Lompat ke isi utama
Slaah satu contoh surat suara (Kredit foto: madiuntoday.id)

Ketika Pengetahuan Difabel Tersisih Dalam Praktik Demokrasi

Oleh Ishak Salim

Solider.id- Pemilu Inklusi bukan sekadar pelibatan pencoblosan pemilih dengan beragam latar sosial. Tetapi juga menjadikan pengetahuan dari sejumlah kalangan menjadi pertimbangan dalam mendesain sistem pemilu.

Salah satu pengetahuan yang mengalami eksklusi adalah pengetahuan difabel netra. Bayangkan saja, sejak pemilu 2004 lalu, Pemilih Difabel sudah menawarkan cara pandang dalam mendesain teknik pencoblosan akses bagi pemilih dengan kemampuan dan pengetahuan berbeda.

Difabel netra, salah satunya, memiliki kemampuan dalam mengetahui dan memproduksi informasi teks dan gambar melalui huruf braille. Jika pengetahuan ini tidak diakomodasi dalam sistem pemilu, maka kondisi kemampuan unik itu akan mengalami eksklusi, misalnya dalam tahap pencoblosan.

Husni Kamil (alm), Ketua KPU di akhir tahun 2013 menyatakan bahwa Kertas Suara Resmi akan sulit jika harus dibuat dalam bentuk braille. Jumlah gambar partai politik dan nama-nama calon dalam kertas suara tidak mungkin dibraillekan dalam satu lembar kertas suara braille.

"Bayangkan kalau kertas suara pemilu legislatif dijadikan huruf braille, [jika setiap partai politik mengajukan 12 calon legislatif untuk kursi DPR di tiap daerah pemilihan, penulis] akan ada 144 caleg dari 12 partai politik. Apa ini nantinya nggak bikin bingung? Makanya kita perlu mendiskusikan lagi lebih jauh, model kertas surat suara apa yang pas untuk difabel," ujar Ketua KPU, Husni Kamil.

Persoalannya, jika kertas suara resmi yang dijadikan dasar, tentu desainer cetak braille akan kesulitan mentransfernya ke model template braille. Tetapi, jika sejak awal KPU mengakomodasi pengetahuan difabel netra maka layout dasar untuk dibraillekan sudah akan dibuat berdasarkan pengetahuan difabel netra.

Tentu akan berbeda dengan kertas suara bagi orang yang mengandalkan matanya untuk mengetahui calonnya dan kemudian mencoblosnya. Namun diskusi serius itu tidak pernah dilakukan. Pengetahuan difabel tak pernah dianggap sebagai kontribusi penting dalam mendesain satu sistem pemilu yang benar-benar inklusif.

Sebagaimana kerja KPU sebelumnya, komisioner KPU saat ini juga sedang melakukan kesalahan yang sama. Jatuh di lubang yang sama. Mendesain kertas suara terlebih dulu dan menjadi satu-satunya desain kertas suara yang resmi baru kemudian meminta difabel memikirkan desain braillenya.

Selain itu, dari informasi yang penulis terima dari salah satu penyedia layanan cetak braille, urusan template menjadi urusan KPU Pusat, atau tidak didesentralisasikan ke KPU Daerah. Biasanya, penyedia layanan di salah satu organisasi difabel ini telah menerima permintaan dari KPU daerah untuk menyiapkan braille template. Pemilu kali ini, surat berisi pertanyaan mereka tidak dipedulikan oleh KPU Pusat. Tidak berbalas sama sekali.

 

Kemunduran demokrasi inklusi

Pengetahuan difabel merupakan hasil dari interaksi antara difabel dengan lingkungannya. Himpunan difabel netra, dalam berkomunikasi melahirkan produk pengetahuan sistem aksara braille. Menulis dan membaca dengan braille. Kini, dalam era digital, difabel netra banyak mengandalkan teknologi ‘pembaca layar’ sehingga seluruh teks dikonversi menjadi suara. Bahkan saat ini, melalui jasa seorang desainer Facebook netra, Matt King, mampu memberikan deskripsi sebuah foto atau gambar. Itu adalah contoh pengetahuan difabel netra.

Pengetahuan serupa juga dimiliki oleh Tuli atau orang kesulitan mendengar. Tuli dengan T besar menunjukkan budaya warga Tuli, bukan sebagai orang yang menderita dan tidak mampu. Mereka memiliki pengetahuan yang mereka produksi untuk memudahkan interaksi satu sama lain dan menyerap pengetahuan dari luar.

Bahasa isyarat yang disebut Bisindo (bahasa isyarat Indonesia) merupakan bahasa mayoritas warga Tuli. Hanya sebagian dari Tuli memakai SiBI (Sistem Isyarat Indonesia). Jika Bisindo merupakan pengetahuan berbahasa yang dibangun oleh Tuli, SIBI merupakan produk pengetahuan dari ‘orang dengar’, atau tidak murni 'kreasi intelektual' para Tuli.

