Lompat ke isi utama
Foto: tim Pre Musrenbang tematik difabel di Balai Kota Malang

Menagih Perlindungan Hak dan Realisasi Pendidikan Inklusif

Solider.id, Malang- Rama (40) orang tua dari anak perempuan dengan hambatan mobilitas di kota Malang setelah ditolak oleh beberapa SMP reguler akhirnya memutuskan menyekolahkan anaknya di SMPLB. Meski hal ini sangat ia sayangkan lantaran prestasi anaknya waktu di SD setara dengan anak-anak lainnya. Merasa tak ada pilihan lainnya Rama pun akhirnya memilih ikhlas.

"Anak saya waktu SD rangkingnya pertengahan, artinya secara kemampuan berpikir dan menyerap pelajaran setara dengan anak lainnya, terang Rama belum lama ini di kediamannya di Kota Malang. Penyebab ditolak menurut Rama adalah pembantasan kuota sekolah reguler dalam menerima siswa difabel.

Satu sekolah hanya menerima dua siswa dari anak berkebutuhan khusus, itupun masih diseleksi apakah ragam disabilitasnya sesuai dengan kesiapan sarana dan prasana sekolah, terang Rama. Mau protes juga rasanya percuma, solusinya adalah bersyukur dan jalani saja. Menurutnya ditengah kekecewaannya ia tetap merasa senang lantaran di SMPLB selain terdapat materi pada umumnya juga banyak pelajaran keterampilan yang bermanfaat bagi kehidupan anaknya di masa depan.

Kasus yang dialami Rama tentu bukan satu-satunya yang terjadi. Hal ini mengingat masih terbatasnya jumlah sekolah inklusi di Malang. Sedangkan dari jumlah sekolah tersebut masing-masing masih membatasi kuota penerimaan anak difabel karena alasan kesiapan sarana dan prasarana juga terbatasnya guru pendamping.

"Anak saya sebelumnya mengalami hal serupa (ditolak masuk sekolah reguler-red) namun berkat perjuangan keras akhirnya diterima juga," ungkap Tantri orang tua ABK di Kedung Kandang kota Malang. Teknisnya saya terus menerus meyakinkan pihak sekolah bahwa anak saya yang mengalami hambatan berpikir bisa setara dengan anak lainnya. Selain itu saya juga tak segan menyatakan bahwa hak anak difabel untuk bersekolah di sekolah reguler.

Terkait pembatasan kuota anak, Kasi Program dan Evaluasi Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Malang, Budiono mengatakan, beberapa SMP negeri maupun swasta di Kota Malang telah menyelenggarakan sekolah inklusi, namun dalam pelaksanaannya masih disesuaikan dengan kemampuan sekolah, baik fasilitas maupun GPK.

“Karena satu guru pembimbing khusus untuk dua anak. Perlu diperhatikan, GPK juga harus melakukan asessmen untuk melihat kemampuan guru dan sekolah menyelenggarkan sekolah inklusi,” terang Budiono. Penekanan terhadap fasilitas maupun GPK tersebut agar anak berkebutuhan khusus tidak hanya dapat sekolah, tetapi mendapat pendidikan dengan baik dan maksimal.

Perbedaan paradigma dan dilematika pengelolaan sekolah inklusi

Mengatasi hambatan kesiapan guru pendamping khusus di sekolah reguler yang kemudian menjadi alasan penolakan anak difabel dan pemberlakuan kuota, pendiri LBH Disabilitas Hari Kurniawan memaparkan pentingnya berbagi pengetahuan dan pengalaman antar guru dengan guru di sekolah lain.

"Konsep dasar GPK adalah pengantar sementara untuk berbagi ilmu. Memahamkan tentang bagaimana memberikan layanan terhadap difabilitas berdasarkan keilmuan yang dimiliki," papar Hari Kurniawan.

GPK tidak harus ada di setiap sekolah tetapi lebih baik ada asalkan ada sharing knowledge, (berbagi pengetahuan) dari GPK ke guru yang lain, terang Wawa sapaan akrabnya. Keberadaannya bisa bekerjasama dengan SLB namun tidak boleh ketergantungan, tambahnya.

