Lompat ke isi utama
ilustrasi tamplate braille pada pemilu

Menyoal Pemilu tanpa Braile, Saatnya KPU Upgrade Teknologi dan Sistem Pendataan

Solider.id, Malang- Pemilu 2019 tepatnya pada pemilihan legislatif DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota tidak menggunakan template braille bagi pemilih  difabel netra. Komisi Pemilihan Umum hanya menyediakan template braille untuk pemilihan Presiden dan DPD RI. Hal tersebut diinformasikan oleh KPU dalam beberapa kesempatan dengan alasan kurangnya anggaran untuk memenuhi hak aksesibilitas bagi kemudahan masyarakat yang mengalami hambatan penglihatan.

Adanya undang-undang pemilu yang mengatur persiapan pelaksanaan pesta demokrasi menjadi dasar penilaian bahwa alasan KPU terkait minimnya pembiayaan pemilu ini hanyalah retorika untuk menjelaskan ketidaksiapan mereka dalam menyusun anggaran. KPU juga dinilai tidak upgrade dalam pendataan difabel karena belum adanya sistem yang baik. Sehingga dengan adanya peningkatan jumlah pemilih menjadi alasan kendala anggaran.

Contoh lain ketidaksiapan KPU di bidang lainnya, juga ditunjukkan oleh kasus kontroversi penggunaan kotak kardus untuk pemilu. Apapun penjelasan KPU seperti kardus terbuat dari bahan yang baik, tahan air, kuat untuk diduduki orang dan sebagainya namun kenyataan beberapa kejadian kardus basah karena atap gudang yang bocor dan kebanjiran seperti belum lama di Cirebon menunjukkan kualitas kardus yang tidak sesuai untuk keamanan dan kelayakan kotak suara pemilu serta keamanan logistik yang dipertanyakan. Bagaimana jika rusaknya kotak suara terjadi ketika sudah terisi kertas suara yang telah tercoblos? Tentu akan menimbulkan masalah yang besar dan konflik pasca pemilu.

Mengulas alasan KPU atas Pemilu tanpa template braile

"KPU tidak menyediakan template untuk difabel netra dalam pileg DPR RI dan DPRD karena keterbatasan anggaran," Kepala Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU RI, Nur Syarifah, usai acara sosialisasi Pemilu bagi disabilitas di Kantor Kementerian Sosial, Kamis (14/2). Jumlah peserta pemilu 2019 ini terlampau banyak sehingga kami kekurangan dana.

Seluruh Indonesia ada 2207 Dapil, berarti harus ada template sebanyak itu. Itu kali jumlah TPS, ada sekitar 809.500 TPS, maka menjadi angka yang besar sekali dari sisi anggaran, dikutip dari RMOL. Template yang dimaksud berbentuk map dengan huruf braille dan lubang-lubang yang menuntun difabel netra memilih. Setelah memilih alat bantu tersebut dikembalikan untuk digunakan bergantian dengan difabel netra lainnya.

Pendiri Adi Gunawan Institut, Adi Gunawan menanggapi hal ini sebagai sebuah kemunduran bagi Komisi Pemilihan Umum. Menurut Adi Gunawan KPU telah mengabaikan penempatan harkat dan martabat difabel netra sebagai warga negara yang setara dengan masyarakat lainnya. Bahkan komisi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pesta demokrasi ini dinilai tidak memperhatikan perkembangan sumber daya manusia kelompok difabel netra sehingga KPU masih menempatkan difabel saat ini dalam kelas marginal.

Ada sekitar 3,5 juta difabel netra di Indonesia yang tersebar di seluruh pelosok Tanah Air dan mereka terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik. Hal ini karena  tidak adanya template braille," sesal Adi Gunawan (18/2) di kantornya kawasan Tidar kota Malang. Keputusan KPU dan pemerintah dalam hal ini  bersifat jangka pendek dan tidak mendidik masyarakat terkait dengan disability awareness yang selama ini digaungkan artinya tidak sinkron, cetus Adi.

