Lompat ke isi utama
pokja lingkar sosial sedang berkegiatan

Alternatif Permodalan bagi Difabel Enterprise

Solider.id, Malang - Social enterpriseatau disebut juga socio entrepreuner merupakan model bisnis berbasis sosial dan pemberdayaan masyarakat. Usaha ini selain mengacu pada profit untuk keberlanjutan usaha juga menjaga keseimbangan impact atau dampak sosial dan lingkungan. Sedangkan difabel enterprise merupakan bagian socio entrepreuner yang berbasis komunitas difabel. Model bisnis tersebut kini tengah dikembangkan oleh Lingkar Sosial Indonesia, sebuah komunitas yang fokus pada isu-isu difabilitas dan kusta di Malang.

Bentuk difabel enterprise yang dijalankan Lingkar Sosial adalah kelompok kerja wirausaha. Kegiatan ini dilakukan sejak tahun 2016 dengan berbagai hambatan, selain faktor klasik permodalan juga tantangan dari paradigma kalangan difabel itu sendiri. Sebagian penggerak kelompok difabel saat itu masih berpandangan konservatif medik.  Kegiatan bisnis yang dilakukan bersama difabel diindikasikan sebagai eksploitasi. Ketika itu kegiatan ekonomi berbasis amal atau charity lebih disukai dan dianggap pas bagi kelompok yang kerap kali disebut memiliki "kekurangan" tersebut.

Namun seiring dengan pemahaman masyarakat terhadap amanah Undang-undang RI Nomor 8 tahun 2016 tentang hak ekonomi dan kehidupan yang layak, maka difabel enterprise menjadi hal yang wajar bahkan mendapatkan dukungan. Contohnya kegiatan pokja wirausaha Lingkar Sosial yang sebelumnya dilakukan untuk difabel usia produktif kini telah merambah ke dalam pelatihan anak-anak difabel.

Hal yang membanggakan adalah, kegiatan pelatihan bagi anak-anak difabel tersebut diinisiasi dan dimotori oleh orang tua mereka sendiri. "Ya, saat ini mereka aman dalam dampingan dan perlindungan orang tua, tetapi ada saatnya nanti kita berpisah sehingga pendidikan keterampilan dan kemandirian untuk anak anak ABK harus kita siapkan sejak dini," tutur Sumartin, orangtua dengan anak downsyndrom yang pula Manager Pokja Kreativitas ABK Inklusi di kota Malang.

Pengurus Lingkar Sosial Indonesia ini berharap partisipasi orang tua difabel dalam kegiatan tersebut akan semakin meningkat. Dikatakan Sumartin, pelatihan keterampilan dan kemandirian bagi difabel dilaksanakan setiap hari Minggu di Outlet Linksos yang pula kediamannya, Perum Graha Jalan Mayjen Sungkono Gang 6 A2 No 1 kota Malang.

Dilematika amanah UU dan ketersediaan tenaga kerja difabel profesional

Undang-undang RI Nomor 8 tahun 2016 mengamanahkan kuota 2% tenaga kerja BUMN adalah difabel dan kuota 1% untuk perusahaan swasta. Meski demikian amanah ini belum sepenuhnya dapat diakses oleh difable. Hal ini disebabkan beberapa faktor. Diantaranya dua hal yaitu masih minimnya perusahaan yang yang menyediakan aksesibilitas bagi  serta minimnya tingkat pendidikan masyarakat difabel ini.

Minimnya aksesbilitas meliputi fisik dan non fisik. Aksesibilitas fisik seperti halnya ramp atau jalan landai, toilet akses difabel hingga tinggi meja modifikasi alat kerja dan sebagainya. Sedangkan aksesibilitas non fisik seperti sikap pegawai terhadap karyawan difabel, promosi jabatan, upah dan sebagainya. Contoh minimnya aksesibilitas nonfisik seperti dilaporkan masyarakat masih adanya penolakan dalam rekrutmen karyawan yang disebabkan oleh kondisi difabel meski secara tes tertulis dan persyaratan administrasi yang bersangkutan dinyatakan lulus.

Rendahnya tingkat pendidikan juga masih menghambat difabel dalam mengakses ketenagakerjaan sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang disabilitas tersebut. Tidak menampik kenyataan bahwa perusahaan pada bidang tertentu memerlukan tenaga profesional dengan standar pendidikan dan keahlian dalam merekrut karyawan.

Hal ini tidak bisa dipaksakan dengan memasukkan karyawan difabel dengan standar pendidikan maupun keahlian di bawah standar. Artinya hambatan difabel dalam mengakses hak Ketenagakerjaan telah dimulai sejak mereka mengakses hak pendidikan.

  Mengatasi hal ini pemerintah Indonesia menggalakkan program kesetaraan pendidikan serta menginklusifkan balai-balai latihan kerja. Selain itu pemerintah juga menurunkan standar pendidikan masuk ke dalam tempat pelatihan keterampilan tersebut.

Khususnya di Jawa Timur pelatihan kerja bagi difabel saat ini tak hanya berada di BLK khusus difabel di Bangil Pasuruan, namun juga di Balai Latihan Kerja lainnya. Meski pada akhirnya juga kembali kepada penyesuaian aksesibilitas sarana dan prasarana tempat pelatihan.

