Lompat ke isi utama
Ibrahim datang di acara deklarasi poros belajar inklusi disabilitas

Mencatat Komitmen Alokasikan Dana Desa untuk Difabel

Solider.id, Yogyakarta- Kepala Subdirektorat Kesejahteraan Masyarakat, Ibrahim Ben Bella Bouty menyampaikan komitmen kementerian desa (Kemendes) dalam mendukung pembangunan inklusif berkelanjutan. Komitmen tersebut diwujudkan dalam Peraturan Kementerian Desa (Permendes)  No. 16 Tahun 2018.

Ibrahim mengungkapkan bahwa pelayanan sosial yang terkait dengan warga difabel, dapat menggunakan  dana desa. “Pemerintah dalam hal ini kementerian desa telah berkomitmen melalui Peraturan Kementerian Desa (Permendes) No. 16 Tahun 2018, tentang Prioritas Penggunaan Dana Riset, pasal 10 huruf (e), di mana dukungan kegiatan pelayanan sosial antara lain antara lain untuk disabilitas dapat itu mengunakan dana desa”. Paparan Ibrahim saat menghadiri wisuda dan deklarasi Poros Belajar Inklusi Disabilitas, Senin (11/3) di Pusat Rehabilitasi Yakkum.

Lebih lanjut Ibrahim mengatakan, Kementerian desa melalui Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PPMD) pelayanan sosial dasar telah memprogramkan kegiatan inklusi di beberapa daerah, dan ini menjadi model di Indonesia. Bahwa kementerian desa melalui direktorat pelayanan sosial dasar telah bekerja sama dengan beberapa donor NGO di beberapa wilayah.

Dapat dilihat di Pacitan, Trenggalek, pembangunan di sana telah melibatkan para  disabilitas melalui Surat Keputusan (SK) Bupati untuk melakukan proses perencanaan pembangunan inklusif.

Kepada Solider Ibrahim menegaskan bahwa, “Alokasi dana dari dari Kementerian Desa, adalah untuk seluruh masayarakat desa. Tidak terkecuali untuk warga difabel,” tandasnya.

Kepada 24 peserta yang telah melalui proses pembelajaran, Ibrahim berpesan, agar seluruh peserta dapat mengajak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau DPRD Desa untuk memasukkan perencanaan di desa, terkait dengan fasilitas sarana prasarana. Terutama sarana prasarana pendidikan dan kesehatan, sebagaimana amanat Permendes No. 16 Tahun 2018. “Inilah bentuk perhatian pemerintah Indonesia, khususnya kementerian desa, yang mustinya dapat dipahami dan ditindaklanjuti di desa-desa,” pungkasnya.

 

 

Reporter: Harta Nining Wijaya

Editor: Robandi

The subscriber's email address.