Lompat ke isi utama
Musrenbang Tematik Difabel kota Malang.

Mendorong Kebijakan Publik melalui Forum Lintas Organisasi Difabel

Solider.id, Malang - Dalam pergerakan advokasi difabel di Indonesia terdapat forum lintas organisasi yang menggabungkan organisasi-organisasi dalam satu misi pergerakan. Seperti Koalisi Masyarakat Penyandang Disabilitas, dan Forum Malang Inklusi, serta dalam lingkup internasional seperti Global Partnership for Zero Leprosy. Tulisan ini mengulas bagaimana kerja forum lintas organisasi efektif untuk mendorong cita-cita advokasi dan kemampuannya dalam mendorong kebijakan publik.

Forum merupakan wadah interaksi bagi para penggunanya yang memiliki persamaan minat dan tujuan. Biasanya forum dibentuk untuk mengoptimalkan komunikasi dan realisasi cita-cita bersama. Seperti dilakukan oleh beberapa organisasi difabel dalam mendorong Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) melalui Koalisi Masyarakat Penyandang Disabilitas.

RPP merupakan rancangan untuk merumuskan Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2016 yang berfungsi untuk memastikan implementasi upaya pemenuhan dan penghormatan hak difabel. PP secara detil menjadi pedoman bagi SKPD-SKPD dan stakeholder dalam melaksanakan amanah undang-undang. Oleh karena itu hal ini disimpulkan sebagai kepentingan bersama yang harus diperjuangkan bersama-sama.

Contoh forum lainnya di tingkat lokal terdapat Forum Malang Inklusi yang melakukan advokasi regulasi di Malang Raya. Forum lintas organisasi ini banyak melakukan audiensi-audiensi dengan pemerintah guna memastikan implementasi regulasi yang telah ada maupun mendorong terciptanya regulasi baru yang berperspektif difabilitas. Kemudian dalam lingkup regional terdapat Forum Jatim Inklusi yang belum lama berdiri untuk tujuan yang selaras yaitu mendorong inklusivitas dalam pembangunan di Jawa Timur.

Manfaat forum lintas organisasi difabel untuk pergerakan advokasi

Advokasi mengandung makna upaya-upaya untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik. Dalam hal ini perubahan yang dimaksud apabila menyangkut kepentingan orang banyak atau publik wajib dilakukan secara bersama. Prosesnya pun bertahap diawali dengan diskusi-diskusi untuk menyamakan persepsi satu sama lain terhadap kebijakan dan arah perubahan yang diinginkan. Dalam hal inilah tahap pertama sebuah forum dibentuk untuk mengkomunikasikan visi dan misi bersama.

Manfaat dari gerakan bersama adalah menunjukkan kepada pemangku kebijakan bahwa isu yang sedang didorong adalah kepentingan orang banyak. Hal ini sangat berbeda ketika sebuah persoalan yang sebenarnya menjadi masalah banyak orang namun diadvokasi oleh satu kelompok saja atau bahkan mungkin personal tersebut akan dinilai sebagai kepentingan pribadi atau kelompok tertentu saja. Hal ini menyebabkan penanganan masalah  tidak menjadi prioritas utama.

Dengan basis massa yang nampak besar, pemangku kebijakan akan memikirkan resiko-resiko yang berkaitan dengan keberlangsungan kekuasaannya maupun mitigasi atas resiko resiko-resiko yang dihadapi. Dalam dunia forum unjuk massa ini bisa dilakukan dengan menampakkan  siapa organisasi yang bergabung dalam forum maupun menyebutkan jumlah organisasi yang bergabung.

Forum lintas organisasi di era ini juga dimaksudkan untuk menunjukkan inklusivitas atau keterlibatan masyarakat difabel dan nondifabel. Dengan nampaknya inklusivitas maka menunjukkan bahwa isu yang sedang diangkat benar-benar mewakili kepentingan banyak pihak.

"Dalam audiensi dengan Dinkes Lamongan beberapa waktu lalu untuk persiapan peringatan Hari Kusta Sedunia kami mengatakan bahwa aksi akan kami lakukan bersama Forum Jatim inklusi," ungkap Ketua Lembaga Advokasi Kusta dan Disabilitas Indonesia (LAKSI), akhir Febuari lalu di Sekretariat Laksi, Lamongan. Maksud dari penyampaian ini, jelas Kepala Divisi Advokasi Kusta Forum Jatim Inklusi ini adalah bagian dari upaya politik unjuk kekuatan yang diarahkan untuk mempengaruhi kebijakan publik.

Kita tidak perlu menyebutkan jumlah massa namun dengan menerangkan siapa-siapa yang tergabung dalam Forum Jatim Inklusi ini secara politis akan mempengaruhi kebijakan Dinkes untuk mendukung atau tidak adanya aksi simpatik di World Leprosy Day 2019 tersebut, terang Zai sapaan akrabnya.

