Lompat ke isi utama
ilustrasi template braille dari merdeka.com

Pileg 2019: Potensi Difabel dan Trend Baru Pencitraan Parpol

Solider.id, Malang- Peran aktif dan kesadaran difabel atas hak politik dan pemilu akses ditenggarai mengalami peningkatan. Hal ini ditandai oleh beberapa hal diantaranya keterlibatan difabel dalam program relasi atau Relawan Demokrasi, serta keterlibatan secara langsung difabel sebagai caleg  (Calon Legislatif) dalam Pemilu 2019. Data Pusat Pemilihan Umum Akses (PPUA) Disabilitas, menyebutkan terdapat 55 caleg difabel di Pemilu 2019, namun yang terdata lengkap baru 35 calon. Mereka tersebar di sejumlah daerah pemilihan (dapil), dari Aceh sampai Papua.

Dalam tulisan Ini penulis ingin mengungkap sejauh mana peran aktif dan kesadaran difabel atas hak politik dan pemilu akses serta sejauh mana parpol menjalankan perannya sebagai alat perjuangkan kesetaraan hak bagi semua warga negara di bidang hak politik dan pemilu akses bagi difabel? Juga tak kalah penting apa motivasi parpol membuka kran pencalegan bagi difabel, sebagai vote getter (Penyerap Suara) atau memang bentuk kesadaran parpol? Penulis menggunakan dua alat indikasi untuk menjawab hal ini, yang pertama adalah menggali kesiapan KPU dan difabel dalam sistem pemilu yang lebih baik. Kedua menggali kesiapan difabel menghadapi kran aksesibilitas yang mulai dibuka para parpol sekaligus mengungkap motivasi parpol.

Kesiapan KPU dan difabel dalam sistem pemilu yang lebih baik

Undang-undang Disabilitas yang disahkan pada tahun 2016 merupakan salah satu komitmen Pemerintah dalam upaya pemenuhan hak-hak difabel. Adanya UU tersebut juga merupakan kewajiban pemerintah setelah pada tahun 2007 meratifikasi Convention on the Rights of People with Disability (CRPD) atau konvensi hak-hak difabel di New York. Pemerintah juga harus berkomitmen mengubah segala kebiasaan dan tradisi serta menyesuaikan segala regulasi dan undang-undang agar sesuai dengan makna dan semangat CRPD. Regulasi ini  menempatkan difabel sebagai orang dengan hak yang setara.

Dalam CRPD terdapat transformasi nilai yang menempatkan difabel dalam pemahaman human rights atau hak asasi manusia, setelah sebelumnya dipandang dari sisi medik atau kecacatan yang harus diobati dan dikasihani atau charity model. Proses ini tentu akan memakan waktu utamanya dalam hal penyadaran publik termasuk pejabat pemerintah sendiri. Namun apapun alasannya, pemerintah wajib hadir dalam upaya pemenuhan hak-hak difabel. Utamanya dalam ulasan ini berkaitan dengan hak politik dan pemilu akses.

Menengok upaya-upaya KPU di kota Malang misalnya. Di KPU kabupaten Malang saat ini lima orang difabel tergabung dalam program relasi atau Relawan Demokrasi. Sementara di kota Malang KPU secara rutin mengadakan pertemuan sosialisasi dengan difabel melalui Forum Malang Inklusi. Hubungan peran aktif KPU maupun difabel baik di kota Malang maupun kabupaten Malang berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki. Hal tersebut tentu merupakan sesuatu yang wajar karena bagian dari sebuah proses.

Berkaitan dengan kesiapan KPU, selanjutnya bagaimana kesiapan difabel itu sendiri? Apa pun situasi dan kondisi kesiapan KPU dalam Pemilu tahun 2019, nampaknya kelompok difabel lebih siap dan mengalami kemajuan yang lebih baik dalam kesadaran hak politik dan pemilu akses. Hal ini nampak dari keaktifan kelompok difabel dalam program-program relasi atau Relawan Demokrasi di berbagai tempat di Indonesia, meski masih ada KPU yang terlewatkan tidak memasukkan elemen difabel ke dalam segmen sosialisasi ini.

