Lompat ke isi utama
pertemuan relasi di Solo

Relawan Demokrasi Basis Difabilitas, Tantangan dan Hambatannya

Solider.id, Surakarta-Yatmin, difabel pengguna alat bantu kruk pada kaki kanannya datang di Halte Sriwedari Solo Car Free Day (CFD). Pagi itu Yatmin datang bersepeda motor roda tiga. Yatmin bersama tiga orang relawan demokrasi lainnya pagi itu hendak melakukan sosialisasi kepemiluan di hadapan 20-an Tuli anggota komunitas Gerkatin Surakarta yang biasanya hadir pada pelatihan/kursus bahasa isyarat gratis pada setiap Minggu pagi di Halte Sriwedari, Solo CFD.

Yatmin pernah kuliah di Jurusan Seni Kriya ISI Surakarta. Dalam hal berorganisasi, pengalaman  tidak diragukan lagi. Dia bersama beberapa difabel terlibat aktif dalam sebuah lembaga difabel tahun 2007-an. Seorang relawan lainnya, Ahmad Halim Yulianto biasa dipanggil Yulianto, selain memimpin Forum Komunikasi Tuna Netra (FKTN) Surakarta, saat ini juga tercatat sebagai pengurus harian Tim Advokasi Difabel (TAD) Surakarta.

Yatmin datang dengan membawa seperangkat alat peraga berupa contoh surat suara (specimen), bekal yang ia dapat dari kantor KPU Surakarta, selain pengetahuan tentang kepemiluan dalam pelaksanaan bimbingan dan teknis (bimtek) selama dua hari pada minggu sebelumnya. Yatmin, dan  Yulianto adalah dua orang difabel yang lolos seleksi sebagai relawan demokrasi. Hanya dua orang difabel yang lolos proses penyeleksian secara administratif dan wawancara di KPU Surakarta. Kondisi ini tak jauh berbeda dengan KPU Kabupaten Karanganyar, ada empat relawan difabel serta empat orang difabel sebagai relawan demokrasi lolos untuk Kabupaten Sukoharjo serta dua relawan untuk KPU Kabupaten Sragen.

Qoriek Asmarawati, pegiat Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Difabel (FKMPD), satu dari tiga difabel yang lolos sebagai Relasi KPU Kabupaten Klaten dalam akun Facebook-nya secara masif mengirimkan kabar kekinian aktivitasnya sebagai relawan demokrasi. Menurutnya, ketiga difabel relawan demokrasi adalah ujung tombak yang diharapkan untuk meningkatkan partisipasi difabel sebagai pemilih cerdas.

Relawan demokrasi dibentuk salah satunya mengacu kepada Peraturan KPU nomor 10 tahun 2018 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas proses pemilu, meningkatkan partisipasi pemilih,, meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda pemilu dan demokrasi.

Dengan turut terjunnya beberapa difabel menjadi relawan demokrasi di basis difabilitas, maka tujuan pembentukan relawan demokrasi yang terus melekat menjadi lebih tampak nyata. Difabel turut aktif dalam memberikan pendidikan politik pada komunitasnya. Jika  difabel  aktif memberikan sosialisasi masyarakat, maka kelompok ini mampu membuktikan bahwa mereka selangkah lebih maju dalam advokasi pemenuhan dan perlindungan hak difabel.

Terganjal Syarat Ijazah harus SLTA dan Lolos Tes Wawancara

Setelah kemudahan yang diberikan oleh KPU Surakarta untuk lima orang difabel yang mendaftar dan ada yang tidak harus berijazah SLTA. Syarat administrasi tersebut kemudian tidak diikuti dengan kecakapan dalam berkomunikasi (public speaking) maka gugurlah ketiga difabel tersebut dan kemudian yang terpilih adalah Yatmin dan Yulianto. Menurut Bambang Christanto, komisioner KPU Surakarta menjawab pertanyaan Solider, kecakapan dalam berkomunikasi ini penting sebagai dasar pengetahuan bagi relawan demokrasi.”Jika ada yang saya tanya tentang pemilu itu apa, mereka para calon (baik difabel maupun bukan) tidak bisa menjawab saat tes wawancara, wah ini bagaimana?”

