Lompat ke isi utama
atm khusus bagi difabel

Menagih Aksesibilitas Pelayanan Keuangan bagi Difabel

Solider.id, Malang- Dunia perbankan  saat ini menjadi bagian penting dan tak terpisahkan oleh kebanyakan orang. Bahkan utamanya para pebisnis, digital banking menjadi salah satu syarat kelancaran transaksi, tak terkecuali para wirausahawan difabel. Namun sayangnya baru sebagian diantara mereka telah mampu mengakses layanan keuangan tersebut dengan alasan masalah difabilitas. Utamanya difabel netra dinilai rentan mengalami kesalahan dalam bertransaksi sehingga sulit mengakses layanan perbankan. Sedangkan difabel intelektual dinilai rentan menjadi korban penipuan.

Survei penulis  pada kelompok difabel dalam jaringan Lingkar Sosial Indonesia, Juli 2018, menunjukkan masih adanya berbagai hambatan dalam mengakses layanan keuangan. Model hambatannya beragam sesuai ragam difabelnya. Tuli misalnya, sebagian dari mereka tidak memiliki rekening bank karena tidak tahu caranya. “Tuli nggak tahu cara menabung, bagaimana berkomunikasi dengan orang bank juga tidak pernah, takut salah. Untuk modal usaha tuli menggunakan kredit bank atas nama keluarganya,” ungkap Sudarmaji, tuli asal Kepanjen, Malang. Ketua Gerkatin Malang ini mengatakan bahwa seharusnya ada juru bahasa isyarat atau layanan khusus difabel di bank.

Pendiri Adi Gunawan Institute, Adi Gunawan dalam diskusi ringan bersama penulis mengungkap masih adanya penolakan oleh bank terhadap calon nasabah difabel netra. Pihak bank mengkhawatirkan keamanan transaksi difabel netra dan menyarankan agar yang bersangkutan membuka rekening atas nama keluarganya. “Apapun alasan bank yang berujung menolak calon nasabah difabel adalah satu bentuk diskriminasi dan pelanggaran terhadap undang-undang yang menjamin persamaan hak warga negara, khususnya UU RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas,” terang Adi.

Diakui Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Eko Ariantoro, dikutip dari Tempo, bahwa kendala difabel dalam mengakses layanan perbankan terjadi karena tidak semua lembaga keuangan memiliki layanan yang ramah difabel. Sebab itu, dalam waktu dekat, OJK akan merilis petunjuk teknis operasional atau PTO lembaga keuangan. Petunjuk teknis operasional itu dibuat untuk memenuhi Peraturan OJK Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat.

"Sasarannya difabel dapat dilayani dengan produk yang sama, tetapi dengan cara yang berbeda," ucap Eko Ariantoro dalam acara Temu Inklusi 2018 di Gunungkidul, Yogyakarta, Selasa, 23 Oktober 2018. Keberadaan petunjuk teknik operasional ini, menurut dia, diperlukan untuk menjamin pelayanan lembaga keuangan yang inklusif bagi difabel.

Mengulas Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pelayanan Keuangan bagi Difabel

Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCPRD) pada tahun 2011 yang berkomitmen terhadap kesetaraan dan pemenuhan hak-hak difabel termasuk dalam mengakses layanan keuangan. Ratifikasi UNCRPD berdampak terhadap perubahan paradigma terhadap difabel, yaitu dari pelayanan (charity based) menjadi pemenuhan hak (rights based). Perubahan paradigma tersebut disertai dengan perubahan Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menjadi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai implementasi UU disabilitas tersebut maka dalam pemenuhan hak, difabel diberikan hak yang setara dengan non-difabel.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan, sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, telah menerbitkan peraturan terkait penyediaan akses layanan keuangan kepada semua pihak, termasuk kepada difabel. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.76/POJK.07/2016 tentang Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi konsumen dan/atau masyarakat dan POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Dalam upaya untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, diterbitkan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Di dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa target inklusi keuangan Indonesia di tahun 2019 adalah sebesar 75 persen. Di dalam Peraturan Presiden tersebut, difabel merupakan salah satu subjek yang menjadi sasaran dalam peningkatan inklusi keuangan.

Standar pelayanan inklusif PUJK

Dalam rangka mempercepat peningkatan inklusi keuangan dan memenuhi target tersebut OJK menyusun Petunjuk Teknis Operasional (PTO) dalam memberikan standardisasi pelayanan keuangan kepada difabel yang dapat diadopsi oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).