“KPU memberi solusi untuk praktik pemilihan anggota DPRD RI provinsi dan kabupaten kota bagi difabel netra menggunakan pendamping untuk membantu mencoblos. Ini sungguh mengembalikan pandangan masyarakat ke belakang bahwa difabel netra adalah sosok yang harus dibantu”, papar Adi.

Adi melanjutkan, “Ini sungguh hal yang sangat tidak realistis karena kami kaum difabel netra saat ini telah mengalami banyak kemajuan dan kemandirian dalam segala bidang”.

Selain mencederai upaya-upaya pendidikan dan penyadaran masyarakat yang selama ini telah dilakukan, Adi menilai bahwa  kebijakan KPU juga berdampak pada potensi golput karena difabel netra enggan datang ke TPS. “Kami mengapresiasi apa yang telah KPU putuskan dan siapkan dalam pemilu ini akan tetapi secara pribadi, secara hati nurani, saya merasa keberatan atas pemahaman KPU yang masih menempatkan difabel netra sebagai orang yang tidak mampu dan harus ditolong ketika hendak memberikan suara pada pemilu”, tekan musisi kota Malang ini.

Pemerintah harus lebih memperhatikan perkembangan sumber daya manusia kelompok difabel netra dan penguasaan teknologi. Pada sekup kota Malang misalnya, di dunia musik saat ini terdapat sekira tujuh kelompok band yang didominasi oleh teman-teman difabel netra. Mereka menunjukkan kemampuan dari cafe-cafe dan eksis dari panggung ke panggung secara mandiri tanpa bantuan relawan.

Peningkatan ini tentu juga tak lepas dari dukungan dan semangat inklusivitas dari kelompok-kelompok difabel lainnya seperti tuli dan daksa serta mental intelektual. Di Malang hampir semua kelompok difabel dari berbagai ragam disabilitas bergabung dalam satu kegiatan dalam koordinasi Forum Malang Inklusi.

Demikianpun di bidang bisnis ritel. Difabel netra mampu menggunakan teknologi suara melalui handphone maupun komputer untuk melakukan bisnis online termasuk menjalankan peran mereka sebagai siswa ataupun mahasiswa. Bahkan difabel netra juga terlibat aktif dalam peran peran pembangunan beberapa diantara mereka mewakili menjadi tim perumus di Musrenbang tematik disabilitas Kota Malang.

Capaian-capaian ini tentu menggambarkan progress peningkatan kapasitas yang cukup berarti, akan tetapi yang disesalkan adalah kurang tanggapnya KPU dan pemerintah atas upaya-upaya yang telah dicapai selama ini berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia. Di Malang dan tentu kota-kota lainnya, telah nampak biasa melihat pemandangan seorang dengan hambatan penglihatan memiliki mobilitas tinggi secara mandiri dengan transportasi online maupun secara manual menggunakan tongkat. Akan tetapi sayangnya di puncak puncak pesta demokrasi nanti mereka harus kembali dituntun dan ditolong oleh orang lain akibat tidak adanya template Braille.

Saatnya upgrade teknologi dan sistem pendataan pemilu

Huruf braille merupakan pengetahuan penting bagi masyarakat difabel netra, sebagai barometer penguasaan literasi dan bekal dalam orientasi dan mobilitas. Akan tetapi pemerintah harus tahu bahwa 80% lebih saat ini difabel netral tidak menggunakan Braille untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari melainkan dengan teknologi suara yang bisa diakses melalui handphone. “Fakta ini tentu bisa dijadikan pertimbangan pemerintah untuk menciptakan pemilu yang akses melalui teknologi suara”, papar Adi.

Lanjut Adi, belakangan dampak dari peningkatan pengetahuan, pendidikan dan penguasaan teknologi serta pergaulan sosial, membuat difabel netra dapat lebih mandiri melakukan banyak hal. Namun rupanya ini tidak dipahami pemerintah sehingga mereka melahirkan kebijakan yang kerdil dengan menyediakan pembantu bagi kami untuk mencoblos kertas suara pada pemilu nanti.

