Lompat ke isi utama
 Abraham Ismed dari akun instagram @boy1492

Mengulas Aksesibilitas dan Alat Bantu dalam Fiqih Difabel

Solider.id, Malang- Viral diberitakan beberapa media massa Abraham Ismed, difabel pengguna kursi roda yang tidak diperkenankan masuk ke dalam Masjid Raya Sumbar. Kronologinya, dikutip dari Jawa Pos ketika Abraham Ismed dan beberapa rekannya pergi ke Masjid Raya Sumbar pada Sabtu sore atau selepas salat Ashar. Namun sampai di lantai 2 masjid, Abraham dicegat oknum pengamanan dan tidak diperkenankan masuk ke dalam ruangan tempat salat.

"Katanya kursi roda tidak suci. Jadi kami bagaimana? Ini pengganti kaki kami. Memang tidak ada jalan bagi disabilitas untuk ke dalam masjid," ungkap Abraham Ismed. Pelarangan yang sempat direkam Abraham itu lantas dibagikan dalam bentuk foto dan video, Minggu (20/1) di akun Istagram bernama @boy1492.

Kasus difabel berhadapan dengan aksesibilitas tempat ibadah sesungguhnya bukan ini saja terjadi, melainkan sejak dahulu kala dan terjadi pada hampir semua tempat. Khususnya Indonesia dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, belum cukup memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap difabel, terutama dalam aspek pemenuhan hak terhadap aksesibilitas tempat ibadah. Persoalan aksesibilitas tempat ibadah adalah problem serius bagi difabel.

"Kami juga ingin masuk surga loh..," celoteh humor seorang pengguna kursi roda asal Malang, Sulastri dalam suatu perjalanan ketika singgah di masjid. Memang tak mudah untuk menuju tempat wudhu, mereka harus melalui kolam pencuci kaki serta kran yang terlalu jauh dari jangkauan. Pilihannya akhirnya antara lain bertayamum (membersihkan diri ketika akan beribadah tanpa air, biasanya dilakukan dalam keadaan darurat).

Menurut Sulastri, mestinya ada tempat wudlu duduk khusus difabel yang mudah dijangkau. Untuk tempat sholat ia lebih memilih mushola atau langgar yang justru lebih akses dari pada masjid besar yang megah namun berundak tinggi. Idealnya setiap tempat ibadah memiliki hand rail atau pegangan untuk rambatan dan ramp atau plengsengan untuk jalannya kursi roda. Selain itu, masjid harus ada tempat wudhu duduk dan tempat duduk untuk sholat bagi yang sulit berdiri.

Survey Forum Malang Inklusi (FOMI) di sejumlah masjid pada tahun 2016- 2017 menunjukkan minimnya aksesibilitas dan rendahnya pengetahuan takmir tentang difabilitas. Forum lintas organisasi tersebut juga telah meminta kepada MUI Kota dan Kabupaten Malang untuk menghimbau seluruh pengurus rumah-rumah ibadah agar memenuhi standar aksesibilitas sebagaimana diatur dalam Permen PU Nomor 30 tahun 2006 dan Permen PUPR nomer 14 tahun 2017.

 

Minimnya aksesibilitas dan problematika difabel dalam fiqih

Survei serupa tentang aksesibilitas tempat ibadah disampaikan dalam Halaqoh (pertemuan) Fiqih Disabilitas yang diselenggarakan Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PLSD) Universitas Brawijaya (19/12) di Ruang Arjuna, Hotel Savana, Malang. Pada 75 masjid melalui 300 koresponden di 3 kota, yakni Sampang, Jombang, dan Tulungagung selama September-November 2017, menunjukkan belum adanya standar aksesibilitas di dalamnya yang sesuai dengan Peraturan Menteri PU Nomor 30 Tahun 2006.

Data PSLD (Pusat Studi dan Layanan Disabilitas) Unibraw, dipetik dari Republika menyebutkan 90,67 persen pintu utama dan tambahan masjid sudah aksesbilitas atau memiliki lebar bukaan 90 centimeter (cm). Sementara 66,67 persen pintu selain yang utama berukuran minimal 80 cm. Kemudian untuk lantai masjid, sebanyak 44 persen memiliki permukaan kasar.