PTO Pelayanan Keuangan bagi difabel bertujuan memberikan standar minimal pelayanan keuangan kepada Konsumen/Calon Konsumen PUJK dengan difabilitas, baik pada kantor pusat (yang menyediakan pelayanan operasional atau tidak menyediakan pelayanan operasional) maupun Outlet PUJK sehingga hak-hak difabel terpenuhi dan terlindungi. Standar layanan PTO pada prinsipnya memberikan kemudahan bagi difabel, mulai dari sasaran PTO pelayanan keuangan, penentuan konsumen difabel, standar desain universal, pendamping difabel, dokumen persyaratan/ administrasi, infrastruktur, pelayanan nonfisik yang ramah disabilitas, standar etika dan tata cara pelayanan, perlindungan konsumen hingga standar penanganan pengaduan.

1. Sasaran PTO Pelayanan Keuangan bagi Difabel

PJUK dan difabel adalah sasaran Petunjuk Teknis Operasional pelayanan keuangan bagi difabel. PUJK di bawah pengawasan OJK yang menjadi sasaran dari PTO ini adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Perantara Pedagang Efek, Manajer Investasi, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Pembiayaan, Modal Ventura, Perusahaan Pergadaian, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Sedangkan difabel sasaran PTO meliputi ragam difabilitas fisik, sensorik, mental, dan intelektual. Difabilitas fisik berkaitan dengan fungsi gerak, antara lain akibat amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, celebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang bertubuh kerdil/kecil (stunting). Sedangkan difabilitas sensorik berkaitan dengan fungsi dari panca indera, meliputi: hambatan penglihatan (totally blind) atau low vision; hambatan pendengaran dan hambatan wicara.

Selanjutnya difabilitas mental berkaitan dengan fungsi berpikir, emosi, dan perilaku, meliputi: psikososial, diantaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan difabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, diantaranya autis dan hiperaktif. Sedangkan difabilitas intelektual berkaitan dengan fungsi berpikir yang disebabkan oleh tingkat intelektual di bawah rata-rata, meliputi: lambat belajar, disabilitas grahita, dan down syndrome.

2. Standar penentuan konsumen difabel

Penetapan sebagai konsumen/ calon konsumen difabel menjadi kewenangan PUJK dan dapat dipertanggungjawabkan. Penentuannya dapat dilakukan dengan visual maupun non visual. Secara visual, misalnya anggota tubuh tidak lengkap atau menggunakan kursi roda untuk mobilitas. Apabila tidak dapat terlihat secara visual, maka diperlukan bukti atau dokumen legal, seperti Kartu Penyandang Disabilitas atau surat keterangan bukti difabilitas yang ditandatangani oleh petugas kesehatan setempat.

Difabel yang telah terdaftar sebagai konsumen bisa menggunakan bukti kepemilikan rekening di PUJK yang telah ditandai sebagai konsumen dengan difabilitas. Selanjutnya PUJK berhak membatalkan pemberian pelayanan keuangan khusus untuk konsumen/calon konsumen difabel apabila yang bersangkutan terbukti bukan difabel.

3. Standar desain universal

Terkait aksesibilitas, PUJK memberikan pelayanan keuangan dan informasi yang bersifat desain universal kepada seluruh Konsumen, baik berupa pelayanan fisik, non fisik, maupun dokumen. Desain Universal yang dimaksud adalah desain yang bersifat inklusif yang mengacu pada kreasi bangunan, produk, dan lingkungan yang memberikan kemudahan akses bagi orang-orang lanjut usia, difabel, dan non difabel.

Yang pertama pelayanan fisik yaitu pelayanan PUJK kepada difabel, dalam bentuk penyediaan infrastruktur dan barang pendukung, di luar produk keuangan yang ditawarkan. Dalam prinsip universal desain pelayanan dapat digunakan oleh semua orang, fleksibel dalam penggunaannya, menggunakan tenaga fisik yang minimal, serta ruang dan ukuran yang memadai.

Selanjutnya pelayanan non fisik yaitu pelayanan yang diberikan dalam bentuk penyediaan jasa. Dalam desain universal pelayanan non fisik adalah kondisi di berbagai sistem yang bersifat inklusif yang mengacu pada kreasi produk, layanan, dan kegiatan yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang Disabilitas.