Kesiapan dan kemajuan difabel, misalnya nampak dalam menghadapi kasus debat pilwali kota Malang tahun 2018 dimana pihak KPU telah berinisiatif menghadirkan juru bahasa isyarat. Namun sayangnya inisiatif ini tidak melalui koordinasi dengan komunitas Tuli sehingga interpreter yang ada tidak memenuhi standar aksesibilitas. Standar juru bahasa isyarat menurut Sumiati selaku ketua Gerkatin (Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia kota Malang bahwa interpreter harus menggunakan pakaian hitam-hitam dengan latar belakang biru dan menggunakan bahasa isyarat Indonesia. Akan tetapi juru bahasa isyarat yang dihadirkan KPU ketika itu mengenakan pakaian bebas dengan background putih dan dengan metode komunikasi SIBI atau Sistem Isyarat Bahasa Indonesia.

"Trend komunikasi Tuli di Malang adalah menggunakan bahasa isyarat Indonesia atau bisindo," ungkap Sumiati. Jika sistem isyarat bahasa Indonesia atau SIBI lazim digunakan oleh anak-anak tuli di SLB. Diluar sekolah anak-anak tersebut pun menggunakan bisindo. Kami siap koordinasi dengan KPU untuk ketersediaan intepreter dalam setiap even selanjutnya, pungkasnya.

Masih terkait dengan kemampuan identifikasi terhadap ragam disabilitas KPU dalam sosialisasinya masih menyebut difabel mental dalam hal ini orang dengan gangguan jiwa sebagai orang gila. Hal ini tentu sangat memprihatinkan karena bertentangan dengan semangat dan isi dari Undang-undang disabilitas tahun 2016. Masalah ini tentunya bukan hal kecil akan tetapi penulis kembali melihat bagaimana itikad KPU untuk terus-menerus memperbaiki kinerja berkaitan dengan penghormatan dan pemenuhan hak-hak difabel.

Persoalan lainnya adalah pemahaman petugas KPU dalam mengidentifikasi ragam difabilitas. Masih ditemukan difabel terdaftar sebagai pemilih biasa seharusnya sesuai dengan haknya mereka terdaftar sebagai pemilih khusus. Idealnya dengan adanya data yang benar akan menjadi landasan petugas KPU menyiapkan segala bentuk aksebilitas yang diperlukan.

Selama ini persoalan geografis dan ketersediaan bangunan gedung yang sejak lama ada dengan desain tidak akses menjadi alasan. Akan tetapi dengan ditemukannya kasus difabel tercatat sebagai pemilih biasa menunjukkan minimnya pemahaman KPU terhadap ragam disabilitas yang berdampak pada kesiapan KPU dalam penyediaan TPS-TPS ramah difabel. Tak hanya di Malang, kasus ini hampir terjadi di semua tempat di Indonesia.

Masih minimnya peran parpol

Alat indikasi berikutnya adalah sejauh mana kesiapan difabel menghadapi kran aksesibilitas yang mulai dibuka para parpol? Dimulai dari peran parpol dalam memajukan kesadaran masyarakat difabel dalam bidang politik dan pemilu akses. Penulis menilai belum ada langkah strategis dan dampak langsung parpol dalam upaya pendidikan politik ke masyarakat. Indikatornya adalah kegiatan dengan sifat keberlanjutan. Selama ini pendekatan parpol ke masyarakat luas hanya nampak pada masa-masa musim pemilu.

Abdul Mujib, ketua Forum Komunikasi Difabel Cirebon (FKDC) mengungkap pihaknya tak ada kedekatan khusus dengan parpol. "Kami tak ada kedekatan dengan parpol tertentu, yang ada kedekatan antar pribadi atas dasar job-job atribut pemilu, seperti kaos, spanduk dan lainnya," ungkap Abdul Mujib. Bahkan meski terdapat caleg difabel pun kami tidak serta merta akan memilih. Saat ini kelompok difabel makin cerdas dan rasional. Pilihan bukan berdasarkan money politik maupun kedekatan emosional sesama difabel melainkan apa yang menjadi program dan bagaimana track record seseorang sebelumnya, tandasnya.

Kami juga menilai bahwa selama ini tak ada upaya-upaya penyadaran hak politik yang kami rasakan dari parpol. Apalagi advokasi hak politik dan hak pemilu akses, ungkapnya. Ia mencontohkan masih adanya warga masyarakat difabel khususnya dalam hal ini dari kalangan orang yang terdampak kusta (OYTK) yang tidak memiliki KTP. Mereka yang terancam tidak menggunakan hak pilih ini dikatakan Abdul Mujib menjadi tanggungjawab advokasi komunitas difabel setempat, dan sama sekali tak ada intervensi dari para parpol.