Dari sisi kemiringan tangga dan undak-undakan, hanya 36 persen yang miringnya tak lebih dari 60 persen. Untuk lebarnya, baru 48 persen masjid yang sudah memenuhi standar. Sementara bagian pegangan tangannya, juga hanya 48 persen yang telah terpenuhi.

Selanjutnya, pada bidang miring (tampil) hanya dua persen yang sudah memilikinya. Lalu tanda bahasa isyarat untuk tuli hanya 6,67 persen masjid yang menyediakannya. Bahkan, ketersediaan guiding block untuk jalan para difabel netra tidak ditemukan sama sekali di tiga kota santri termasuk di Masjid Agung Kauman, Malang.

Dari segi fasilitas wudhu, hanya empat persen masjid yang memiliki akses bagi pengguna kursi roda. Kemudian 42,67 persen masjid sudah menyediakan keran yang aksesibel. Sementara untuk pegangan tangan di tempat wudhu, baru 6,67 persen (5 dari 75 masjid) yang sudah sesuai standar. Pada toilet aksesibel, empat persen atau tiga dari 75 masjid telah memilikinya.

Di sisi lain, PSLD juga meneliti persepsi masyarakat Muslim tradisional terhadap isu difabilitas. Kebanyakan dari mereka terutama usia yang lebih muda sudah cukup bersikap positif pada difabel. Hanya saja beberapa di antaranya cenderung kesulitan dalam memberikan dukungan dan intensitas relasi.

Dari sejumlah penelitian yang dilakukan dari September hingga November 2017 ini, PSLD merekomendasikan perlunya pembangunan infrastruktur fisik dan sosial yang ramah bagi difabel. Perhatian untuk penguatan komponen keluarga dan persepsi positif pada difabel juga perlu diperkuat. Tak lupa juga untuk meningkatkan kesadaran terhadap difabel dengan melibatkan generasi muda.

Membongkar jejak-jejak normalisme untuk membangun fiqih inklusi

Mengungkap diskriminasi yang berkaitan dengan keagamaan, karena dinilai riskan, dalam hemat penulis menjadi alasan sungkan bagi banyak orang untuk tidak melakukannya. Sehingga terjadi pembiaran secara terus menerus bahkan turun temurun. Orang enggan berhadapan dengan raksasa paradigma yang sejak lama bercokol pada sebagian masyarakat bahwa soal agama dan keyakinan adalah hal mutlak yang tak bisa dikritik. Padahal penolakan terhadap kritikan justru menjauhkan diri dari hakikat agama sebagai pengatur peri kehidupan secara vertikal (hubungan manusia dengan Tuhan) dan horizontal (hubungan sesama manusia).

Diskursus difabilitas dalam hal ini tidak lepas dari dua model perspektif yang sering digunakan, yaitu medical model dan social model. Kedua model tersebut merupakan pembentukkan paradigma dalam memandang difabel. Dalam sejarahnya, paradigma individual/ medical model menduduki posisi yang sangat dominan, sehingga terbentuklah paradigma normalisme, yang kemudian sering digunakan dalam ilmu kedokteran dengan istilah sehat dan tidak sehat, normal dan tidak normal sehingga ketidaknormalan fisik atau mental tersebut perlu direhabilitasi. Perspektif medical model inilah yang kemudian melahirkan kebijakan-kebijakan yang segregatif atau pemisahan secara paksa seperti pelembagaan sebagai upaya medicalisasi (proses penyembuhan), dan tempat kontrol.

Hal tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Jongbloed. Menurutnya adanya segregasi kaum difabel dari interaksi sosial luar disebut sebagai ideologi law and order; yaitu difabel merupakan kelompok disruptif (bersifat merusak) yang mengancam stabilitas sosial sehingga mereka harus dipisahkan dengan cara melakukan institusionalisasi sebagai alat kontrol. Didirikannya pusat-pusat rehabilitasi dan sekolah-sekolah luar biasa merupakan bentuk kebijakan dari perspektif medical model, yang hampir terdapat di semua bangsa.

