Lompat ke isi utama
: Leprosy Invades the Human Nervous System Like a Trojan Horse, via seeker.com

Hari Kusta Sedunia 2019: Tanpa Inklusivitas Eliminasi Kusta hanya Soal Angka

Solider.id, Malang - Berdasarkan data Kemenkes (Kementerian Kesehatan) RI hingga saat ini masih banyak penduduk Indonesia yang mengalami kusta. Bahkan negara ini masih berada pada peringkat 3 dunia setelah India dan Brazil. Meski disebutkan angka kusta terus menurun namun  belum mampu menunjukkan situasi yang sesungguhnya di masyarakat.  Karena hal ini berkaitan dengan kinerja petugas dalam melakukan pendataan dan faktor-faktor lainnya. Terlebih berkaitan dengan stigma dan diskriminasi, menurunnya angka kasus kusta belum berpengaruh pada stigma yang melekat pada penyakit tahunan tersebut.

Dalam tulisan ini penulis ingin mengulas bagaimana menurunnya angka kusta secara statistik belum mampu menunjukkan situasi yang sesungguhnya. Serta bagaimana idealnya peran tenaga medis dan masyarakat termasuk para akademisi bisa melakukan aksi-aksi kolaboratif. Hal ini mengingat target Indonesia pada 2019 bebas kusta belum tercapai. Harapannya, tulisan ini akan mengubah paradigma kebijakan bahwa pemberantasan kusta tak sebatas angka-angka yang sajikan kemenkes. Melainkan bagaimana meningkatkan inklusivitas sebagai strategi eliminasi yang melibatkan banyak pihak termasuk komunitas kusta sendiri.

Distribusi penyakit kusta dalam angka

Rilis Kemenkes tahun 2018 dalam Pusat Data dan Informasi Kementrian Kesehatan RI menyebutkan jumlah temuan kasus kusta baru pada tahun 2017 sebanyak 15.920, tahun 2016 sejumlah 16.286, dan tahun 2015 sebanyak 17.202. Meningkat dari tahun sebelumnya 2014 yaitu 17.025 kasus dan tahun 2013 sebanyak 16.856 kasus. Pada tahun 2012 ditemukan 18.994 kasus baru. Tertinggi tahun 2011 sebanyak 20.023. Sementara tahun 2010 terdata 17.012 kasus baru. Angka-angka ini mendudukan Indonesia pada peringkat tiga dunia jumlah orang dengan kusta setelah India (127.236 kasus baru) dan Brazil (26.395 kasus baru) pada tahun 2015.

Lebih luas lagi dalam sekup regional WHO menyebut Asia Tenggara menduduki peringkat satu dunia jumlah orang dengan kusta, yaitu sebanyak 156.118 kasus baru pada tahun 2015, diikuti regional Amerika sebanyak 28.806, Afrika sejumlah 20.004, Pasifik Barat dengan 3.465 kasus, Mediterania Timur mencapai 2.167, dan terkecil Eropa sebanyak 8 kasus baru.

Kemenkes menyatakan Indonesia telah mencapai eliminasi kusta pada tahun 2000, dengan indikator pralevensi kusta < 1 per 10.000 penduduk, atau <10 per 100.000 penduduk. Setelah itu Indonesia masih mampu menurunkan pralevensi kusta meskipun lambat. Pada tahun 2017 angka pralevensi kusta mencapai 0,70 per 10.000 penduduk dan temuan kasus baru 6.08 per 100.000 penduduk. Namun masih terdapat 10 wilayah dengan pralevensi diatas 1 per 10.000 penduduk sehingga belum bisa dikatakan mencapai eliminasi.

Sedangkan kasus kusta pada anak selama tahun 2013 hingga 2017, menunjukkan kasus baru tertinggi tahun 2013 sebanyak 11,86 per 100.000 jumlah penduduk.

Berdasarkan bebannya, distribusi kusta dibagi menjadi 2 kelompok yaitu beban tinggi (high burden) dan beban rendah (low burden). Provinsi dengan high burden jika NCDR (new case detection rate- angka penemuan kasus baru) >10 per 100.000 penduduk atau jumlah kasus baru lebih dari 1000 dan low burden jika < 10 per 100.000 penduduk atau jumlah kasus baru kurang dari 1000. Pada tahun 2015-2016 terdapat 11 provinsi (32,35%) dengan high burden dan 23 provinsi (67,65) dengan low burden).