Kebutuhan akan kecakapan individu dalam public speaking diakui penting dalam sebuah organisasi, demikian dikatakan oleh Sunarman, direktur PPRBM Solo saat Solider mewawancarainya. “Perlu dukungan dari berbagai pihak, terutama para fasilitator untuk memberi bekal pelatihan public speaking kepada difabel anggota Self Help Group (SHG) atau di kelompok-kelompok difabel desa. Ini pengetahuan dasar sekali, dan tidak hanya dibutuhkan saat melamar relawan demokrasi, tetapi bagaimana saat teman-teman melakukan audiensi dan advokasi,” jelas Sunarman.

Selain soal kemampuan ‘public speaking’, kemampuan mobilitas juga menjadi salah satu yang menjadi ganjalan difabel saat berhadapan dengan para komisioner di KPU saat penjaringan relawan demokrasi. Ada yang meragukan kemampuan difabel dalam bermobilitas. Shafar Malolo, salah seorang difabel asal Mamuju Provinsi Sulawesi Tenggara mengaku jika saat sesi wawancara salah satu komisioner bertanya bagaimana dia bermobilitas jika lolos nanti mengingat tugas relawan demokrasi akan terjun ke lapangan. Lalu oleh Shafar dijelaskan jika ia mandiri dalam bermobilitas dengan mengendarai sepeda motor modifikasi. Dua difabel mendaftar sebagai relasi di Kabupaten Mamuju, dan hanya Shafar yang lolos secara administratif dan wawancara. “Beberapa teman terkendala ijazah, dan beberapa teman masih ragu untuk mendaftar karena berpikir tentang akses dan mobilitas,”pungkas Shafar.  

Fira, difabel pegiat dan pendiri lembaga Orbit Kabupaten Tuban saat diwawancarai Solider, mengatakan bahwa dirinya telah dua kali ini direkrut oleh KPU Tuban menjadi relawan demokrasi bersama seorang pengurus Orbit lainnya. Dari awal KPU Tuban konsisten melibatkan difabel dan komitmen Fira sebagai relawan adalah untuk menyetarakan difabel dalam gerakan pemenuhan hak politik dan demokrasi. “Kalau saya kendalanya adalah teknis ya, tetapi sejauh ini so far so good,”terang Fira.

Beberapa catatan yang didapat dari reportase di lapangan menunjukkan bahwa, perlu adanya aksi afirmasi secara umum/global, bahwa standar kelulusan SMA bagi calon relawan demokrasi diskriminatif, sebab tidak semua difabel bisa menikmati bangku sekolah. Bagaimana mereka akan mampu mendapatkan ijazah SMA jika akses pendidikan saja masih tertutup, belum lagi stigma di masyarakat yang menjadi difabel tidak memperoleh hak pendidikan yang setara.

Tentang kecakapan public speaking, juga perlu adanya standar yang jelas dari KPU sebagai penyelenggara pemilu serta perekrut relawan demokrasi. Bagi sebagian difabel, public speaking tidak bisa dimaknai pandai berbicara secara ‘verbal’ laiknya non difabel. Jika pun standar public speaking yang dimaksudkan oleh KPU adalah public speaking dengan standar umum, maka akan terjadi kesenjangan dan perlu langkah-langkah capacity building.

Ada ambiguitas oleh beberapa komisioner KPU dalam kebijakan perekrutan difabel sebagai relawan demokrasi. Jika KPU dengan tangan terbuka mengumumkan menerima relawan basis difabel, tetapi ketika difabel datang ke kantor memenuhi ajakan untuk mendaftar, masih saja ditanya,”Bagaimana nanti mobilitas saat di lapangan?”    

 

Wartawan: Puji Astuti

Editor       : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.