Lompat ke isi utama
ilustrasi difabel dari Nawacita

RUU PKS dan Jawaban atas Hambatan Peradilan Perempuan Difabel

Solider.id, Malang- Angka kekerasan seksual terhadap perempuan difabel dari waktu ke waktu semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh lemahnya perlindungan hukum terhadap kaum hawa dari kelompok minoritas terbesar ini. Adanya kepastian hukum mendesak sangat diperlukan untuk melindungi perempuan difabel dari krisis kekerasan seksual. Berbagai kasus tersebut menunjukkan bahwa  perlu adanya aturan khusus yang mengatur dan melindungi perempuan difabel maupun perempuan pada umumnya agar kekerasan seksual dapat dihentikan. Oleh karenanya,  RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang saat ini tengah digodok oleh DPR RI mutlak untuk segera disahkan.

Akan tetapi nampaknya kontroversi terjadi  karena sebagian masyarakat menolak justru menolak adanya RUU PKS karena disinyalir memberi ruang terbuka pada free sex dan LGBT. Tulisan ini ingin mengungkap apakah sebenarnya RUU PKS ini benar-benar memberikan manfaat bagi perempuan dan perempuan difabel? Apakah RUU ini nantinya mampu menjawab kendala-kendala hukum yang selama ini dihadapi perempuan difabel dalam proses peradilan?

Mengingat kembali kasus-kasus kekerasan seksual pada perempuan difabel

Viral diberitakan di beberapa media massa adanya  kasus kekerasan seksual yang dialami para perempuan difabel belakangan semakin marak. Seperti belum lama terjadi di Sukabumi seorang anak dengan disabilitas mental (downsyndrom) diperkosa oleh sopir angkot, terjadi pada akhir Januari 2019. Kemudian kasus lainnya juga dialami oleh anak dengan retardasi mental di Makassar yang dicabuli oleh gurunya sendiri. Kemudian di NTT seorang perempuan tuli pembantu rumah tangga dihamili oleh majikannya hingga melahirkan anak perempuan.

Beberapa temuan tersebut adalah kasus-kasus yang terekspos oleh media, tentunya masih banyak kasus yang tidak terekspos bahkan tersembunyi atau sengaja disembunyikan oleh keluarganya karena dianggap sebagai aib. Selaiin itu, ada juga kasus-kasus yang tidak dapat diselesaikan secara adil oleh peradilan karena beberapa faktor.

Hal ini tentu memprihatinkan bukan hanya karena makin meningkatnya angka kekerasan seksual tetapi juga sebab masih rendahnya kesadaran masyarakat. Lebih-lebih keluarga korban  serta difabel itu sendiri terhadap hak-hak untuk melindungi diri dari segala bentuk kekerasan seksual.

Selain itu penulis juga melihat pemahaman awak media dalam memberitakan kasus-kasus pelecehan belum memperhatikan dampak-dampak sosial serta hak-hak difabel perempuan atas harkat dan martabat yang dimilikinya. Juga yang tak kalah penting adalah pemahaman aparat penegak hukum atas hak-hak difabel berdasarkan amanah Undang-undang Disabilitas.

Sementara itu, hal paling krusial adalah belum adanya perundangan yang secara pasti mengatur teknis dan implementasi penghormatan dan perlindungan terhadap difabel. Utamanya dalam  perlindungan perempuan difabel dari kasus kekerasan seksual.

Seperti kasus pelecehan perempuan difabel dengan down syndrome di Tana Toraja. Pada kasus ini pelaku yaitu gurunya sendiri sempat bebas dan hanya wajib lapor saja, padahal telah terbukti melakukan pelecehan seksual. Bahkan ia sendiri telah mengaku melakukan hal tersebut diperkuat oleh kesaksian orang tua korban yang melihat anaknya dalam kondisi sudah di telanjangi.

"Kenapa Polres Toraja cuma memberikan wajib lapor dan tidak dilakukan penahanan," kata Direktur Perdik, Abdul Rahmah, dikutip dari Tribun, Jumat (04/01/2018).

Sementara itu kasus pembantu rumah tangga perempuan tuli yang diperkosa oleh majikannya diberitakan oleh media Sindo (30/11 2018) dengan menunjukkan nama asli dan foto korban tanpa sensor serta alamat jelas korban. Meski media bermaksud menyajikan berita secara real dan berimbang atau cover both side, akan tetapi layak dipahami oleh awak media dampak sosial dan psikologis yang bakal dialami oleh korban kekerasan seksual. Tanpa disadari media dalam hal ini justru turut menghukum dan menambah penderitaan korban kekerasan seksual.