Kecuali Jawa Timur, provinsi dengan beban kusta tinggi ada di Indonesia bagian timur. Namun pada tahun 2017 Jawa Timur mengalami penurunan beban menjadi low burden sehingga tinggal 10 provinsi dengan beban kusta tinggi. Provinsi dengan high burden tersebut adalah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah. Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua.

Sedangkan pada kasus anak, beban kusta tinggi pada tahun 2015 ada pada 14 provinsi, dan  9 provinsi pada tahun 2016 lalu tahun 2017 meningkat lagi menjadi 11 provinsi. Secara umum kasus kusta anak tahun 2015-2017 mengalami penurunan dari 11,22 menjadi 11,05. Sedangkan 11 provinsi dengan beban kusta anak tinggi tersebut adalah Bengkulu, Kep. Riau, Banten, Kalbar, Kaltara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua.

Menilik validitas data peningkatan dan penurunan angka kusta

Kasus baru kusta di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) meningkat. Tahun 2018 tercatat ada 44 kasus baru, sedangkan tahun 2017 lalu hanya sebanyak 32 kasus. Kepala Dinas Kesehatan, melalui Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Jumati, Selasa (22/1) dikabarkan oleh Metro Jambi, menjelaskan meningkatnya data kusta setelah Dinas Kesehatan melakukan upaya-upaya dengan memerintahkan petugas untuk kontak serumah. Artinya, petugas mendatangi rumah dan mencari langsung penderita Kusta.

"Kemudian adanya Program Indonesia Sehat Peningkatan Keluarga (Pispeka). Dimana petugas juga turun langsung ke setiap warga untuk diperiksa kesehatannya. Jadi semua kasus yang ditemukan, langsung dilaporkan. Makanya, angka kasus kusta ini meningkat" jelasnya.

Sementara itu kasus kusta di Kabupaten Boltim Manado, juga mengalami peningkatan, dari 6 kasus pada 2017 menjadi 16 kasus di tahun 2018. Diberitakan Manado Post, Kepala Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (P2P) Dinkes Boltim Aviv Sangki, mengatakan setiap tahun jumlah pasien kusta mengalami peningkatan. Karena itu pihaknya pun rutin melakukan identifikasi kasus di 80 desa.“Meningkatnya penyakit kusta dikarenakan masyarakat yang sakit tidak mau berobat," kata Aviv Sangki. Dia pun menjelaskan, metode yang digunakan saat mengindentifikasi korban yakni, lewat program ICF dan Frambusia.

Peningkatan kasus kusta juga ada di Timika. Kepala Puskesmas Timika Maria Yosinta Rahangiar mengatakan pada 2017 ditemukan sebanyak 27 kasus baru kusta di Puskemas Timika. Sedangkan pada 2016, ditemukan lebih dari 60 kasus kusta di wilayah itu. Menurut dia, kasus kusta di wilayah Puskesmas Timika terbanyak ditemukan di wilayah Kelurahan Koperapoka, terutama di kawasan Gorong-gorong. "Tidak semuanya yang terkena itu masyarakat asli dari wilayah pesisir, karena juga ada warga pendatang non Papua. Petugas kami sering menemukan mereka, hanya saja mereka tidak mau datang berobat ke Puskesmas," ujar Maria. Namun ada juga yang datang sendiri berobat ke Puskesmas, tapi petugas kami juga turun ke lapangan untuk menjemput bola," ujarnya.

Kasus sebaliknya adalah penurunan angka kusta, seperti di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Disampaikan oleh dr Reni Lamajido, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Reny A Lamadjido, dalam pertemuan dengan Bupati Sigi dan Duta WHO, Yohei Sasakawa, di Kantor Bupati Sigi. Ia mengatakan, terobosan-terobosan yang telah dilakukan untuk mengentas penyakit kusta adalah dengan menerjunkan langsung petugas kesehatan ke lapangan, mencari orang yang sakit, kemudian memberikan obat secara rutin.

"Nah untuk Sigi ini kita lihat beberapa tahun terakhir menurun terus angka kesakitannya. Kan kusta ini sebenarnya intinya, kalau cepat didapat, pengobatannya juga cepat. Sehingga tidak menemukan kecacatan," terang Reny saat berbincang dengan detikHealth.

