Lompat ke isi utama
marshana disnakertrans Bandung

Terkait Sanksi Pengabaian Kuota Pekerja Difabel, Disnakertrans Butuh Penyidik

Solider.id, Bandung - Pemenuhan kuota 1% pekerja difabel di perusahaan swasta dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas belum optimal terimplementasi. Hal ini lantaran Disnakertrans (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) tidak punya penyidik. Hal itu disampaikan Marshana, Kabid (Kepala Bidang) penempatan tenaga kerja Disnakertans  kota Bandung saat ditemui  solider pada acara Job fair yang  diselenggarakan Disnakertrans Kota Bandung (20/3) di Metro Indah Mall, Jalan Soekarno Hatta 590,Bandung,  

Upaya Disnakertrans Kota Bandung mendukung penuh terkait UU No. 8 2016  terus dilakukan melalui surat edaran kepada perusahaan swasta untuk memenuhi kuota pekerja difabel, namun nyatanya masih ada temuan dilapangan terkait perusahaan swasta belum ada pekerja difabel sesuai ketentuan. “Kewenangan Disnakertrans sebatas koordinator dan pengawas bagi perusahaan swasta. Pemberian punishment (sanksi) kepada perusahaan yang belum menjalankannya, Disnakertrans tidak punya penyidik, tidak punya aparat penegak hukum, paling koordinasikan ke pengawas kita sebatas melaporkan. Tapi Kita tetap melakukan sosialiasi informasi kepada perusahaan dan  masyarakat tentang kuota tersebut, salah satu hal yang dilakukan adalah memberikan fasilitas pelatihan dan diikutkan acara seperti ini (Job fair)“, terang Marshana.

Lebih lanjut, ia menjelaskan pada Perda (peraturan daerah) Bandung No. 4 tahun 2018 untuk peraturan pelaksana terkait sanksi belum di buat. “Tahun ini akan menyusun Perwal (peraturan walikota) untuk di buat aturan pelaksana, intinya perusahan swasta wajib mempekerjakan difabel minimal 1% kemudian melaporkan kepada kita, berapa difabel yang sudah diserap”, tambahnya.

Disnakertrans memiliki data, Sebanyak 78 orang pekerja difabel Bandung dari berbagai perusahan telah valid dilaporkan. “Dengan adanya data, diharapkan semakin tumbuh pesat. Nantinya Reward ( penghargaan) diberikan kepada perusahaan yang memperhatikan tenaga kerja difabel dari Walikota dan Gubernur”, tutupnya.  

 

Wartawan: Zulhamka Julianto

Editor       : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.