Lompat ke isi utama
ilustrasis kegiatan bersama bappenas

Bappenas Rencanakan Peraturan Menteri untuk Perencanaan Penyelenggaraan dan Evaluasi

Solider.id, Sukoharjo- Amanat untuk menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas seusai  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 telah dilakukan Bappenas.  Namun Bappenas menguraikan lagi dan harus menyusun Perencanaan Penyelenggaraan dan Evaluasi, yang didalamnya tidak mungkin diatur di dalam RPP. Oleh karenanya, peraturan tidak hanya tertuang dalam RPP.  Beberapa substansi  diturunkan untuk diatur dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas. Demikian dikatakan oleh Dwi Rahayuningsih, perencana di Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Kemen PPN/ Bappenas pada FGD bersama organisasi difabel di Hotel Best Western Solo Baru, Sukoharjo, Selasa (5/3). 

Beberapa substansinya terkait dengan mekanisme penyelenggaraan forum tematik disabilitas, kemudian mekanisme perencanaan penyelenggaraan dan evaluasi untuk memastikan isu disabilitas masuk kemudian substansi terkait instrumen perencanaan dan penganggaran yang sebenarnya Bappenas sudah memiliki instrumen ini sebelumnya yakni di buku pedoman penganggaran yang responsif yang disusun pada tahun 2015. “Tetapi kami ingin memastikan apakah instrumen itu masih bisa dipakai atau tidak. Sekalian mau bikin peraturan baru sekalian kita ingin memastikan bahwa itu sudah mampu mengakomodasi kebutuhan untuk kondisi sekarang. Ada juga beberapa substansi lain seperti kaji ulang dan evaluasi rencana induk kemudian ada lagi partisipasi penyandang disabilitas, forum tematik disabilitas, ”terang Dwi Rahayuningsih saat sesi istirahat di FGD.

Menurut Dwi, saat ini Bappenas telah usai melakukan harmonisasi RPP dengan Kementerian Hukum dan HAM kementerian/lembaga terkait, dan sedang proses untuk menyampaikan kepada presiden . Saat ini fase Bappenas adalah menunggu PP ini disahkan oleh presiden. “Nah, sekaligus RPP ini disahkan, untuk mempercepat proses ini, kita mulai menggodog materi yang akan diatur dalam permen. Setelah FGD ini kita akan kumpulkan masukan-masukannya, kita akan pilah-pilah memang sesuai dengan substansi permen yang kita atur dan kalau memungkinkan kita akan mau memulai nge-draft permennya,”imbuh Dwi. Menurutnya, saat RPP disahkan, maka peraturan menteri juga sudah mulai disiagakan sehingga tidak terburu-buru.

Tindak lanjut setelah RPP disahkan Bappenas sebagai koordinator untuk perencanaan pembangunan nasional, berharap PP ini nantinya benar-benar bisa diimplementasikan oleh pemerintah pusat dan daerah. Ada beberapa hal perlu dijelaskan lebih lanjut supaya pemerintah daerah dan kota/kabupaten mampu melaksanakan.” Sambil kita menyusun draft zero untuk permen, kita juga akan berencana melakukan sosialisasi untuk PP-nya. Jadi memang pertama karena resource kita terbatas, kita akan melakukan beberapa kegiatan secara simultan. Kita akan seperti waktu menyusun RPP dulu, kami akan melibatkan organisasi difabel juga untuk bisa ikut terlibat dan mungkin membantu secara mandiri untuk menyampaikan substansi PP ini ke pemerintah baik di tingkat provinsi, kota/kabupaten atau kecamatan dan desa yang sudah menjadi mitra organisasi difabel,”jelas Dwi Rahayuningsih. Rencana Induk Pembangunan Inklusif Disabilitas (RIPID) yang menjadi lampiran RPP akan berlaku bersamaan dengan berlakunya PP tersebut.

Christian Pramudya dari PPRBM Solo sebagai salah seorang narasumber untuk praktik-praktik baik yang telah dilakukan oleh organisasinya selama ini menanggapi pertanyaan Solider terkait hendak disahkannya RPP adalah bagaimana memastikan komitmen pemerintah provinsi, kota/kabupaten dan  bagaimana memastikannya untuk daerah di luar Jateng/DIY di luar para peserta FGD. “Saya pikir nanti perlu sinergi ya, terkait sosialisasi dan monitoring evaluasinya yang bakal diatur dalam peraturan menteri nantinya,”pungkas Christian Pramudya.  

 

Wartawan          : Puji Astuti

Editor                : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.