Kasus penurunan angka kusta juga terjadi di Tegal. Dikutip dari Radar Tegal, Dinas Kesehatan Kota Tegal mencatat, angka temuan orang dengan kusta menurun signifikan sepanjang Januari hingga Juni 2018, hanya 12 kasus. Jumlah tersebut dinilai turun signifikan dari 22 kasus pada tahun 2017. Kepala Dinas Kesehatan Sri Primawati Indraswari melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (P2P) Yuli Prasetya mengatakan, menurunnya temuan kasus penderita kusta merupakan optimalisasi survei di delapan fasilitas pelayanan kesehatan. Di antaranya, Puskesmas Tegal Barat, Debong Lor, Tegal Timur, Slerok, Tegal Selatan, Bandung, Margadana, dan Kaligangsa.

Menilik kasus demi kasus peningkatan maupun penurunan angka kusta, peran petugas kesehatan utamanya dari Puskesmas sangat penting. Semakin aktif petugas maka semakin memungkinkan kasus-kasus kusta dapat diungkap sehingga selain mempercepat proses penanganan juga berdampak pada meningkatnya kasus temuan baru. Naiknya angka kusta juga bisa disebabkan oleh banyaknya penderita yang atas kesadarannya (bukan karena ditemukan petugas) berobat ke Puskesmas.

Akan tetapi ketika kinerja petugas dalam mencari dan mendata rendah dipadu kesadaran masyarakat akan kusta yang juga rendah, maka akan menghasilkan rendahnya angka kusta akibat minimnya temuan. Nah, yang dikhawatirkan rendahnya angka kusta ini bisa diklaim sebagai dampak dari keaktifan petugas kesehatan dalam menangani persoalan kusta. Artinya data dan informasi tidak valid. Persoalan validasi data ini belum terjawab, karena data Kemenkes hanya memuat angka-angka temuan yang tersurat dalam pelaporan puskesmas-puskesmas.

Dalam sekup global contoh gamblang bisa kita lihat dari Infodatin Kemenkes RI yang bersumber dari WHO, Weekly Epidemiological Report, September 2016, sub judul Penemuan Kasus Baru pada 17 negara yang melaporkan >1000 kasus tahun 2006- 2015. Laporan dari negara Mozambique, tahun 2013 dan 2014 nol kasus, sementara tahun 2012 disebutkan angka 756 kasus baru dan tahun 2015 terdapat 1335 kasus baru. Kemudian mundur ke tahun 2008 Mozambique hanya melaporkan 131 kasus, namun diapit oleh dua tahun dengan angka yang tinggi yaitu tahun 2007 dengan 2.510 kasus baru dan tahun 2009 dilaporkan 1.191 kasus baru.

Drastisnya grafik laporan Mozambique ini menimbulkan pertanyaan atau keraguan validitas datanya, mengingat kusta tidak termasuk wabah atau penyakit menular yang berjangkit dengan cepat dan menyerang sejumlah besar orang di daerah yang luas (seperti wabah cacar, disentri, kolera). Melainkan penyakit menular yang paling sulit menular karena memerlukan kontak dekat dalam jangka waktu lama. Artinya untuk mencapai penurunan angka hingga nol kasus baru tidak mungkin serta merta anjlok lalu melonjak lagi.

Contoh kasus masalah pendataan di tingkat Puskesmas

Kembali pada data nasional penderita kusta, sebuah penelitian berjudul Pengembangan Sistem Informasi Program Kusta Berbasis Geografis di Kabupaten Cirebon Tahun 2005, mengungkap kinerja, pengetahuan dan komitmen petugas serta peralatan kerja mempengaruhi akurasi data. Yang menarik, penelitian dilakukan oleh Haeria, Staf Bidang Pencegahan & Pemberantasan Penyaki Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

Pertama ketidaklengkapan dan keterlambatan pelaporan program eliminasi kusta dari puskesmas berpengaruh terhadap hasil analisis data. Hasil analisis menjadi tidak akurat, tidak relevan dengan kondisi yang sesungguhnya di lapangan. Kedua, hasil analisis data hanya disesuaikan dengan kebutuhan program tingkat propinsi dan pusat, belum dimanfaatkan untuk kebutuhan daerah sendiri dalam akselerasi eliminasi kusta.

