Lompat ke isi utama
Suasana debat calon Presiden 17 Jan 2019

Isu Krusial KND dan RPP Implementasi UU Disabilitas Tak Disinggung dalam Debat Capres

Solider.id, Malang- Menyimak debat Capres 17 Januari 2019, pada sesi HAM terkait difabilitas, terdapat isu krusial yang tidak disinggung oleh Jokowi maupun Prabowo yaitu pengesahan RPP Implementasi UU Disabilitas sebagai petunjuk teknis pelaksanaan undang-undang disabilitas serta pembentukan Komite Nasional Disabilitas (KND). Sehingga menjadi pertanyaan apakah soal difabilitas telah terelaborasi dengan baik dalam misi visi kedua capres? Kedua capres tersebut hanya membahas perubahan paradigma dan makin setaranya difabel dan nondifabel serta harapan terbukanya lapangan kerja sebagai bentuk nyata kesetaraan sesama warga negara.

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sudah disahkan sejak April 2016. Pasal 131 undang-undang tersebut mencantumkan tujuan pembentukan Komisi Nasional Disabilitas, yakni melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak difabel. KND (Komite Nasional Disabilitas) menurut ketentuan dalam Pasal 149 UU Disabilitas, sudah harus terbentuk pada 3 tahun setelah UU disahkan, atau April 2019.

Untuk pembentukan KND, diperlukan penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) terlebih dahulu yang mengatur segala aspek kelembagaan KND, terutama bentuk lembaga, tugas, dan kewenangan kelembagaan. Namun hingga saat ini pun belum ada kabar adanya pengesahan RPP yang mengatur teknis penerapan UU Disabilitas tersebut.

Mengingat kembali RPP Implementasi UU Disabilitas

UU Disabilitas mengamanatkan pemerintah untuk menerbitkan sejumlah peraturan teknis. Sebagaimana amanal Pasal 27 bahwa ketentuan mengenai perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak difabel diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan tersebut dirumuskan dalam 15 Rencana Peraturan Pemerintah (RPP), yang kemudian pemerintah meringkasnya menjadi 7 RPP. Terkait hal ini koalisi organisasi difabel yang tergabung dalam Pokja Implementasi UU Disabilitas sudah menyodorkan draft alternatif untuk setiap RPP kepada pemerintah.

Pertama, RPP tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Kedua, RPP tentang Akomodasi yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan. Ketiga, RPP tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

 

Keempat, RPP tentang Kesejahteraan Sosial, Habilitasi dan Rehabilitasi. Kelima, RPP tentang Pemenuhan Hak Atas Pemukiman, Pelayanan Publik. Keenam, RPP tentang Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan. Ketujuh, RPP tentang Konsesi dan Insentif Dalam Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Advokasi pembentukan 7 RPP untuk implementasi UU Disabilitas pada 4 Januari 2018, Kelompok Kerja (Pokja) Implementasi UU Penyandang Disabilitas secara resmi menyerahkan 7 Draft RPP usulan masyarakat. Penyerahan itu merupakan bentuk realisasi komitmen Pokja dan Koalisi Masyarakat Penyandang Disabilitas untuk mendukung Pemerintah dalam upaya mendorong bersama pembentukan seluruh RPP. Dalam proses penyusunan draft RPP usulan masyarakat, terutama setelah melakukan pembahasan dengan Kementerian Sosial, RPP Kesejahteraan Sosial akan dipisah dengan RPP Habilitasi dan Rehabilitasi, sehingga ada satu draft RPP tambahan, menjadi 8 RPP.

Dalam tahap berikutnya diharapkan Pemerintah, melalui 7 Kementerian, menindaklanjuti dengan melakukan proses pembentukan PP, dengan melakukan pembahasan antar Kementerian/ Lembaga, dan harmonisasi/ sinkronisasi, dengan tetap melibatkan Pokja dan Koalisi Masyarakat Penyandang Disabilitas. Proses tersebut diharapkan dapat selesai, dan RPP bisa disahkan menjadi PP maksimal April 2019, sesuai dengan amanat UU Disabilitas. Selama proses tersebut, masyarakat tetap dapat memberikan masukan kepada Pemerintah, baik secara langsung maupun melalui Pokja Implementasi UU Penyandang Disabilitas.

Pentingnya Komisi Nasional Disabilitas

Pasal 31 Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengamanatkan pembentukan Komisi Nasional Disabilitas atau KND. Komisi ini seharusnya sudah terbentuk paling lambat April 2019. Komisi Nasional Disabilitas berperan sebagai institusi yang mengisi kekosongan di pemerintahan dalam penempatan isu disabilitas sebagai bagian dari isu hak asasi manusia. Komisi Nasional Disabilitas akan menjadi tempat bertanya, monitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan program yang terkait dengan isu disabilitas.

Maka dalam pengimplementasian UU Disabilitas tersebut, Komisi Nasional Disabilitas juga harus menjadi alat presiden, bukan alat menteri. Posisi Komisi Nasional Disabilitas harus setara dengan kementerian, tidak boleh di bawah kementerian. Sebagaimana diatur dalam pasal 132 bahwa Hasil pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan, penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak difabel dilaporkan kepada Presiden.