Contoh sukses pergerakan forum lintas organisasi difabel

Menengok beberapa kerja sukses yang dilakukan melalui forum lintas organisasi difabel. Diantaranya Koalisi Masyarakat Penyandang Disabilitas, forum lintas organisasi ini bukan hanya terdiri dari organisasi-organisasi difabel melainkan kelompok-kelompok pemerhati, peneliti, organisasi sosial yang fokus terhadap persoalan difabilitas dan sebagainya. Beberapa advokasi yang mereka lakukan di antaranya mendorong implementasi Undang-undang Disabilitas tahun 2016 melalui perumusan 7 RPP yang hingga kini masih terus digodog.

Advokasi lainnya koalisi ini pernah mendesak KPU untuk mengubah kebijakan Pilkada 2018 yang diskriminatif terhadap difabel. Saat itu KPU memasukkan disabilitas dalam kategori tidak memiliki kemampuan jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan/atau Wakil Walikota. Akibatnya, difabel dianggap tidak memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah. Advokasi diakhiri dengan kemenangan diubahnya kebijakan tersebut.

Kasus lainnya dalam advokasi koalisi masyarakat penyandang disabilitas adalah mengkritisi pandangan beberapa pihak yang menganggap difabel mental tidak memiliki hak dalam pemilu. Contoh kasus lainnya turut mendorong perlawanan Dwi Aryani difabel pengguna kursi roda yang mengalami diskriminasi saat menggunakan layanan maskapai Etihad. Juga mendesak penyelesaian kasus bullying yang dialami oleh mahasiswa difabel di Universitas Gunadarma, serta kasus-kasus lainnya.

Pergerakan lintas organisasi merupakan cara efektif untuk mewujudkan cita-cita perjuangan pemenuhan dan penghormatan hak difabel. Salah satu praktik baiknya, FOMI yang belum lama berdiri yaitu tahun 2016 telah melakukan banyak perubahan di di Malang Raya. Beberapa hal penting diantaranya usulan Perda disabilitas di kabupaten Malang yang kini sedang dalam tahapan penyusunan raperda versi masyarakat. Sementara di kota Malang belum lama telah digelar untuk pertama kalinya Musyawarah Rencana Pembangunan Musrenbang Tematik Disabilitas.

"Pergerakan advokasi difabel sebelumnya telah dilakukan akan tetapi kurang efektif sebab kegiatan dilakukan oleh masing-masing organisasi secara terpisah," terang senior anggota Gerkatin Rizal Yahya. “Maka adanya Forum Malang Inklusi ini sangat membantu. Setiap aksi yang dilakukan bersama forum ini akan cepat diketahui dan direspon oleh masyarakat,” ungkapnya.

Dalam pergerakan yang lebih luas. Praktik baik kolaborasi antar organisasi juga telah dilakukan oleh   Forum Jatim Inklusi yang bertujuan mendorong pembangunan Jawa Timur ramah difabel. Aksi pertama ini adalah melakukan peringatan Hari Kusta Sedunia atau World Leprosy Day 2019 di Kabupaten Lamongan. Hal baik yang terjadi dalam peringatan ini adalah adanya kesepakatan bersama Pemkab Lamongan menuju stop infeksi, stop diskriminasi, dan stop kusta atau 3S.

Kemudian di tingkat nasional untuk advokasi kusta, Lingkar Sosial Indonesia juga bergerak aktif dalam Federasi Reintegrasi Hansen Indonesia (Farhan) sebuah organisasi payung  komunitas berbasis isu kusta di Indonesia. Forum ini telah banyak menyelesaikan kasus-kasus pengobatan kusta khususnya terkait dengan kesiapan obat-obat kusta di puskesmas. Organisasi ini juga aktif melakukan kampanye kebebasan berekspresi berpendapat dan akses informasi sebagai implementasi CRPD Pasal 21. Beberapa provinsi yang telah dikunjungi diantaranya Sumatera Utara, Bali, Jawa Timur Jawa Barat, dan Sumatera Selatan.

"Strategi advokasi kusta ketika berkaitan dengan penguatan akar rumput dan advokasi di daerah maka menjadi domain forum Jatim inklusi atau komunitas kusta setempat, " terang Ketua Laksi, Ahmad Zainudin. “Namun ketika persoalan perlu kita angkat dalam isu nasional atau memerlukan jaringan agar bisa terkoneksi dengan Kementerian Kesehatan maka kasus akan kita share kepada Federasi Reintegrasi Hansen Indonesia,” papar Zai.

Sementara di tingkat Internasional, Lingkar Sosial Indonesia juga terlibat aktif dalam Global Partnership for Zero Leprosy. Sebuah koalisi organisasi organisasi berbasis isu kusta dan WHO untuk mendorong terciptanya nol kusta atau tidak ada lagi penemuan kasus baru kusta.

