Lompat ke isi utama
sumber potho google

Aksesibilitas Difabel Netra Dalam Pemilu 2019 Masih Perlu Dimatangkan

Solider.id, Bandung – Untuk kali pertama pada 17 April 2019 mendatang, Indonesia akan mengadakan pesta demokrasi akbar. Pemilihan Umum (Pemilu) serentak dalam rangka memilih kepala negara (Presiden) serta para wakil rakyat dari mulai tingkat pusat (DPR), tingkat perwakilan daerah (DPD), tingkat provinsi (DPRD l), hingga tingkat kota/kabupaten (DPRD ll).  

Segala bentuk persiapan, baik logistik hingga sosialisasi kepada khalayak publik masih terus dimatangkan. Pun begitu terhadap masyarakat difabel, utamanya yang berkaitan dengan aksesibilitas dalam pemilu. Salah satu yang telah menjadi hak para difabel dalam proses penyelanggaraan pemilihan umum antara lain  memperolah aksesibilitas sarana dan prasarana, alat bantu dan atau pendampingan.

Telah dituangkang dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Pasal 13, ‘Hak politik untuk penyandang disabilitas meliputi hak; (g) Memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain. (h) Memperoleh pendidikan politik.’

Pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serentak 2017 silam, aksesibilitas sarana dan prasarana penyelenggara pemillu untuk masyarakat difabel, khususnya bagi difabel Netra telah terakomodir dengan baik. Template braille sebagai bentuk alat bantu dalam proses pemilihan kepala daerah tingkat provinsi, ketersediaannya dinilai menjadi salah satu nilai keberhasilan pelaksanaan pemilu.

Antusias peserta pemilih dari masyarakat difabel, khususnya difabel Netra menjadi bertambah. Meski belum terpenuhi secara keseluruhan, atau masih dirasakan kekurangan dalam bentuk jumlah tempate braille yang tersedia di beberapa lokasi TPS yang dominannya pemilih difabel Netra, pengayaan alat bantu tersebut cukup memberikan akses kemudahan dalam melaksanakan pencoblosan.

Dan, pada pesta demokrasi akbar tahun ini masyarakat difabel, khususnya difabel Netra akan sejauh mana mendapatkan kembali akses pemilu untuk menyalurkan aspirasi pilihannya dalam menentukan Presiden, DPD, DPR pusat, DPRD tingkat provinsi, DPRD tingkat kota/kabupaten?

Mengingat semakin banyaknya kertas suara yang harus dicoblos dengan klasifikasi warna yang berbeda, serta banyaknya daftar nama calon yang akan menduduki kursi jabatan untuk dewan perwakilan rakyat daerah di tingkat pusat, provinsi serta kota/kabupaten, juga jumlah kotak suara yang menjadi lima buah.

Sejauh ini dibeberapa wilayah belum dilakukan  simulasi untuk melakukan pemilihan DPR tingkat pusat, provinsi dan kota/kabupaten. Belum tersedianya alat bantu untuk mengakses pemilih difabel Netra menjadi kendalanya.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Pasal 77, ‘Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin hak politik penyandang disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum,  pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, termasuk; (c) Memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan alat bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan. (g) Menjamin kebebasan penyandang disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri.

Dari ketentuan perundang-undangan di atas, ditegaskan kepada pemerintah pusat serta pemerintah daerah untuk menjamin hak politik masyarakat difabel yang ada di wilayahnya. Terkait prosedur, fasilitas, alat bantu yang disediakan diwajibkan bersifat layak dan memberikan kemudahan. Selain itu, kewajiban lainnya adalah memberikan kebebasan pada masyarakat difabel terkait diperlukan atau tidaknya pendampingan saat melaksanakan proses menggunakan hak suaranya.

Dilansir dari berbagai sumber, pengayaan tempate braille yang digunakan sebagai alat bantu dalam proses pemcoblosan bagi masyarakat difabel Netra baru tersedia untuk pemilihan Presiden dan DPD. Sementara tempate braille untuk pemilihan DPRD, baik ditingkat pusat, provinsi maupun kota/kabupaten masih dipertanyakan.

Bila melihat data yang dikeluarkan penyelenggara pemilihan umum, untuk jumlah daerah pemilihan (Dapil) dan jumlah TPS keseluruhan memang menunjukan angka buncit. Untuk DPR pusat 80 dapil, DPRD provinsi 272, DPRD kota/kabupaten sekitar 2207, dengan jumlah TPS di seluruh Indonesia sekitar 809.500 TPS. Sedangkan, untuk DPD di satu provinsi jumlah calon legislatif terbanyak hanya 30 saja, dan calon presiden hanya 2 pasangan.

