Lompat ke isi utama

Mendambakan Habilitasi dan Rehabilitasi yang Inklusif

Solider.id, Bandung – Habilitasi dan rehabilitasi sosial sering diidentikan pada sebuah proses untuk membantu sekelompok individu tertentu, agar merehab, mengobati atau melakukan suatu perbaikan secara maksimal.

Panti dan balai yang diberfungsikan sebagai ruang habilitasi dan rehabilitasi pemberdayaan dengan sifatnya memberikan pelayanan serta fasilitas sosial tidak lepas dari peranserta pemerintah. Contohnya: panti dan balai untuk masyarakat difabel, untuk masyarakat para lanjut usia, untuk anak-anak terlantar, atau yang biasa dikategorikan kedalam lingkup masyarakat rentan.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, tentang perekonomian dan kesejahteraan sosial yang tertuang dalam pasal 34 ayat 2 menyatakan, ‘Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.’

Secara universal, pengembangan sistem jaminan sosial dan pemberdayaan bagi masyarakat rentan telah diatur menurut perundang-undangan dengan cara-cara yang bermartabat serta kemanusiaan. Salah satu sarana yang telah disediakan pemerintah adalah dengan adanya panti sosial dan balai rehabilitasi sosial khusus untuk masyarakat difabel.

Panti yang memiliki persamaan makna rumah atau tempat kediaman. Sementara balai dapat dimaknai sebagai gedung, rumah atau kantor. Meski memiliki kesamaan fungsi sebagai ruang edukasi, sosialisasi, serta pemberdayaan bagi setiap penerima layanan dan fasilitasnya, dalam kedua penamaan tersebut masih memiliki perspektif yang luas serta beragam.

Sudah Tepatkah Konsep Rehabilitasi yang Dilakukan Pemerintah?

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Pasal 21 menyebutkan: ‘Hak habilitasi dan rehabilitasi untuk penyandang disabilitas meliputi hak; (a) Mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini dan secara inklusi sesuai dengan kebutuhan, (b) Bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti, (c) Mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.’

Dalam UUD 1945 Pasal 34 Ayat 2, maupun UU No 8 Tahun 2016 Pasal 21, memiliki kesamaan sistem cara pelayanan jaminan sosial yaitu menjunjung martabat manusianya. Bahkan, pada UU No 8 Tahun 2016 Pasal 21 lebih dipertegas lagi tentang cara habilitasi dan rehabilitasi yang dapat dilakukan terhadap masyarakat difabel, yaitu inklusifitas.

Lalu, seperti apakah mekanisme dari habilitasi dan rehabilitasi untuk masyarakat difabel yang inklusif?

Haruskah para difabel tersebut dirujuk dalam sebuah tempat sosialisasi edukasi serta pemberdayaan secara khusus yang diberi nama panti sosial dan balai rehabilitasi sosial?

Apakah bentuk pemberian layanan habilitasi dan rehabilitasi tadi mesti dilakukan di dalam sebuah panti sosial dan balai rehabilitasi sosial?

Bagaimana langkah yang tepat untuk memadukan unsur habilitasi dan rehabilitasi sosial yang inklusi dengan tetap menjunjung nilai martabat kemanusiaan, tanpa mengkhususkan dan mengekslusifkan masyarakat difabel dengan kelompoknya sendiri ke dalam sebuah tempat?

Penanganan di lapangan terkait habilitasi dan rehabilitasi sosial terhadap masyarakat difabel sebisa mungkin dilakukan dengan cara yang tepat. Sebab, kekeliruan dalam cara penanganannya justru malah berdampak mencederai perundang-undangan yang telah ada.  

Misalkan, dalam UU No 8 Tahun 2016 Pasal 21, (a) Mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini dan secara inklusi sesuai dengan kebutuhan.

Di lapangan yang terjadi adalah, menghkususkan dan mengekslusifkan masyarakat difabel dengan kelompoknya sendiri ke dalam sebuah tempat untuk diberikan pendidikan keterampilan hidup, hingga terjadi adanya sekat antara mereka dengan lingkungan masyarakat luas yang seutuhnya.

Pada saat mereka harus kembali ke tengah-tengah lingkungan secara umum, mereka membutuhkan adaptasi untuk mampu melakukan interaksi dalam bersosialisasi. Mereka membutuhkan penerimaan dan pengakuan terkait keberadaannya dari masyarakat sekitar.

Pun begitu sebaliknya dengan masyarakat yang ada. Mereka belum terbiasa untuk berinteraksi dengan sosok-sosok difabel. Sehingga, keterasingan yang dapat terjadi di antara keduanya menunjukan belum terjadi proses penanganan habilitasi dan rehabilitasi sosial secara inklusi.

Seperti yang kita ketahui bersama, siapa pun berhak untuk memiliki kehidupan yang layak. Termasuk masyarakat difabel. Bila meninjau kembali pada Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat 2 menerangkan; ‘Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.’

Jelas, masyarakat difabel pun memiliki hak serupa dalam akses pekerjaan dan penghidupan yang layak meski dengan cara serta kemampuannya yang berbeda.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Pasal 111 menyebutkan: ‘Habilitasi dan rehabilitasi untuk penyandang disabilitas berfungsi sebagai; (a) Sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup, (b) Sarana antara dalam mengatasi kondisi disabilitasnya, (c) Sarana untuk mempersiapkan penyandang disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat.’

Pada UU No. 8 Tahun 2016, Pasal 111 ini tidak tertuliskan habilitasi dan rehabilitasi dilakukan di dalam bentuk penempatan berupa panti sosial dan balai rehabilitasi sosial. Yang dituliskan adalah fungsi dari pelayanan habilitasi dan rehabilitasi sosial yang diberikan.

Artinya, bentuk sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup, segala bentuk pemberdayaan bagi difabel dapat dilakukan di tengah-tengah lingkungan masyarakatnya. Agar mereka lebih dapat mempersiapkan dirinya untuk hidup berbaur, hidup mandiri dalam masyarakat. Mereka dapat melakukan pekerjaan, beraktivitas berbagai hal dengan caranya sendiri sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Sehingga, ragam cara yang digunakan oleh difabel serta kadar kemampuan yang ada pada individu-individu difabel, bukan lagi sesuatu yang asing di mata lingkungan masyarakat sekitarnya.

Kemiripan penyampaian dari Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat 2, maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Pasal 111 adalah tentang hak mendapatkan penghidupan yang layak dan mandiri di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang luas.

Amanat dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan hak mendapatkan kehidupan yang layak bagi masyarakat difabel, baik melalui habilitasi dan rebahilitasi sosial yang inklusi, tidak memasung mereka untuk berada di dalam sebuah panti maupun balai dengan segala layanan fasilitas yang diberikan.  

Berbagai kondisi kenyamanan yang dapat diperoleh saat mereka berada dalam lingkungan kelompoknya, yaitu sesama difabel dapat menimbulkan perspektif difabel menjadi eksklusif bukan inklusi. Hal ini tentu akan berbeda dengan kondisi realita saat mereka harus berselancar hidup di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang heterogen.

Manusia sebagai mahluk sosial, tentu tidak dapat membatasi ruang lingkupnya. Begitu pula dengan masyarakat difabel. Mereka terlahir di antara masyarakat yang beragam, dan akan kembali menjalani proses kehidupannya di lingkungan masyarakat yang lebih luas, meski dengan beragam kemampuan yang dimilikinya.  

 

Penulis : Srikandi Syamsi

Editor   : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.