Kembali ke Malang, kedekatan parpol dengan kelompok difabel secara berkelanjutan juga belum nampak. Bahkan Lingkar Sosial Indonesia mencatat beberapa kasus kelompok difabel berhadapan dengan parpol dalam bentuk persoalan-persoalan yang mengarah pada indikasi eksploitasi. Seperti belum lama pada kasus peringatan Hari Disabilitas Internasional tahun 2018 di Malang. Even swadaya masyarakat ini dalam pemberitaan di beberapa stasiun televisi swasta yaitu RCTI, iNews, MNCTV dan Global TV diberitakan sebagai acara Partai Perindo. Kesadaran politik dan kesadaran atas hak-hak lainnya membuat difabel berhasil mendesak partai tersebut meminta maaf kepada masyarakat difabel melalui langkah-langkah advokasi.

Mengungkap motivasi parpol dibalik pencalegan difabel

Enam tahun lalu tepatnya pada tahun 2013 koordinator Forum Perjuangan Difabel Jawa Barat disebutkan sebagai satu-satunya calon anggota DPD dari kalangan difabel di Indonesia. Pria pengguna kursi roda yang juga sebagai Ketua PPDI Jabar ini mengatakan bahwasanya ia mengambil jalur DPD karena hingga saat ini belum ada satupun partai politik yang melamar dirinya, sementara ia bertekad menjadi bagian dari pergerakan perjuangan politik untuk memperjuangkan hak-hak difabel yang masih banyak terabaikan. Djumono tercatat sebagai difabel yang pertama kalinya lolos dalam seleksi calon anggota DPD RI, meski hal ini berujung dengan kegagalannya terpilih duduk di Senayan.

Berbeda dengan pemilu tahun ini, nampaknya peluang difabel maju dalam kompetisi pesta demokrasi lebih mudah. Riset penulis melalui alat indikasi di atas menunjukkan bahwa masyarakat difabel dalam hal ini telah mengalami peningkatan kesadaran hak politik dan pemilu akses. Khususnya terkait majunya para caleg difabel dalam pemilu 2019 selain memang ditopang oleh mulai terbukanya partai politik terhadap kelompok minoritas terbesar ini, juga ini berasal dari semangat dan kesadaran difabel itu sendiri.

Sementara itu alat indikasi lainnya menunjukkan bahwa dari partai politik  belum mampu move on dari kebiasaan-kebiasaan sebelumnya yaitu pendekatan secara serta merta atau dadakan menjelang pesta demokrasi. Sehingga menimbulkan asumsi pendekatan tersebut tak lebih dari upaya untuk mendulang suara sebanyak-banyaknya. Juga menimbulkan pertanyaan, apa sesungguhnya motivasi parpol membuka kran akses bagi kelompok difabel? Apakah juga mengacu pada asumsi memanfaatkan difabel sebagai vote getter saja?

Menjawab asumsi dan pertanyaan tersebut penulis mengumpulkan data jumlah difabel yang maju dalam pileg 2019, asal partai serta nomor urut caleg yang diberikan partai kepada para caleg tersebut. Untuk memudahkan pemetaan penulis membagi partai menjadi dua kategori yaitu partai besar dan partai kecil. Namun nama partai tidak disebut untuk menghindari dugaan keberpihakan. Sedangkan untuk nomor urut caleg, penulis membagi menjadi dua kategori yaitu angka strategis terdiri dari nomer urut 1,2 dan 3 serta Nomor urut kurang strategis atau bontot (belakangan) dimulai dari Nomor urut 4 dan seterusnya hingga nomer urut 12.

Berdasarkan data yang terkumpul, diketahui terdapat 9 caleg yang berada dalam kategori partai besar, 3 diantaranya ada pada posisi Nomor urut strategis. Data juga menunjukkan difabel baik dalam partai besar maupun partai kecil berpeluang menduduki Nomor urut strategis dan Nomor urut bontot. Dari 32 data caleg difabel yang terkumpul terdapat 11 caleg di Nomor urut strategis dengan rincian 3 di partai besar dan 9 di partai kecil. Sementara untuk caleg dengan Nomor urut bontot meliputi 6 caleg di partai besar dan 16 di partai kecil.

Dalam pengkategorian ini kemungkinan difabel memperoleh kemenangan adalah mereka yang berada dalam kategori partai besar dan kategori Nomor urut strategis. Artinya dari 55 difabel yang maju dalam pileg terdapat 3 caleg dalam posisi strategis. Dua caleg untuk DPRD kabupaten dan satu caleg untuk DPRD provinsi.