Seharusnya media menyensor foto korban atau menggantinya dengan ilustrasi. Kemudian perihal alamat korban media hanya boleh menyebutkan alamat sampai pada tingkat kecamatan saja. Media juga tidak perlu menceritakan secara detail bagaimana korban mengalami pemerkosaan. Pelecehan seksual yang diungkap media secara detail akan  menarik perhatian pembaca, tetapi dalam hal ini sangat tidak edukatif dan melanggar norma-norma kesusilaan serta melanggar undang-undang disabilitas terkait pasal eksploitasi.

Kekekerasan Seksual Perempuan Difabel dalam Angka

Data Komnas Perempuan menyebutkan sepanjang tahun 2010 hingga 2012 terdapat 10.960 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Dalam kasus ini disebutkan 35% dialami oleh perempuan difabel atau sebanyak 3836 kasus. Dengan kata lain terdapat 1278 kasus kekerasan terhadap perempuan difabel yang terjadi per tahun atau 3 hingga 4 kasus per hari.

Sebuah riset sederhana di India pada tahun 2004 menyebutkan hampir semua wanita disabilitas mengalami pemukulan, 25% dari mereka pernah diperkosa dan 6% mengalami steril paksa. Temuan lainnya dalam studi Douglas A. Brownridge menyebutkan kekerasan yang dialami difabel perempuan lebih tinggi daripada yang dialami perempuan nondifabel dari 62 sampel perempuan ditemukan 33% kasus menimpa perempuan difabel dan 22% kasus kekerasan seksual menimpa perempuan nondifabel.

Perlindungan perempuan difabel secara umum termuat dalam UU Nomor 23 tahun 2004 dan masih bersifat law in the book atau kekal diatas kertas saja. Hal ini karena implementasi yang masih jauh dari harapan belum pada fase law in action seutuhnya. Maka angka kekerasan seksual yang menimpa perempuan difabel akan terus meningkat lantaran ketidakpastian hukum dan sanksi yang tidak adil terhadap para pelakunya. Perempuan difabel masih akan tetap mengalami beban ganda (double burden), yaitu sebagai perempuan dan disabilitas.

Hambatan perempuan difabel dalam kasus kekerasan seksual

Menengok berbagai hambatan penanganan kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan difabel dari berbagai kasus yang dicatat oleh Lingkar Sosial menunjukkan adanya tiga hambatan penting. Beberapa hambatan tersebut seperti hambatan dari diri sendiri, kemudian hambatan aksesibilitas fisik dan nonfisik serta yang ketiga adalah hambatan dalam proses peradilan. Yang pertama adalah hambatan dari diri sendiri bahwa perempuan difabel tidak memahami hak-hak yang melindungi keselamatan diri dan kesehatan reproduksinya.

Perempuan difabel tidak paham makna sebuah pelecehan seksual dianggapnya hal yang dialami adalah lumrah terjadi di masyarakat. Seperti kasus yang dialami oleh tuli di Kota Jombang satu tahun silam, diungkap oleh Farida Candrayani fasilitator dari Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA) pada talkshow interaktif bertema Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi Bagi Difabel di Digital Lounge Telkom Malang, November 2017.

"Dikisahkan tuli perempuan merasa tidak nyaman di rumah atas segala aturan-aturan keluarga memilih mencari kesenangan di luar rumah," ungkap Farida. Namun yang terjadi adalah hubungan seksual diluar nikah. Ketika ditelisik ternyata kasusnya terjadi suka sama suka, sedangkan perempuan difabel tidak merasa dirinya dirugikan karena mendapatkan kesenangan.

Demikianpun ketika pada suatu waktu perempuan difabel dengan retardasi mental di Sumatera Selatan mengalami pelecehan seksual. Ketika ditanya bagaimana perasaan atau bagaimana tanggapan setelah mengalami pemerkosaan? Dengan sederhana perempuan tersebut menjawab: enak! Dalam hal ini hak kesehatan reproduksi benar-benar tidak dimengerti oleh perempuan difabel korban. Hal ini disebabkan sosialisasi terkait ancanam kekerasan masih sangat jarang dilakukan bahkan dianggap tabu.

