Lompat ke isi utama
contoh kartu penyandang disabilitas

Kartu Penyandang Disabilitas, Seluk Beluk dan Polemiknya

Solider.id, Pati – Kartu Penyandang Disabilitas (KPD), kartu yang digadang-gadang oleh para difabel di Indonesia. Seberapa “sakti” kartu ini hingga banyak difabel yang menginginkan kartu tersebut segera diluncurkan.

 Kepemilikan Kartu Penyandang Disabilitas ini tercantum dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 2016 yang berbunyi “penyandang disabilitas yang telah terdapat dalam data Nasional penyandang disabilitas berhak mendapatkan kartu penyandang disabilitas”, tetapi dalam UU ini belum ada Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksana.

Belum matangnya perencanaan KPD ini, akan menjadi suatu konflik jika KPD akan diluncurkan. Seperti halnya pernyataan  Suharto selaku direktur Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) yang menjelaskan jika KPD harus banyak manfaatnya dan jangan hanya menjadi label bagi difabel saja.

“KPD jangan hanya sekedar menjadi label saja, tetapi harus menjadi instrument pembangunan.” Tutur Suharto.

Data difabel di Indonesia terbatas dan tidak akurat, untuk data resmi Pemerintah sekitar 8 juta difabel, dari Badan Pusat Statistik (BPS) mempunyai data lebih dari 8 juta difabel, dan dari World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa data difabel di Indonesia lebih dari itu, kemudian KPD jangan hanya untuk memudahkan Pemerintah untuk mendata difabel, tetapi difabel yang mendapatkan KPD harus jelas assesmentnya.

“Difabel yang mendapatkan kartu ini assesmentnya harus jelas, jadi harus berdasarkan kriteria disabilitasnya sesuai dengan Undang-Undang, dan termasuk kriteria disabilitasnya dalam United Nation Convention on the Rights of Person with Disbilities (UNCRPD), jadi Indonesia tidak perlu punya terjemahan sendiri tentang disabilitas itu siapa saja, ikut saja pedoman disabilitas Internasional itu.” Imbuh Suharto.

Kerancuan KPD

Saat ini Kartu Penyandang Disabilitas (KPD) menimbulkan beberapa polemik, dari beberapa difabel yang mengharapkan peluncurannya saat Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2018 yang sudah dijanjikan oleh menteri sosial dengan segala kemanfaatannya,  ada pula yang berasumsi kartu ini hanya simbolis saja dan semakin mengelompokkan kaum difabel yang bertolak belakang dengan menuju Indonesia inklusif.

Pernyataan Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita yang akan membagikan kartu penyandang disabilitas pada tanggal 3 Desember 2018 bertepatan dengan HDI lalu, menimbulkan pro dan kontra, karena PP untuk manfaat dan tujuan KPD ini belum ada.

Langgeng dari Direktorat Rehabilitasi Sosial (Diresos) penyandang disabilitas mengemukakan bahwasanya menteri sosial memang akan meluncurkan KPD, tetapi belum ada manfaat yang lebih dari kartu tersebut.

“Ya, memang akan diluncurkan saat HDI kemarin, tetapi hanya sebagai identitas saja belum ada manfaat untuk difabel yang lebih dari itu, kini kita menunggu konsesi RPP dari Departeman Keuangan dan Departeman Kesehatan, agar kartu tersebut lebih bermanfaat, tidak hanya sebagai identitas saja.” Tandas Langgeng dari Diresos penyandang disabilitas khusus sensorik.

Ia mengharapkan KPD dapat berintegrasi dengan layanan dan kebijakan publik, agar mempunyai banyak manfaat. Sementara itu, Suharto menjelaskan pro dan kontra pada kartu tersebut, karena KPD bisa bermanfaat bagi difabel namun dapat pula memarjinalkan difabel.

“KPD bisa memarjinalkan jika kartu itu menjadi label, misalnya difabel mendaftar sekolah menggunakan KPD, jika difabel itu terdiskriminasi dengan tidak diterima karena menggunakan KPD maka KPD itu kontra produktif, tetapi sebaliknya jika difabel itu diterima sekolah dengan menggunakan KPD, kemudian sekolah itu menyiapkan semua instrument, cara belajar dan alat alat pembelajaran untuk menyesuaikan jenis kedifabilitasannya, maka kartu ini bisa menjadi positif. Jadi harus diluruskan dulu manfaat KPD itu untuk apa, jangan untuk label atau stigma tetapi harus digunakan untuk instrument pembangunan.” Kata Suharto.

Dalam suatu program, pemerintah   harus memberikan sesuatu yang positif bagi masyarakat, sehingga tidak menimbulkan masalah-masalah baru. Suparwi seorang difabel netra yang juga praktisi difabel dari Jakarta, mengemukakan pernyataannya tentang KPD, ia menolak dengan keras jika kartu tersebut hanya sebagai identits bagi difabel saja.