Pendekatan medis disabilitas dapat dilihat dari teori sosial (sick role/ fungsi sakit) yang diusung oleh Parson dari aliran fungsionalisme. Menurutnya bahwa orang sakit adalah bentuk pelanggaran sosial/ pelencengan dari sistem sosial (social deviance), karena sakit merupakan ancaman keberaturan sistem sosial. Mereka yang sakit kemudian keluar dari peran-peran dan fungsi-fungsi dalam sistem sosial. Dalam perkembangannya, teori ini kemudian diaplikasikan kepada kaum difabel, sehingga mereka dianggap sebagai orang sakit yang membutuhkan pemulihan kondisi agar dapat kembali memiliki peran dan fungsi dalam sistem sosial di masyarakat.

Perspektif medical model mendapatkan kritikan yang cukup keras dari kalangan kaum difabel itu sendiri. Hingga pada akhirnya lahirlah sebuah pendekatan baru dalam dekade 17-an dengan istilah social model. Gerakan ini menggugat ortodoksi lama bahwa difable adalah manusia “menyimpang” atau “tidak normal”, dan asumsi dominan bahwa disability, semata-mata urusan medis. Disability, menurut paradigma ini, adalah problem sosial yang berakar dari struktur masyarakat. Tujuannya jelas: menghapus segala penindasan dan eksklusi sosial terhadap difable, dan mewujudkan terjaminnya partisipasi penuh difabel dalam masyarakat.

Pandangan terhadap keabsahan ibadah dan penggunaaan alat bantu

Sebuah buku berjudul Fikih (ramah) difabel, mencoba menjawab polimek seputar fikih berkaitan dengan hak dan keabsahan difabel dalam beribadah. Para penulis buku tersebut Ro'fah, Fathorrahman Ghufron, Ali Sodiqin, Fuad Mustafid, Nurdin Baroroh, dan Sri Wahyuni mengulas kajian difabilitas untuk dihubungkan dengan inklusivitas tempat ibadah. Mereka juga mengulas pandangan terhadap keabsahan ibadah dan penggunaaan alat bantu.

Secara garis besar, kondisi difabel tidak mengakibatkan hilangnya sebagai subyek hukum bagi difabel tersebut. Dalam konteks beribadah ketidakmampuan difabel karena difabilitasnya, dapat menggunakan dispensasi atau keringanan (rukhshoh) yang telah ditetapkan. Dalam hal melakukan perbuatan hukum, syarat baligh dan cakap hukum menjadi persyaratan yang harus dipenuhi yaitu ahliyyah ada’ (kecakapan hukum) dan ahliyyah wujub (kepantasan menerima hak dan kewajiban). Namun demikian, kondisi difabilitas tidak dapat memenuhi semua ahliyyah tersebut.

Misalnya usia baligh pada difabel mental dan sosial tidak dapat disamakan dengan usia baligh pada difabel netra maupun tuli, yang tidak bermasalah dengan sistem kerja otak. Usia baligh pada difabel mental disesuaikan dengan usia kedewasaannya. Dengan demikian, kewajiban hukum difabel mental berlaku pada saat usia dewasanya. Sementara itu, sebagai subyek hukum dalam mu’amalah/ hubungan antar manusia, difabel mental diposisikan sebagai orang di bawah pengampunan. Artinya dia dapat melakukan perbuatan hukum dengan perwalian. Berbeda halnya dengan difabel netra ataupun difabel tuli yang hanya membutuhkan fasilitas yang dapat memudahkan dalam melakukan akad.

Sedangkan kedudukan difabel dalam konteks kesaksian, para ulama’ memiliki berbagai pendapat. Namun demikian, pada esensinya difabel dapat menjadi saksi sesuai dengan kemampuannya dalam bersaksi. Misalkan seorang difabel netra, dia dapat bersaksi sejauh tidak menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan visualisasi, demikian pula dengan tuli. Dengan kata lain, rumusan mengenai difabel sebagai subyek hukum disesuaikan dengan kondisi difabilitasnya, karena masing- masing difabel memiliki kekhususannya dan tidak menghilangkan kedudukannya sebagai subyek hukum.