Hambatan selanjutnya adalah aksesibilitas fisik dan nonfisik. Dalam proses peradilan perempuan difabel berhadapan dengan hukum,  hal tersebut jamak diawali dengan sarana dan prasarana lembaga peradilan yang tidak aksesibel. Ketika difabel perempuan pengguna kursi roda memasuki kantor polisi dengan undak-undakan yang tinggi atau ketika perempuan tuli harus kebingungan bagaimana mengakses informasi secara jelas di lembaga peradilan atau ketika perempuan difabel mental merasa tidak tahu apa-apa mengapa ia harus berada di kantor polisi?

Ketiadaan aksesibilitas sarana prasarana fisik, tidak tersedianya alat bantu, tidak adanya juru bahasa isyarat atau tidak tersedianya psikolog untuk menghadapi perempuan difabel mental merupakan hambatan yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam memutuskan perkara yang dialami oleh para difabel. Ini yang kemudian melahirkan hambatan berikutnya yaitu dalam proses peradilan.

Pada suatu kasus juru bahasa isyarat yang didatangkan oleh pihak Kepolisian tidak mampu menerjemahkan apa yang dimaksud oleh tuli, karena perempuan difabel yang berhadapan dengan hukum tersebut tidak bersekolah. Ia tidak mengenal sistem bahasa isyarat (SIBI) yang diajarkan di sekolah.ia juga tidak mengenal bahasa isyarat Indonesia atau bisindo. Akhirnya keluarganya sendiri yang  menjadi pendamping perempuan difabel yang berhadapan dengan hukum tersebut. Namun persoalannya, tuli korban yang berasal dari keluarga tidak mampu dan berpendidikan rendah akhirnya memilih untuk berdamai saja lantaran takut berhadapan dengan institusi-institusi yang bagi mereka adalah hal yang baru dan asing.

Masih terkait tuli terdapat pula juru bahasa isyarat yang tidak sabar menjalani proses peradilan sehingga dengan asumsinya ia menjawab pertanyaan-pertanyaan penyidik. Atau juru bahasa isyarat yang takut disumpah oleh Hakim karena ia merasa tidak yakin dalam menterjemahkan apa yang dimaksud oleh tuli.

Sedangkan kasus yang kerap dihadapi oleh perempuan difabel dengan retardasi mental adalah ketidakpahaman penyidik terhadap ragam difabel yang ia alami. Perempuan difabel mental meski secara usia kronologis disebut sebagai perempuan dewasa akan tetapi secara psikologis atau mental ia masih belum dewasa. Ketika ini tidak dipahami oleh penegak hukum maka perempuan difabel akan mengalami tekanan-tekanan karena ia harus menjawab pertanyaan-pertanyaan di luar tingkat umurnya.

Masalah ini diperparah ketika aparat kepolisian tidak memahami jam biologis perempuan difabel. Maka ketika korban sudah mulai lelah dan terus dipaksakan dalam penyidikan, ia akan memberikan jawaban-jawaban sekedarnya demi menghindari kesulitan-kesulitan dan jawaban tidak akurat akibat kelelahan otaknya. Hal ini berlanjut dengan kesimpulan para penyidik bahwa keterangan dari korban berubah-ubah sehingga diragukan dan dianggap tidak valid.

Demikian halnya dengan hambatan yang dialami oleh perempuan difabel netra. Karena ia tidak langsung melihat pelaku kejahatan seksual maka dianggap kesaksiannya tidak valid. Kasus tersebut kemudian berlanjut menjadi tidak masuk akal ketika aparat penyidik mewajibkan hadirnya para  saksi yang melihat langsung kejadian.

Belum lagi kasus kejahatan yang dialami oleh perempuan dengan gangguan kejiwaan. Bukan lagi menjadi rahasia adanya perempuan-perempuan dengan gangguan jiwa yang ada di jalanan hamil tanpa jelas siapa ayah biologisnya bahkan beberapa hingga melahirkan, dan beberapa lainnya tidak jelas, tahu-tahu perutnya sudah kempes tanpa diketahui nasib sang bayi. Belum ada solusi konkrit dalam mengatasi hal ini. Yang ada adalah solusi-solusi pribadi dari paramedis secara sosial dan inisiatif yang dilakukan secara diam-diam maupun kesepakatan dengan perangkat desa setempat untuk melakukan tindakan sterilisasi maupun pemasangan alat kontrasepsi secara paksa terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

Bahkan pelecehan terhadap perempuan OGGJ tak hanya dialami oleh mereka yang terlantar di jalan-jalan namun juga di panti-panti. "Bentuknya, misalnya diraba-raba vaginanya, di raba raba payudaranya, itu cukup sering terjadi dilakukan oleh petugas. Saya kurang tahu, apakah sampai perkosaan atau tidak saya tidak sampai sejauh itu," ujar Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat, Rosa Damayanti di Kemeneterian Hukum dan HAM, Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis 6 Desember 2018, dikutip dari Viva.