"Selagi KPU dan pemerintah menggunakan teknologi analog yang telah usang yaitu kertas suara dengan Braille yang notabenenya memerlukan biaya besar dan dengan alasan keterbatasan anggaran maka hak politik dan pemilu akses bagi difabel netra tidak akan tercapai," ungkap Adi. Jika ingin biaya yang lebih terjangkau maka pemerintah harus mengupgrade teknologi pemilu dengan teknologi yang lebih canggih yaitu aksesibilitas suara, cetusnya. Atau jika masih bertahan dengan template Braille pemerintah harus konsekuen dan mempersiapkan anggaran secara lebih baik.

"Kami dari komunitas netra sebenarnya tidak tinggal diam, ide atas penggunaan teknologi suara ini sudah kami sampaikan dua kali kepada pemerintah melalui KPU Kota Malang dalam acara sosialisasi aksesbilitas pemilu bersama Forum Malang Inklusi," ujar Adi pria low vision  yang pula menjabat sebagai pengurus Lingkar Sosial Indonesia Pokja Pendidikan dan Penyadaran Masyarakat.

Seperti dituliskan pada artikel- artikel sebelumnya, bahwasanya KPU Kota Malang telah menjalin kemitraan yang baik dengan kelompok disabilitas di Malang melalui Forum Malang inklusi. Secara rutin dan berkala KPUD kota Malang dan difabel mengadakan pertemuan sosialisasi dengan waktu dan tempat yang diagendakan bersama. Demikian pula di Kabupaten Malang, lima difabel mewakili kelompok-kelompok disabilitas bergabung dalam program relasi atau relawan demokrasi KPUD.

Dalam berbagai kesempatan kedua belah pihak, KPUD dan difabel saling memberikan informasi dan bertukar pendapat terkait dengan hak politik dan pemilu akses. Akan tetapi persoalan tidak ada template braille untuk pileg DPR RI, serta pileg DPRD provinsi, kota dan kabupaten tidak bisa diselesaikan dalam tingkat regional melainkan telah menjadi kebijakan KPU Pusat.

"Kami terbuka untuk bekerja sama, sebagai tim uji teknis misalnya jika KPU punya semangat untuk mengupgrade teknologi," kata Adi. Misal peningkatan teknologi pemilu dengan aksesibilitas suara bagi difabel netra yang tentu juga bermanfaat bagi difabel lainnya seperti daksa atau tuli, mental intelektual dan lainnya. Selama ini teknologi menjadi bagian dari solusi terbaik bagi fabel untuk mengatasi hambatan aksesibilitas. Artinya sukses ini bisa diadopsi. Lantas bagaimana teknisnya? Tentu dalam hal ini Pemerintah harus melibatkan pakar-pakar IT dan kelompok difabel untuk mengkonsep pemilu yang akses bagi semua orang.

Dan penting dicatat dalam usulan ini bahwa keterlibatan kelompok difabel netra mutlak diperlukan berkaitan dengan metode Pemilu pengganti template braille. Ada banyak organisasi difabel netra di Indonesia bukan hanya satu atau dua saja. Di Malang saja ada beberapa seperti Persatuan Pemijatan Tuna Netra, kemudian organisasi lawas Pertuni, juga Adi Gunawan Institut yang selama ini fokus pada peningkatan SDM melalui IT, serta tak ketinggalan kelompok-kelompok musik.

Oleh karena itu pemerintah harus terbuka kepada semua pihak ini. Di tingkat nasional kami merasa kelompok-kelompok kecil difabel netra belum dilibatkan. Akan tetapi di tingkat lokal seperti Malang misalnya kami telah menginisiasi menjadi bagian penting dari musyawarah rencana pembangunan tematik difabel, ungkap Adi. Kami yakin hal ini juga terjadi dan dilakukan di kota-kota lainnya di Indonesia.