Mengenai bacaan shalat, sahnya shalat apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya. Sementara itu, terdapat mushalli/individu yang tidak dapat membaca bacaan shalat tersebut, misal tuli. Dipaparkan secara luas berbagai pandangan ulama’ yang membahas persoalan ini. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa tuli tetap wajib melakukan shalat dengan segala keterbatasannya dalam melafalkan bacaan-bacaan yang menjadi rukun shalat. Dengan demikian, shalat yang dilakukan oleh tuli tetap sah. Oleh sebab itu, keraguan para tuli terkait dengan keabsahan shalatnya harus disingkirkan.

Hal lainnya mengenai kebolehan melakukan shalat di atas kursi, dengan menggunakan argumentasi adanya rukhshoh (keringanan) kepada masyaqqoh (kesulitan) yang bersifat hakiki atau ketidakmampuan sejak lahir. Dengan kata lain, bahwa melaksanakan shalat di atas kursi merupakan bentuk rukhshoh yang diberikan kepada difabel fisik.

Keringanan dalam melakukan shalat juga diberikan kepada difabel yang menggunakan diapers. Pembolehan shalat menggunakan diapers dapat dibagi menjadi dua yaitu pertama bagi orang yang sakit sehingga harus menggunakan diapers dan ia tidak mampu mengganti diapersnya tanpa bantuan orang lain. Dalam keadaan ini, ia harus menunggu orang lain untuk membantunya mengganti diapers, hingga akhir waktu shalat ia dapat berniat menjama’ shalatnya dengan jamata’khir ke waktu shalat berikutnya.

Pembolehan shalat dengan diapers pada menjelang akhir waktu shalat kedua, ketika tidak ada orang juga yang membantunya untuk mengganti diapersnya. Hal ini didasarkan pada konsep dharurah/darurat. Kedua, shalat menggunakan diapers bagi orang yang sakit hingga syarafnya tidak mampu lagi merasakan apakah ia buang air kecil atau besar, sehingga ia dapat saja shalat mengunakan diapers kapan pun datang waktu shalat. hal ini didasarkan pada konsep ‘awaridut taklif (halangan pembebanan hukum) bagi seseorang karena suatu keadaan tertentu.

Pentingnya fikih ramah difabel

 

Muhaimin Kamal, Staf Pengajar IAIN Jember dan Ketua Tim Perumus Materi Halaqah Fiqih Disabilitas, yang digagas oleh Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Universita Brawijaya Malang, dalam ulasannya di Times Indonesia, yang berjudul Landasan Paradigmatik Fiqih Disabilitas, memaparkan hakikat fungsi fiqih. Selain sebagai pengarah dan solusi permasalahan hidup secara praktis, baik bersifat individual maupun sosial, fiqih juga mengatur dan memberikan bimbingan hubungan vertikal (manusia dengan Tuhan), serta hubungan horizantal untuk mengatasi masalah sosial yang kompleks dan menjadi perhatian utama syari’at Islam.

 

Muhaimin mengulas Fiqih klasik dengan bertumpu pada kaidah pokok al-masyaqqat tajlib al-taisir ‘hambatan atau kesulitan dalam melaksanakan sesuatu dapat menarik kemudahan’ merumuskan pasal-pasal yang mengatur difabel. Namun, cara pandang dan fasilitas yang diberikan fiqh itu, dipandang masih belum cukup menjadi solusi terhadap problematika difabel saat ini. Karena ujung-ujungnya hanya akan melanggengkan kaum difabel dalam posisi tidak berdaya dan tetap tidak mempunyai kesempatan yang sama dalam menerima hak-haknya sebagai manusia.