Ketiga, proses pengolahan data masih dilakukan secara manual dengan memasukkan daftar data orang dengan kusta ke dalam buku registrasi monitoring dan

evaluasi pengobatan. Setelah itu, dilakukan rekapitulasi dengan menggunakan kalkulator untuk kemudian dimasukan ke media komputer dengan menggunakan program microsoft excel. Hal tersebut mengakibatkan informasi yang dihasilkan kurang akurat dan terlambat. Keempat, proses entry data dilakukan setiap tiga bulan sesuai dengan permintaan laporan oleh pihak provinsi, pusat dan subdit kusta. Dengan demikian, setiap akhir atau awal triwulan volume pekerjaan pengelola program terlihat menigkat.

Masalah yang kelima, data yang telah dimasukkan ke dalam komputer kemudian dicetak dan disimpan dalam bentuk dokumen kertas yang disatukan dengan dokumen-dokumen kegiatan yang lain. Kebutuhan data untuk program eliminasi kusta sulit dipenuhi, karena data tidak dapat disediakan secara cepat dan kesulitan mencari dan memilah dokumen. Selain itu, yang keenam data perkembangan tiap bulan tidak tersedia karena entri data yang dilakukan tiap triwulan, sedangkan laporan puskesmas disampaikan tiap bulan.

Masalah lain yang ketujuh, pada proses penyajian data adalah bahwa informasi kusta dilakukan hanya sebatas untuk memenuhi indikator program yang telah ditetapkan oleh program pemberantasan kusta, berupa laporan rekapitulasi kabupaten triwulanan sentinel kusta (LTS) dan laporan tahunan sentinel kusta (LTHS). Oleh sebab itu, informasi wilayah puskesmas yang merupakan daerah endemis maupun non endemis kusta sulit didapat.

Pentingnya inklusivitas dan keterlibatan masyarakat

Pokja Advokasi Kusta Lingkar Sosial Indonesia, Kasma dalam hal ini membenarkan pentingnya peran petugas puskesmas sebagai garis depan eliminasi kusta, mulai dari pencarian, pendataan, pengobatan, perawatan hingga membangkitkan kembali semangat orang yang mengalami kusta. Dikatakannya pula bahwa tinggi atau rendahnya angka kusta dipengaruhi oleh kinerja petugas puskesmas. "Tidak mungkin mengandalkan data masuk dari penderita yang dengan sadar berobat, karena stigma hingga saat ini masih melekat pada kusta," ungkap Kasma. Maka petugas pukesmas selain harus memahami masalah kusta dengan benar, dalam hal ini penting untuk proaktif dan komunikatif.

Dimulai dengan memahami kusta dengan benar. Perawat bisa salah analisis ketika dalam mendiagnosis kurang detil. Misal pasien dengan kelainan kulit mirip panu di bagian wajah, tak cukup wajah saja yang diperiksa, melainkan bagian lain seperti punggung dan bawah beha. Tanpa itu yang semestinya kusta basah divonis sebagai kusta kering, sehingga salah obat. Kemudian pro aktif, ketika ditemukan satu pasien kusta, perawat harus melakukan pemeriksaan satu keluarga yang rentan tertular karena adanya kontak dekat dan terus menerus. Selain itu perawat juga harus menyisir kemungkinan adanya warga lain yang menderita kusta minimal radius 100 meter dari penderita yang telah ditemukan. Ini dilakukan untuk segera memutus mata rantai penularan, tukas Kasma yang pula sebagai pembina Forum Komunikasi Disabilitas dan Lepra Jabung Timur ini.

Selanjutnya adalah komunikatif. "Anggap pasien sebagai kawan, sehingga ia tak sungkan untuk berbagi dan mengkonsultasikan penyakitnya," saran Kasma. Sosialisasi ke masyarakat juga tak kalah penting. Hambatan biasanya masyarakat enggan dengan alasan sibuk bekerja atau kegiatan lainnya, padahal yang terjadi adalah penilaian bahwa apa yang kita sampaikan bukan dianggap prioritas. Nah, jalan keluarnya kita memang harus pintar-pintar untuk memahami apa yang menjadi prioritas warga kemudian mengkolaborasi dengan sosialisasi kusta. Inklusivitas sangat penting disini, dimana masyarakat juga terlibat, tekan Kasma, misal melalui kegiatan ekonomi agar warga tertarik.

