Lompat ke isi utama
 Sumber potho google

Pertimbangan Aksesibilitas Tertuang Dalam Kerja sama BPJS Dengan FasKes

Solider.id, Bandung – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kembali menjadi sorotan publik. Berkembangnya informasi sejumlah rumah sakit yang menghentikan layanan kesehatan BPJS sejak awal Januari 2019, antara lain disebabkan oleh pemenuhan akreditasi yang masih terganjal.

Dilansir dari berbagai sumber, akreditasi rumah sakit yang ditetapkan oleh pihak Komisi Akredirasi Rumah Sakit (KARS) diantaranya; pemenuhan adanya layanan geriantri untuk pasien lanjut usia agar mereka tidak perlu antre lama di rumah sakit, Pola Penggunaan Rasional Antibiotik (PPRA) dan khusus untuk rumah sakit pemerintah adanya pengintegrasian  pendidikan dan pelayanan.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia No. 7 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah ada.

Sertifikasi Akreditasi Fasilitas Kesehatan (FasKes) yang dapat bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dan menjadi persyaratan tersebut dituangkan dalam revisi Peraturan Menteri Kesehatan No. 99 Tahun 2015 Pasal 41.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 71 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.

...

            18. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 41

  1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. seluruh Fasilitas Kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dikecualikan dari kewajiban terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); dan b. seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dikecualikan dari persyaratan sertifikat akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 6.

(2) Fasilitas Kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

(3) Rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Langkah apa pun yang sedang dijalankan oleh pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bersama para pihak pemilik maupun pengelola Fasilitas Kesehatan (FasKes), diharapkan tidak menggangu proses pelayanan bidang kesehatan secara berlarut-larut. Khususnya para pengguna layanan BPJS Kesehatan, JKN maupun KIS. Jenis layanan kesehatan ini banyak dipergunakan oleh masyarakat umum yang membutuhkan dan masyarakat difabel.

Mengkaji diluar dari persyaratan tentang sertifikasi akreditasi tadi, ada syarat lain yang dalam kerja sama antara pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan Fasilitas Kesehatan (FasKes) yang telah dituliskan dalam revisi perundangan tersebut.

Pada Peraturan Mentri Kesehatan (Permenkes) RI No. 99 Tahun 2015 yang merevisi Permenkes No. 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga sudah dicantumkan tentang aksesibilitas di bidang kesehatan yang tertuang dalam Pasal 5.

...

4. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

  1. Untuk dapat melakukan kerja sama dengan BPJS Kesehatan, Fasilitas Kesehatan

      sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan.

  1. Selain ketentuan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada   

Ayat (1), BPJS Kesehatan dalam melakukan kerja sama dengan Fasilitas Kesehatan juga harus mempertimbangkan aksesibilitas, kecukupan antara jumlah Fasilitas Kesehatan dengan jumlah Peserta yang harus dilayani, kapasitas Fasilitas Kesehatan, serta jumlah penduduk di wilayah tersebut.

Dalam pasal 5 ayat (2) memaparkan, BPJS Kesehatan dalam melakukan kerja sama dengan Fasilitas Kesehatan juga harus mempertimbangkan aksesibilitas. Meski tidak dirunut secara detail tentang aksesibilitas yang dimaksud, adanya pertimbangan ini bisa mencakup sarana dan prasarana yang diberikan oleh pihak pengelola fasilitas kesehatan.

Misalkan; akses infrastuktur yang memadai untuk masyarakat difabel mulai dari lahan parkir kendaraan modifikasinya, akses ramp menuju pintu masuk, akses lift yang dapat digunakan oleh difabel yang berkursi roda selain alat bantu lainnya, akses informasi baik berupa tulisan maupun runing teks dan braille. Juga bentuk pelayanan langsung yang bisa diberikan dari mulai pintu masuk oleh pihak keamanan atau meja bagian informasi dan penjagaan.

