pada kepercayaan bahwa kredit atau pinjaman adalah salah satu hak asasi manusia yang mendasar. Ia bertujuan membantu masyarakat yang berada pada garis kemiskinan agar mampu berdaya melalui bantuan pinjaman.  Grameen Bank kemudian menjelma menjadi sebuah gerakan filantropis mendunia dengan gerakan untuk mengentaskan kemiskinan melalui kanal bantuan mikro. Tak kurang dari 100 negara telah mereplikasi buah kebaikan Yunus, yang kemudian membuatnya diganjar Nobel Peace Prize 2006.

Banyak pakar yang berpendapat bahwa skema ala Yunus, yang kemudian banyak dikenal dengan nama keuangan mikro atau microfinance, cukup punya potensi dalam mengatasi kemiskinan. Seperti Grameen Bank, sistem keuangan mikro yang paling lazim adalah memberikan pinjaman dalam jumlah kecil kepada orang miskin, diutamakan yang memiliki usaha skala kecil baik untuk modal di awal atau ekspansi usaha. Skema keuangan mikro ini kemudian menjadi krusial ketika masyarakat yang berada di garis kemiskinan, termasuk difabel, yang seringkali gagal dalam mengakses pinjaman pada lembaga keuangan arus utama karena kecenderungan persepsi ketidakberdayaan ekonomi yang akan membuat masyarakat miskin ini rentan gagal dalam melunasi hutang ke bank arus utama.

Di Indonesia, munculnya keuangan mikro ini juga diramaikan dengan lembaga keuangan mikro yang islami dengan asas syariah dalam setiap skemanya. Semenjak berdirinya Bank Muamalat sebagai institusi keuangan Islam pertama pada tahun 1991, sebagai salah satu langkah politik Soeharto dalam mendekati kalangan Muslim, lembaga keuangan mikro berbasis syariah cukup dianggap potensial dalam menyediakan fasilitas keuangan kepada masyarakat ekonomi bawah. Yang menjadi pembeda dari lembaga keungan mikro syariah ini adalah penghapusan riba’ (bunga)  dari transaksi keuangannya.

Saya  kemudian membaca sebuah artikel dari Abdul Rahman Abdul Rahim (2010), salah seorang pakar keuangan mikro Islam asal Malaysia. Ia menegaskan bahwa konsep peniadaan riba’ dalam aktifitas ekonomi Islam sejalan dengan nafas keadilan dan perlindungan terhadap kaum miskin. Ia menjelaskan skema finansial dalam keuangan Islam dengan berbagai potensi dalam pengentasan kemiskinan bagi berbagai macam kalangan ekonomi bawah seperti Mudarabah, Musharakah, Murabahah, Ijarah dan Qardul Hasan.

Mudarabah adalah skema kerjasama antara pemberi pinjaman (lembaga keuangan mikro Islam) dengan penerima pinjaman, biasanya wirausahawan kecil dengan keuntungan yang akan dibagi antara pemberi dan penerima pinjaman dan kerugian yang akan seluruhnya ditanggung oleh pemberi pinjaman atas dasar kepercayaan.  Hampir sama dengan Mudarabah, skema Musharakah membuat Lembaga keuangan mikro Islam dan pengusaha kecil bekerjasama dalam satu buah aktifitas usaha dengan memberikan modalnya masing-masing. Keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian akan ditanggung bersama dengan rasio modal yang diberikan oleh kedua pihak. Skema selanjutnya adalah Murabahah yang berarti bahwa lembaga keuangan mikro Islam sebagai pemberi pinjaman akan membeli sebuah aset usaha dan akan dijual kepada penguasaha dari kalangan ekonomi bawah dengan selisih harga yang lebih tinggi. Keseluruhan biaya bisa dibayarkan dalam bentuk cicilan. Selanjutnya adalah Ijarah.  Skema ini memberi kesempatan kepada pengusaha kecil untuk menyewa aset usaha yang bisa memberikan penambahan keuntungan usaha bagi mereka. Lembaga keuangan mikro Islam  tidak hanya memiliki aset, namun juga bertanggungjawab dalam mengawasi dan memperbaiki aset jika muncul kerusakan. Yang terakhir adalah Qardhul Hasan. Skema ini adalah peminjaman sejumlah dana dari lembaga keuangan mikro Islam ke pengusaha kecil atau perseorangan kalangan bawah tanpa adanya bunga.

Dari semua skema tersebut, qardhul hasan, murabahah dan ijarah yang cenderung punya potensi besar untuk bisa dimanfaatkan baik oleh pengusaha kecil atau orang miskin, termasuk difabel. Dengan lanskap mata pencaharian difabel usia produktif yang didominasi pada sektor informal, ketiga skema ini, juga dengan dua skema pertama, bisa menjadi potensi bagi difabel baik yang bermatapencaharian sebagai wirausaha skala kecil atau mengusaha di sekor jasa untuk mengekspansi level perkonomian yang mengangkat mereka dari kemiskinan yang merentankan.

Di Indonesia, lembaga keuangan mikro Islam salah satunya dikenal dengan nama Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). Minako Sakai (2010), seorang Associate Professor dari University of New South Wales menjelaskan bahwa ada dua fungsi dari BMT ini. Di dalam artikel penelitian yang saya baca, fungsi pertama dari BMT adalah Baitul Maal yang berperan dalam mengumpulkan zakat, infaq dan sadaqah dari orang dan menyalurkannya kepada orang miskin. Fungsi kedua adalah Baitut Tamwil atau pusat bisnis islam yang melakukan aktifitas bisnis yang sesuai dengan hukum Islam.

Selain itu, dengan potensi Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Sakai berargumen bahwa fungsi lembaga keuangan mikro Islam seperti BMT bisa cukup berperan dalam menyediakan fasilitas keuangan yang bisa mendorong kemandirian perekonomian difabel. Sejalan dengan temuan penelitian kolaborasi tentang Mata Pencaharian Difabel Desa yang pernah saya ikuti, rata-rata difabel di desa memang memilih untuk tidak meminjam uang sebagai modal usaha karena takut tidak bisa mengembalikan dan tidak memiliki jaminan. Padahal, dengan bidang pekerjaan informal yang mereka geluti, pinjaman untuk modal sangat penting untuk ekspansi usaha atau bahkan menjadi modal awal untuk memulai usaha. Skema Qordhul Hasan dari lembaga keuangan Islam seperti BMT bisa menjadi peluang besar karena tidak ada bunga dan hanya membutuhkan jaminan yang relatif mudah. Meskipun begitu, seluruh responden penelitian ini, hanya satu dua difabel yang mengakses lembaga keuangan mikro Islam sebagai sumber permodalan mereka.

Belum terlalu banyak penelitian akademik yang membahas bagaimana difabel mengakses lembaga keuangan mikro Islam, dan seberapa besar lembaga keuangan mikro Islam ini sudah merangkul difabel sebagai mitra usaha dalam pengembangan ekonomi inklusif. Saya berpendapat, bermodalkan potensi perputaran dana zakat yang sangat besar di Indonesia, lembaga keuangan mikro Islam bisa jadi penyedia bantuan permodalan yang cukup efektif bagi wirausaha difabel yang berada  pada kategori ekonomi bawah.  

 

Penulis : Yuhda

Editor    : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.