Lompat ke isi utama
kegiatan Ciqal mendesak RUUPKS

CIQAL Kembali Mendesak Pengesahan RUUPKS

Solider.id.Yogyakarta -  Mendesak segera disahkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUUPKS), kembali digulirkan Center for Improving Qualified Activities in Life of People with Disabilities (CIQAL). Pasalnya, tidak sedikit data menunjukkan bahwa perempuan difabel sering kali menjadi korban kekerasan seksual. Sepanjang 2014-2017 terdapat 126 kasus perempuan difabel korban kekerasan seksual yang dicatat dan ditangani oleh lembaga CIQAL. Dan pada 2018, jumlah bertambah menjadi 155 kasus, dan difabel mental menjadi korban terbanyak.

Hal tersebut disampaikan Koordinator Program MAMPU-CIQAL, Ibnu Sukoco saat membuka “Dialog RUUPKS bersama tokoh agama, organisasi perempuan, pendamping korban, akademisi, caleg DPR RI, organisasi masyarakat,  pemerintah daerah, awak media, LSM dan komunitas”, di Hotel Horison Ultima Riss, Rabu (23/1/2019).

“Data kasus itu yang dilaporkan, yang tidak dilaporkan masih banyak. Berbagai latar belakang menjadi penyebab tidak dilaporkannya kasus pelecehan seksual pada difabel. Dianggap aib keluarga, korban yang diposisikan sebagai orang bersalah, tekanan dan ancaman dari pelaku, desakan penyelesaian secara kekeluargaan, dan sebagainya, menjadi penyebab korban dan keluarga tidak melapor.”   Ujar Ibnu Sukoco.

Ibnu juga menginformasikan akan dihapuskannya pasal kontroversi, terkait pemasangan alat kontrasepsi secara paksa terhadap perempuan difabel mental. “Kabar gembira bahwa pasal 104 tentang pemasangan paksa kontrasepsi kepada difabel mental direkomendasikan oleh Komnas Perempuan untuk dihapus. Satu kata sepakat telah di depan mata, kontroversi telah tiada lagi. Dengan demikian RUUPKS harus didesak pengesahannya,” tegasnya.

Sedangkan Direktur CIQAL Nuning Suryatiningsih, mengatakan bahwa pengesahan RUU PKS menjadi Undang-undang darurat untuk segera disahkan. Mengingat, selama ini banyak korban kekerasan seksual dari kalangan difabel, namun hanya sedikit yang bisa dituntaskan, dengan pemidanaan pelaku.

Desakan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk mengesahkan RUU itu telah digulirkan oleh Lembaga CIQAL sejak Desember 2016. Dengan adanya UUPKS, kata Nuning, maka akan ada payung hukum yang kuat dalam melakukan penindakan terhadap kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Terlebih bagi korban perempuan difabel yang penyelesaian kasusnya sangat minim.

Minim penyelesaikan kasus

“Sepanjang tahun 2014 – 2018 kemarin ada 155 kasus kekerasan seksual yang dialami para penyandang disabilitas di DIY, namun hanya dua yang kasusnya diselesaikan di ranah hukum,” ungkap Nuning.

Lebih lanjut dia mengungkap bahwa sulitnya penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap perempuan difabel lebih diakibatkan kurangnya pemahaman difabel dan keluarga tentang kekerasan seksual itu sendiri. Demikian pula dengan aparat penegak hukum (APH), sehingga terkendala saat penyidikan.

Untuk itu dengan pengesahan RUUPKS tersebut, harapannya akan ada aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP) yang akan mengatur detail terkait teknis penyelesaian kasus dan perlindungan bagi korban. Upaya menyiapkan draft PP, pun sudah dilakukan CIQAL sebagai upaya tindak lanjut paska disahkan UU PKS.

Sedangkan Sri Wiyanti Eddyono, Dosen Fakultas Hukum UGM yang kali itu menjadi narasumber berharap, RUU PKS bisa disahkan sebelum Pemilu 2019. Hal tersebut mengingat segala sesuatunya sudah disiapkan. Bahkan, RUU tersebut telah diusulkan sejak 2016 lalu.

“RUU ini sangat mendesak untuk segera disahkan,” tegasnya.  

 

Wartawan   : Harta Nining Wijaya

Editor         : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.