Draf peraturan teknis pembentukan Komisi Nasional Disabilitas yang berasal dari aspirasi masyarakat sudah disampaikan kepada pemerintah. Kementerian yang bertugas membentuk peraturan tersebut adalah Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Bila draf ini disahkan, maka KND akan dibentuk berdasarkan peraturan presiden.

Pemerintah diminta segera terbitkan RPP Implementasi

Dikutip dari hukumonline, Anggota Komisi VIII DPR Rahayu Saraswati menilai belum terbitnya sejumlah aturan perlaksana UU Disabilitas ini menunjukan keraguan keberpihakan pemerintah terhadap kaum difabel. “Hingga saat ini pemerintah belum mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksana UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas,” ujar Rahayu dalam keterangannya di Komplek Gedung Parlemen, Rabu (5/12/2018).

 

Menurutnya, pemerintah terkesan tidak siap dan belum memiliki kemauan politik yang kuat terhadap perindungan dan pemenuhan hak-hak kaum difabel. Padahal, kaum difabel mesti segera diberikan hak-haknya tanpa terkecuali. Karena itu, kebutuhan terbitnya sejumlah PP sebagai aturan teknis sudah cukup mendesak. “Pemerintah daerah belum bisa membuat Peraturan Daerah (Perda) terkait perlindungan kaum difabel sebelum PP-nya terbit.”

Dia mencontohkan PP nantinya dibutuhkan sebagai salah satu cara memaksimalkan alokasi kewajiban sebanyak 2 persen pekerja penyandang disabilitas oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta 1 persen oleh pihak swasta. “Lambatnya pemerintah menerbitkan aturan turunan UU Penyandang Disabilitas telah menciderai hak kaum difabel lain,” lanjutnya.

Diterangkan Rahayu, ada sejumlah hak yang wajib dipenuhi negara bagi kaum difabel. Seperti, hak hidup, bebas dari stigma, pekerjaan, pendidikan, politik pelayanan publik, aksesibilitas, perlindungan hukum. “Kaum difabel juga harus mendapat akomodasi yang layak dalam proses peradilan, yang mesti diatur dalam PP. Tapi, PP ini belum ada, bagaimana lembaga hukum dapat menjalankan hak tersebut?”

Selain itu, pentingnya PP sebagai aturan teknis terhadap penjatuhan sanksi jika mengabaikan hak-hak kaum difabel. Seperti hukuman terhadap penyelenggara pendidikan yang tidak memberi akomodasi yang layak untuk peserta didik difabel. Masih banyak lagi kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta pihak lain yang perlu diatur lebih rinci mekanismenya. “Jadi kalau PP tidak keluar, apapun yang dilakukan pemerintah dalam mendukung difabel, seperti Asian Paragames itu pencitraan dan lip service,” kritiknya.

Minimnya pemahaman isu

Terpisah, peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia Fajri Nursyamsi mengatakan ada 5 dari 8 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang tengah disusun dan masuk dalam program penyusunan peraturan pemerintah. Karena itu, pemerintah mesti melakukan upaya percepatan pembentukan aturan turunan tersebut. “Mengingat batas waktu yang diberikan UU Disabilitas hanya dua tahun setelah disahkan, seharusnya seluruh peraturan pelaksana sudah harus terbentuk,” ujarnya mengingatkan.

 

Sejak April 2018, kata dia, semua peraturan pelaksana yang diamanatkan UU Disabilitas tengah dipersiapkan dan disusun. “Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terdapat hal baik yang berlangsung hingga kini. Pemerintah sudah mulai membuka pintu isu-isu disabilitas dikaitkan dengan isu sektoral di masing-masing kementerian dan lembaga. Termasuk membentuk peraturan pemerintah.

Menurutnya, terdapat beberapa kementerian/ lembaga memiliki progress (laporan kemajuan) yang cukup baik dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Namun, harus diakui masih terdapat banyak kementerian/ lembaga yang tidak paham dan belum mengenali jaringan difabilitas guna mendapat informasi yang lebih jelas. “Permasalahan utama belum terbitnya PP lantaran minimnya pemahaman isu disabilitas, sehingga kesulitan menentukan apa-apa saja yang bakal diatur dalam PP. Karena tidak paham jadi tidak prioritas dan cenderung menunda-menunda,” kritiknya.

Ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, pemahaman isu disabilitas ini bisa selesai dengan sosialisasi-edukasi, atau meningkatkan partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam pembentukan regulasi, sarannya. Meski begitu, ada beberapa kementerian/lembaga sudah mulai memahami isu-isu disabilitas dan berpihak pada kaum difabel. “Ini pada akhirnya memperlancar proses pembentukan RPP tersebut,” katanya.

 

Penulis : Ken

Editor   : Ajiwan Arief

 

Links Referensi:

1. Draft 7 RPP Implementasi UU Penyandang Disabilitas versi Masyarakat (Januari 2018), https://pshk.or.id/publikasi/judul-draft-7-rpp-implementasi-uu-penyandang-disabilitas-versi-masyarakat-januari-2018/

 

2. 7 RPP Ini Penting Bagi Penyandang Disabilitas, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a96ae1e655ef/7-rpp-ini-penting-bagi-penyandang-disabilitas/

 

3. Pemerintah Diminta Segera Terbitkan Sejumlah PP Penyandang Disabilitas, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c07ae0f81e00/pemerintah-diminta-segera-terbitkan-sejumlah-pp-penyandang-disabilitas/

 

The subscriber's email address.