Lompat ke isi utama
Salah satu caleg difabel di kota Malang

Sikap Kita Terhadap Kawan Difabel yang Nyaleg

Solider.id, Malang - Pemilu  2019 ini terbilang istimewa, sebab sekira 40 kawan difabel terlibat dalam kontestasi pesta demokrasi sebagai calon anggota legislatif, atau selanjutnya disebut sebagai nyaleg. Rata-rata mereka adalah orang-orang yang berprestasi dan aktif bergerak dalam organisasi dan pemberdayaan difabel. Meski ada pula di antara mereka yang tidak populer bahkan tak pernah terjun dalam dunia pergerakan aktivis difabel.

Namun apapun motif mereka maju dalam kompetisi politik pemilu legislatif 2019 ini, perlu kita pahami bahwa politik adalah salah satu hak penting bagi masyarakat difabel yang harus terus kita advokasi. Kita juga harus ingat bahwa selama ini difabel terbilang terbelakang dalam segala hal urusan pemenuhan hak sebagai warga negara. Termasuk dalam hal ini di bidang politik dan pemilu akses.

Hal penting: dukung perjuangan hak politik

Diskriminasi demi diskriminasi masih kerap terjadi meski di era ini  isu difabel telah menjadi salah satu arus utama. Sebagai misal bagaimana difabel mental mengalami serangkaian persoalan berhadapan dengan pemilu akses. Dimulai dari dinilai tidak cakap menjadi calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota hingga yang paling belakang adalah difabel mental disebut sebagai "orang gila" yang tidak layak ikut pemilu.

Protes lintas organisasi difabel terhadap serangkaian diskriminasi  tentu membuahkan hasil dan berbagai perubahan. Meski masih saja terjadi hal-hal diskriminatif pada kelompok rentan ini. Setelah usai persoalan diskriminasi politik yang dialami oleh difabel mental kini giliran difabel netra mendapatkan kabar yang kurang menyenangkan. Tak ada template braille dalam pemilu legislatif DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten kota bagi pemilih difabel netra. Dengan alasan anggaran KPU mengatakan bahwa template braille hanya disediakan untuk pilihan Presiden dan pilihan DPD RI.

Mencoba mengukur kapasitas dan kapabilitas difabel pun hasilnya beragam. Sebagian dari mereka memang ada yang benar-benar telah siap menjadi wakil rakyat namun sebagian lainnya masih hanya bermodalkan semangat. Namun sekali lagi mendukung mereka  adalah salah satu cara terbaik untuk memajukan peri kehidupan masyarakat difabel di negeri ini.

Harus ada difabel yang masuk dalam sistem birokrasi, dan penting adanya perwakilan difabel yang menjadi bagian dari para penentu kebijakan. Hendaknya, kita jangan segan untuk memilih menjadi timses dari mereka atau sekedar dukungan moral saja.

Kenali lebih dekat untuk mengetahui visi dan misi

Fenomena perilaku caleg di negeri ini kadang memang membuat kita risih. Mereka kerap kali dinilai dekat dengan masyarakat ketika pada masa pemilu saja. Atau katakanlah mereka mendekati kita ketika ada maunya untuk mendapatkan dukungan suara. Dari sinilah akhirnya memberikan pertimbangan tersendiri bagi difabel utamanya bagi komunitas atau organisasi ketika ada caleg yang mendekat baik difabel maupun nondifabel.

Perasaan khawatir juga kadang hinggap karena masih adanya budaya dendam politik, di mana seseorang yang berkuasa akan menandai kelompok-kelompok yang mendukung mereka selama kampanye lalu mengistimewakan dalam bentuk pelayanan. Bagaimana jika caleg yang mendekati komunitas kalah? Beberapa organisasi akhirnya memilih untuk menutup diri. Kemudian beberapa lainnya memilih mendekat dan menyatakan dukungan pada caleg tertentu. Namun ada pula kelompok yang secara tegas menyatakan netral dan menempatkan diri sebagai fungsi kontrol seperti yang dilakukan oleh Forum Malang Inklusi.

Berbagai macam sikap kelompok difabel tersebut merupakan kebaikan yang menunjukkan kesadaran mereka terhadap hak pilih dan memilih.  

Difabel secara individu  penting untuk melakukan interaksi sosialnya dengan kawan-kawan difabel yang nyaleg. Dekati mereka sebagai kawan yang baik lalu tanyakan misi dan visi mereka. Jika ada yang kurang sesuai menurut kita wajar sebagai kawan memberikan masukan agar terjadi perbaikan-perbaikan. Terlebih jika cocok kita bisa siapkan diri untuk menjadi tim sukses.

Menjaring suara dengan cara yang bermartabat

Lagi-lagi memang risih jika kita mencermati budaya pencalegan di negeri ini. Mereka yang kerap kali sulit ditemui ketika sudah duduk sebagai anggota dewan. Padahal,  di masa kampanye mereka begitu dekatnya  hingga memasang foto-foto di sepanjang jalan. Boleh-boleh saja melakukan cara kampanye seperti ini namun yang melanggar adalah ketika banner banner foto mereka dipaku dan dipasang pada pohon-pohon. Selain melanggar undang-undang lingkungan hal ini juga tidak layak dilakukan oleh para calon pemimpin.

Khususnya terkait dengan pencalegan yang dilakukan oleh kawan-kawan difabel, kita bisa dukung mereka dengan memberi masukan bagaimana mendulang suara secara bermartabat. Teknis yang dimaksud setidaknya meliputi empat hal. Yang pertama, jangan sampai kampanye merusak lingkungan contoh seperti memasang banner foto dipaku pada pohon-pohon atau menyebar brosur kertas sehingga menimbulkan sampah di jalanan.

