Lompat ke isi utama
 Rahmat, difabel daksa pengguna kursi roda penduduk desa Ngadirejo kecamatan Eromoko sedang berkarya di Bursa Inovasi Desa. Kelola Gambar mungkin berisi: 3 orang, orang tersenyum, orang duduk

Difabel dalam Program Inovasi Desa dan Akses Dana Desa

Solider.id, Surkarta -  Rahmat namanya. Penduduk desa Ngadirejo Kecamatan Eromoko ditemui Solider pada acara Bursa Inovasi Desa pertengahan November lalu mengatakan bahwa dia sudah berkarya kerajinan bambu baru dua bulan terakhir ini. Sebelumnya Rahmat bekerja di industri permebelan. Rahmat belajar tentang lingir bambu yang dijadikannya lukisan lalu ditempel pada dinding. Laki-laki berumur 22 tahun lulusan SD dan piatu tersebut mengatakan bahwa dia saat ini tengah mengajak difabel lainnya untuk turut bergabung dalam Sanggar Larung.

Cerita lain ada pada para difabel di Desa Pucung Kecamatan Kismantoro. Saat ini kelompok difabel desa  tersebut mengakomodir 8 difabel, terdiri dari Tuli dan difabel mental. Mereka sebelumnya dibekali dengan pelatihan membatik lalu berkarya batik. Kateno, Kades Pucung yang ditemui Solider mengatakan bahwa pada tahun 2018 kelompok ini sudah masuk RKPDes sehingga dibahas saat musdes dan musrenbangdes serta mendapat alokasi anggaran. Kateno telah menganggarkan 10 juta untuk pelatihan kelompok difabel, serta tahun depan akan ada alokasi anggaran bagi KUBE (Kelompok Usaha Bersama) untuk ternak kambing. “Di tahun 2020 kami telah merencanakan anggaran dana desa untuk aksesibilitas bangunan layanan publik di desa,”ujar Kateno.

Lebih banyak dilakukan pembangunan infrastruktur oleh pihak pemerintah desa daripada pemberdayaan masyarakatnya rupanya diakui oleh para kepala desa yang hadir pada Bursa Inovasi Desa. Beberapa di antaranya berargumen bahwa dengan pembangunan infrastruktur, bertujuan untuk memperlancar produksi, pemasaran dan hasil produk bagi warga desa. Namun beberapa kepala desa telah berubah cara pandangnya, terutama adanya gerakan yang murni dilakukan oleh masyarakat dengan basis kelompok difabel.

Bursa Inovasi Desa sendiri adalah gelaran oleh dinas pemberdayaan masyarakat desa yang berada di masing-masing kabupaten, sebagai reperentasi atas program-program inovasi desa. Berbagai inovasi dihadirkan dari pemberdayaan ekonomi, wisata desa hingga pendidikan serta sektor inovasi teknologi informasi. Dari pengamatan Solider di beberapa penyelenggaraan bursa inovasi desa di tiga kabupaten : Sragen, Karanganyar dan Wonogiri, isu alokasi anggaran Dana Desa untuk pemberdayaan kelompok difabel masih menjadi isu yang terpinggirkan dibanding sektor lainnya. Bahkan Bursa Inovasi Desa yang diselenggarakan di Kabupaten Sragen hanya memunculkan satu saja stan pemberdayaan ekonomi di antara lebih dari 40 stan lainnya.

Sementara itu, penyelenggaraan Bursa Inovasi Desa di Kabupaten Wonogiri lebih tampak pemberdayaan kelopok difabel desa dengan memunculkan stan-stan kelompok difabel desa dengan pemberdayaan ekonomi yang dilakukannya serta stan khusus Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD). Fungsi dan kinerja P2KTD tidak untuk mengganti fungsi dan kerja pendamping desa, tetapi lebih dari itu, menjadi konsultan dan penyedia layanan jasa yang dibutuhkan oleh desa dalam kegiatan pembangunan. P2KTD mensyaratkan lembaga/badan yang berpayung hukum sebagai legalitas.

Keberadaan P2KTD sendiri memiliki payung hukum yang ada di lampiran Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dengan fungsinya memberi jasa layanan teknis yang dibutuhkan oleh desa dalam kegiatan pembanguan melalui bimibingan dan teknis, pelatihan konsultasi, studi lapangan. Selain itu juga memberikan peningkatan kapasitas kepada kader desa. Mekanisme perekrutan P2KTD  adalah dengan melakukan identifikasi, verivikasi dan diprioritaskan masuk dalam direktori P2KTD kabupaten dan provinsi. Nantinya, P2KTD melakukan nota kesepahaman (MoU) dengan Tim Pelaksana Inovasi Desa (PID) untuk mendampingi desa.

P2KTD dari segmen difabilitas di antaranya adalah lembaga PPRBM Solo untuk wilayah Karanganyar dan Wonogiri. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Sukoharjo, ditunjuk sebagai P2KTD adalah organisasi Sehati Sukoharjo. Pada pertengahan Desember ini, PPRBM Solo sebagai P2KTD telah menjadi konsultan dengan melakukan kerja sama pelatihan dan pemberdayaan bagi kelompok difabel di sebuah desa di Kabupaten Wonogiri dengan dana yang digunakan adalah Dana Desa.

Difabel Dalam Mengakses Dana Desa

Tidak ada angka pasti berapa persen Dana Desa (DD) yang bisa diakomodir oleh kelompok desa misalnya seperti di Kabupaten Karanganyar. Singgih Nugroho, tenaga ahli kemendes untuk kabupaten Karanganyar mengatakan pihaknya tidak memiliki data pasti berapa jumlah dana desa di Kabupaten Karanganyar yang sudah dialokasikan untuk kelompok difabel. “Alokasi kepada kelompok rentan untuk pemberdayaan harus sesai dengan Permendesa nomor 16 Tahun 2018, sebagai regulasi terbaru,”ujarnya. Solider mencatat di Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar ada 13 kelompok difabel desa telah mengakomodir Dana Desa.

Sementara itu, tiga kecamatan di Sukoharjo yakni Kecamatan Tawangsari, Polokarto dan Bendosari sudah dipastikan bahwa semua desa di kecamatan tersebut telah memiliki kelompok difabel desa dan mendapat alokasi anggaran dari Dana Desa di tahun 2019. Tidak adanya angka pasti berapa Dana Desa bisa diakomodir untuk difabel juga disebabkan oleh besaran jumlah yang berbeda antara satu desa dan desa lainnya. Anggaran terkecil adalah sebesar lima juta rupiah, dan terbesar adalah 50 juta. Jika pun dihitung dalam persentasi, misalnya rata-rata per kelompok difabel desa mendapatkan 20 juta dari besarnya Dana Desa (800 juta-1milyar), berarti baru dua persen saja yang dialokasikan untuk kelompok difabel. Maka bisa dikatakan, ini adalah angka yang masih sangat kecil.

Beberapa hal ditemukan sebagai hambatan mengapa difabel sulit untuk mengakses Dana Desa. Menurut Edy Supriyanto, Ketua Sehati Sukoharjo mengatakan bahwa problem dana desa tidak hanya terletak pada pemdes yang kurang mensosialisasikannya namun juga difabel desa sendiri. “Masih banyak teman-teman difabel yang butuh pemahaman tentang desa, dana desa, pengusulan kegiatan, identifikasi kebutuhan dan terkait kapasitasnya,”ujar Edy Supriyanto.  

 

Wartawan : Puji Astuti

Editor       : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.