Pemanfaatan teknologi dalam pemilu bukan hanya untuk saat pemilihan atau pencoblosan surat suara saja. akan tetapi bisa digunakan untuk proses pendataan yang lebih valid. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur hak dan kewajiban KPU termasuk dalam hal ini memastikan setiap warga negara untuk menggunakan hak pilihnya bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan. Demikianpun difabel dengan berbagai hambatannya berhak mendapatkan pendataan khusus tercantum sebagai pemilih disabilitas.

"Ketentuan mendata pemilih penyandang disabilitas ini sebetulnya bukan hal baru dalam pemilu, bahkan pada 2009 kita sudah melakukan proses pendataan ini sampai dengan Pemilu 2019. Total penyandang disabilitas tahun ini ada 1.247.730 pemilih," kata Arief di sela-sela rapat pleno rekapitulasi DPTHP-2 di Menara Peninsula, Palmerah, Jakarta Barat, Sabtu (15/12/2018), dikutip dari Detik.

Arief juga menjelaskan adanya peningkatan jumlah pemilih difabel. Pada Pilkada 2018 pemilih difabel tercatat 36.908 pemilih. Dirincikan olehnya, jumlah pemilih dari difabel fisik 83.182, difabel netra 166.364, tuli 249.546, difabel mental 332.728 dan difabel lainnya: 415.910.

Meningkatnya data jumlah pemilih disabilitas ini tentu merupakan kerja keras para petugas di lapangan. Namun dalam hal ini menyisakan pertanyaan terkait validitas data tersebut. Dalam kajian penulis ditemukan beberapa indikator yang mempertanyakan validitas data KPU berkaitan dengan pemahaman komisi ini dan para petugasnya dalam mengidentifikasi masyarakat berkebutuhan khusus di lapangan. Juga paradigma perangkat-perangkatnya yang masih keliru memaknai disabilitas sehingga mempengaruhi hasil pendataan.

Yang pertama soal kemampuan identifikasi. Pantauan Lingkar Sosial Insonesia pada beberapa TPS di Malang menunjukkan difabel belum terdata dengan baik. Dalam pilgub 2018 kemarin masih ditemukan difabel tercatat sebagai pemilih biasa dalam DPT. Seharusnya sesuai dengan haknya mereka tercatat sebagai pemilih disabilitas. Dalam kasus ini difabel tidak kehilangan hak pilih akan tetapi pada sisi lainnya mereka kehilangan hak-hak lainnya seperti aksebilitas TPS dan ketersediaan alat bantu yang diperlukan.

Pada kasus ini juga ditemukan bahwa petugas KPPS tidak paham tentang difabel. "Tidak satupun terdapat pemilih disabilitas dalam TPS kami," kata seorang petugas. Iya sih benar, tadi ada beberapa orang pemilih diantaranya menggunakan tongkat karena pernah kena stroke dan orang yang jalannya pincang. Tapi itu kan bukan disabilitas karena mereka tidak menggunakan kursi roda, sanggah petugas.

Pada proses pendataan masih dimungkinkan adanya dominasi asumsi pendata bukan pada pengetahuan. Selain itu kesimpangsiuran data antar instansi seperti KPU, dinas sosial dan BPS masih terjadi sehingga data di antara mereka bisa berbeda. Artinya ini memerlukan sebuah sistem yang terkoneksi antara satu dan lainnya.

Untuk model penataan guna menghindari asumsi para pendata misalnya, bisa menggunakan pendataan model Washington Group dimana kesimpulan seseorang termasuk dalam kelompok disabilitas atau bukan disimpulkan dari hambatan-hambatan yang dituturkan dalam proses pendataan. Artinya disini seseorang tidak lagi berasumsi bahwa pengertian disabilitas hanya mereka yang menggunakan kursi roda saja atau mereka yang tidak bisa melihat.