Aksesibilitas yang menjadi pertimbangan ini, pada intinya dapat memudahkan aktivitas mobilitas para pengguna jasa layanan fasilitas kesehatan yang lanjut usia, anak-anak dan difabel dengan beragam hambatannya.

Untuk sekelas rumah sakit yang cukup luas dengan ruangan yang banyak dan memiliki lebih dari satu lantai, aksesibilatas yang memadai dapat meminimalisir kasus tersesat tanpa sengaja yang sering terjadi saat berada di dalam rumah sakit. Selain dapat memberikan kemudahan lainnya.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, terdapat beberapa point yang telah diatur dalam bidang kesehatan dan aksesibilitas.

Hak aksesibitas bagi masyarakat difabel yang tertulis dalam Pasal 18 yang merujuk pada fasilitas publik. Dan fasilitas kesehatan (FasKes) merupakan salah satu bentuk dari fasilitas publik.

Pasal 18 ‘Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

a) Mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik.’

Sementara dalam bidang kesehatan, secara universal masyarakat difabel memiliki hak yang diatur dalam beberapa pasal. Dan diantaranya yang memiliki keterkaitan dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yaitu:

Pasal 12 ‘Hak kesehatan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak;

c) Memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau.’

Pasal 62 ayat (3) ‘Pemerintah menjamin pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas dalam program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.’

Ada kesinambungan yang diatur dalam bidang kesehatan baik dalam Undang-Undang revisi Peraturan Menteri Kesehatan No. 99 Tahun 2015, dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, yaitu terkait aksesibilitas dan program jaminan kesehatan nasional.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, bersama beberapa pihak pemilik maupun pengelola Fasilitas Kesehatan (FasKes) yang sejak awal Januari 2019 mengalami penghentian layanan program BPJS oleh kendala sertifikasi akreditasi, kondisi ini dapat berimbas pula terhadap pemenuhan hak bagi masyarakat difabel dalam bidang kesehatan.

Layanan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit menjadi sangat penting untuk masyarakat difabel. Meski dalam kondisi sehat, bagi sebagian orang yang memiliki jenis kedifabelan tertentu melakukan cek up kondisi kesehatan secara rutin lebih dianjurkan. Hal ini bertujuan untuk terus melakukan pemantauan berkala terhadap kedifabelan yang dimilikinya, serta menghambat kearah kondisi yang dapat menjadi lebih parah dari sebelumnya.

Bisa dibayangkan apabila layanan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau layanan dari program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terhenti oleh rumah sakit tempat biasa para difabel melakukan cek up.

Meski ada berbagai alternatif pilihan lainnya seperti, melanjutkan menggunakan jasa layanan fasilitas kesehatan yang sama di tempat yang sama walau tanpa adanya program BPJS. Artinya, akan ada berubahan biaya kesehatan yang mesti dianggarkan untuk mendapatkan mutu layanan yang seperti biasa diperoleh.

Atau, alternatif lain yaitu dengan berpindah tempat ke jasa layanan fasilitas kesehatan lain yang memiliki program BPJS dengan membawa rujukan assessment dari tempat sebelumnya. Tindak ini meski bukan sebuah tindakan yang keliru namun sesuatu yang tidak mudah untuk masyarakat difabel. Perbedaan diagnosa atau bentuk pelayanan dapat memberi efek fatal terdahap jenis kedifabelan seseorang.

BPJS Kesehatan dalam melakukan kerja sama dengan fasilitas kesehatan yang sudah mempertimbangkan aksesibilitas di dalamnya menjadi kepuasan tersendiri bagi masyarakat difabel. Selain mendapatkan layanan program BPJS, aksesibilitas dari fasilitas kesehatan pun menjadi sesuatu yang sudah seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat difabel dalam bidang kesehatan.

Sangat disayangan bila semua bentuk layanan tersebut terhenti karena berkaitan dengan  kesepakatan peraturan yang belum terpenuhi.

 

Penulis  : Srikandi Syamsi

Editor     : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.