Bagi Wawa, guru pendamping khusus atau GPK berperan melakukan assessment awal terkait dengan kebutuhan difabilitas, bukan menjadi penentu dengan menolak atau menerima anak difabilitas di sekolah inklusi.

"Prinsipnya konsep sekolah inklusi tidak tergantung GPK melainkan terpenuhinya hak-hak dan layanan bagi disabilitas yang setara dengan non disabilitas," kata salah satu Pendiri Forum Malang Inklusi itu.

Menurut Wawa, sepengamatannya masih ada beberapa sekolah inklusi yang masih membeda-bedakan difabilitas tanpa terlebih dulu berusaha untuk memenuhi hak-hak dan layanan yang harus tersedia.

"UU Nomor 8 tahun 2016 menjamin hak pendidikan anak difabel. Dan sekolah inklusi itu pilihan, anak berhak memilih untuk bersekolah dimana saja," lanjut Wawa, mengingatkan.

Pendidikan inklusif juga berpedoman pada UU No. 20 tahun 2003 bahwa sistem pendidikan harus secara demokratis, berkeadilan serta tidak diskriminatif. Sejak disahkannya undang-undang tersebut sudah seharusnya sekolah-sekolah reguler mulai merintis menjadi sekolah inklusi.

Namun berbeda dengan pendapat pemerhati pendidikan, Ida Yuastuti bahwa sekolah inklusi harus memiliki Guru Pendamping Khusus (GPK) agar siswa Anak Kebutuhan Khusus (ABK) tertangani.

"Wajib ada GPK karena sudah bukan eranya bertoleransi. Namun untuk memenuhi harapan customer (orangtua) dan standar pendidikan," jelas Ida Yuastuti saat presentasi sosialisasi tentang Lingkungan Inklusi Ramah Pembelajaran (LIRP) di Dinas Pendidikan  Kota Malang.

Mensikapi perbedaan paham ini, Ketua Dewan Pendidikan Kota Malang, Prof Mohamad Amin menyarankan orang tua dengan anak berkebutuhan khusus melakukan komunikasi dengan pihak sekolah ketika akan menyekolahkan anaknya. Hal itu penting agar sekolah dan orangtua sama-sama siap.

“Orang tua juga tidak bisa menuntut di luar kemampuan sekolah. Sekolah juga ada keterbatasan SDM dan fasilitas,” ungkapnya.

Amin juga mengungkap dilematika sistem sekolah inklusi yang masih perlu dibicarakan oleh para pihak. Menurutnya, Dinas Pendidikan (Dindik) menawarkan sekolah menjadi inklusi. Namun di sisi lainnya sekolah inklusi tersebut akan dikelola Pemprov.

“Artinya ada hal yang harus diperhatikan. Sekarang sekolah yang seperti itu bukan urusannya Dindik di tingkat kota, tapi provinsi. Karena tupoksinya ada di provinsi, izinnya juga ke sana,” papar Amin.

Informasi lainnya, data Dinas Pendidikan Kota Malang tahun 2015 menunjukkan, hanya terdapat 83 sekolah penyelenggara inklusi. Masing-masing terdiri dari 19 lembaga setingkat TK, 57 SD, 10 SMP dan 7 lembaga setingkat SMA. Jumlah ini tentu sangat minim dengan total keseluruhan sekolah di kota Malang. Yaitu 425 sekolah tingkat TK, 333 sekolah tingkat SD, 7 diantaranya SDLB; 133 sekolah tingkat SMP, 8 diantaranya SMPLB; 126 sekolah tingkat SMA, 4 diantaranya SMALB. Total keseluruhan 1017 sekolah, 19 diantaranya sekolah luar biasa.