Yang kedua jangan money politik. Alasannya sudah sangat jelas bahwa hal ini selain tidak bermartabat juga melanggar ketentuan dan bisa mendapatkan sanksi hukum. Selanjutnya teknis bermartabat yang ketiga adalah tidak mengobral janji. Teknis ini biasanya dilakukan oleh para caleg atas dasar motivasi ekonomi atau ambisi kekuasaan semata. Nafsu dan ambisi kerapkali mengarahkan caleg maupun calon pemimpin lainnya pada janji-janji yang tidak masuk akal. Misalnya janji menghapus pajak ataupun janji menggaji pengangguran.

Cara bermartabat yang keempat adalah publikasi sewajarnya. Di era digital ini setiap orang bisa melakukan pencitraan dengan semaunya. Sebagai misal ketika seorang caleg mengunjungi panti asuhan dengan mudahnya ia mengatakan sebagai caleg peduli yatim piatu. Atau ketika caleg berkunjung pada acara difabel, maka dengan mudahnya ia mengatakan sedang memperjuangkan hak-hak masyarakat berkebutuhan khusus. Padahal baru pertama itulah ia berinteraksi dengan komunitas difabel.

Mengedukasi parpol dan caleg untuk suksesnya pemilu

Sebagai warga negara yang baik, tata cara mensukseskan pemilu dan mendukung pergerakan perjuangan hak politik difabel tak sebatas hanya menjadi timses atau penyemangat saja. Melainkan kita juga wajib menjadi fungsi kontrol bagi pelaksanaan kampanye pemilu. Jangan ragu untuk menegur para caleg ataupun parpol yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Misal dimulai dari hal kecil saja mengingatkan mereka untuk tidak memasang banner-banner promosi caleg pada pohon-pohon di pinggir jalan.

Mengingatkan para caleg dan parpol berarti kita sebagai masyarakat telah memberikan edukasi politik terhadap mereka. Yang sesungguhnya dalam idealnya partai politik telah yang seharusnya memberikan contoh dan edukasi kepada masyarakat. Demikian pun ketika kita berhadapan dengan caleg difabel. Seperti halnya caleg-caleg lainnya caleg dari kelompok difabel juga tidak semuanya paham terhadap aturan dan tata tertib yang ada.

Oleh karena itu memberikan dukungan terhadap mereka bukan hanya berkutat bagaimana teknis mendulang suara sebanyak-banyaknya melainkan juga bagaimana mendorong kawan-kawan difabel caleg dapat melaksanakan proses kampanye secara baik dan bermartabat.

Tahap selanjutnya bagaimana kita bersikap kepada parpol dan caleg termasuk dari kelompok difabel yang melakukan pelanggaran adalah dengan melaporkan ke badan pengawas pemilu (Bawaslu). Badan yang memiliki wewenang mengontrol jalannya kampanye dan pemilu ini yang kemudian akan menindaklanjuti berbagai pelanggaran sesuai dengan perundangan yang berlaku. Namun sangat disarankan sebelum melaporkan kepada badan, kita bisa menyampaikan secara langsung kepada caleg dan partai politik yang bersangkutan

Tagih janji kampanye

Mendukung kawan-kawan difabel yang maju dalam kontestasi politik di pileg 2019 ini selain memberikan dampak penguatan pada upaya perjuangan penghormatan dan pemenuhan hak difabel juga merupakan sarana politik untuk dapat menagih janji caleg.

"Salah satu kemudahan yang kita peroleh ketika dekat dengan anggota dewan adalah akses yang lebih mudah bagi kita untuk mendapatkan proyek-proyek dari dana aspirasi masyarakat," ungkap jujur seorang timses yang tidak mau disebutkan namanya. Akses terhadap anggaran semacam ini akan sulit tanpa kedekatan personal karena memang telah menjadi budaya birokrasi.

Maka, kalau mau enak jadi timses itu yang langsung terhubung dengan caleg yang didukung, bongkarnya. Kalau hanya menjadi timses pada lapisan kedua, ketiga, atau keempat biasanya hanya dapat capeknya saja paling-paling uang transport, tuturnya sambil tertawa.

Ungkapan jujur tim sukses caleg tersebut tentu saja bagi kita para penggiat organisasi difabel cukuplah menjadi pengetahuan. Kita tidak perlu melakukan hal yang sama karena hal tersebut dekat dengan penyimpangan atau kongkalikong. Namun yang perlu kita lakukan adalah melakukan serangkaian dokumentasi dan penulisan dan mempublikasi. Langkah ini selain sebagai sosialisasi juga memberikan masukan-masukan positif serta mendorong caleg difabel untuk melakukan penggalangan suara secara bermartabat.

Sedangkan dokumentasi dan penulisan yang kita lakukan bertujuan untuk mencatat, mengingat dan mengarsipkan hal-hal yang menjadi janji, rencana dan tujuan difabel. Sedangkan publikasi yang dilakukan bermanfaat agar publik menjadi saksi janji-janji kampanye. Setelah difabel yang bersangkutan berhasil menjadi anggota dewan segala bentuk dokumentasi yang telah kita kumpulkan dapat menjadi amunisi untuk menagih janji kampanye. Terakhir kiat ini bisa juga digunakan untuk timses dari caleg nondifabel.  

 

Penulis: Ken Kerta

Editor   : Ajiwan Arief

 

The subscriber's email address.