Sedangkan pelayanan dokumen adalah pelayanan yang diberikan oleh PUJK, kepada Konsumen/Calon Konsumen, dalam bentuk dokumen fisik maupun digital yang memuat informasi dalam bentuk gambar dan/atau tulisan. Dalam desain universal pelayanan ini dapat digunakan oleh semua orang, sederhana, fleksibel dalam penggunaannya, komunikasi yang efektif, dan mentoleransi kesalahan.

4. Standar pendamping difabel

Pendamping adalah orang dan/atau lembaga yang ditunjuk oleh konsumen/calon konsumen difabel untuk mendampingi atau membantu dalam hal pengurusan yang berkaitan dengan legalitas hukum, termasuk kegiatan yang berhubungan dengan layanan keuangan di PUJK.

Pendamping difabel dalam POT pelayanan keuangan dapat dikategorikan menjadi empat, yaitu: pendamping yang disediakan oleh PUJK, pendamping yang terdaftar, pendamping yang tidak terdaftar serta pendamping khusus. Namun apabila konsumen/calon konsumen difabel dapat mengambil keputusan secara mandiri, ia dapat mengakses layanan keuangan tanpa membawa pendamping.

Pendamping yang disediakan oleh PUJK merupakan staf PUJK yang terlatih untuk melayani konsumen/calon konsumen difabel. Pendamping ini bertugas memberikan informasi mengenai produk dan layanan yang tersedia di PUJK terkait, membantu mengisikan formulir atau slip, membantu proses transaksi, menerima keluhan tentang transaksi dan pelayanan di PUJK terkait, serta tugas-tugas lain yang dipandang perlu.

Sedangkan pendamping yang terdaftar, yaitu: pihak yang dapat menjadi pendamping bagi konsumen/calon konsumen difabel yang dapat berasal dari keluarga maupun bukan keluarga. Pendamping ini wajib membawa KTP/SIM/kartu identitas resmi dan Surat Kuasa dari konsumen/calon konsumen difabel. Wewenang Pendamping yang Terdaftar adalah memiliki kuasa untuk melakukan transaksi atas nama konsumen difabel dengan memenuhi syarat-syarat atas keinginan konsumen difabel sendiri, memiliki surat kuasa, telah terverifikasi oleh PUJK, serta transaksi yang dilakukan oleh pendamping didokumentasikan oleh PUJK.

Selanjutnya Pendamping yang Tidak Terdaftar adalah pihak-pihak yang dapat menjadi pendamping bagi konsumen/calon konsumen difabel baik keluarga atau bukan keluarga. Pendamping ini wajib membawa foto kopi KTP/SIM/kartu identitas resmi yang didokumentasi oleh PUJK serta tidak memiliki wewenang untuk melakukan transaksi atas nama Konsumen.

Apabila konsumen/calon konsumen difabel tidak dapat mengambil keputusan secara mandiri, maka yang bersangkutan wajib memiliki Pendamping Khusus yaitu orang dan/atau lembaga yang ditunjuk oleh konsumen/calon konsumen difabel atau oleh keluarganya untuk mendampingi, membantu, dan mewakili kepentingan difabel dalam hal pengurusan yang berkaitan dengan legalitas hukum, termasuk kegiatan yang berhubungan dengan layanan keuangan di PUJK.

Kriteria konsumen/calon konsumen difabel yang tidak dapat mengambil keputusan secara mandiri yaitu difabel intelektual, difabel dengan hambatan sangat berat yang menyebabkan pengambilan keputusannya diragukan atau tidak memungkinkan untuk membuat keputusan secara mandiri, misalnya orang yang dalam kondisi vegetatif, atau orang yang dalam keadaan stroke berat yang menyebabkan orang tersebut tidak dapat bergerak dan berbicara. Pendamping Khusus dapat merupakan orang tua kandung, atau selain orang tua kandung (baik individu atau lembaga).

4. Standar dokumen persyaratan/administrasi

Untuk dapat mengakses pelayanan keuangan, difabel harus memiliki kartu identitas yang dapat divalidasi kebenarannya (misalnya KTP, SIM, Paspor, dan Kartu Penyandang Disabilitas). Apabila konsumen/calon konsumen difabel tidak dapat melakukan tanda tangan secara konsisten, maka dapat diberikan alternatif pengganti tanda tangan, antara lain surat keterangan tidak dapat melakukan tanda tangan (atau tanda tangan tidak konsisten) yang disebabkan oleh kondisi difabilitas dari pihak berwenang, yaitu RT, RW, lurah, petugas kesehatan, atau dinas sosial; pas foto; cap jempol atau jari lainnya; fingerprint recognition; Iris scan; face recognition; dan/atau voice recognition.