Terkait inklusivitas, guru besar Fakultas Kedokteran Unair, Cita Rosita Sigit Prakoeswa menyarankan perlunya kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, selama ini banyak riset telah dilakukan dan kemajuan pesat pada bidang imunologi dan mikrobiologi. Namun secara garis besar, rantai transmisi kusta hingga kini belum terputus sepenuhnya. hal ini jelas jadi tantangan para ilmuwan.

"Penyakit ini bukan hanya masalah fisik namun juga masalah sosial dan ekonomi dengan adanya lingkaran setan kecacatan stigma diskriminasi, kemiskinan penderitaan dan perburukan kecacatan. bisa dikatakan kusta melawan kesejahteraan manusia,"ungkapnya pada SURYA, Minggu (27/1/2019).

Kusta merupakan penyakit sepanjang sejarah peradaban manusia, namun sampai saat ini transmisi penyakit tersebut belum bisa dihentikan. Terbukti dari masih stabilnya kasus baru, kasus kusta anak, dan kasus kecacatan. Kusta pada anak terjadi karena disregulasi sistem kekebalan yang berkelanjutan. Berbagai faktor yang berpengaruh pada kegagalan regulasi kekebalan atau disregulasi kekebalan seperti infeksi, stress, trauma, merokok , imunisasi, nutrisi dan lainnya, urainya. Jadi menurutnya kusta bisa dicegah jika disregulasi ini bisa dicegah. Namun, karena stigma dan diskriminasi, banyak penderita kusta tidak tersentuh layanan kesehatan.

Riset banyak dilakukan namun transmisi belum berhasil diputus. Adakah strategi yang diabaikan? Ternyata riset ilmuwan terutama mengeksplorasi aspek kuratif dan diagnostik dan kurang memperhatikan promotif, preventif dan rehabilitatif, tegasnya. Padahal aspek promotif dan preventif inilah yang berpotensi tinggi dalam menghentikan transmisi kusta melalui pencegahan dini disregulasi kekebalan terutama di daerah endemis kusta.

"Melalui kolaborasi lintas sektor Academic Health System (AHS) sinergi antara universitas, RSP dengan berbagai penyedia layanan kesehatan dapat dilakukan. Kelemahan Puskesmas (inovasi program) diatasi dengan kolaborasi bersama Universitas,"papar Cita Rosita Sigit Prakoeswa. Kelemahan Universitas dalam menjangkau daerah endemis bisa diatasi dengan kolaborasi bersama Puskesmas dan Pemda. Sedangkan kelemahan Puskesmas dan Universitas dengan ketersediaan dokter ahli dan riset kusta bisa diatasi dengan kolaborasi bersama Rumah Sakit.

"AHS dapat memfasilitasi hambatan birokratis dengan menginisiasi perjanjian kerjasama antar institusi pemerintah daerah, institusi pendidikan, dan institusi pelayanan kesehatan, agar sistem pelayanan kesehatan menggunakan sistem rujukan berjenjang tidak menyulitkan program pemberantasan kusta," paparnya. Menurutnya Puskesmas bisa dikembangkan jadi pusat kegiatan promotif-preventif kusta yang memiliki standar minimum layanan kusta nasional.

Konsep solusi terbaik untuk masalah kesehatan tidak selalu berasal dari pemikiran negara maju, tandas Cita. Masyarakat maupun akademisi bisa menyelesaikan masalah. Sebagai contoh pada penyakit kusta, yaitu dilakukan upaya penghentian transmisi kusta dengan kolaborasi lintas sektor AHS melalui pencegahan disregulasi kekebalan.

Mendesak pemerintah untuk pendataan yang lebih baik

Minimnya akurasi data penderita kusta di Indonesia dapat menjadi indikator pelayanan kesehatan dan pemenuhan hak-hak lainnya bagi orang yang terdampak kusta (OYTK). Hal ini disoroti oleh lintas organisasi yang konsen terhadap isu kusta. Farhan Indonesia bersama Ragam Institute, GPDLI, dan ALPHA-I yang mengungkap masih adanya orang yang terdampak kusta yang tak memiliki KTP sehingga makin menguatkan keraguan pada validasi data angka kusta. Tanpa KTP artinya selain yang bersangkutan tidak terdata juga tidak bisa mengakses layanan kesehatan dan layanan publik lainnya.

