Lompat ke isi utama
Deklarasi 19 rekomendasi poros belajar inklusi disabilitas

Deklarasi 19 Rekomendasi Poros Belajar Inklusi Disabilitas

Solider.id, Yogyakarta- Usai mengikuti proses penggodogan terkait isu difabilitas baik secara teori, praktek, presentasi rencana tindak lanjut, sekaligus evaluasi, peserta Poros Belajar Inklusi disabilitas menyusun rekomendasi.

Sebanyak 19 rekomendasi berhasil disusun berdasarkan pengalaman dan pengamatan para peserta selama mengikuti program proros belajar inklusi.Demikian juga pengalaman dan keahlian yang mereka miliki saat magang pada berbagai organisasi disabilitas (Yakkum, SIGAB, SAPDA, Karinakas) dan jaringan yang terlibat dalam program peduli.

Diwakili oleh tiga peserta, Manun dari SEHATI Sukoharjo, Rini Hayati-Banjarmasin, dan Ernidha-Sulawesi Selatan, rekomendasi atau yang disebut dengan Deklarasi Poros Belajar Inklusi dibacakan.

Kami menyampaikan seruan dan rekomendasi untuk diperhatikan pemerintah dan para pemangku kepentingan yang berkontribusi pada tercapainya target pembangunan berkelanjutan Indonesia masa depan.

  1. Pemerintah perlu memastikan adanya  pendataan yang terhubung dari desa, kabupaten hingga nasional, termasuk untuk mengakses administrasi kependudukan dengan tetap memperhatikan kode etik kerahasiaan data;
  2. Dilakukan inisiaitif pengecekan data basik dan terpadu penanggulang fakir miskin data kelompk rentan, untuk memastikan semua kelompok terpinggirkan dapat masuk dalam daftar program pengentasan kemsikinan di berbagai kabupaten. Inisiatif ini kolaborasi pemerintah dengan organisasi masyarakat sipil yang perlu ditiru di semua kabupaten;
  3. Akses layanan kesehatan yang inklusif disabilitas harus tersedia di semua puskesmas, dan unit pelayanan kesehatan lain, di mana staff rumah sakit dipastikan mampu berbahasa isyarat, dan staff kesehatan paham hak dan kebutuhan dusabilitas;
  4. Jaminan kesehatan nasional harus meningkat pada jenis alat bantu dengan (ABD) dalam paket manfaatnya;
  5. Ketersediaan layanan fisioterapis harus semakin luas, khususnya di wilayah luar jawa demikan juga layanan kesehatan untuk difabel psikosisial;
  6. Tindakan promotif, prefenstif, termasuk identitas deteksi dini disabilitas dan tes TORCH harus ditingkatkan anggarannya;
  7. Pemerintah harus memastikan bahwa program sekolah inklusi betul-betul dilaksanakan, pemahaman tentang hak dan kebutuhan disabilitas harus termasuk dalam paket dasar kompetensi guru, penanganan bertahab dan kebutuhan disabilitas harus termasuk dalam paket dasar kompetensi guru;
  8. Kurikulum dan metode pembelajaran memperhatikan kebutuhan khusus disabilitas, fasilitas dasar seperti toilet dan ruang kelas harus aksesibel;
  9. Pemerintah dan para pihak harus memastikan akses difabel perempuan dalam meningkatkan kapasitas pendidikan kesehatan, ekonomi, dan sosial;
  10. Penting untuk memprioritaskan kesehatan reproduksi dan seksusalitas bagi anak dan remaja perempuan dan laki-laki dengan disabilitas, agar tidak mengalami kekerasan dan eksploitasi seksual sosial, pro-aktif melibatkan sekolah, keluarga, masyarakat;
  11. Pemerintah dan para pihak harus memastikan perlindungan dan penegakan hukum yang adil dalam kasus kekerasan rumah tangga, kekerasan seksual, terlebih jika korban disabilitas perempuan, remaja, dan anak perempuan;
  12. Dalam pembangunan infarsturiktur air bersanitasi, termasuk pada tangap darutat paska bencana. Pemerintah dan para pihak harus memastikan aksesibilitas dan kebutuhan khusus penyandang disabilitas;
  13. Balai latihan kerja harus dilengkapi dengan kebijakan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung sesuai kebutuhan dan hak disabilitas;
  14. Syarat rekrut karyawan harus ramah disabilitas , persyaratan sehat jasmani rohani dihapus, batas usia pendidikan perlu dihapus, karena mempersemput peluang difabel kerja di sektor formal;
  15. Program pemebrdayaan ekomoi untuk kemandirian difabel perlu memastikan pendekatan yang komprehensif, tidak hanya latihan tetapi juga akses difabel pada modal, pasar, dan kemitraan terbuka;
  16. Dalam mengeluarkan izin usaha, pemerintah harus memastikan terpenuhinya prasana aksesibilitas, infrastruktur sesuai peraturan;
  17. Pemerintah dan berbagai pihak memastikan bahwa rencana kesiap siagaan bencana ramah difabel. Melibatkan mereka dalam penyusunan dan pelaksanaannya, termasuk adanya bedah rumah kelompok rentan di masing wilayah, sehingga akses disabilitas mudah diakses, khususnya saat bencana;
  18. Pentingnya tiap penyandang disabilitas memiliki rencana kesiapsiagaan bencana individiu didukung oleh pihak-pihak terdekat di desa atau kelurahannya; serta
  19. Pemerintah perlu memastikan hak pilih dan hak dipilih disabilitas, termasuk disabilitas psikososial.

Monitoring implementasi

Usai membacakan rekomendasi, Masnun mengutarakan bahwa rekomendasi tersebut dapat menjadi poin-poin bagi pemerintah desa melibatkan difabel. Sehingga pembangunan inklusif yang berkelanjutan dapat diwujudkan di berbagai daerah, terutama bagi pemerintah desa.

“Setibanya di daerah, saya akan menerapkan rencana tindak lanjut sebagaimana yang sudah disusun selama dua hari, sudah diteliti, dinilai, dan dievaluasi oleh mentor,” ungkap Masnun.

Adapun terjadap 19 rekomendasi yang telah dideklarasikan, Masnun mengatakan bahwa seluruh peserta akan melakukan monitoring kinerja pemerintah desaca secara periodik tiga bulanan, dan enam bulanan. Selanjutnya hasil monitoring akan dievaluasi bersama Tim Mitra Peduli Pilar Disabilitas.

 

Reporter: Harta Nining Wijaya

Editor: Robandi

The subscriber's email address.