Selanjutnya bagi pihak PUJK wajib memenuhi standar dokumen cetak dan soft file yang ramah disabilitas. Standar dokumen cetak yang ramah disabilitas yaitu menggunakan format dan ukuran huruf yang mudah dibaca, huruf kapital tidak ditulis secara miring, garis bawah, dan tebal, ditulis dengan kalimat yang sederhana dan efektif, kertas tidak berkilau (glossy) dan memiliki ketebalan tertentu agar tidak tembus pandang, kontras yang baik antara teks dengan latar belakangnya, informasi yang disampaikan tersedia dalam bentuk warna, gambar, atau diagram dan harus disertai dengan teks.

Sedangkan standar dokumen soft file yang ramah disabilitas yaitu disusun dengan urutan baca dan struktur yang logis, dilengkapi gambar dan deskripsinya, tersedia alternatif deskripsi teks untuk kolom gambar, formulir, dan tautan, karakter seperti tanda tanya, koma, dan sejenisnya harus dapat dikonversi ke dalam bentuk teks agar dapat dibaca oleh konsumen/calon konsumen difabel netra, fitur keamanan tidak mengganggu alat yang digunakan difabel untuk membaca file (baik dalam format PDF maupun format lainnya).

5. Standar infrastruktur

Kantor PUJK baik Kantor Pusat maupun Outlet, menyediakan standar infrastruktur pelayanan fisik, non fisik, dan dokumen yang ramah bagi difabel. Pelayanan fisik yang ramah difabel ditandai dengan adanya ramp yang dapat digunakan difabel secara mandiri dan aman, pintu yang lebih lebar dan mudah dibuka, tersedia pegangan rambat (handrail). Sedangkan untuk peralatan dan pelayanan wajib menyediakan meja pelayanan yang rendah untuk mengakomodasi pengguna kursi roda dan orang bertubuh kecil/kerdil (stunting).

PUJK juga wajib menyediakan layar khusus antrian dan layar informasi di lokasi yang mudah dilihat, tersedia alat bantu seperti kruk, kursi roda, dan kaki empat, posisi ruang tunggu dan resepsionis/ customer service yang diletakkan di dekat pintu masuk, memiliki peralatan yang dapat digunakan untuk mendeteksi identitas Konsumen seperti reader KTP-El, scanner iris mata, pemindai sidik jari, atau alat perekam (video/audio/kamera digital), tersedia staf yang dilatih khusus untuk melayani konsumen/calon konsumen difabel. tersedia staf yang dilatih khusus untuk melayani difabel.

POT juga mengatur standar layanan ATM bersama untuk perbankan yang ramah difabel yaitu menyediakan mesin ATM bicara dengan instruksi yang spesifik dan dilengkapi dengan audio jack, serta menyediakan mesin ATM berukuran rendah, menyediakan bangunan mesin ATM dengan struktur yang ramah difabel seperti tersedia ramp  yang dapat digunakan secara mandiri dan aman pintu yang lebih lebar dan mudah dibuka, lebar ruangan yang cukup untuk mengakomodasi mobilitas pengguna kursi roda.

6. Standar pelayanan non fisik yang ramah disabilitas

PUJK didorong untuk menyediakan layanan berbasis teknologi, termasuk teknologi digital, seperti kartu ATM yang dilengkapi dengan leading edge dan/atau fitur taktil untuk mempermudah penggunaan bagi difabel netra, layanan keuangan berbasis internet, seperti internet banking atau website, layanan keuangan melalui pesan singkat (Short Message Service/SMS) seperti SMS banking, layanan keuangan melalui telepon seperti telephone banking, layanan keuangan melalui aplikasi smartphone seperti aplikasi mobile banking.

Standar teknologi digital ramah difabel yaitu kompatibel dengan Voice Over, Talk Back, atau screen reader, menggunakan desain dan bahasa yang sederhana untuk menghindari kebingungan, akses login ke dalam layanan internet banking yang dapat diakses tanpa menggunakan mouse dan dapat dibaca dengan menggunakan alat pembaca layar, alternatif kode CAPTCHA, tersedia dalam kode audio atau pertanyaan matematika sederhana,menyediakan waktu yang cukup untuk memasukkan kata sandi yang diterima melalui SMS atau surat elektronik, pesan kekeliruan (error) tersedia dalam bentuk teks dan audio.