Pengelola Sekolah Luar Biasa, adalah aktor-aktor yang memaksakan pengetahuan Non-Tuli dipakai oleh Kaum Tuli. Jika KPU tidak menyiapkan Juru Bahasa Isyarat dalam setiap sesi debat, kampanye, maupun pertemuan-pertemuan publik lainnya, baik melalui media audio-visual maupun kampanye langsung secara tatap-muka dalam ruang publik yang mengandalkan suara, maka proses mengeliminasi pengetahuan pemilih Tuli oleh pengetahuan ‘orang dengar’ di KPU juga terjadi.

 

Keluar dari Normalisme Biomedik

Dengan menggunakan perspektif governmentality Michel Foucault, maka kita dapat menyatakan bahwa fenomena menyingkirkan 'bangunan pengetahuan' lain dalam suatu perhelatan publik merupakan bentuk kontrol pemerintah atas kaum minoritas.

Governmentality of Disability atau kepengaturan disabilitas berbasis negara sudah begitu menguat dengan bersandar pada episteme (sistem pengetahuan) Normalisme-Biomedik. Normalisme atau ideologi kenormalan saintifik atas tubuh (biomedik) merupakan pondasi berpikir yang menuntun kepada problematisasi persoalan-persoalan yang dihadapi difabel.

Difabel bagi episteme ini adalah sekadar seonggok tubuh yang lemah, cacat (impairment) dan tidak berkemampuan (disabilitas) dalam lingkungan, di mana segala desain sosial mengabdi kepada kenormalan organ tubuh manusia. Mereka yang memiliki deviant atau kelainan dari asumsi kenormalan, harus menyesuaikan diri dalam interaksi dengan yang lain tanpa peluang menawarkan desain lain dari khazanah pengetahuan difabel. Dalam anggapan ‘orang-orang [yang merasa diri] normal’, difabel adalah orang yang memiliki keterbatasan dan dengan itu perlu dibantu dalam mengikuti pesta demokrasi.

Ketimbang berupaya menghargai pengetahuan difabel dengan memasukkannya sebagai salah satu pengetahuan dalam upaya melakukan problematisasi sistem pemilu agar lebih inklusif, KPU lebih memilih menyiapkan ‘pendamping’ difabel netra dalam mencoblos. Apapun dasar kalkulasi sehingga ketersediaan pendamping yang menjadi pilihan KPU itu adalah bentuk dari keangkuhan atau hegemoni pengetahuan berbasis Normalisme-Biomedik dalam Sistem Pemilu kita saat ini.

Dalam diskursus inklusi, proses mengkombinasikan beragam corak pengetahuan dalam mendesain satu sistem pemilu inklusif dapat penulis sebut sebagai ‘lagi-lagi kita gagal’ memulainya.

Jika saja, kita bisa menggeser hegemoni atau dominasi pengetahuan biomedik itu, dan memberi ruang pengetahuan difabel menentukan caranya berdemokrasi dengan basis pengetahuannya, maka tentu kita akan memiliki beragam varian teknis pelaksanaan pemilu di seluruh tahapannya.

 

Belajar dari KPU Kota Yogyakarta

Pada 2014, KPU Kota Yogyakarta terpilih sebagai Komisi Pemilihan Umum yang paling inklusif. Saat itu, dengan mengambil diskresi—baca menolak alasan dari Ketua KPU Pusat saat itu, para komisioner bersepakat tetap menyiapkan template braille pada pemilihan legislatif. Komisioner bekerjasama dengan Organisasi Difabel (CIQAL) dalam mendesain template braille dan apa yang dipersangkakan sebagai hal mustahil, justru dengan mudah diwujudkan.

Faktor utama yang menentukan keberhasilan itu adalah karena Komisioner KPU Yogyakarta bersedia membuka pikiran dan ruang bagi masuknya pengetahuan difabel untuk mencari jalan keluarnya. Prinsip nothing about us without us atau dalam arti bebasnya ‘tak ada aspek terkait perbincangan atau diskursus difabilitas, tanpa melibatkan pengetahuan difabel’ jika diperjuangkan akan berakhir dengan kemenangan gagasan inklusif.

Jika saja komisioner saat ini bisa belajar dari pengalaman ‘dungu’ komisoner sebelumnya, maka setidaknya saat ini seluruh kota bisa mendesain sendiri template braillenya dengan mengandalkan pengetahuan difabel netra dalam mendesain satu jenis kertas suara berdasarkan kedaulatan pengetahuan yang mereka miliki.

Sayangnya, sepertinya kita, difabel netra seluruh Indonesia, harus menunggu lima tahun mendatang. Semoga, bukan menunggu KPU jatuh di lubang yang sama untuk kesekian kalinya. Tetapi memasukkan pengetahuan difabel sebagai pengetahuan yang berdaulat dan dipertimbangkan dalam memikirkan desain pemilu yang lebih inklusif dan bermakna.[]

 

*Penulis beraktifitas di Pergerakan Difabel untuk Kesetaraan (PerDIK) Sul-Sel.

The subscriber's email address.