Lompat ke isi utama
keberadaan E-waruung di Kulonprogo

KDD Wahyuharjo Berproses hingga Dipercaya Kelola E-Warong

Solider.id. Kulon Progo - Mendapat kepercayaan dari lingkungan, masyarakat, pemerintah desa hingga pusat, tentu saja menjadi sebuah kebanggan. Untuk mendapatkannya sudah barang tentu tidak serta merta, melainkan melalui usaha, konsisten bersikap dan bertindak, serta komitmen. Hal itu  terjadi pada Kelompok Difabel Desa (KDD) Kelurahan Wahyuharjo atau KDD Wahyuharjo.

Melalui proses membangun percaya diri, bersosialisasi, diskusi, juga audiensi, kesetaraan kesempatan mulai terbuka bagi                KDD Wahyuharjo.  Difabel tidak lagi dipandang sebelah mata, mulai dilibatkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), muncul penganggaran pada Rencana Anggaran dan Pembelanjaan Desa (RAPDes) guna berkegiatan dan pemberdayaan ekonomi.

Baru-baru ini (Januari 2019), KDD Wahyuharjo ditunjuk Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) sebagai salah satu pelaksana penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Yakni, bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulan melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di E-Warong (elektronik warong gotong royong).

KDD Wahyuharjo dengan E-Warong yang dikelola  mulai melayani Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Desa Wahyuharjo yang berjumlah 340 KPM pada 22 Januari 2019. Menurut keterangan Ketua KDD, Nuryanto pada penyaluran perdana tersebut penyaluran bantuan dihadiri oleh Staf Kepresidenan RI dan perwakilan kantor bank BNI 46. Adapun E-Warong sendiri diresmikan pada Kamis (31/1/2019) oleh Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo.

Semua sama setara

Menurut Kepala Desa Wahyuharjo R. Yuni Dwiwindarta, pemerintah berkewajiban memperhatikan kesejahteraan seluruh warga, tanpa kecuali. Menurut dia, kepercayaan pemerintah desa adalah hal yang wajar saja, karena semua orang adalah sama setara. Warga difabel yang tergabung dalam KDD Wahyuharjo memang memiliki potensi.

“Seluruh warga, dan kita semua adalah sama setara. Tanpa kecuali semua warga Wahyuharjo adalah tanggung jawab kami sebagai pelaksana pemerintahan di desa. Mereka memiliki potensi, sehinga kepercayaan yang diperoleh itu hal yang wajar. Kalau tidak berpotensi dan tidak dapat dipercaya, siapa saja tidak akan mendapatkan kepercayaan,” Ungkap Win, sapaan kepala desa Wahyuharjo.

Adapun pendamping difabel Kecamatan Lendah Rumiyati menjelaskan terkait sistem pencairan BNPT. “Sistem pencairan menggunakan kartu, yang diistilahkan dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Masing-masing KPM mendapatkan bantuan uang dengan nominal 110 ribu rupiah setiap bulan. Nominal tersebut hanya bisa dibelanjakan melalui E-Warong yang ditunjuk oleh Kemensos RI, diwujudkan dalam bentuk beras sebanyak 8 (delapan) kilogram beras dan 1,2 kiogram telur,” jelasnya.

Dalam keterangannya Rumiyati juga mengatakan bahwa keberadaan E-Warong yang dikelola KDD Wahyuharjo tersebut memberi manfaat bagi warga sekitar. “Manfaatnya banyak, warga jadi dekat untuk mengambil BPNT tersebut,” terang Rumi.

Lebih lanjut, kata Rumiyati E-Warong nyata dapat meningkatkan ekonomi kelompok. Dari penyaluran bantuan pertama (22/1) KDD memperoleh keuntungan sekitar 2,5 juta rupiah. Selanjutnya sebagian keuntungan dialokasikan untuk mengupah difabel yang bekerja di E-Warong, sebagian lagi sebagai uang kas KDD Wahyuharjo.

Pertama di Indonesia

E-Warong yang dikelola kelompok difabel ini baru yang pertama di Indonesia, ungkap Rumiyati. “Di Wilayah Kecamatan Lendah terdapat dua KDD yang dipercaya mengelola E-Warong. Selain KDD Wahyuharjo, satu lagi adalah KDD Ngentakrejo.” tegasnya.

Adapun Ketua KDD Wahyuharjo Nuryanto, kepada Solider (7/2) mengutarakan pandangannya terkait kepercayaan pemerintah terhadap KDD yang digawanginya. Dia memandang kepercayaan yang diperoleh KDD Wahyuharjo itu merupakan bentuk keterbukaan kesempatan pemerintah terhadap seluruh warga tanpa membedakan. Di mana keterbukaan kesempatan dan cara pandang positif pemerintah desa terhadap difabel diperoleh sejak masuknya Program Rintisan Desa Inklusi (RINDI) pada 2015. Yaitu sebuah program yang diinisiasi oleh Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia.

“Sejak adanya Program RINDI yang diinisiasi SIGAB Indonesia pada 2015, keterbukaan kesempatan mulai dapat kami rasakan.  Anggaran pemberdayaan difabel mulai dialokasikan, bahkan anggaran untuk berkegiatan. Hingga terbentuk pula KDD Wahyuharjo, dan penunjukkan mengelola E-Waroeng ini,” tutur Nuryanto.  

 

Wartawan : Harta Nining Wijaya

Editor       : Ajiwan Arief

 

The subscriber's email address.