Tersedia staf PUJK yang terlatih untuk melayani difabel, baik staf PUJK secara umum atau staf PUJK yang mendapatkan pelatihan. Pelatihan terkait pelayanan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan staf dengan beberapa materi yaitu sosialisasi kebijakan penyediaan akses terhadap produk dan layanan keuangan bagi difabel, pelatihan sensitivitas, tata cara berinteraksi dan berkomunikasi, cara memperlakukan alat bantu bahasa isyarat (sign language) tingkat dasar.

7. Standar etika dan tata cara pelayanan

Staf PUJK dapat mengembangkan metode yang berbeda dalam memberikan pelayanan keuangan untuk mengakomodasi kebutuhan difabel tanpa mengurangi jenis-jenis pelayanan keuangan yang diberikan. Memberikan prioritas antrian kepada difabel dengan hambatan berat, memberikan pilihan produk keuangan yang jelas, memberikan pelayanan yang memudahkan seperti membacakan syarat, ketentuan, risiko, hak dan kewajiban, dan membantu mengisikan formulir, slip, dan cek.

Apabila dipandang perlu dan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dalam perlindungan kepada konsumen/calon konsumen difabel staf PUJK dapat mendokumentasikan transaksi misalnya dalam bentuk berita acara. Buku rekening dan/atau formulir pengajuan menjadi Konsumen diberikan tanda/kode/stempel “Konsumen dengan Disabilitas” untuk memudahkan staf PUJK dalam mengidentifikasi. Selanjutnya apabila sumber daya memungkinkan, PUJK diperbolehkan menyediakan pelayanan jemput bola ketika melayani difabel dengan hambatan berat, seperti difabel yang tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari karena kemampuan mobilitas yang sangat terbatas atau bergantung pada bantuan orang lain dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

8. Standar perlindungan konsumen

PUJK mengembangkan dan menerapkan prosedur internal dalam rangka perlindungan konsumen difabel. Staf PUJK menghormati dan melindungi hak-hak difabel dalam mengakses produk dan jasa layanan keuangan. Peraturan Perlindungan Konsumen dengan Disabilitas mengacu pada POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

9. Standar penanganan pengaduan

PUJK menyediakan layanan pengaduan melalui Pusat Panggilan (call center/telepon), SMS, surat elektronik (e-mail), atau tatap muka langsung dengan Konsumen difabel. Staf PUJK juga wajib merespon dan menangani pengaduan yang diajukan oleh Konsumen dengan disabilitas dengan baik. Penanganan dan penyelesaian pengaduan mengacu pada POJK No.18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Pemerintah harus bersikap tegas

Adanya PTO pelayanan Keuangan bagi difabel pada dasarnya layak kita apresiasi sebab implementasi memang harus diawali dengan regulasi yang mengatur. Namun sayangnya apa yang tertuang dalam PTO tersebut nampaknya masih sebatas wacana yang realisasinya masih sedang "didorong" oleh OJK. Realitas dalam pelayaan keuangan bagi difabel hingga hari ini masih mengalami persoalan yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Belum ada greget yang nampak dan secara nyata dirasakan masyarakat difabel secara luas.

Hasil riset lembaga penelitian, konsultasi, dan pelatihan Definit pada 2017, sebagaimana dilansir Tempo, menunjukkan mayoritas difabel yang telah mendapatkan layanan lembaga keuangan dikeluarkan dari sistem lembaga itu. Persoalan yang dihadapi difabel antara lain legalitas identitas dan dianggap tidak mampu menjaga keamanan ATM. Ada pula lantaran persyaratan administrasi tidak lengkap, seperti tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) karena tidak bisa tanda tangan sehingga tidak bisa mengurus NPWP. Fasilitas difabel juga dianggap mahal, seperti ramp, huruf braille, sehingga banyak lembaga keuangan yang tidak aksesibel bagi difabel.