Sedangkan untuk konektivitas antar instansi hanya memerlukan model jaringan komputer yang sudah tidak asing lagi di era ini. Tantangannya hanyalah meluruhkan ego sektoral di setiap instansi. Untuk itu diperlukan adanya regulasi yang secara jelas mengatur hubungan keterkaitan antar instansi ini sebagai turunan dari undang-undang RI Nomor 8 tahun 2016 tentang hak pendataan bagi difabel.

Soal paradigma yang tak kalah penting

Kasus ketidaksedianya template braille pada pileg DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten/kota merupakan salah satu  kinerja yang harus diperbaiki KPU. Catatan lainnya selain pola pendataan seperti diulas sebelumnya juga tak kalah penting adalah paradigma perangkat KPU dan pemerintah terhadap makna difabilitas.

Masih ada pandangan-pandangan medik dan charity yang dialamatkan pada kelompok berkebutuhan khusus ini. Padahal dalam kenyataannya pada era ini kelompok  ini makin kritis dan cerdas. Peningkatan ini harus mampu ditangkap pemerintah sehingga tidak serta merta memutuskan kebijakan-kebijakan terkait hak-hak difabel.

Diungkap oleh penulis dalam talkshow di RRI Malang belum lama ini. Penulis sebagai badan pendiri Forum Malang Inklusi hadir sebagai pembicara diantaranya membahas tentang hak politik dan pemilu akses bagi difabel. Peningkatan sikap kritis dan cerdas kelompok difabel ditandai makin terbukanya akses bagi mereka dalam intervensi kebijakan terkait hak politik, pemilu dan hak-hak lainnya.

Contoh sederhana saja, ketika kelompok difabel di Malang mendesak partai politik untuk meminta maaf karena dugaan penyalahgunaan even difabel untuk kampanye politik. Atau kasus protes terhadap Ma’ruf Amin cawapres pasangan capres Joko Widodo yang menggunakan istilah bisu tuli bagi politikus yang gemar melanggar amanah. Yang akhirnya dalam kasus ini Amin juga minta maaf.

Memahami konteks difabilitas secara benar penting bagi pemerintah khususnya terkait dalam hak politik dan pemilu akses. Karena apa yang dipahami akan menjadi landasan lahirnya sebuah kebijakan. Contoh serius adalah pemahaman atas hak memilih dan dipilih dalam pemilu. Awal tahun 2018 lalu sempat menjadi pembicaraan publik atas hambatan difabel untuk maju dalam pilgub. Penyebabnya adalah aturan tentang persyaratan maju dalam Pilgub, pilbup dan pilwali adalah mencukupi syarat sehat jasmani dan rohani. Hal ini termuat dalam Surat Keputusan (SK) Komisi Pemilihan Umum (KPU)RI No. 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 dan menuai protes dari komunitas difabel di seluruh Indonesia.

"Akan segera direvisi, ini soal terminologi saja tidak ada maksud untuk menghambat difabel dalam pemilu," jelas komisioner KPU Ilham Saputra, di kantor KPU, Senin, 22 Januari 2018. Diakuinya keputusan yang ditetapkan pada 19 Desember lalu itu hanya mengacu pada pemahaman disabilitas dari aspek ilmu kedokteran. Keputusan ini terkait Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Catatan penting lainnya terkait pemahaman adalah penggunaan istilah orang gila untuk menyebut difabel mental. Istilah Ini digunakan oleh partai politik yang menolak keterlibatan difabel mental menggunakan hak pilih di pemilu 2019. Bahkan KPU sendiri masih rancu dalam menggunakan istilah yang berkaitan dengan difabel mental tersebut. Yang terkesan mereka belum memahami arti difabel mental, tunagrahita dan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Riset penulis melalui kliping berita Januari kemarin menunjukkan penggunaan istilah orang gila oleh partai politik KPU akademisi dan pejabat pemerintah.