Kasus demi kasus kekerasan seksual yang dialami oleh para perempuan difabel. Karena merasa tidak mungkin dan merasa lelah baik secara fisik maupun psikis maka korban dan keluarganya memutuskan untuk membiarkan persoalan tersebut tanpa tindak lanjut hukum.

Jawaban atas Hambatan Peradilan Perempuan Difabel

Kembali pada hambatan penting yang dialami perempuan difabel dalam proses peradilan kekerasan seksual. Yaitu yang pertama hambatan dari diri sendiri, kemudian hambatan aksesibilitas fisik dan nonfisik serta yang ketiga adalah hambatan dalam proses peradilan. Yang pertama adalah hambatan dari diri sendiri bahwa perempuan disabilitas tidak memahami hak-hak yang melindungi keselamatan diri dan kesehatan reproduksinya. mengatasi hambatan ini Pemerintah wajib melakukan upaya upaya pencegahan.

Termuat dalam pasal 5 rancangan undang-undang tersebut bahwa pemerintah wajib melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap terjadinya kekerasan seksual. Disebutkan pula dalam pasal 10 bahwasannya informasi kekerasan seksual disosialisasikan secara meluas kepada keluarga, media massa dan organisasi kemasyarakatan. Pemerintah juga wajib melakukan penguatan kapasitas terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan, kelompok adat, agama, kepercayaan dan lainnya termasuk kelompok difabel tentang upaya penghapusan kekerasan seksual.

Meski demikian upaya pencegahan dan penyadaran ini efektifnya melibatkan dukungan dan peran aktif masyarakat luas. Terutama  komunitas difabel itu sendiri. "Pemahaman tentang kesehatan reproduksi merupakan investasi jangka panjang guna meningkatkan derajat kesehatan secara adil dan berperspektif kesetaraan gender," tutur Ketua HWDI Malang, Siswinarsih (9/2) dalam seminar Kesehatan Reproduksi Penyandang Disabilitas dan Pelayanan Kesehatan, program kerjasama HWDI Malang, RSI Aisyiyah dan Forum Malang Inklusi.

Hambatan selanjutnya adalah aksesibilitas fisik dan nonfisik. Dalam proses peradilan perempuan difabel berhadapan dengan hukum di mana hal tersebut jamak diawali dengan sarana dan prasarana lembaga peradilan yang tidak aksesibel. Dalam pasal 23 RUU PKS disebutkan bahwa selain korban berhak memperoleh hak atas informasi semua hasil pendidikan penguatan psikologis serta layanan kesehatan juga berhak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khususnya. Maka terkait hal ini perempuan difabel yang berhadapan dengan hukum terkait kekerasan seksual, ia berhak mendapatkan sarana prasarana yang aksesibel, alat bantu serta kebutuhan lainnya terkait dengan kekhususan yang ia miliki.

Kemudian pasal 24 mensyaratkan pemerintah juga wajib menyediakan akses informasi dalam penyelenggaraan perlindungan hak perempuan yang mengalami kekerasan seksual. Regulasi ini juga mengatur perindugan korban dari sikap dan perilaku aparat yang merendahkan maupun menguatkan stigma terhadap perempuan difabel. Maka terkait dengan akses informasi lembaga peradilan wajib menyediakan bahasa isyarat sesuai dengan kebutuhan komunikasi tuli maupun ragam difabilitas lainnya. Hal ini termasuk  perlakuan yang baik terhadap korban. Selain itu pasal 24 juga mengatur  hak perlindungan atas kerahasiaan identitas. Dengan demikian tak hanya lembaga peradilan yang wajib menjaga kerahasiaan identitas korban, juga pihak lainnya seperti awak media.

Dengan adanya pasal demi pasal yang mengatur perlindungan hak dan mengatur kewajiban pemerintah maka tak ada lagi hambatan- hambatan dalam proses peradilan yang selama ini dialami oleh perempuan difabel korban. Termasuk dalam hal ini kendala ekonomi yang dialami oleh korban dari keluarga miskin. Pasal 28 dan 29 RUU PKS mengatur bahwa pemerintah wajib melakukan pemberdayaan ekonomi memulihkan segala bentuk kerugian serta memikirkan serta bertanggung jawab atas resiko kehilangan pekerjaan dan kerugian ekonomi lainnya.

 

Penulis : Ken Kerta

Editor    : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.