Belum lagi urusan pendamping difabel yang terkadang bermasalah, misalnya tidak bisa dipercaya. Ditambah lagi, difabel dianggap tidak mampu secara finansial karena dianggap tidak bekerja sehingga tidak mempunyai penghasilan. "Sebenarnya lembaga keuangan bukan tidak mampu memberikan akses, tapi karena salah paham," ucap pendiri Definit, Bagus Santoso. Kesalahpahaman itu karena pihak lembaga keuangan berpikir kaku sehingga membuat sistem yang saklek. Semisal, difabel netra dianggap tidak bisa membaca selain menggunakan huruf Braille. Sedangkan biaya fasilitas dengan huruf Braille mahal. "Padahal difabel netra bisa mengakses mobile banking dengan cepat lewat layanan suara," kata Bagus.

Menarik apa yang diungkap Bagus, dalam hemat penulis meski saat ini lembaga keuangan telah mempunyai petunjuk teknis operasional atau PTO yang inklusif bagi difabel. Seperti ketidakharusan difabel membubuhkan tanda tangan untuk mengakses layanan keuangan, tetapi menggantinya dengan sidik jari. Kemudian menyediakan fasilitas yang aksesibel dan pendamping bagi difabel saat mengurus akses keuangan. Tantangannya adalah pertama, bagaimana mengubah mainset perusahaan bahwa bagunan dengan desain universal itu mahal. Yang kedua, bagaimana pihak pemerintah tak lagi hanya mendorong implementasi PTO melainkan memaksa atas nama hukum untuk realisasi petunjuk teknis tersebut.

Seperti diketahui bahwa apa yang termuat dalam PTO pelayanan Keuangan bagi difabel sesungguhnya bukan hal baru. Karena hal yang lebih detil terkait aksesibilitas bisa kita lihat dalam Permen PU Nomor 30 tahun 2006 serta Permen PUPR Nomor 14 tahun 2017 yang mengatur tentang aksesibilitas fasilitas umum dalam universal desain. Meski demikian implementasi permen tersebut masih banyak dilanggar baik oleh swasta maupun pemerintah sendiri. Alasan klasiknya berkutat pada soal anggaran.

Akan tetapi apapun alasannya Pemerintah wajib hadir untuk memberikan kepastian implementasi atas regulasi yang telah ditetapkan. Wujudnya bisa dalam bentuk reward/ penghargaan bagi PUJK atau lembaga Pelaku Usaha Jasa Keuangan serta punishment atau sanksi bagi yang tidak patuh. Namun tentu saja komitmen ini harus dimulai dari Pemerintah sendiri.

Seperti diulas oleh Hari Kurniawan, direktur LBH disabilitas dalam sebuah kesempatan diskusi bersama penulis. Ia mengingatkan agar Pemerintah untuk menginisiasi langkah-langkah implementasi atas perundangan yang telah dibuat maupun komitmen-komitmen lainnya. Dikatakannya, mengingat di tahun 2030 Pemerintah pusat sudah berkomitmen untuk menjadi masyarakat inklusif dan ditataran regional ASEAN, masyarakat ASEAN juga berkomitmen untuk menjadi masyarakat inklusif di tahun 2025 melalui ASEAN Enabling Masterplan 2025: Mainstreaming Disability Rights in The ASEAN Community.

"Mainstreaming Disability Rigths in ASEAN Community itu memastikan seluruh-seluruh negara ASEAN untuk mendorong partisipasi aktif Difabel di segala bidang dan tentu saja pihak pemerintah dan swasta harus sudah berbenah dengan memastikan keterlibatan aktif atau partisipasi penuh disabilitas dalam segala bidang dan memastikan semuanya dalam kerangka Desain yang bisa dipergunakan untuk semua atau Universal Design dan tidak meninggalkan seorangpun. No one left behind," tukasnya.

 

Penulis : Ken Kerta

Editor    : Ajiwan Arief

 

Links Referensi:

1. Advokasi Difabel dalam Dunia Perbankan, https://www.solider.id/baca/4676-advokasi-difabel-dalam-dunia-perbankan

2. Nantinya Teman Difabel Tak Perlu Tanda Tangan untuk Buka Tabungan, https://difabel.tempo.co/read/1140598/nantinya-teman-difabel-tak-perlu-tanda-tangan-untuk-buka-tabungan

3. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) untuk Pelayanan Keuangan kepada Penyandang Disabilitas, https://sikapiuangmu.ojk.go.id/

4. Kesulitan Teman Disabilitas Saat Berurusan dengan Bank, https://difabel.tempo.co/read/1140810/kesulitan-teman-disabilitas-saat-berurusan-dengan-bank

 

The subscriber's email address.