Penulis melakukan searching di Google, dengan kata kunci "orang gila." Hasilnya, dari 50 berita yang didokumentasi terdapat 21 berita politik, 13 berita sosial, 3 berita administrasi kependudukan, 12 berita hiburan dan 1 berita agama yang masing-masing mengandung konten orang gila.

Dari 50 berita itu pula terdapat 10 berita (20 persen dari 50 berita) yang memuat statmen politisi yang menyebut difabel mental sebagai orang gila. Menyusul kemudian statmen pejabat 12% (6 berita). Dan yang tertinggi adalah kontribusi media yang menyebut difabel mental sebagai orang gila sebanyak 32% atau 16 berita. Sisanya statemen istilah orang gila disampaikan oleh masyarakat, LSM, akademisi dan KPU, masing-masing 28%, 2%, 2%, dan 4%.

Masih terkait hak pilih bagi difabel mental KPU nampaknya masih belum sepenuhnya memahami bahwa masyarakat yang mengalami masalah/gangguan kejiwaan tersebut berhak berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Hal ini nampak pada aturan yang sempat diberlakukan bahwa kita perlu mental dapat menggunakan hak pilihnya atas surat rekomendasi dokter atau tersebut kemudian direvisi atas desakan masyarakat.

"Kalau penyandang disabilitas harus dapat surat itu, berat, kasihan, tidak pas lah,”ujar Komisioner KPU, Viryan kepada Jawa Pos (24/11). Penyandang disabilitas yang dimaksud Viryan adalah ODGJ atau difabel mental. Menilik statement pejabat KPU tersebut masih menunjukkan ketidakpahaman. Seharusnya Viryan sebagai pejabat publik tidak mengatakan kasihan melainkan memang sudah menjadi hak difabel mental dalam pemilu atas dasar undang-undang yang berlaku.

Kesimpulan dan saran

Kembali pada soal pemilu tanpa template braile dengan alasan minimnya anggaran apabila dikaitkan kembali dengan UU no 7 tahun 2017 yang mengatur persiapan pemilu, tersebut menunjukkan retorika KPU atas ketidaksiapan dalam penyusunan anggaran. Ketidaksiapan ini disebabkan oleh masih lemahnya sistem pendataan dan minimnya pemahaman perangkat KPU dalam mengidentifikasi maupun memaknai difabilitas sehingga berdampak pada akurasi data pemilih difabel dalam DPT.

Kesimpulan lainnya adalah saatnya KPU mengupgrade teknologi Pemilu yang lebih baik, dari sistem pencoblosan kertas suara oleh difabel netra maupun sistem pendataan yang lebih baik. Upgrade teknologi pemilu dan peningkatan pemahaman perangkat KPU dan pemerintah terhadap difabel adalah hal penting yang tidak dapat dipisahkan. Tanpa hal ini bisa dipastikan bahwa upaya-upaya pemenuhan dan penghormatan hak-hak difabel sebagai warga negara akan stagnan bahkan mengalami kemunduran.

Dalam satu sisi ketika masyarakat secara sadar menginisiasi gerakan-gerakan sosial untuk mencitrakan dan menunjukkan bahwa difabel adalah identitas yang berpotensi disisi lainnya kebijakan pemerintah mengembalikan pandangan masyarakat menjadi medik dan karikatif. Seperti dicontohkan sebelumnya, ketika publik telah menggambarkan difabel netra sebagai identitas yang mandiri meski dengan hambatan penglihatan, namun di sisi lainnya pada pesta demokrasi ini pemerintah kembali mendudukkan pemilih khusus ini sebagai orang yang harus ditolong untuk mendapatkan hak pilihnya.

Ironi memang, namun penulis juga sepakat bahwa semoga kritik demi kritik dari masyarakat difabel ini akan menjadi semangat baru bagi KPU dan pemerintah untuk upaya-upaya penghormatan dan pemenuhan hak hak politik dan pemilu akses. Ya, setidaknya untuk kinerja yang lebih baik pada Pemilu 2024 mendatang.  

 

Penulis : Ken Kerta

Editor   : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.