Dari data diatas, diketahui hanya terdapat 83 lembaga sekolah inklusi atau 8,16 persen dari total keseluruhan 1017 sekolah di kota Malang. Dengan jumlah anak difabel yang tertampung 166 orang dari sekira 1300 jumlah difabel usia 0-25 tahun atau 12,7 persen dari jumlah yang terdata. Angka-angka tersebut tentu saja masih jauh dari idealnya pemenuhan hak pendidikan bagi difabel. Tak sebanding dengan publikasi citra kota Malang sebagai pelopor pendidikan inklusif.

Masyarakat dan Stake holder Perlu Tahu apa itu Sekolah Inklusi

Kota Malang makin digaungkan dan identik sebagai kota pendidikan, apalagi sejak Mei 2012 lalu kota wisata heritage ini secara resmi mencanangkan diri sebagai kota pendidikan inklusif. Pencanangan dilakukan di SMKN 4, dihadiri Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Mujito, Rektor UMM Muhadjir Efendy, Wali Kota Malang Peni Suparto. Sekkota Malang Shofwan, Kepala Dindik Kota Malang beserta seluruh jajaran pendidikan mulai dari TK sederajat hingga Perguruan Tinggi.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, Sri Wahyuningtyas ketika itu mengatakan, dengan pencanangan ini semua sekolah di Kota Malang wajib menerima anak-anak inklusi. Baik di jenjang play group, TK, SD hingga perguruan tinggi tidak boleh menolak anak-anak inklusi yang ingin sekolah.

 “Di Kota Malang sudah komplit semuanya untuk menerima anak-anak inklusif mulai dari play group sampai dengan PT, jadi tidak ada alasan untuk tidak melakukan,” ujar Yuyun, sapaan akrab Sri Wahyuningtyas.

Pencanangan kota Malang sebagai kota pendidikan inklusif penting dilakukan untuk memacu semangat pemkot sendiri juga menginisiasi tindakan serupa agar dilakukan oleh kota-kota lainnya. Namun tak kalah penting adalah pemahaman masyarakat dan stake holder untuk memahami tentang sekolah inklusi.

Bahwa tidak serta merta sekolah reguler yang menerima anak difabel disebut inklusi, karena ketika di dalam sekolah tersebut masih terjadi diskriminasi pelayanan tentu belum bisa dikatakan inklusi. Demikian pun pemahaman para guru. Pelatihan pendidikan inklusif bagi para guru reguler penting untuk dilakukan, agar sadar difabilitas dan tak bergantung pada para GPK saja.

Stake holder lainnya terkait upaya pemenuhan hak pendidikan anak difabel adalah media. Pengamatan penulis hingga hari ini pengetahuan dan pemahaman sebagian awak media terhadap persoalan difabilitas masih sangat minim. Hal ini nampak masih kerapnya penggunaan istilah yang salah pada pemberitaan, misal penderita difabel dan pengidap disabilitas.

Difabel atau different people ability merujuk pada kemampuan yang berbeda. Sedangkan penyandang disabilitas menurut UU RI Nomor 8 Tahun 2016 adalah hambatan partisipasi sosial karena keterbatasan fisik, sensorik, mental, intelektual dan ganda serta lingkungan yang tak aksesibel.

Ketidakpahaman ini berdampak negatif mengingat media sebagai corong informasi akan menyebarkan informasi yang tidak benar. Serta akan mudah dimanfaatkan sebagai sarana pencitraan. Pemberitaan berjudul: di Malang mudah cari sekolah untuk anak difabel, misalnya terasa lebih dekat dengan pencitraan karena faktanya satu sekolah rata-rata hanya menerima dua anak difabel. Serta belum semua sekolah siap menjadi penyelenggara pendidikan inklusif.

Mengatasi hal ini peran media komunitas sangat penting untuk mengimbangi sekaligus mengedukasi media arus utama dan para stake holder lainnya agar melek difabilitas. Seperti solider.id dan lingkarsosial.org secara signifikan membawa dampak dan perubahan. Contoh kasus ketika media mainstream ramai memberitakan trotoar di Malang ramah difabel, Solider justru mengupas bagaimana pemasangan guiding block atau jalur pemandu difabel netra yang asal-asal menyebabkan bahaya bagi para pengguna khususnya.