"Harus ada pergerakan yang selaras antara pusat dan daerah," tutur Ketua Umum Federasi Reintegrasi Hansen Indonesia (Farhan), Hermen Hutabarat, dalam pertemuan awal Maret lalu di Surabaya. Dikatakannya, fungsi Farhan disini adalah untuk menyampaikan isu-isu yang diavokasi oleh teman-teman di daerah kepada Pusat. “Isu-isu kusta di daerah  akan kita blow up di tingkat nasional maupun dunia internasional”, terang Hermen didampingi pendiri Farhan Indonesia, Nuah Perdamenta Tarigan.

Langkah-langkah sederhana membangun forum

Adanya forum yang menyatukan pergerakan lintas kelompok difabel telah menjadi kebutuhan penting pada saat ini. Forum-forum ini bahkan telah mensyaratkan keterlibatan pihak lain seperti organisasi nondifabel, kelompok sosial hingga pelaku usaha atau perusahaan bisnis. Akan tetapi membangun sebuah forum memang tak mudah, utamanya hal ini terkait dengan teknik pengumpulan massa dan penyatuan misi dan visi dari para pihak.

 Setidaknya terdapat tiga langkah sederhana untuk memulai adanya sebuah forum. Dimulai dari pemetaan persoalan dan pihak-pihak yang terlibat,  pendekatan para aktor kunci, pengumpulan massa, pengesahan tujuan dasar, serta aksi.

Yang pertama adalah pemetaan masalah dan aktor-aktor yang terlibat. Pemetaan masalah bisa dilakukan melalui diskusi-diskusi ringan masyarakat, mencari dan mengumpulkan informasi melalui kliping media. Selanjutnya pendekatan terhadap aktor atau kunci adalah mengadakan silaturahmi ataupun komunikasi guna memperkenalkan diri menyampaikan gagasan-gagasan sebagai upaya menggalang kepercayaan guna memperoleh dukungan. Kategori aktor-aktor kunci adalah para pemimpin organisasi, tokoh masyarakat, dan para ahli atau spesialis serta pemangku kebijakan.

Tahap berikutnya adalah pengumpulan masa. Dalam hal ini peran para aktor kunci yang telah dirangkul sangat penting. Tokoh-tokoh ini yang kemudian menjadi pusat pergerakan dalam masing-masing komunitas  dibawahnya. Demikian pun dalam langkah penyamaan persepsi yang kemudian menjadi tujuan dasar forum. Keberadaan aktor-aktor kunci ini juga sangat diperlukan. Mereka memiliki pengaruh yang penting untuk mendapatkan dukungan masyarakat terhadap visi misi dan tujuan yang ingin dicapai forum.

Langkah selanjutnya adalah aksi atau kegiatan guna mengimplementasikan apa yang telah disusun bersama. Aksi ini juga sangat penting guna menumbuhkan kepercayaan antar pihak serta menunjukkan eksistensi kepada masyarakat. Dalam hal ini aksi yang terkoordinasi dengan baik akan mengesankan profesionalisme organisasi sehingga pesan berdaya sebagai bagian dari tujuan guna unjuk kekuatan akan lebih terbangun.

Hambatan dan Tantangan

Hambatan dalam membangun forum lintas organisasi adalah pemahaman anti inklusivitas. Sebagian masyarakat masih berpikir bahwa persoalan difabel hanyalah urusan difabel saja bahkan kelompok tersebut melakukan perlawanan terhadap adanya forum. Namun di saat ini pemahaman semacam itu makin lama makin terkikis oleh santernya kampanye-kampanye inklusivitas.

Hambatan anti inklusivitas ini pernah dialami penulis sebagai salah satu pendiri Forum Malang Inklusi di awal-awal membangun organisasi lintas komunitas ini. Penulis yang beridentitas non disabilitas diisukan menjual isu-isu difabel untuk kepentingan pribadi. Apa kepentingan non difabel menggerakkan para difabel? Demikian isu yang digulirkan oleh segelintir orang yang ironisnya mereka adalah difabel itu sendiri.

Padahal adanya forum tidak bisa didirikan seorang saja, perlu terdapat orang-orang lainnya untuk melakukan kesepakatan bersama. Forum Malang Inklusi didirikan oleh 10 organisasi dari latar belakang difabilitas, sosial dan kemanusiaan.

Namun isu tetaplah isu yang beredar di kalangan orang-orang yang masih minim pemahaman tentang inklusivitas. Isu beredar cepat diantara penggiat sosial di Malang yang diantaranya berujung pada pemblokiran akun facebook penulis oleh beberapa orang yang telah dikenal sebagai penggiat sosial di kota wisata tersebut. Namun itu tak lama seiring waktu berjalan kegiatan Forum Malang Inklusi terus menunjukkan perkembangan-perkembangan baik sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat.