Selain memulai program inklusif, Balai Latihan Kerja (BLK) juga menurunkan standar pendidikan dalam administrasi pendaftaran. Sekira 4 tahun lalu BLK masih menerapkan standar pendidikan setingkat SMA namun saat ini pada tahun 2019 mereka juga menerima lulusan setingkat Sekolah Dasar.

Kebijakan ini selain sangat menguntungkan masyarakat juga mengoptimalkan peran BLK itu sendiri. Pada tahun-tahun sebelumnya balai latihan kerja sempat mengalami kekurangan murid. Namun saat ini hal itu tidak lagi terjadi karena banyaknya para pendaftar.

Kebijakan yang telah ditempuh oleh pemerintah ini sudah cukup baik namun nampaknya belum cukup mampu untuk menurunkan angka pengangguran yang tinggi. Seperti yang terjadi di Malang, kota ini memiliki angka pengangguran tertinggi di Jawa Timur.

Disebutkan total pengangguran sekarang (2018) sebanyak 30.898 jiwa, ada penurunan 1.095 atau 6,79 persen jika dibandingkan tahun 2017 sebesar 31.993 jiwa atau 7,22 persen. Komposisi ini didominasi oleh usia muda dan lulusan pendidikan tinggi.

"Ada fenomena peningkatan kerja menjadi faktor menurunnya angka pengangguran, namun Kota Malang masih tertinggi di Jatim, disusul Surabaya," beber Kasi Statistik Sosial BPS Kota Malang Henry Soeryaning Handoko, Desember lalu.

Terlebih bagi masyarakat difabel dengan berbagai hambatan aksesibilitas di dalam segala sektor kehidupan. Lingkar Sosial mencatat 95% difabel dalam jaringannya adalah lulusan BLK alumni pelatihan dinsos dan sekolah dan rehabilitasi. Akan tetapi pengangguran masih menjadi masalah utama bagi masyarakat difabel ini. Hal ini selain disebabkan oleh minimnya aksesibilitas perusahaan, rendahnya tingkat pendidikan, juga belum adanya pendampingan berkelanjutan usai pelatihan kerja.

Alternatif sumber- sumber pendanaan usaha sosial

Model usaha sosial enterprise saat ini juga tengah menjadi trend perusahaan-perusahaan swasta maupun BUMN untuk menaikkan citra sosial mereka. Hal tersebut dilakukan melalui pengucuran dana kepedulian sosial atau corporate social responsibility atau CSR untuk kegiatan ekonomi masyarakat. Hal inilah yang kemudian membuka peluang kerja wirausaha bagi masyarakat termasuk kelompok difabel. Mereka yang kreatif kemudian mengajukan proposal kerjasama kepada perusahaan-perusahaan.

Meski kran inklusivitas ekonomi telah dibuka, namun  serapan CSR bagi usaha difabel khususnya di Malang masih belum begitu nampak. Penyebabnya adalah minimnya kemampuan kelompok difabel menyusun anggaran dan membuat proposal kerjasama. Oleh karena itu saatnya komunitas difabel memperoleh pelatihan penyusunan anggaran dan pembuatan proposal kerjasama. Pelatihan ini sangat penting  khususnya bagi mereka para alumni pelatihan-pelatihan keterampilan.

Penting diketahui bahwa kewajiban perusahaan perusahaan mengucurkan dana kepedulian sosial atau corporate social responsibility atau CSR telah diatur dalam regulasi. Diantaranya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Solusi pendanaan bagi usaha sosial atau social enterprise lainnya adalah Anggaran Dana Desa atau ADD. Peluang ini juga bisa diakses oleh kelompok-kelompok wirausaha difabel sebagai amanah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia

Nomor 16 Tahun 2018

Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.

Selain itu masih terdapat solusi pendanaan yang menarik sekaligus menantang untuk dipraktikkan oleh para wirausahawan difabel. Solusi yang dimaksud adalah membentuk pokja atau kelompok kerja berbasis swadaya masyarakat. Anggota Pokja ini disarankan memuat para difabel yang telah memiliki keahlian kerja atau keterampilan agar dapat saling melatih dan memberikan peluang usaha bagi difabel lainnya.

Dalam praktiknya model ini juga menguntungkan anggota pokja yang belum memiliki keahlian khusus atau baru belajar wirausaha, sebab bergabungnya wirausahawan difabel dengan keterampilan tertentu akan membuka ruang saling belajar satu dengan lainnya. Kelebihan lainnya model wirausaha ini tidak memerlukan modal yang besar. Karena para anggotanya berkewajiban berbagi peluang usaha sharing job serta saling memberikan pelatihan termasuk membangun sistem pemasaran.

Model wirausaha dengan berkelompok ini, riilnya bisa kita tengok Pokja Wirausaha Difabel Lingkar Sosial di Malang. Meski kelompok ini belum pernah mengakses dana CSR maupun APBD dan ADD, namun mampu berkembang dan memiliki aset beberapa mesin jahit serta outlet untuk menjual produk-produknya mereka. Kelompok ini juga memiliki website profesional untuk menawarkan produk mereka. Model difabel enterprise dan penguasaan IT membuat mereka semakin terdepan. Atas upaya kreatif ini pada tahun 2016 pokja wirausaha ini memperoleh Hasta Komunika Award sebagai tokoh muda inspiratif pemberdayaan masyarakat di Malang Raya.

 

Penulis             : Ken Kerta

Wartawan         : Ajiwan Arief

 

The subscriber's email address.