Contoh lainnya, belum lama ketika beberapa media secara yakin mempublikasi parpol peduli disabilitas hanya karena mampir dan berstatmen dalam even peringatan hari disabilitas internasional 2018 di Malang, Lingkar Sosial segera mengubah pencitraan ini dengan memborbadir fakta melalui media komunitasnya.

Menagih janji Pemerintah

Apapun alasannya pemerintah harus hadir dalam upaya pemenuhan hak pendidikan difabel. Tak cukup dengan sosialisasi undang-undang melainkan memberlakukan fungsi pengawasan dan evaluasi juga reward dan punishment.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Akomodasi yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Harapannya Peraturan Pemerintah turunan Undang-undang  tersebut nantinya mampu memberikan perlindungan dan pemenuhan hak peserta didik difabel.

Berlatar belakang hal tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Pusat Studi Perancangan Hukum dan Kebijakan Publik menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) untuk menyerap pemikiran mengenai bentuk pengaturan akomodasi yang layak, yang tepat sasaran. FGD dilaksanakan 19 Desember 2017 lalu di Swiss-Bellin Hotel Malang.

Kebijakan Pendidikan Inklusif dalam RPP

Perkembangan terkini, RPP Disabilitas tentang Akomodasi yang layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas versi ke - 3 Pokja Implementasi Undang-undang Penyandang Disabilitas dan Koalisi Masyarakat Penyandang Disabilitas ini diserahkan kepada Bappenas pada 4 Januari 2018. Namun hingga hari ini belum ada kabar RPP tersebut juga rancangan PP lainnya akan disahkan oleh Pemerintah.

Staf Ahli Kedeputian V Kantor Staf Presiden (KSP), Sunarman Sukamto, mengatakan sedikitnya ada 4 RPP sudah masuk program penyusunan (progsun) di Bappenas. Keempat RPP itu sampai saat ini masih terus berproses.

Misalnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi prakarsa untuk RPP yang berkaitan dengan akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Tiga RPP lainnya masih dibahas di kementerian terkait seperti Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Keuangan, dan Kementerian Ketenagakerjaan.

 “Empat RPP yang masuk progsun 2018 itu memang ditargetkan selesai tahun ini,” kata Sunarman. Dijelaskannya penyusunan RPP maaih menghadapi berbagai tantangan, diantaranya minimnya ketersediaan data untuk mendukung narasi operasionalisasi.

Sementara itu anggota Komisi VIII DPR Rahayu Saraswati menilai belum terbitnya sejumlah aturan perlaksana UU Penyandang Disabilitas ini menunjukan keraguan keberpihakan pemerintah terhadap kaum difabel. “Hingga saat ini pemerintah belum mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksana UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas,” ujar Rahayu dalam keterangannya di Komplek Gedung Parlemen, Rabu (5/12/2018).

Menurutnya, pemerintah terkesan tidak siap dan belum memiliki kemauan politik yang kuat terhadap perindungan dan pemenuhan hak-hak kaum difabel. Padahal, kaum difabel mesti segera diberikan hak-haknya tanpa terkecuali. Karena itu, kebutuhan terbitnya sejumlah PP sebagai aturan teknis sudah cukup mendesak. “Pemerintah daerah belum bisa membuat Peraturan Daerah (Perda) terkait perlindungan kaum difabel sebelum PP-nya terbit.”

Terpisah, peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia Fajri Nursyamsi mengatakan ada 5 dari 8 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang tengah disusun dan masuk dalam program penyusunan peraturan pemerintah. Karena itu, pemerintah mesti melakukan upaya percepatan pembentukan aturan turunan tersebut.

“Mengingat batas waktu yang diberikan UU Penyandang Disabilitas hanya dua tahun setelah disahkan, seharusnya seluruh peraturan pelaksana sudah harus terbentuk,” ujarnya mengingatkan.