“Kalau hanya sekedar identitas, saya tidak setuju, harus ada manfaat yang lebih untuk difabel pada kartu tersebut.” Ucap Suparwi

Ia menambahkan jika dari kemensos sudah memberikan wacana untuk beberapa manfaat  KPD, yaitu untuk layanan dan kebijakan publik.

“Layanan publik misalnya pada kereta api, jika menggunakan KPD ada fasilitas khusus, diskon harga atau digratiskan. Serta kebijakan publik misalnya pemerintah ada program kemiskinan, pemberdayaan atau keterampilan yang menggunakan KPD ini, kalau hanya sekedar identitas kan bisa dimasukkan dalam KTP saja, tinggal menambahkan kolom disabilitas saja” Imbuhnya.

Ia berharap pembuatan KPD dikerjakan oleh Pemerintah, tidak dari Organisasi Masyarakat (Ormas) atau Organisasi Sosial (Orsos).

“Ormas atau Orsos sekedar membantu saja (tidak mutlak) untuk mendata difabel saja, tetapi lebih bagus pendataan dikerjakan oleh dukcapil.” Jelasnya.

Sosialisasi KPD

Tidak semua difabel mengetahui dan memahami tentang Kartu Penyandang Disaabilitas, oleh karenanya masyarakat difabel di Pati mengikuti sosialisasi KPD di sekretariat Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), di Tlogowungu, Jumat (14/12/2018).

Dalam sosialisasi tersebut, Wisnu dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (TKSPD) sebagai narasumber menjelaskan bahwa KPD ini baru wacana, dan ia belum mengetahui kapan  akan diterbitkan.

“Untuk peluncuran KPD kita belum berani ngomong tentang kepastian, karena ini hanya wacana dalam arti angan-angan yang bisa di capai, karena ini sudah ada perwujudan dari kemensos yaitu berupa pendataan sebagai langkah pertama dan semua disabilitas harus terdata, tidak terkecuali disabilitas mental.” Tukas Wisnu yang baru dua bulan bertugas sebagai TKSPD.

Menyoal manfaat KPD, Wisnu menjelaskan difabel akan mendapatkan fasilitas istimewa dari kartu tersebut

“Ada fasilitas istimewa, mungkin dari pendataan tersebut, difabel yang tidak mampu belum terdata dalam PKH (Program Keluarga Harapan, KIS, BPJS, dan lain-laini, ini nanti bisa di cover.” Ucap Wisnu

Terbentuknya TKSPD ini baru 2 bulan berlangsung, dan tugas pertama kali TKSPD adalah mendata semua difabel di daerah-daerah. Ia berharap organisasi difabel dan difabel di Pati dapat bekerjasama untuk membantu pendataan difabel di Pati.

“Jika ada difabel yang tidak terjangkau oleh kami dan teman-teman difabel mengetahuinya, maka kami minta tolong pada teman-teman difabel untuk segera memberitahukan pada kami”. Tukasnya.

Selain mendapatkan data dari oganisasi difabel, TKSPD juga masuk ke desa dan bersinggungan dengan Pemerintah desa setempat untuk mencakup data-data difabel.

Ketua PPDI Pati, Suratno menyikapi sosialisasi ini baik untuk difabel di Pati mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang KPD.

“Saya setuju adanya KPD ini, jika itu ada manfaat dan sangat membantu difabel, tetapi jika itu tidak ada manfaatnya dan hanya sekedar identitas saja, saya menolak.” Tutur Suratno

Ia berharap KPD dapat berfungsi ganda, selain sebagai identitas juga berfungsi alat yang menunjang kebutuhan difabel.

“Untuk mengantri di pelayanan umum misal berobat di rumah sakit terkadang difabel harus segera mendapatkan pelayanan tanpa harus menunggu berjam-jam, dan jika naik kendaraan umum bisa mendapatkan potongan harga atau bahkan gratis serta harus mendapatkan tempat duduk. Bayangan saya KPD ini bisa untuk pengganti SIM (Surat Izin Mengemudi), khususnya Tuli karena Tuli kesulitan mendapatkan sim.” Jelasnya.

Suratno menegaskan sebelum kartu ini di luncurkan, sebaiknya semua instansi baik pemerintah maupun swasta harus diberikan sosialisasi tentang KPD agar paham dan tahu apa itu KPD, jangan sampai KPD ini dijadikan proyek oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Sutahar seorang difabel daksa yang ikut sosialisasi, mengaku belum sepenuhnya paham manfaat dari KPD.

“Saya belum tahu betul manfaat dari KPD ini, selama itu baik untuk difabel dan bisa terealisasi, saya kira itu bagus.” Kata Tahar.    

 

Wartawan  : Oby Achmad

Editor         : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.