Disampaikan oleh Ketua Umum Federasi Reintegrasi Hansen (Farhan Indonesia), Hermen Hutabarat (30/1) dalam siaran persnya pada peringatan Hari Kusta Sedunia 2019 di Jakarta. Mereka juga meminta kepada KPU untuk melakukan pengecekan data pemilih terkait masih adanya orang yang terdampak kusta yang tidak memiliki KTP sehingga terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya di Pemilu 2019 nanti.

"Mereka yang sudah dianggap pulih dari kusta atau yang disebut Orang Yang Terdampak Kusta (OYTK) beserta keluarganya, sampai saat ini masih mengalami stigma dan diskriminasi di hampir semua bidang: pendidikan, pekerjaan, ekonomi, hunian/tempat tinggal, administrasi kependudukan, politik, dan masih banyak lagi," ungkap Hermen. Khususnya dalam aspek partisipasi politik, di beberapa daerah, OYTK masih dianggap tidak eksis dengan indikasi mereka tidak tercantum dalam daftar pemilih Pemilu 2019 terutama bagi OYTK yang tidak memiliki kartu identitas (KTP).

Dikatakan Hermen Hutabarat, pihaknya sebagai bagian dari masyarakat sipil Indonesia memandang bahwa upaya penghapusan stigma dan diskriminasi terhadap OYTK masih belum maksimal. Sehingga dibutuhkan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat untuk menghentikan segala bentuk stigma dan diskriminasi terhadap OYTK.

Diakhir tulisan ini penulis kembali menekankan bahwa naik turunnya angka kusta secara statistik belum mampu menunjukkan situasi yang sesungguhnya namun setidaknya cukup memberikan gambaran bagaimana menyusun aksi dan strategi eliminasi di tahun berikutnya. Selanjutnya rilis Kemenkes bahwa sejak tahun 2000 Indonesia telah mencapai eliminasi dalam kenyataan belum layak membuat kita bangga, mengingat stigma dan diskriminasi masih lekat pada saudara-saudara kita, antara lain ditandai dengan masih adanya orang yang terdampak kusta (OYTK) yang tidak memiliki KTP sehingga terancam tak dapat mengakses layanan kesehatan, kehilangan hak pilih dalam partisipasi politik dan sebagainya. Selanjutnya pentingnya inklusivitas, eliminasi tak cukup terbatas pada angka-angka atau pengobatan semata, melainkan keterlibatan semua pihak untuk menghapus stigma dan diskriminasi pada kusta.  

 

Penulis : Ken Kerta

Editor   : Ajiwan Arief

 

 

Links referensi:

 

1. Angka Penderita Kusta di Tanjabtim Meningkat, https://metrojambi.com/read/2019/01/17/39581/angka-penderita-kusta-di-tanjabtim-meningkat

 

2. Penderita Kusta di Boltim Meningkat, Sangki: Warga Malu Untuk Berobat, https://manadopostonline.com/m/berita/52304/Penderita-Kusta-di-Boltim-Meningkat-Sangki-Warga-Malu-Untuk-Berobat

 

3. Penderita Kusta Meningkat di Timika Papua, https://m.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/01/29/p3ak8j382-penderita-kusta-meningkat-di-timika-papua

 

4. Kusta di Kabupaten Sigi Turun, Rahasianya Apa Ya? https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-3927802/kusta-di-kabupaten-sigi-turun-rahasianya-apa-ya

 

5. Angka Penderita Kusta di Kota Tegal Turun, https://radartegal.com/berita-pemerintah-kota-tegal/angka-penderita-kusta-di-kota-tegal-turun.25277.html

 

6. Dikukuhkan Jadi Guru Besar, Spesialis Kulit Kelamin RSUD Dr Soetomo Tekankan Penanganan Kusta, http://jatim.tribunnews.com/amp/2019/01/27/dikukuhkan-jadi-guru-besar-spesialis-kulit-kelamin-rsud-dr-soetomo-tekankan-penanganan-kusta?page=all

 

7. Pengembangan Sistem Informasi Program

Kusta Berbasis Geografis di Kabupaten

Cirebon Tahun 2005, journal.fkm.ui.ac.id › article › view

The subscriber's email address.