Lompat ke isi utama
Sesi penandatanganan merjasama antara SIGAB Indonesia dengan KOmisi Yudisial di Temu Inklusi 2018

Temu Inklusi 2018 jadi Ruang Kerjasama

Solider.id, Gunungkidul- Mengusung tema Menuju Indonesia Inklusi 2030 Melalui Inovasi Kolaboratif, Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel Indonesia (SIGAB) menyepakati kerja sama dengan Komisi Yudisial. Kesepakatan itu ditandatangani di hari pertama saat pembukaan acara Temu Inklusi yang dihelat untuk kali ketiga, dilaksanakan di Lapangan Desa Plembutan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari selasa (23/10).

Kesepakatan tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk terus melakukan pemenuhan keadilan bagi difabel di hadapan hukum. Seperti yang disampaikan oleh Juru bicara Komite Yudisial, Farid Wajdi saat memberikan sambutan. Ia menegaskan bahwa tak kalah penting dari keadilan dalam putusan peradilan, hak atas aksesibilitas bagi difabel dalam proses pemenuhan untuk mendapatkan keadilan di dalam proses peradilan baik sebagai korban, pelaku maupun saksi juga perlu diperhatikan.

Di akhir sambutannya, Farid menambahkan adanya Temu Inklusi ini, kontribusi yang lebih besar dari semua pihak, perhatian yang lebih besar dari semua pihak, fasilitas bagi difabel yang memerlukan perlakuan istimewa dari  sisi kebijakan. “Itu dapat menjadi momentum bagi kita semua,” imbuhnya.

Sementara itu, saat ditemui seusai konferensi pers, Suharto, Direktur Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel Indonesia (SIGAB), menjelaskan bahwa pihaknya telah bekerjasama dengan Komite Yudisial sejak Ia belum menjabat sebagai Direktur Eksekutif. Menurutnya kerja sama yang dilakukan kali ini merupakan periode kedua.

"Awalnya, Komite Yudisial kami libatkan dalam acara-acara seminar yang berkaitan dengan hukum dan difabilitas. Setelah itu mereka merasa terpanggil, hingga mengadakan seminar sendiri dan mulai melakukan pemantauan," tukas laki-laki yang menjabat sebagai direktur eksekutif mulai tahun 2018 ini.

Di antara kerjasama itu, salah satunya adalah pemantauan persidangan kasus-kasus yang melibatkan difabel. "Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel Indonesia (SIGAB) memang memiliki program pendampingan hukum. Kalau ada difabel yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban maupun saksi, itu memang kami dampingi karena akses untuk justice di negara kita ini masih kurang perhatian. Supaya proses persidangan menjadi lebih transparan, maka Komite Yudisial terlibat dalam pemantauan," imbuh Suharto.

Suharto menambahkan, pihaknya telah banyak memberikan masukan agar topik-topik tentang difabilitas bisa diangkat di majalah dan jurnal milik Komite Yudisial yang membahas mengenai hukum. Tujuannya adalah agar semua aparat penegak hukum mengerti akan isu-isu difabilitas. Dia berharap adanya media-media tersebut bisa ikut menyosialisasikan akses terhadap keadilan bagi difabel. [A. Zaidi]

The subscriber's email address.