Kembali ke kota Malang, dalam pre Musrenbang tematik Difabel Desember kemarin, tim bidang aksesibilitas memasukkan usulan dibentuknya Unit Layanan Disabilitas (ULD) di setiap kecamatan. Penulis yang pula peserta pre Musrenbang mengingatkan bahwa adanya ULD tersebut pernah dijanjikan Sutiaji sejak ia masih menjadi wakil walikota Malang (kini ia walikota).

Hal tersebut disampaikan dalam Seminar Nasional Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas yang difasilitasi Pusat Studi Perancangan Hukum dan Kebijakan Publik (PS PHK) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Sabtu, akhir Desember 2017 di Lantai 6 Gedung A Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

“Jadi ketika nanti ada unit di masing-masing kecamatan, pengaduannya bisa segera teratasi. Kenapa itu harus per kecamatan, karena difabel ada hambatan jangkauan. Kalau bisa ke depannya nanti per kelurahan,” terang Sutiaji di hadapan sejumlah media. Khususnya di bidang pendidikan, unit-unit itu akan menampung keluh kesah atau laporan difabel jika mereka mendapatkan diskriminasi.

Menutup pembahasan dalam artikel ini, secara umum ada sejumlah hak difabel yang wajib dipenuhi negara seperti, hak hidup, bebas dari stigma, pekerjaan, pendidikan, politik pelayanan publik, aksesibilitas, perlindungan hukum serta akomodasi yang layak dalam proses peradilan. Hak-hak tersebut penting diatur dalam PP sebagai aturan teknis. Termasuk berkaitan terhadap penjatuhan sanksi apabila terdapat lembaga yang abai terhadap hak-hak difabel. Seperti hukuman terhadap penyelenggara pendidikan yang tidak memberi akomodasi yang layak untuk peserta didik difabel.

 

 

Links referensi:

1. DATA SEKOLAH, https://diknas.malangkota.go.id/?page_id=2957

2. SEKOLAH PENYELENGGARA INKLUSI KOTA MALANG TAHUN 2015, https://diknas.malangkota.go.id/?p=3668

3. Sekolah Inklusi di Kota Malang Wajib Miliki Guru Pendamping Khusus, https://www.google.com/amp/suryamalang.tribunnews.com/amp/2017/11/30/sekolah-inklusi-di-kota-malang-wajib-miliki-guru-pendamping-khusus

4. Saran Dewan Pendidikan Kota Malang Terkait Kasus VRS, https://www.google.com/amp/suryamalang.tribunnews.com/amp/2018/10/06/saran-dewan-pendidikan-kota-malang-terkait-kasus-vrs

5. Kota Malang, Pelopor Pendidikan Inklusif, https://malangkota.go.id/2012/12/06/kota-malang-pelopor-pendidikan-inklusif/

6. Jalan Ijen di Malang Belum Ramah Difabel, https://www.solider.id/baca/3809-jalan-ijen-malang-belum-ramah-difabel

7. Partai Perindo Harus Minta Maaf kepada Difabel, https://www.change.org/p/partai-perindo-partai-perindo-harus-minta-maaf-kepada-difabel

8. FGD RPP Akomodasi yang layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas oleh PSPHKUB, https://www.gerakinklusi.id/105-fgd-rpp-akomodasi-yang-layak-untuk-peserta-didik-penyandang-disabilitas-oleh-psphkub

9. RPP Disabilitas tentang Akomodasi yang layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas versi ke - 3 Pokja dan Koalisi,

10. 5 RPP Penyandang Disabilitas Masih Digodok, https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5b8616abf0beb/5-rpp-penyandang-disabilitas-masih-digodok/

11. Pemerintah Diminta Segera Terbitkan Sejumlah PP Penyandang Disabilitas, https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5c07ae0f81e00/pemerintah-diminta-segera-terbitkan-sejumlah-pp-penyandang-disabilitas/

12. Pentingnya Unit Layanan Disabilitas per Kecamatan di Kota Malang, https://www.solider.id/baca/4115-pentingnya-unit-layanan-disabilitas-per-kecamatan-malang

 

 

Penulis : Ken Kerta

Editor   : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.