Memang bukan sesuatu hal yang mencengangkan, mengingat pemilihan umum kali ini adalah pemilu serentak terbesar. Seluruh warga negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilih, mempunyai kesempatan sekaligus untuk memanfaatkan aspirasi suaranya menentukan kepala negara, dewan perwakilan daerahnya, dan para wakil rakyat yang akan berkedudukan di level pusat, provinsi, dan kota/kabupaten. Hak yang sama pula dimiliki oleh masyarakat difabel, seperti difabel yang memiliki hambatan pada penglihatannya.

Beberapa informasi terkait tempate braille untuk pemilihan DPRD, baik ditingkat pusat, provinsi maupun kota/kabupaten masih dipertanyakan tadi, terujar berkaitan dengan anggaran dan proses pembuatan atau proses cetak yang rumit dibanding tempate braille untuk pemilihan DPD dan Presiden. Sebagai alternatif, mengupayakan pendampingan pun terlontarkan. Namun, hal tersebut belum menjadi keputusan secara final.

Aksesibilitas secara khusus untuk para difabel Netra dalam pemilihan umum 17 April 2019 mendatang rupanya masih perlu dimatangkan.

Tepatkah, dilakukan mengupayakan pendampingan oleh satu orang yang bertugas di tiap TPS untuk memudahkan akses pencoblosan bagi difabel Netra?

Lalu, sejauh mana kedua tempate braille yang telah tersedia akan berperan tanpa campur tangan pendamping bagi difabel Netra?

Mengkaji kembali Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Pasal 77, perihal pendampingan dalam hak politik terhadap masyarakat difabel. Poin (g) ‘Menjamin kebebasan penyandang disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri.’

Proses pendampingan dalam menggunakan hak suaranya, para difabel Netra diberikan kebebasan dan pilihan tersendiri oleh siapa saja mereka ingin didampingi. Mereka dapat memilih pendampingan dari anggota keluarga atau kerabat yang memang sudah dapat dipercayakan untuk membantunya, tanpa mengarahkannya atau membodohinya dengan memanfaatkan hak suara mereka. Atau, mereka ingin secara mandiri tanpa pendampingan dalam memberikan suaranya, namun mereka membutuhkan alat bantu yang akses.

Atau, difabel Netra yang datang seorang diri ke TPS, haruskah memilih pendamping yang telah disediakan di lokasi untuk membantunya, dikarenakan tidak ada pilihan lain bagi mereka termasuk kelengkapan akses alat bantu.

Terkait memberikan fasilitas satu orang pendamping  yang ditugaskan di tiap TPS untuk membantu aksesibilitas masyarakat difabel, terutama difabel Netra dalam pencoblosan memang dapat dijadikan alternatif. Bila dilihat dari sisi resikonya, masih perlu dimatangkan terkait unsur kepastian terjaminnya hak pemilih berdasarkan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Menanggapi perihal pendampingan di tiap TPS yang dapat menjadi alternatif untuk mengatasi kendala pemilih difabel Nerta masih disangsikan juga. Difabel Nerta menyarankan seandainya ada pendamping disediakan pun, harus disaksikan oleh beberapa orang saksi di TPS masing-masing. Mereka masih menyimpan kekhawatiran akan adanya bentuk kecurangan-kecurangan. Sejauh mana petugas mengerti pendampingan untuk difabel Netra pun rupanya masih dipertanyakan mereka.

Dapatkah pihak penyelenggara pemilihan umum menentukan kriteria pendamping yang tepat, serta memberikan jaminan asas jujur terhadap hasil suara yang diberikan pemilih, khususnya difabel Netra?

Sudah menjadi kewajiban pihak pemerintah yang ditetapkan dalam UU No. 8 Tahun 2016, mengatur hak politik difabel seperti dalam Pasal 77 poin (c) ‘Memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan alat bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan.’

Dari gelaran pesta demokrasi yang akan berlangsung kurang dari dua bulan lagi, semoga seluruh aksesibilitas bagi masyarakat difabel, terutama para difabel Netra terkait fasilitas, pengayaan alat bantu, prosedur pelaksanaan penggunaan hak pilih dapat lebih diperdalam kembali.

Diluar kendala logistik antara pengayaan tempate braille yang masih kekurangan, dan alternatif solusi pendampingan yang disodorkan. Banyaknya kertas suara yang akan di gunakan dalam pencoblosan, juga adanya lima kotak suara yang disediakan, masih tersimpan pertanyaan yang sama.

Akankah beragam kertas suara dan kotak suara dalam pemilihan umum serentak terbesar pada April mendatang dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan oleh pemilih difabel, khususnya difabel Netra?

Karena satu suara menentukan nasib bangsa, satu suara memiliki lima peran menguatkan, satu suara sangat berharga. Aspirasi dalam kertas suara dari para difabel Netra pun wajib terjaga.  

 

Wartawan: Srikandi Syamsi

Editor       : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.