Trend baru pencitraan parpol

Mengulas minimnya jumlah difabel pada posisi nomor strategis dan dominasi difabel pada nomor-nomor bontot. Penentuan nomor urut caleg terhadap hasil suara sangat berkaitan. Semakin bontot nomor urut semakin kecil kemungkinan perolehan suara, meskipun tidak selalu demikian. Utamanya terjadi dalam budaya masyarakat pedesaan dengan tingkat pendidikan rendah, kecenderungan orang enggan menyisir deretan angka kebawah.

Menilik latar belakang penentuan nomor urut caleg. Setidaknya terdapat dua faktor yang membuat seseorang mendapatkan nomor urut strategis dari parpolnya. Yang pertama adalah senioritas. Nomor urut satu biasanya diisi oleh kader-kader senior dan pengurus inti parpol. Mereka memperoleh nomor strategis atas dasar kapasitas sebagai kader. Yang kedua adalah orang-orang yang dinilai memiliki daya tarik atau sudah dikenal banyak orang lalu dijadikan vote getter. Misal artis atau tokoh masyarakat, meski kerap kali secara kapasitas orang tersebut minim untuk duduk di kursi dewan. Atau katakanlah sebagai kader karbitan, mereka digunakan untuk mendongkrak perolehan suara.

Lantas bagaimana posisi difabel dalam Pemilu Legislatif 2019? Minimnya dominasi difabel dalam bursa pencalegan disadari selaras dengan masih minimnya keterlibatan difabel dalam kancah perpolitikan. Apalagi kran parpol terhadap keterlibatan difabel memang belum lama dibuka, sehingga masih minim pula ketersediaan kader dari kalangan difabel yang bisa ditempatkan pada nomor urut strategis. Jikalaupun terdapat kader baru dari kalangan difabel yang mumpuni, tidak serta merta ia bisa memperoleh nomor urut strategis karena berkaitan dengan mekanisme yang berlaku dalam parpol.

Namun pada sisi lainnya, disamping masih minimnya ketersediaan kader parpol dari kalangan difabel, muncul kecenderungan anyar di hampir semua parpol yang maju dalam pemilu menempatkan difabel sebagai caleg. Penulis melihat sebagai trend baru pencitraan bertepatan dengan makin kuatnya isu difabilitas belakangan ini. Sehingga mereka (parpol) yang tidak menyentuh isu difabel bisa dinilai tidak peduli. Jika dulu masyarakat miskin dijadikan bahan kampanye kedekatan partai dengan wong cilik, trend saat ini kedekatan dengan difabel dapat mempertebal citra parpol yang peduli terhadap rakyat kecil.

Difabel dan energi positif untuk pemilu akses

Dari ulasan diatas ditemukan fakta-fakta menarik sebagai berikut, yang pertama kesiapan komunitas difabel yang makin baik dalam perannya sebagai fungsi kontrol kebijakan Pemerintah dalam hal ini khususnya implementasi UU disabilitas terkait hak politik dan pemilu akses. Kedua, adanya upaya-upaya KPUD untuk terus memperbaiki kinerja melalui perbaikan dan peningkatan kualitas komunikasi serta kegiatan antara KPUD dan komunitas difabel. Ketiga meningkatnya kesadaran dan peran aktif difabel terhadap hak politik dan pemilu akses.

Selanjutnya yang keempat adalah perilaku sebagian parpol yang dinilai belum memberikan kontribusi terhadap upaya penguatan kapasitas masyarakat dan perannya dalam turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Parpol lebih dinilai sebagai pengumpul suara daripada pembela rakyat sehingga ketika mereka mendekati masyarakat aroma pamrih adalah hal yang pertama kalinya muncul dalam benak masyarakat.

Di akhir tulisan ini penulis menyimpulkan bahwa peran dan kedudukan difabel dalam pemilu legislatif 2019, bukan sebagai vote getter atau penarik dukungan semata, meski ada indikator lahirnya trend baru parpol dalam membuat pencitraan. Akan tetapi majunya para difabel dalam bursa demokrasi ini benar-benar sebagai sebuah kesiapan difabel dan adanya sistem pemilihan umum yang lebih baik sehingga sukses menekan parpol untuk menyediakan kuota-kuotanya bagi difabel agar tidak kehilangan suara dan memperoleh simpati masyarakat.

Dari ulasan diatas penulis juga meyakini bahwa dari masa ke masa, utamanya di bidang politik dan pemilu akses difabel akan semakin mendominasi. Syaratnya hanya dengan jaminan makin terbukanya akses terhadap pengetahuan dan informasi serta makin pastinya jaminan pemerintah terhadap penghormatan dan perlindungan hak-hak difabel.

 

 

Penulis : Ken Kerta

Editor    : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.