Menghadapi hambatan ini yang diperlukan bukan respon dan reaksi spontan melainkan kerja, kerja, kerja, dan kerja. Penulis bersama para tokoh ketika itu diantaranya direktur LBH Disabilitas, Hari Kurniawan, ketua HWDI Malang, Siswinarsih, ketua Gerkatin Malang, Sumiati dan beberapa tokoh lainnya terus melakukan serangkaian koordinasi untuk mempersatukan elemen-elemen difabilitas di Malang Raya.

Hasilnya lambat laun hambatan-hambatan yang ada dalam pergerakan Forum Malang Inklusi dapat diatasi. Kelompok-kelompok yang tadinya tidak setuju dengan adanya Forum Malang Inklusi yang notabenenya didirikan oleh seorang nondifabel kini lambat-laun turut bergabung untuk kepentingan politik dan akses terhadap birokrasi.

"Jika ada nondifabel yang memiliki kepedulian terhadap difabel itu sangat baik dan tidak boleh dimusuhi," pesan Koordinator FOMI, Siswinarsih. Menurut ketua HWDI Malang ini, kepedulian adalah milik semua orang, sedangkan difabel dan nondifabel adalah identitas.

Senada disampaikan Pendiri Adi Gunawan Institut, Adi Gunawan bahwa gerakan inklusi sudah pasti mensyaratkan inklusivitas atau keterlibatan banyak pihak baik difabel dan nondifabel. "Hal positif yang bisa kita ambil dalam kontroversi pembentukan forum lintas organisasi ini adalah proses pengetahuan difabel terhadap hak berkumpul dan berserikat kedewasaan dalam berorganisasi," tutur Adi.

“Kita bisa melihat siapakah dibalik lembaga-lembaga besar maupun lembaga donor yang turut membantu pergerakan advokasi difabel di Indonesia maupun dunia, ujarnya mengingatkan. Semua tak lepas dari kolaborasi antar pihak termasuk difabel dan nondifabel”, ungkap pria low vision pengajar IT ini. Apa yang dilakukan oleh Lingkar Sosial dalam membangun forum-forum yang mengkolaborasi banyak pihak ini layak menjadi model dan apresiasi dari masyarakat difabel, tandas Adi Gunawan.

 Contoh praktik baik sederhana adalah seperti yang dilakukan tokoh pergerakan difabel, Hari Kurniawan. Ia dikenal sebagai difabel yang memperjuangkan hak petani dan buruh. Pria difabel fisik ini juga dikenal sebagai pegiat lingkungan hidup.

Tantangan selanjutnya  dalam membangun forum lintas organisasi difabel adalah menghadapi kentalnya ego sektoral dari masing-masing organisasi. Tidak dipungkiri bahwa setiap organisasi memiliki emosi untuk meningkatkan eksistensi organisasinya. Namun tanpa kesadaran berorganisasi dalam kepentingan universal, ego sektoral bisa menjadi hambatan sekaligus tantangan pergerakan. Keinginan untuk show up atau menonjolkan diri di antara lainnya menunjukkan jati diri dan sebagainya kerap kali muncul di tengah kebersamaan.

Solusi mengatasi hal ini adalah melalui sistem yang disepakati bersama. Misalnya kecenderungan show up dilakukan oleh anggota komunitas ketika berhadapan dengan pihak ketiga seperti pemerintah atau swasta juga media. Sistem yang dibuat adalah dengan menunjuk pembicara forum dalam audiensi-audiensi. Hal ini selain solusi juga merupakan jalan yang baik untuk mengatasi tumpang tindih informasi utamanya ketika berhadapan dengan media.

"Belajar dari beberapa audiensi kita dengan pemerintah rasanya sudah tepat apa yang kita lakukan selama ini dengan menunjuk juru bicara khusus termasuk ketika memberikan statement terhadap media," masih kata Adi.

Hal ini pun tidak akan mengurangi partisipasi antar pihak dalam kelompok. “karena apa yang disampaikan dalam forum audiensi maupun pada media setelah melalui perumusan dan kesepakatan bersama, paparnya.

Dari berbagai pengalaman mengorganisir forum, dapat disimpulkan bahwa ada banyak ragam hambatan dan tantangan dalam membuat forum lintas organisasi difabel. Lain daerah atau wilayah tertentu akan lain ragam-ragam persoalan yang dihadapi. Dalam hal ini kebijakan seorang inisiator atau penggerak masyarakat sangat berperan. Seorang penggerak forum harus mampu menjadi penengah namun ia tak harus menjadi ketua atau koordinator forum. Termasuk dalam hal ini kemampuan  untuk mengelola ego sektoral yang ada di masing-masing kelompok.

 

Penulis: Ken Kerta

Editor  : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.