Lompat ke isi utama
pemilu 2019

Potensi Hambatan Kandidasi Difabel dalam Undang-Undang Pemilu

Solider.id, Yogyakarta - Sebagaimana di pahami selama ini bahwa setiap orang memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Kelompok difabel yang menjadi bagian dari warga negara Indonesia tidak terkecualikan dari ketentuan tersebut. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Merujuk sejarah yang ada, ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) konstitusi itu tidak serta merta di implementasikan. Kelompok difabel dalam realitanya kerap terkecualikan dari ketentuan tersebut. Hambatan-hambatan persyaratan dalam kandidasi jabatan politik pada proses pemilihan umum tidak jarang dijumpai. Hambatan tersebut misalnya berupa adanya persyaratan sehat jasmani dan rohani bagi seseorang yang akan menduduki jabatan politik.

Hambatan sehat jasmani dan rohani ini dalam sejarahnya pernah menghambat presiden Abdurrahman Wahid dalam proses pencalonan presiden pada pemilihan umum 2004. Abdurrahman Wahid yang seorang difabel netra dianggap tidak memenuhi persyaratan sehat jasmani dan rohani.

Setelah sekian lama persyaratan sehat jasmani dan rohani hingga saat ini masih dapat dijumpai dalam Undang-Undang Pemilihan Umum. Persyaratan ini diberlakukan bagi setiap orang yang akan menjadi peserta pemilu dan penyelenggara pemilu. Persyaratan ini diterapkan dalam pencalonan anggota KPU, anggota Bawaslu, presiden, dan anggota DPD. Meskipun beberapa pasal menjelaskan bahwa syarat sehat jasmani dan rohani tidak membatasi kelompok difabel, namun ada pasal lain yang berpotensi menghambat difabel dalam proses kandidasi.

Persyaratan yang Berpotensi Menghambat

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, setidaknya ada dua ketentuan yang berpotensi menghambat difabel dalam proses kandidasi. hambatan pertama, masih adanya ketentuan mampu secara jasmani dan rohani bagi kandidat. Sementara hambatan kedua adalah adanya ketentuan yang mensyaratkan bahwa kandidat dapat berbicara, menulis, dan membaca dalam bahasa Indonesia.

Perihal persyaratan mampu secara jasmani dan rohani ini dapat dilihat dalam Pasal 21, Pasal 117, Pasal 169, dan Pasal 182 Undang-Undang Pemilihan Umum. Pasal 21 dan Pasal 117 Undang-Undang Pemilihan Umum yang mengatur persyaratan pencalonan KPU dan Bawaslu dalam penjelasannya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan mampu secara jasmani dan rohani tidak termasuk kondisi cacat tubuh. Demikian juga dengan Pasal 182 yang memiliki penjelasan serupa. Meskipun penggunaan terminologi cacat tubuh dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 ini tetap problematic, tetapi setidaknya hal ini menjaga konsistensi Undang-Undang Pemilihan Umum yang mengakomodasi hak difabel sebagaimana disebutkan secara tegas dalam Pasal 5 Undang-Undang Pemilu.

 Sayangnya, Pasal 169 yang mengatur mengenai pencalonan presiden dan wakil presiden tidak memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan mampu jasmani dan rohani adalah ketentuan yang tidak menghalangi difabel. Ini tentu saja menunjukan inkonsistensi Undang-Undang Pemilihan Umum, dimana satu sisi memberikan perlindungan hak, tetapi disisi lain membuka peluang terjadinya pelanggaran hak.

Ketentuan ini tentu berpotensi mengulang preseden pada Tahun 2004 dimana calon presiden Abdurrahman Wahid gagal maju dalam kontestasi pemilu presiden karena dianggap tidak memenuhi syarat mampu sehat jasmani dan rohani. potensi hambatan lain bagi kelompok difabel juga dapat ditemui dalam persyaratan calon anggota DPD.

Pasal 182 Undang-Undang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa calon anggota DPD harus mampu membaca, menulis, dan berbicara dalam bahasa Indonesia. Ketentuan seperti ini seringkali menghambat difabel Tuli untuk mengakses sebuah sektor. Hal ini karena difabel Tuli dianggap tidak mampu memenuhi persyaratan berbicara dengan bahasa Indonesia. padahal sesungguhnya difabel Tuli tetap dapat berkomunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat.

Inkonsistensi Undang-Undang Pemilihan Umum

Pasal 5 Undang-Undang Pemilihan Umum secara tegas menyatakan bahwa difabel berhak menjadi pemilih, peserta, dan penyelenggara Pemilu. Tetapi, ketentuan ini seakan dibantah sendiri oleh ketentuan-ketentuan lain dalam Undang-Undang Pemilu. Ketentuan ini seakan-akan hanya menyalin Undang-Undang Pemilu sebelumnya yang mengatur mengenai difabel. Terkecuali isu-isu yang bersifat politis seperti “presidential threshold” yang memakan waktu lama dalam pembahasannya, isu-isu lain sepertinya kurang mendapatkan perhatian yang sama dalam pembahasan Undang-Undang ini.

 

Penulis : Tio Tegar

Editor   : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.