 

Fiqih juga masih belum mempunyai formula pasal yang mengatur tentang bagaimana pemerintah atau pemangku kebijakan publik dalam merumuskan dan melaksanakan perlindungan dan pemenuhan hak-hak difabel. Menurut fiqih, subjek hukum adalah perorangan, maka fiqih tidak menyentuh kewajiban institusional. Padahal dalam kenyataan kehidupan, kemampuan seseorang untuk melaksanakan atau meninggalkan kewajiban banyak tergantung kepada isntitusi-institusi tempat ia berada. Kemampuan melaksanakan shalat Jumat di masjid misalnya, tergantung kepada bagaimana konstruksi bangunan masjidnya ramah terhadap difabel.

 

Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab, Ali Sodiqin dalam pengantar buku "Fikih (ramah) Difabel” pada intinya menyatakan bahwa masih banyak persoalan di lingkungan fikih mengenai difabilitas. Para fuqaha terdahulu tidak banyak membahas komunitas difabel, kalaupun ada, maka pembahasan tersebut hanyalah partial, sementara persoalan saat ini sangat kompleks.

Oleh karena itu, kajian mengenai difabel dalam fikih, membutuhkan sebuah metodologi ushul fiqh yang digunakan untuk melakukan konstruksi fikih inklusif terhadap kaum difabel, sehingga komunitas difabel mendapatkan solusi atas problem-problem yang didapatkan dalam aktifitas keseharian. Dengan kata lain, bahwa persoalan difabel tidak cukup hanya melihat teks-teks yang telah ada, melainkan persoalan difabel dapat dikaji dengan menggunakan teks dan konteks kekinian.

Mengulas pentingnya fikih ramah difabel, Ro’fah memaparkan posisi kelompok difabel dalam Islam. Hal ini terkait dengan eksistensi difabel dalam kajian fikih, yang masih berada pada posisi bias normal. Pemberian rukhsoh atau kemudahan dalam perspektif fikih suatu hal yang sangat reasonable (masuk akal). Namun, dalam pandangan kritis, rukhsoh/ keringanan dan aturan serta tradisi lainnya dalam fikih bisa dikatakan sebagai bentuk bias normalisme dalam agama. Hal ini mengandung pengertian bahwa disabilitas yang merupakan hasil konstruksi budaya dan peradaban normalisme, maka wajah agama pun tidak lepas dari pemahaman ideologi normalisme tersebut, karena agama juga salah satu bentuk eksistensi peradaban.

Dengan kata lain, bahwa teks, doktrin dan interpretasi teks dalam agama, termasuk Islam disusun dan diatur dalam lingkup ideologi normalisme. Fikih yang merupakan hasil ijtihad (usaha serius) tidak lepas dari adanya unsur subjektif. Demikian halnya dengan aturan fikih yang memang masih jauh dari inklusifitas terhadap difabel. Oleh karena itu, konstruksi fikih ramah difabel juga dapat dilakukan oleh para mujtahid kontemporer atau seseorang yang memiliki kemampuan untuk melakukan infefensi hukum-hukum syariat.

Dalam konteks membangun fikih ramah difabel, ada dua hal yang menjadi catatan Ro’fah dalam tulisannya, yaitu: Pertama, menelaah kembali jejak jejak normalisme dalam fiqh dengan ‘membongkarnya” baik secara metodologis maupun praktis. Kedua, menjadikan negara sebagai subyek hukum (mukallaf) bagi kewajiban-kewajiban pembangunan aksesibilitas yang akan berujung pada pemenuhan hak difabel dalam menjalankan ibadah. Atau katakanlah fikih ramah difabel atau fikih inklusi ditetapkan dalam regulasi/ perundangan.

Upaya konstruktif dalam hal ini sangat diperlukan dengan memasukkan unsur “inklusi” kedalam maqasid syari’ah (tujuan baik) tersebut. Sehingga pada akhirnya output yang diharapkan adalah terciptanya sebuah produk fikih inklusi atau hukum-hukum syara` (aturan) yang digali secara terperinci untuk kepentingan bersama, baik yang terjadi pada kelompok tertentu semisal ruang abilitas dan disabilitas yang memungkinkan bagi keduanya untuk melaksanakan segala bentuk aturan peribadatan secara koligial/setara.

Adanya fikih ramah difabel atau fikih inklusi sangat penting mengingat di dalam fikih terdapat tiga faktor yang sangat esensial. Pertama, fikih merupakan ilmu yang paling dinamis, karena ia menjadi petunjuk moral bagi dinamika sosial yang selalu berubah dan kompetitif. Kedua, fikih sangat rasional, karena fikih merupakan ilmu iktisaabi (ilmu hasil kajian, analisis, dan penelitian). Ketiga, fikih adalah ilmu yang menekankan pada aktualisasi atau biasa disebut dengan ‘amaliyah yang bersifat praktis sehari-hari.

Melalui ketiga rancangan fikih tersebut, inklusi dapat dimungkinkan sebagai counterpart/ mitra untuk memperluas cakupan kajian fikih yang responsif terhadap kelompok-kelompok yang secara fisik maupun psikologis tengah mengalami kerentanan. Dengan rancangan ini, masing-masing pihak memiliki panduan bersama-sama untuk merumuskan aturan pelaksanaan peribadatan yang tidak hanya diliputi logika pengecualian yang selalu diperuntukkan bagi kelompok disabilitas. Artinya dalam kerangka inklusi ini, pembatasan segala jenis aturan tidak memasukkan kelompok difabel dalam logika pengecualian melainkan setara dengan kelompok non difabel.

Untuk merumuskan fikih inklusi ini diperlukan dua langkah yang fundamental, yaitu: pertama, melakukan dekonstruksi (al-qati’ah al-ma’rafiyyah) dengan melakukan pembacaan kritis terhadap berbagai ketentuan maupun aturan di balik konsepsi fikih yang ada dalam teks yang selama ini banyak disumbangsihkan oleh ulama terdahulu. Dimana, dalam konsepsi fikih tersebut banyak berbagai aspek pengecualian yang belum menempatkan kelompok disabilitas sebagai pihak yang inklusif dengan kelompok abilitas.

Kedua, melakukan rekonstruksi (al-tawasul al-ma’rafy) sebagai upaya kontekstualisasi konsep fikih yang responsif dengan problem kemanusiaan terutama yang berkaitan dengan nasib yang dialami kelompok disabilitas. Dalam rekonstruksi ini, fikih tidak hanya diletakkan dalam bingkai pemikiran absolut dan bersifat formalistic-legalistik, melainkan digunakan sebagai landasan etis untuk melahirkan cara berfikir baru yang sensitif dengan dinamika persoalan, seperti kelompok difabel. (Ken)

 

Penulis : Ken Kerta

Editor   : Ajiwan Arief

 

Links Referensi:

1. Disabilitas Diusir dari Masjid, Wagub Sumbar Geram, https://www.jawapos.com/jpg-today/21/01/2019/disabilitas-diusir-dari-masjid-wagub-sumbar-geram

 

2. Fiqih Difabel dan Aksesibilitas Menuju Pintu Surga, https://www.solider.id/baca/4104-fiqih-difabel-aksesibilitas-menuju-pintu-surga

 

3. Masjid Tidak Akses, Difabel Malang Lakukan Advokasi ke MUI, https://www.solider.id/baca/3933-masjid-tidak-akses-difabel-malang-lakukan-advokasi-mui

 

4. UB Lakukan Studi Inklusivitas Masyarakat Santri di Jatim, https://m.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/12/22/p1crqj335-ub-lakukan-studi-inklusivitas-masyarakat-santri-di-jatim

 

5. Landasan Paradigmatik Fikih Disabilitas, https://www.timesindonesia.co.id/read/160649/20171108/120834/landasan-paradigmatik-fikih-disabilitas/

 

6. Resensi Buku FIKIH (RAMAH) DIFABEL - Digilib UIN SUKA - UIN Sunan Kalijaga

PDFdigilib.uin-suka.ac.id› Abdullah Fikri

The subscriber's email address.